Pak Jokowi yang baik, apa kabar? Semoga senantiasa sehat sentosa, bahagia lagi membahagiakan. Anggap saja ini sebuah surat terbuka, tapi maaf, saya tak suka menulis judul panjang-panjang semacam Surat Terbuka untuk Bapak Presiden, atau Bapak Jokowi, dan semacamnya, maka izinkan saya memberi judul seperti di atas. Kenapa singkong? Pada dasarnya, tulisan ini erat kaitannya dengan perselisihan dua teman saya sebelumnya.
Bukan, Pak, bukan karena rebutan singkong makanya dua teman tadi saling gagah-gagahan argumen dalam tulisan mereka. Ada baiknya Pak Jokowi membaca tulisan mereka yang dimuat di media berbeda terlebih dahulu sebelum melanjutkan tulisan ini. Pemantik kali pertama adalah Arman Dhani dengan Singkong PNS, yang lantas menyulut jawaban dari El Nugraheni (nama asli sengaja tidak disebut) dalam Logika Ubi Jalar dan Umbi-Umbian Lainnya.
Sebelumnya saya merasa perlu menjelaskan kenapa ini jadi dilematis bagi saya. Meski belum punya kesempatan bertemu, Dhani itu temannya teman saya, mutual friends kami saling beririsan. Dan prinsip saya, temannya teman adalah teman saya juga. Lain lagi dengan El Nugraheni, selain cari makan di kementerian yang sama, kami saling berbagi circle yang sama, tapi kami cuma sahabatan kok. Bahkan mantannya Dhani, adalah teman El Nugraheni, sekaligus teman saya.
Rumit ya, Pak? Tidak, tak perlulah rasanya sampai harus dituangkan dalam Diagram Venn segala. Sederhananya begini, perkara singkong yang dilemparkan oleh salah seorang menteri Bapak, telah digoreng oleh berbagai media dengan racikan bumbu berbeda-beda. Langsung atau tidak, sedikit atau banyak, memberi dampak bagi teman-teman saya yang mengunyahnya. Bapak pernah terjebak di antara dua teman yang lagi baku tegang? Serba salah ya, Pak?
Tapi yang jelas, Pak Jokowi sudah jadi presiden, saya sampaikan selamat sekaligus maaf karena terlambat. Bapak memenangkan separuh lebih hati pemilik hak pilih di Indonesia, meski di luar itu hater Bapak juga banyak. Saya yakin manusia sekelas Jokowi tak jadi risau dengan yang terakhir itu, dengan para hater. Tuhan saja tak memuaskan semua orang, apalagi Bapak yang cuma manusia biasa. Biarlah mereka yang tak puas, saling memuaskan satu sama lain, atau cari kepuasan sendiri-sendiri.
Pak Jokowi yang baik, meski saya golput, toh akhirnya Bapak juga yang sekarang jadi atasan saya. Di samping, sejujurnya saya senang Bapak yang jadi presiden. Bukan, ini tak ada hubungannya dengan Pak Prabowo. Tapi semata karena orang tua, istri, serta mertua saya pun memilih Bapak. Semua yang saya sayangi memilih Bapak. Tahukah Bapak bagaimana rasanya melihat mereka menangis bahagia sewaktu jagoannya menang? Pada mulanya saya senang, tapi lama-kelamaan kok jadi cemas ya.
Kecemasan saya adalah, kalau-kalau di belakang hari, mereka harus kecewa lagi karena harapannya pecah membentur dinding tebal kenyataan, seperti masa presiden yang sudah-sudah. Tolong Bapak jangan salah paham dulu. Maksud saya begini, seperti saya sebut di awal, Pak Jokowi juga manusia biasa. Ada kalanya salah ambil keputusan. Entah pilihan yang serba dilematis, atau sebab lain-lain. Negeri ini kadung banyak masalah, Pak, solusinya pun serba tak mudah.
Tapi itu nanti lah, mari kembali pada silang-sengkarut dan centang-perenang dua teman tadi. Mulanya saya cuma mau membahas singkong, tapi setelah dituang dalam tulisan, ternyata banyak hal lain yang ikut muncul, berdesakan memenuhi tempurung kepala saya layaknya penumpang KRL menjelang jam pulang kantor. Tapi cuma beberapa hal yang saya berani keluhkan kepada Bapak selaku atasan saya, maaf cuma beberapa, yang lain saya tak berani. Bapak tahu sendiri lah kenapanya.
Pertama adalah hidup sederhana. Beberapa waktu lalu, salah seorang menteri Bapak menerbitkan Surat Edaran agar pegawe negri membiasakan hidup hemat. Dalam surat itu, pegawe negri dihimbau agar mengundang tidak lebih dari 400 orang tamu jika mengadakan acara hajatan. Pun pernikahan, tidak boleh lebih dari seribu tamu. Di luar surat itu, yang paling disukai orang adalah pegawe negri kalau rapat, snack-nya cukup singkong.
Saya mendadak suka menteri Bapak yang satu ini. Beliau benar-benar lihai memotret ketidaksukaan masyarakat terhadap gaya hidup glamor pegawe negri. Termasuk mereka yang tidak suka adalah teman-teman yang sering mengajarkan saya teori masyarakat tanpa kelas, yang mengaku libertarian dan anti pada perilaku represif negara a la Orde Baru, yang meyakinkan saya soal revolusi proletariat selalu layak diperjuangkan.
Saya cuma sedikit bingung. Kalau teman-teman saya suka membela tuntutan kaum buruh agar kesejahteraannya meningkat, kenapa justru merayakan singkong untuk pegawe negri? Padahal pegawe negri juga orang upahan, anggota kelas pekerja yang rawan dieksploitasi oleh…, oleh siapa ya? Ah, tapi kalau sampai menteri mengatur jumlah undangan pesta orang kawinan, bukannya itu bentuk tindakan represif juga? Berulang-ulang saya menjengkali logika sendiri, Pak.
Ibarat berteriak di padang sunyi, tak ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Pada akhirnya, saya terpaksa memuaskan diri dengan jawaban yang dibuat-buat sendiri. Perihal singkong, barangkali karena kesejahteraan satu jenis buruh sulit dinaikkan, maka kesejahteraan buruh lain harus diturunkan. Sosialisme itu perkara prinsip, Pak, dan prinsipnya sama rata sama rasa. Entah rasa manis, rasa kecut, atau rasa sepet, yang penting sama-sama.
Atau barangkali pegawe negri memang bukan buruh? Sebab buruh bekerja pada pemodal, objek eksploitasi kaum kapitalis. Sementara pegawe negeri bekerja pada negara, representasi dari seluruh masyarakat, termasuk masyarakat proletar maupun kapitalis. Kalau bahasa Pak Menteri, pegawe negeri itu pelayan masyarakat. Pelayannya para buruh juga. Buruhnya buruh. Proletar pelat merah bukanlah proletar.
Tapi saya sepenuh hati percaya pada teman-teman, mereka orang baik lagi tajam pikir. Maqom saya saja yang barangkali belum sampai pada level mereka. Saya juga tak masalah kok kalau rapat cuma disugati singkong. Enak, bergizi, lagi sesuai jati diri bangsa. Mereka yang keberatan, bisa dipastikan adalah pegawe negri yang belum pernah penempatan di Singkawang, untuk menafakuri makanan khasnya yang berupa “singkong kupas”.
Ini adalah fenomena luar biasa, Pak. Baru kali ini libertarian kiri maupun libertarian kanan, gegap-gempita menyambut tangan-tangan negara yang merangsek ke acara resepsi para pegawe negri, warga sipil juga. Memang selalu ada pengecualian untuk segala hal, termasuk soal wacana represi, pegawe negri ialah pengecualian. Karena dibayari APBN, seluruh hidupnya milik publik, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tak perlu ada tapal batas privasi.
Pak Jokowi yang baik, saya punya teman, seorang pegawe negri juga. Sebulan sekali dia menghamburkan setengah take home pay untuk tiket pesawat Jakarta-Makassar. Katanya untuk bertemu anak-istri, tapi kan tetap saja pemborosan, penghasilannya dibiayai APBN lho! Padahal dulu ada buruh yang berdemo naik Ninja, dia cela habis-habisan. Buruh beli Ninja kan bukan dengan APBN, bukan dari pajak masyarakat.
Kedua adalah kemeja putih. Saya ingat betul acara pengumuman susunan kabinet tempo hari, alih-alih di dalam istana dengan stelan jas serba formal, Bapak malah memilih berpanas-panas di halaman dan mewajibkan calon menteri itu mengenakan kemeja putih polos. Tafsir-tafsir muncul kemudian. Banyak yang mencoba menangkap pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Tak sedikit juga yang sekadar ingin terlihat pintar.
Ada pendapat, Bapak ingin tampil beda dengan menabrak pakem, asosiasi makna “perubahan”. Ada yang mengatakan kemeja putih adalah pencitraan akan sahaja yang tidak elitis. Ada yang bilang upaya desakralisasi birokrasi agar pejabat negara tak serba wingit di mata rakyat. Apapun itu, kenapa kemeja putih dan bukan jas, kenapa di halaman dan bukan di dalam istana, sepenuhnya adalah hak Bapak. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak lain, tidak bukan.
Tapi, Pak, kemeja putih itu berimbas di tempat saya cari makan. Beberapa waktu lalu, menteri Bapak yang lain lagi mewajibkan pegawainya mengenakan seragam kemeja putih setiap hari Senin. Banyak teman saya lantas mengeluh. Tapi ini rahasia ya, Pak, cukup kita berdua saja yang tahu. Kalau saya pribadi, tak terlalu ambil pusing. Apa sih susahnya pakai kemeja putih, toh sebagai ahli waris Orde Baru, kita terlanjur mengakrabi penyeragaman.
Tapi begini, Pak, ada baiknya Bapak menanyai Pak Menteri soal tujuan kemeja putih itu. Kalau tak ada tujuan lain, harusnya tak perlu digawat-gawatkan. Tapi kalau ini benar-benar upaya desakralisasi birokrasi, dengan segala citra sahaja, takutnya malah jadi blunder, melanggengkan kewingitan birokrasi yang sudah mapan. Seragam adalah seragam, penanda sang liyan, alienasi di hadapan yang non-seragam.
Sejak nenek moyang merintis peradaban, pakaian adalah salah satu penyampai pesan perihal identitas dalam konstruk sosial. Pakaian kasta Ksatria pastilah mencolok di antara para Sudra, pun Brahmana sengaja memilih pakaian yang sekiranya menegaskan label kastanya. Begitu pula dengan Orde Baru, menyeragami para pegawai pemerintah demi menonjolkan kepriyayiannya. Itu juga yang jadi sebab gonjang-ganjing di media sosial perihal kebijakan seorang menteri Bapak terkait jilbab di BUMN akhir-akhir ini.
Tapi kalau bukan desakralisasi birokrasi, ya tidak masalah. Tak perlu dengar keluh kesah para pegawe negri itu. Ketika Partai Demokrat berkuasa, mulanya mereka juga mengeluh diseragami kemeja biru. Sekarang kan Bapak yang berkuasa, lumrah kalau seragamnya putih (dengan dasi merah khusus eselon empat ke atas). Saya justru suka dengan seragam, kalau kata film-film hollywood, gadis-gadis lebih suka pada pria berseragam.
Yang saya sayangkan adalah kenapa bukan merah? Apa yang menahan Pak Jokowi memerahkan kami para pegawe negri? Dan kenapa cuma di kementerian kami? Kalaupun ada yang merah, cuma dasi eselon empat ke atas. Padahal merah adalah warna favorit saya, adalah warna cinta, adalah warna revolusi. Bayangkan pegawe negri berbaris merah semua, mirip dengan Red Army era Soviet. Pula banyak hal terlihat lebih menarik ketika merona merah.
Ketiga adalah BBM. Melihat APBN 2015, ruang fiskal yang disediakan untuk Bapak memang sangat sumpek. Tapi alih-alih menaikan harga BBM, kenapa tidak memangkas belanja yang lain? Apa benar-benar tak ada alternatif pemasukan? Pajak, misalnya? Untuk negara berkembang seperti Indonesia, tax ratio idealnya 17%. Sementara dalam APBN 2015, targetnya saja dipatok tidak sampai 13%. Artinya belum ada keberanian untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak.
Ada yang bilang target pajak tidak tercapai karena kurang pegawai, saran saya, jangan cepat percaya. Dari 33.000-an pegawai pajak, yang langsung menggumuli masalah teknis mungkin cuma 30%, paling banter 40%. Sisanya cuma pekerjaan administrasi. Mengangkat pegawe negri banyak-banyak itu kebiasaan Orde Baru dalam memanipulasi jumlah pengangguran, pengangkatan pegawe negri dijadikan semacam prohram padat karya, akhirnya mereka cuma jadi benalu APBN.
Ingat, Belanja Pegawai dalam APBN 2015 mencapai Rp263,9 triliun, atau 13% belanja negara untuk bayari pegawe negri, jauh lebih besar daripada ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai prohram-prohram Kabinet Kerja yang gagah-gagah itu, Pak. Apa bukan besar pajak, eh, pasak daripada tiang? Sementara koalisi pendukung Bapak di DPR itu kalah jumlah ketimbang yang oposisinya, pemerintahan Bapak setahun ke depan bisa keronto-ronto lho.
Kalau perlu, pegawe negri ini jangan cuma disuruh makan singkong. Bapak mestinya lebih tegas pada mereka, pegawe negri harus di-outsource-kan, misalnya. Lebih ekonomis, Pak, tak perlu digaji sesuai UMR. UMR itu untuk kelas pekerja, pegawe negri kan pengecualian. Bisa juga meniru korporasi ketika harus menekan biaya produksi: PHK besar-besaran, karena outsource, tak perlu pesangon. Jangan meniru Orde Baru, Pak.
Saya rasa, cuma tiga hal itu yang sekarang ini mahapenting dan harus Bapak renungkan dalam-dalam. Soal yang lain-lain, seperti protes para aktivis HAM tentang Hendro Priyono atau Ryamizard Ryacudu dalam kabinet, memparafrase kata-kata Budiman Sudjatmiko pada Gus Dur tentang TAP MPRS XXV/1966: bukan sesuatu yang mendesak. Kalau insiden penembakan di Paniai, Papua, harus dipikir dengan matang dan memang tak boleh buru-buru.
Tapi kalau sekadar bincang-bincang santai tentang pegawe negri, bisa sambil ngopi di warung samping kantor saya, sekalian ajak Arman Dhani dan El Nugraheni. Biar nanti saya yang traktir. Siapa tahu hasil perbincangan kita bisa Bapak jadikan buku seperti Little Red Book-nya Ketua Mao, atau The Permanent Revolution-nya Trotsky, atau Massa Actie-nya Tan Malaka. Menulis buku sedang trendy dalam budaya pop kita, Pak, Gita Wiryawan saja sudah menulis buku. Kalau itu belum cukup, Bapak bisa meniru video propaganda Katnis Everdeen, ikon revolusi rakyat Panem dalam The Hunger Games: Mockingjay Part 1. Salam tiga jari!
Intinya, Pak, saya sebagai pegawe negri nan prohresip lagi revolusioner, selalu mendukung prohram-prohram Revolusi Mental. Soviet boleh punya Bolshevik Revolution, Cina punya Cultural Revolution, Cekoslovakia punya Velvet Revolution, Amerika Latin punya Bolivarian Revolution, Bapak Prabowo punya Revolusi Putih, Bapak Jokowi punya Revolusi Mental, bahkan kalau PKS mau Revolusi Khilafah, saya juga pasti dukung. “Pokoknya” yang ada kata revolusinya.
Termasuk pegawe negri, harus direvolusi mentalnya, diajari tentang solidaritas proletariat, mengetatkan ikat pinggang. Dan agar tidak tenggelam dalam konsumerisme yang menguntungkan kelas kapitalis dalam mengakumulasi nilai lebih, pegawe negri harus dijauhkan dari televisi dan internet, untuk kemudian diorhanisir dalam kerja-kerja pembebasan. Dari situ, saya yakin Indonesia bisa jadi tonggak bangkitnya babak baru sosialisme global. Dan internationale pastilah di dunia!
Pak Jokowi yang baik. Kopi telah tandas. Right to be lazy-nya Paul Lafargue cuma untuk kelas proletar, sementara pegawe negri adalah pengecualian. Maka surat ini saya akhiri karena kelewat panjang, pun kasihan editornya. Saya juga harus kembali kerja, tidak baik pegawe negri lama-lama di warung kopi. Satu lagi, yang mengatakan pegawe negri bisanya main Zuma, jelas pembunuhan karakter. Kami tidak main Zuma, tapi main DotA, kadang Counter Strike, atau Plants vs Zombies.