Di Balik Grup WhatsApp Para PNS

Dalam wawancaranya dengan Wired sebagaimana dikutip oleh Kompas, Jan Koum mengatakan satu kalimat yang sentimentil, “Jika saja ketika itu saya sudah bisa berkirim pesan instan ke ayah…”

1992 lalu, ia hanya remaja 16 tahun yang pindah dari Kiev, Ukraina ke Mountain View, Amerika Serikat. Sebagaimana PNS-PNS newbie yang baru penempatan di kota yang kadang terbaca di peta saja tidak, hidup di perantauan membuat Koum kesulitan berkomunikasi dengan ayahnya yang masih di Ukraina. Bersama Brian Acton, ia kemudian meracik aplikasi bertukar pesan paling hits sejagat raya saat ini. Dimulai dari ketidaknyamanan akan iklan-iklan yang beredar di Yahoo sebagai kantor mereka, keduanya resign pada 31 Oktober 2007 dan mendirikan WhatsApp.

Inilah beda Koum dengan PNS. Dalam sepuluh tahun, Koum menjelma seorang kaya raya karena bisnis rintisannya (start up). Apabila ia menjadi PNS pada tahun tersebut katakanlah dengan golongan III/A, golongannya baru naik menjadi III/C tahun ini. Itu juga kalau fungsional umum yang reguler naik empat tahun sekali. Ada teman saya yang sejak Jan Koum resign dari Yahoo sampai sekarang, masih eksis di golongan III/B semata karena tidak ada formasi di jabatan Fungsional Tertentu Tingkat Muda yang seharusnya dia duduki.

WhatsApp pada awal kehadirannya menjadi pelepas dahaga bagi mereka yang sudah bosan dengan BlackBerry Messanger (BBM). Setelah semua orang terbiasa dengan pin, PING!, dan lain-lain, WhatsApp menawarkan kesederhanaan. Tidak perlu pin, cukup nomor telepon. Bertukar pesan pun hanya bermodal sekali instal dan paket data. Yang terjadi kemudian telah kita rasakan bersama: muncul grup alumni sekolah, grup prajabatan, grup angkatan masuk PNS, grup sama-sama diklat di Ciawi, hingga grup jalan ke Cimory dan Botani Square.

Semua masih terasa membahagiakan sampai kemudian muncul fenomena paling bikin linu: grup WhastApp urusan kantor.

Sederhananya, sebelum era WhatsApp, para PNS begitu taat dengan lembar disposisi. Jika disposisi tidak ada di atas meja, artinya bisa datang siang tinggal mengerjakan pekerjaan rutin. Disposisi dapat menjadi komponen bagus memenuhi angka kredit. Ingat, bagi PNS, DUPAK adalah koentji. Sisi negatif sistem ini adalah birokrasi berjalan lambat karena harus ada transfer kertas dari meja ke meja. Sisi positifnya, kerjaan hanya ada pada jam kerja karena lembar disposisi diletakkan di meja atau diserahkan kepala kantor hanya pada jam kerja.

Tradisi itu berubah sejak era WhatsApp. Kini, grup WhatsApp sudah menjadi menu wajib di semua organisasi. Ada grup ring 1, ring 2, ring direktorat, ring kumpulan sekretaris eselon II se-Indonesia, hingga ring remah-remah rempeyek alias PNS muda spesialis fotokopi dan antar surat. Semua ada grup WhatsApp-nya.

Disposisi bisa tiba-tiba diterima via WhatsApp dan waktunya pun sulit diduga. Bukan tidak mungkin disposisi masuk saat jam masih menunjuk angka 01.00 dini hari, bisa juga saat asyik-asyiknya makan ketoprak di belakang kantor. Perlahan tapi pasti, tradisi disposisi menjadi 24 jam lamanya. Apalagi kalau kemudian hak-tidak-membaca-pesan digantikan dengan kewajiban-membaca-plus-membalas-pesan tersebut.

Mudahnya pertukaran informasi via WhatsApp nyatanya tidak serta merta bikin hidup lebih mudah. Setidaknya untuk PNS, menerima disposisi via WhatsApp jelas tidak mempermudah apa-apa. Kadang-kadang laporan juga kudu dikirimkan via WhatsApp. Selain chat WhatsApp belum tentu bisa diakui sebagai data dukung DUPAK, tak semua PNS sadar bahwa tidak semua informasi yang beredar di grup WhatsApp boleh dikonsumsi oleh publik. Ada sebagian informasi yang—kalau memakai bahasa peraturan—perlu dikecualikan.

Saking dekatnya layar ponsel dengan jempol, tindakan jempol sering kali tidak disupervisi dulu oleh atasan (baca: otak). Jempol sering bertindak lebih dulu tanpa sempat memakai otak. Informasi yang seharusnya hanya untuk kalangan internal, disebarluaskan kepada publik. Surat internal, misalnya, bisa menjadi viral lengkap dengan caption khas warganet. Di rezim 8 bit, pepatah vox populi vox dei berarti suara warganet adalah suara tuhan. Warganet adalah sumber kebenaran!

Ketika dikonfirmasi atau diingatkan bahwa konten yang dibagikan itu sifatnya sensitif, tak jarang kalangan asal nge-share ini berkilah, “Dapat dari grup sebelah.”

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) juga kudu belajar diplomasi WhatsApp. Bukan tidak mungkin percakapan konsultasi tentang pengadaan barang/jasa maupun pelaksanaan anggaran di-screenshot dan kemudan disebar sebagai bukti bahwa ‘APIP melarang’ atau ‘APIP membolehkan’. Chat APIP menjadi lebih shareable daripada video bokep. Di tangan PNS-PNS model begini, masa depan Indonesia sepertinya suram sekali.

Bagaimanapun keberadaan grup WhatsApp tetap tidak bisa dihindari. Setidaknya grup WhatsApp bisa membantu berbagi foto kalau sedang mampir perjalanan dinas maupun konsinyering. Ia juga menjadi media konsolidasi para elemen kantor yang lagi perjalanan dinas di berbagai kota di Indonesia. Koordinasi yang sulit benar jika dilakukan tanpa grup WhatsApp.

Tinggal manusianya saja yang harus bijak-bijak menggunakan WhatsApp maupun aplikasi serupa lainnya. Kalau kebetulan jengah, silakan maki-maki Jan Koum dan Brian Acton. Namun, jika yang masuk di grup WhatsApp adalah informasi uang rapelan, berterimakasihnya tetap kepada atasan. Meski sama-sama dosa, memaki Koum dan Acton tentu lebih kecil risikonya. Dan rajin berterima kasih kepada atasan bisa memuluskan karier rekan PNS sekalian, bukan?

ariesadhar

Twitter: @ariesadhar