Pajak, Telur, dan Obat Kuat

Protes tentang pajak royalti penulis yang disuarakan oleh Tere Liye (TL) beberapa waktu lalu, masih menggema hingga hari ini. Dari tiga postingan di fanspage Facebook miliknya, barangkali yang paling layak disebut kritik hanya postingan berjudul “Selalu Ada Jalan Keluarnya“. Diskusi di kantor, grup-grup WA, dan media sosial juga masih berputar-putar di sekitar tema ini. Tak ayal beberapa penulis terkenal pun ikut menyuarakan pendapat, salah satunya Dewi “Dee” Lestari yang menulis “Royalti dan Keadilan” disambung “Memahami Profesi Penulis“.

Pangkal persoalan sebenarnya cukup jelas dan mengerucut, yaitu substansi royalti yang diterima oleh penulis. Selama ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melulu berkutat pada persoalan legal-formal, sesuai aturan undang-undang bahwa royalti yang diterima penulis sebagai passive income. Perlakuan pajaknya juga disamakan dengan jenis royalti lain (seperti royalti atas hak paten, hak merek, dan sebagainya), royalti dianggap penghasilan neto. Tidak perlu lagi dikurangi biaya-biaya untuk menghitung pajaknya.

Tidak demikian dengan keinginan TL dan beberapa penulis lain. Menurut mereka royalti penulis secara substansi bukan passive income. Ia active income karena untuk memperolehnya dibutuhkan biaya seperti riset. Bahkan ada penulis yang katanya menghabiskan waktu lima sampai sepuluh tahun hanya untuk riset sebelum menghasilkan sebuah tulisan. Karena sifatnya active income, royalti penulis tidak seharusnya diperlakukan sebagai penghasilan neto. Ia adalah penghasilan bruto yang harus dikurangi dulu dengan biaya-biaya, sehingga pajaknya lebih kecil.

***

Dalam tulisan terakhirnya yang tak kalah emosional, penulis yang sering dikira perempuan oleh penggemarnya itu menganalogikan royalti penulis sebagai tomat. Secara anatomi tumbuh-tumbuhan, tomat memang buah. Namun tidak demikian menurut pelaku bisnis ekspor-impor di Amerika Serikat. Bagi mereka, tomat tak boleh menjadi buah. Tomat harus menjadi sayuran karena ketika masuk dapur, kebanyakan tomat dijadikan bahan masakan. Bukan buah yang langsung dimakan.

Sayuran memang tak semestinya dipertentangkan dengan buah karena keduanya memang tak setara. Sayuran bisa saja berwujud buah seperti tomat, daun seperti bayam, umbi seperti wortel, biji seperti kemiri, tunas seperti rebung, maupun batang seperti rotan. Namun, bukan di situ pokok persoalannya. Persoalannya justru undang-undang perpajakan Amerika Serikat yang memperlakukan berbeda antara sayuran dengan buah-buahan.

DJP akhirnya mengeluarkan siaran pers dan surat resmi untuk mengakomodir tuntutan keadilan dari TL dan penulis pada umumnya. Dalam surat itu, penghasilan yang diterima penulis dikelompokkan ke dalam penghasilan dari pekerjaan bebas. Untuk menghitung pajaknya, royalti harus dikurangi dulu dengan biaya, baik melalui pengurangan secara langsung (pembukuan/akuntansi) maupun mekanisme Norma Penghitungan Penghasilan Neto (norma). Tak hanya itu, DJP bahkan menginisiasi dengar pendapat dari para penulis yang juga menghadirkan Sri Mulyani.

Kisruh nyatanya belum sepenuhnya reda. Teman-teman di DJP pada tataran ‘pelaksana lapangan’ agaknya belum rela kehilangan sebagian potensi pajak dari royalti penulis, apalagi target penerimaan pajak yang dibebankan pemerintah semakin berat. Namun, benarkah dengan berkurangnya penerimaan pajak dari royalti, penerimaan pajak secara keseluruhan juga berkurang?

***

Uni navi ne committas omnia.

Pepatah lama berbahasa Latin itu sering dikutip terjemahannya ketika orang membicarakan investasi: jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Karena jika keranjang itu jatuh, pecahlah semua telur yang kita miliki. Dalam perpajakan, agaknya analogi telur ini juga bisa gunakan. Lebih tepatnya, saya paksakan untuk digunakan. Tentu Anda boleh tidak setuju.

Penerimaan pajak kita tidak hanya bersumber dari royalti penulis. Masih ada seabrek ‘keranjang’ lain. Pun tidak hanya bersumber dari satu sisi penerima penghasilan tetapi juga sisi pengeluaran, yaitu pajak atas konsumsi (PPN dan PPnBM). Berkurang satu sumber Pajak Penghasilan (PPh), bisa menjadi potensi bertambahnya PPh dari sumber lain, bisa juga menambah PPN.

Kita bisa melihat kembali pada kebijakan pemerintah yang menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Secara otomatis, kebijakan tersebut mengurangi potensi PPh Orang Pribadi, khususnya karyawan yang dipotong PPh Pasal 21 secara rutin. Dari sisi karyawan, kebijakan ini tentu menguntungkan karena pajak atas gaji berkurang, sebagian besar malah nihil. Gaji yang mereka terima jadi lebih besar (utuh).

Akan tetapi, jika selisih ini dibelanjakan, bukankah ia akan menjadi potensi penerimaan PPN? Lebih jauh lagi, penurunan pajak bagi Orang Pribadi juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Iklim usaha bergerak ke arah positif. Dan muaranya tentu saja penerimaan PPh dari sektor usaha ikut meningkat.

Contoh lain, kebijakan penghapusan barang-barang elektronik dan tas bermerk dari daftar barang mewah. Kebijakan ini mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak dari jenis PPnBM. Namun, ia berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dari sektor lain. Dengan harga barang-barang yang jadi lebih murah tanpa adanya PPnBM, masyarakat yang tadinya tidak mampu beli jadi berbondong-bondong berbelanja sehingga omzet penjual meningkat. Selain PPN, potensi PPh dari sektor industri produsen/importir juga meningkat.

***

Kebijakan DJP bahwa pajak royalti penulis bisa menggunakan norma atau pembukuan, tentu mengurangi sebagian potensi PPh Orang Pribadi. Namun, boleh jadi ia juga meningkatkan potensi jenis pajak lain. Jika para penulis membelanjakan selisih pajak royaltinya, penerimaan PPN sekaligus PPh dari sektor usaha boleh jadi ikut meningkat. Malahan bagi penulis terkenal seperti TL yang selisih pajak royaltinya cukup besar, berpeluang meningkatkan saving. Itu berarti juga meningkatkan potensi PPh atas bunga tabungan sekaligus PPh dari sektor industri perbankan.

Tentu kebenaran asumsi-asumsi di atas harus dibuktikan dengan data empiris. Perlu penelitian setidaknya dengan tiga variabel, yaitu variabel bebas (X), variabel terikat (Y), dan variabel intervening (Z), lengkap dengan analisis jalur maupun regresi. Misalnya, “Pengaruh stimulus pajak (X) terhadap daya beli masyarakat (Z) dan implikasinya terhadap penerimaan pajak(Y)”.

Yang jelas, bukan saya yang bisa melakukan penelitian itu. Toh saat menulis ini pun, saya masih belum beranjak dari atas tempat tidur sejak bangun pagi tadi. Karena hari libur buat orang-orang yang kerjanya jauh dari home base seperti saya, harus benar-benar dinikmati hingga ‘tetes terakhir’. Saya sendiri lebih tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh mutasi Pegawai Negeri Sipil terhadap intensitas hubungan suami istri dan implikasinya terhadap bisnis obat kuat.

Dari Atas Kasur, 9 September 2017

  • Rd.

    Penelitian pada paragraf terakhir, jika ingin dilakukan, harus memperhitungkan lokus penelitian secara lebih detil, lebih2 status pegawai yg mutasi: pns pusat apa daerah, juga status pegawai tentu ..

    • Ahmad Dahlan Jadi Dua

      Tentu saja itu akan di bahas di pendahuluan di sub bab ruang lingkup. Termasuk yang dimaksud istri itu istri sendiri apa istri orang lain, ehh..

      • Rd.

        Variabel yg menarik .. *laahh