Ribut-Ribut Pajak dan Ilmu Hikmah

Lagi-lagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi sorotan. Beberapa minggu belakangan, tema-tema tentang pajak menjadi perbincangan hangat baik di media daring maupun luring. Dari mulai pedagang marah-marah karena usahanya yang baru mulai untung, harus bayar pajak; mahasiswa yang katanya wajib memiliki NPWP; pajak penulis yang dirasa kurang adil dan sebagainya; dan yang paling anyar, keharusan melaporkan ponsel pintar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

Kasus terakhir bermula ketika akun Twitter resmi DJP (@DitjenPajakRI) menyampaikan, “Lagi heboh smartphone yang baru rilis ya? Ingat, tambah smartphone di kolom harta SPT Tahunan ya #SadarPajak.”

Cuitan itu langsung mendapat tanggapan beragam. Beberapa pihak bahkan menilai kebijakan itu dilakukan untuk menutup penerimaan negara. Rizal Ramli, misalnya. Mantan Menko Kemaritiman di Kabinet Kerja Jokowi itu, ikut berkomentar negatif di akun Facebooknya, “Saking paniknya uber setoran cicilan utang, HP (handphone) harus didaftarkan sebagai harta. Depresiasi HP sangat tinggi, kok ilmunya cuman segitu Mbok Srie.”

Terkait pelaporan ponsel pintar ini, pemerintah sudah menjelaskan baik melalui Menteri Keuangan maupun Dirjen Pajak: peraturan yang mewajibkan harta dilapor ke dalam SPT Tahunan sudah ada sejak tujuh belas tahun lalu. Handphone termasuk harta seperti halnya kendaraan, perhiasan, tabungan, rumah, dan sebagainya. Yang diwajibkan pun hanya melaporkan, bukan membayar pajak atas kepemilikannya. Kalau ada yang membantah bahwa ponsel sudah dikenai PPN ketika pembelian karenanya tak perlu lapor di SPT lagi, itu benar tetapi tidak relevan. Tujuan pelaporan itu sendiri sebagai bahan verifikasi atas harta beserta penghasilan dari wajib pajak. Di sisi lain, PPN dan PPh juga tak selalu berhubungan.

Cukup disayangkan, isu-isu hangat mengenai pajak belakangan justru bukan tentang hal-hal positif melainkan melulu yang bernada negatif. Lantas, apakah kondisi seperti ini akan berpengaruh buruk terhadap kinerja DJP? Apakah hal-hal negatif juga akan selalau menghasilkan sesuatu yang negatif?

Dalam dunia psikologi dikenal istilah reframing, pembingkaian ulang sebuah kejadian dengan mengubah sudut pandang tanpa mengubah kejadian itu sendiri. Seseorang yang sedang berteduh di bawah pohon tiba-tiba kejatuhan kotoran burung yang sedang terbang tepat di wajah. Alih-alih kesal, orang itu justru tersenyum sambil bergumam dalam hati, “Untung kerbau tidak bisa terbang.”

Apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah reframing. Pun bagi Anda yang pernah belajar manajemen, pasti mengenal bentuk analisa organisasi yang disebut SWOT Analysis. Namanya diambil dari empat komponen Strength-Weaknesses-Opportunities-Threats. Analisis ini berangkat dari argumen bahwa kondisi apa pun yang dialami organisasi, bisa digunakan sebagai keuntungan untuk mencapai tujuan apabila diolah dengan baik. Termasuk kondisi negatif yaitu weaknesses (kelemahan) dan threats (hambatan).

Terhadap situasi yang terjadi saat ini, DJP tidak bisa mengubahnya. Yang bisa dilakukan hanyalah mengubah persepsi: banyaknya protes menandakan masyarakat saat ini sedang sangat perhatian terhadap pajak—sesuatu yang sebelum-sebelumnya jarang terjadi. Di negara mana pun, pajak adalah sesuatu yang sangat tidak populer, bahkan mendengarnya saja kebanyakan orang sudah alergi.

Yang harus dilakukan oleh DJP selanjutnya adalah memanfaatkan situasi ini menjadi sesuatu yang menguntungkan. Yang paling sederhana, bisa dengan memperkenalkan pajak kepada masyarakat luas secara cuma-cuma. Selama ini, lembaga peraih penghargaan tertinggi Service Quality Award 2016 kategori layanan masyarakat itu telah melakukan berbagai upaya agar pajak dikenal oleh masyarakat luas—yang terbaru adalah pajak bertutur—dengan biaya tidak sedikit.

Semakin sering pajak menjadi pembicaraan di media, bahkah beberapa kali menjadi trending topic di media sosial, tentu memancing rasa penasaran masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal pajak. Selanjutnya, masyarakat akan tertarik mempelajarinya secara suka rela.

Beberapa selebritis kita memiliki cara yang mirip dengan reframing dan SWOT analysis tetapi saya tak tahu apa istilah yang tepat. Mereka rela membayar puluhan juta kepada media justru untuk menyebar berita negatif tentang dirinya. Bagi selebritis yang belum terkenal, cara ini efektif untuk membuatnya segera menjadi bahan perbincangan. Selebritis senior juga sering memakai cara ini untuk mendongkrak kembali popularitas yang tengah meredup. Pun misalkan suatu saat nanti Anda membaca berita bahwa Ayu Ting Ting menikah siri dengan petugas pajak bernama Ahmad Dahlan, Anda juga tak perlu kaget. Niscaya itu hanyalah HOAX yang sengaja disebar demi tujuan-tujuan tertentu.

Saya tak akan menyarankan DJP menempuh cara-cara yang kurang budiman seperti yang ditempuh oleh para selebritis. Bukan. Maksud saya, jika para selebritis saja bisa secara sengaja memproduksi dan mengomodifikasi berita-berita negatif, DJP seharusnya juga tak perlu khawatir berlebihan dengan berita negatif. Karena seburuk apa pun keadaan, akan selalu patut untuk merenungkan sebuah petuah lama: ambil saja ‘hikmahnya’.

Kalibata, 20 September 2017