Haruskah Ingatan Terhenti?

Sebulan tidak membuka Birokreasi membuat saya begitu kangen pada celoteh taxmin Birokreasi yang romantis, sedu sedan, hingga sindiran takut-takut khas PNS di situs ini. Jari-jari saya baru sempat menyentuh keyboard justru setelah September berakhir. Padahal, di bulan itu juga, ada tulisan seorang kawan yang menarik perhatian saya: “Gajah Mada, PKI, dan Kopi Sasetan” oleh Slamet Rianto.

Saat kawan lain di kementerian tempat saya bekerja menghabiskan September dengan ribut soal tunjangan kinerja, Slamet justru melibatkan diri pada “debat el clasico” mengenai PKI. Ia ikut berkomentar mengenai pemutaran kembali film “Pemberontakan G 30 S/PKI” oleh pemerintah, dengan menjadikan novel berlatar Perang Bubat sebagai pembanding. Inti tulisannya bisa diringkus dalam sekali pukul: tak perlu diperdebatkan, toh cuma film.

Tema G 30 S yang telah tenggelam seiring berakhirnya September itu, muncul kembali ke permukaan setelah dibukanya dokumen yang sebelumnya berstatus rahasia oleh Pemerintah Amerika Serikat. 39 dokumen kabel diplomatik, dengan total 30 ribu halaman, mengenai G 30 S dan upaya penggulingan Presiden Sukarno, dibuka untuk umum melalui tiga lembaga: National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan National Archives and Records Administration (NARA). Dua yang pertama disebut adalah lembaga nirlaba non-pemerintah, sedangkan yang terakhir adalah lembaga resmi pemerintah.

Saya tak berminat membicarakan dokumen-dokumen itu, apalagi jika dihubungkan dengan akurasi film buatan Orde Baru sebagaimana dalam tulisan Slamet. Saya justru tertarik mengenai bagaimana seharusnya kita menyikapi perdebatan.

Saya akan mengawalinya dengan pertanyaan: apakah komunis berbahaya?

Saya percaya semua hal yang berlebihan itu tidak baik, lebih jauh lagi, berbahaya. Begitu pula komunisme dan ideologi-ideologi lain. Para pengikut Marx yang sering mengutip “agama adalah candu” pun bisa dijawab balik dengan parafrase “ideologi juga candu”. Bagi beberapa orang, ideologi dan agama bahkan tak bisa lagi dibedakan, bukan?

Sebagaimana agama, saya merasa setiap ideologi punya yang ushul (pokok) dan furu’ (cabang). Hanya yang pokok saja yang perlu dipegang. Sedangkan perkara praktek adalah cabang semata, harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan jauh dari unsur paksaan. Kecanduan dapat membuat orang overdosis. Overdosis ideologi (dan agama) adalah sebab penganutnya menjadi berbahaya. Ia bisa menyebabkan orang ngotot memaksakan yang cabang, memusuhi orang lain yang mempraktikkan cabang berbeda, sekalipun berangkat dari pokok yang sama.

Bagi saya pribadi, PKI (dan ideologi komunisme) adalah bagian dari sejarah bangsa. Suka atau tidak. Komunisme yang dibawa oleh HFJ Sneevliet (dari nama saja sudah terasa komunis banget, berima dengan kata soviet) ke Indonesia pada 1913 itu, memiliki ide utama menghapus keberadaan kelas-kelas sosial, di mana jurang kesenjangan begitu lebar di antara masing-masing kelas: kaya dan miskin, pemodal dan pekerja.

Dalam sejarah Indonesia, ada beberapa tokoh terkenal yang menganut ideologi ini. Kita bisa menyebut Aidit, Alimin, maupun Muso. Namun, rasanya tak ada yang relatif diterima oleh semua kalangan melebihi Tan Malaka. Bersama Alimin, ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Sukarno. Di balik pro-kontra apakah Tan seorang komunis tulen atau tidak, ia punya andil besar dalam menanamkan komunisme di Indonesia. Baik secara langsung melalui pergerakannya, maupun melalui tulisan-tulisannya.

Tokoh lain adalah Amir Syarifuddin, Perdana Menteri Indonesia periode 3 Juli 1947 hingga 29 Januari 1948. Entah seorang komunis atau sosialis, yang jelas, ia pernah menjadi anggota baik PKI maupun PSI. Dan seperti Tan, ia sekaligus juga nasionalis. Menjelang hukuman matinya, Amir menyempatkan diri bernyanyi Indonesia Raya disambung Internasionale. Yang terakhir disebut adalah lagu persatuan sosialis seluruh dunia. (Komunisme adalah varian dari ideologi besar sosialisme.)

Apakah salah jika sebagian besar orang membenci PKI?

Sebagaimana cinta, Mi Amor, benci adalah sesuatu yang sangat abstrak. Ia berhubungan erat dengan preferensi. Sepanjang tidak mendasari tindakan yang berujung pada kesewenang-wenangan, kebencian belum bisa dinilai benar-salahnya. Yang salah adalah jika ada pihak yang membesar-besarkan kebencian sehingga menolak membuka ruang untuk dialog. Takut pada dialog adalah penyakit. Kecuali memang berniat menjadi masokis, kita tak semestinya memelihara penyakit. Bahkan konstruksi sejarah Indonesia sendiri juga dibangun di atas perdebatan antar-tokoh pendiri bangsa sebagai batu fondasinya.

Bukankah perdebatan juga melahirkan konflik?

Ada kalanya. Dan kita tak kekurangan contoh bagaimana konflik membuat bangsa terluka parah—lebih parah dari luka warganet ditinggal nikah oleh Raisa. G 30 S hanya satu dari sekian banyak konflik, yang disulut oleh kepentingan elit, menjalar ke akar rumput, berlanjut dengan terbunuhnya beberapa Jenderal. Apakah berhenti sampai di situ? Nyatanya Tidak. Konflik berlanjut hingga ratusan ribu orang (beberapa sumber bahkan mengklaim hingga jutaan) dibunuh, ditahan, diperkosa, dan dijadikan bangsa kelas dua karena hal yang tak mereka lakukan.

Namun, kita tak bisa serta-merta menyimpulkan perdebatan selalu melahirkan konflik. Dan karenanya, perdebatan lantas buruk dan tak boleh dilakukan. Perdebatan harusnya konstruktif. Ia bisa melahirkan konflik jika telah diperkosa oleh kepentingan untuk berkuasa dan sikap mau menang sendiri. Menyalahkan perdebatan hanya karena takut pada konflik adalah tindakan yang gegabah.

Mengingat sejarah dan menjadikannya sebagai pemantik patriotisme adalah satu hal. Yang jelas, ingatan tak semestinya berhenti hanya di September kelabu itu demi alasan patriotisme. Apalagi dengan membatasi sejarah pada tafsir yang berat sebelah. Kita tetap dapat menjadi patriotik tanpa perlu khawatir pada tafsir sejarah yang berbeda. Tanpa harus takut menyusuri lorong-lorong sejarah kita yang seringkali kelam, di mana satu telunjuk mengarah bisa membuat seseorang tinggal nama.

September adalah luka bersama, kita sepakat soal itu. Dan sebagaimana luka, ia perlu dicari sebabnya agar bisa disembuhkan dan dihindari di kemudian hari. Sejarah harus terus dipelajari, dan dikoreksi jika salah. Bukan justru ditutupi sambil berpura-pura semuanya baik-baik saja. Siapa pun yang menolak mempelajari sejarah, sejatinya tengah bersiap menanggung kutukan untuk mengulang sejarah tersebut. Begitu juga perdebatan, tak semestinya ditakuti jika kita benar-benar punya itikad memberi keadilan bagi semua orang.

Ngomong-ngomong, “admin Biro” dan “Polit Biro” kok berima, ya?

Sumber gambar: Bettmann (Getty Images).

  • http://maslametstudio.blogspot.co.id/ Slamet Rianto

    Wehehehe, renyah dan kriuk…