Kepada PNS yang Sekolah lagi

Memasuki bulan ketiga perkuliahan, saya harus membuka diktat-diktat lagi, berkutat dengan KRS lagi, dan—Ya Karim—itu semua adalah sebuah kenikmatan sekali lagi. Saya mengambil kelas karyawan. Ini adalah alternatif—selain jalur tugas belajar dengan beasiswa—bagi PNS yang ingin mengembangkan kapasitas diri, maupun jembatan mewujudkan ambisi (dalam kalimat yang lebih sarkastik: menjadi Kasubbag). Motivasi dan tujuan orang memang bisa bervariasi, ada yang adiluhung, ada yang sesepele remukan rengginang.

Tak banyak sebenarnya yang saya kejar dalam melanjutkan sekolah. Yang paling saya ingat adalah petuah Bapak, “Anak-anakku, kalian saya kuliahkan semua tetapi cuma sampai D3. Semua sama supaya adil. Nanti kalau mau yang lebih tinggi, lakukan dengan kemampuan kalian sendiri.”

Saya dan dua adik saya memang dikuliahkan di kampus yang sama, bahkan program studinya pun sama. Alhamdulillah, kami semua sudah lulus dan masing-masing telah mendapatkan pekerjaan. Setelah beberapa tahun berlalu, baru di tahun ini saya bisa mewujudkan nasihat bapak.

Kadang, nada-nada sumbang memang terdengar walau tak banyak dan bisa diabaikan. Semua bisa dirangkum begini: PNS melanjutkan sekolah semata untuk naik pangkat, mengejar jabatan, and all about their bank account. Money and money, all thru the way

Macam itu, keh?

Jadi begini, kalian-kalian yang selama ini kritis terhadap orang di lingkaran birokrasi, suka memviralkan video amatir, bikin surat terbuka, atau justru ingin perbaikan layanan publik, cobalah untuk gebyah uyah pada segala sesuatu. Jangan hanya berhenti pada eksperimen sosial, ngevlog, endorse, atau meme. Cobalah berdialog.

Keluhan-keluhan yang jamak terdengar, baik di dunia nyata maupun maya, adalah seputar birokrasi yang Kafkaesque, buruknya pelayanan publik, inspeksi mendadak ala-ala koboi terhadap para PNS, hingga rekaman kamera tersembunyi di kantor pemerintahan. Dan cap buruk terhadap kinerja PNS akhir-akhir ini, semakin sempurna saja dengan sulitnya mendapat KTP Elektronik.

Harus diakui, pola rekrutmen birokrasi Orde Baru (era 90an dan sebelumnya) memang belum tersistemasi dengan baik. Hubungan kekerabatan, suku, agama, ras, antargolongan, bahkan asmara menjadi faktor yang menentukan dalam penerimaan PNS. Dan efeknya masih sangat terasa sekarang ini. Kita ibarat sedang memanen buah mangga yang kecut karena orang-orang di masa lalu hanya menanam bibit yang buruk.

Masalah selanjutnya adalah: sudahlah masuknya dengan jalur nepotisme, tak punya kompetensi pula! Ini soal kualifikasi yang (mestinya) dimiliki oleh para birokrat kita. Masyarakat tentu berhak dilayani oleh PNS yang punya kualifikasi, bukan para benalu APBN yang menyalakan komputer saja gagap tetapi lagaknya sok kuasa.

Tentu kita bisa saja memecat semua PNS yang semacam itu dan melakukan rekrutmen ulang. Namun, pecat-memecat adalah perkara yang tidak pernah sepele. Salah-salah, itu justru bentuk kemalasan berpikir dan mencari solusi akomodatif untuk semua pihak.

Jika melihat pola rekrutmen PNS pasca-2008, kita harus mengakui ada perbaikan yang signifikan. Mereka yang lolos seleksi, secara umum, mempunyai kualifikasi lebih baik dibanding PNS-PNS yang lebih senior. Rekrutmen CPNS juga semakin patut diapresiasi semenjak pemberlakuan CAT pada 2014. Hasilnya mulai terlihat dengan berbagai perbaikan layanan dan kenaikan performa di lembaga-lembaga pemerintah, termasuk upaya reformasi birokrasi.

Ibaratnya, medio 2008 hingga sekarang adalah masa tanam untuk bibit-bibit unggul. Harapannya, dua puluh tahun lagi, kita bisa memanen buah-buah yang ranum dan bergizi. Indonesia akan memiliki birokrasi yang handal dan berkualitas, para PNS yang sesuai kebutuhan masyarakat. Tentu saja itu belum cukup. Benih yang berkualitas itu tetap harus dirawat dengan baik. Kompetensi harus terus dikembangkan.

Salah satu caranya seperti pada judul tulisan ini: sekolah lagi. Dengan melanjutkan pendidikan, para PNS akan meningkat kualitasnya. Harapannya, ikut mengangkat performa lembaga tempat mereka bekerja. Ini juga berlaku untuk PNS angkatan lama. Atau katakanlah buruknya pola rekrutmen PNS yang lalu-lalu tidak bisa diapa-apakan lagi, kita tetap bisa berbuat banyak dengan menetapkan standar kompetensi meski mereka telanjur jadi PNS, bukan?

By the way, saya sering merasa kagum kepada kawan-kawan kuliah di kelas karyawan. Mereka begitu heterogen: ada yang driver ojek online, karyawan apotek, sales elektronik, masih belia, sudah berkepala empat, bahkan baru saja kena PHK. Menyenangkan rasanya berada di antara orang-orang dengan semangat yang luar biasa ini. Tujuan mereka tentu beragam. Yang jelas, bukan untuk menaikkan grade tunjangan kinerja atau naik jabatan ke bursa eselon.

Muhammad Fauzi Iqbal

kantor yang hakiki itu ya di rumah