Rusaknya Ekonomi Amerika dalam Satu Grafik Sederhana (dan Pelajaran di Indonesia)

[Catatan redaksi: bagian pertama adalah terjemahan bebas dari artikel David Leonhardt berjudul “Our Broken Economy, in One Simple Chart”, dimuat oleh The New York Times pada 7 Agustus 2017. Sedangkan bagian kedua adalah tulisan dari Andreas Rossi Dewantara. Appendiks yang lebih teknis, yakni tentang bagaimana kebijakan fiskal berdampak pada rasio Gini menggunakan pendekatan Impulse Response Function (IRF) oleh Andreas dapat dikunjungi di blognya.]

***

I.

Banyak orang Amerika tidak ingat apa-apa selain sebuah keadaan ekonomi dengan ketimpangan yang meroket, di mana taraf hidup untuk kebanyakan orang Amerika mengalami stagnansi dan mereka yang kaya mengambil semuanya. Rasanya, keadaan seperti itu tidak terelakkan.

Tapi sesungguhnya tidak demikian.

Sebuah tim kecil peneliti ketimpangan – Thomas Piketty, Emmanuel Saez, dan Gabriel Zucman – baru-baru ini mendapat perhatian khalayak atas grafik yang mereka buat. Grafik tersebut menunjukkan perubahan penghasilan antara tahun 1980 hingga 2014 untuk semua titik distribusi pendapatan, dan menggambarkan semakin tingginya ketimpangan dengan cara yang sederhana.

1

Garis dalam grafik (yang kami buat ulang dengan garis merah di atas) menyerupai bentuk stick hockey. Sebagian besar bentuknya datar dan dekat dengan angka nol, sebelum akhirnya menjulang. Memuncaknya grafik itu menunjukkan bahwa orang-orang yang sangat kaya, dan hanya orang-orang yang sangat kaya, yang mengalami peningkatan penghasilan secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir.

Garis ini menggambarkan semakin tingginya ketimpangan dengan lebih baik dibandingkan grafik-grafik dan ikhtisar-ikhtisar sederhana lainnya yang pernah saya lihat. Jadi saya mendatangi ekonom-ekonom tersebut dengan suatu permintaan: dapatkah mereka membuat grafik versi mereka seperti di atas untuk tahun-tahun sebelum 1980, untuk melihat tren penghasilan setelah Perang Dunia II? Anda bisa melihat hasilnya di sini:

2

Garis abu-abu di grafik di atas, dengan label “1980”, menunjukkan perubahan penghasilan dari 1946-1980. Di bawahnya, Anda bisa melihat perubahan setiap periode 34 tahunan, mulai dari 1946-1980 sampai 1980-2014. Setiap garisnya dilabeli dengan tahun terakhir untuk periode yang bersangkutan.

Pesannya cukup jelas. Beberapa dekade yang lalu, kelas menengah dan miskin tidak hanya mengalami peningkatan penghasilan secara layak. Penghasilan bersih mereka bahkan naik lebih cepat, dalam hal persentase, dibandingkan penghasilan bersih kaum kaya.

Kenaikan penghasilan (setelah memperhitungkan pajak dan inflasi) yang tipikal terjadi pada kelas menengah pada periode sebelum 1980 – kenaikan senilai kira-kira 2 persen per tahun – menghasilkan kenaikan yang cepat pula pada taraf hidup. Dengan laju seperti itu, penghasilan rumah tangga naik hampir dua kali lipat setiap 34 tahun (para ekonom di atas memakai periode 34 tahunan untuk menjaga konsistensi dengan grafik pertama yang mereka buat, yang mencakup periode 1980-2014).

Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, hanya keluarga-keluarga kaya – mereka yang ada di peringkat 1/40 teratas dalam hal distribusi penghasilan – yang mendapatkan kenaikan yang besar. Ya, kelas menengah atas dalam hal ini memang lebih baik keadaannya dibanding kelas menengah atau kaum miskin. Akan tetapi, jurang besarnya ada di antara kaum super kaya dan semua orang lain.

Masalah mendasarnya adalah banyak rumah tangga yang dulunya menerima kenaikan penghasilan (dari pertumbuhan ekonomi) yang hampir adil, dan sekarang tidak lagi.

Memang benar bahwa Amerika Serikat tidak bisa secara ajaib kembali ke tahun 1950-an dan 1960-an (dan dengan mempertimbangkan hal-hal lain, rasanya kita juga tidak ingin kembali ke masa itu.) Namun ekonomi tumbuh lebih cepat pada dekade-dekade tersebut dibandingkan apa yang bisa kita harapkan di masa sekarang. Bagaimanapun, tidak ada yang wajar dari distribusi pertumbuhan ekonomi di masa sekarang – yakni fakta bahwa kekayaan mengalir begitu derasnya kepada sebagian kecil saja dari masyarakat kita.

Kebijakan yang berbeda dapat menghasilkan efek yang berbeda pula. Jika saya boleh membuat daftar kebijakan, saya akan memulainya dengan suatu aturan pajak yang tidak menguntungkan kaum kaya, sistem pendidikan yang lebih baik, daya tawar yang lebih kuat bagi kaum pekerja, dan toleransi yang lebih kecil terhadap konsolidasi korporat (karena dapat memicu terbentuknya kartel, monopoli, persaingan tidak sehat, dan price-fixing ­­­– penerjemah).

Ajaibnya, Presiden Trump dan para pemimpin Republikan di DPR malah mencoba untuk pergi ke arah yang sebaliknya. Mereka menghabiskan berbulan-bulan mencoba menghapus asuransi kesehatan (Obamacare – penerjemah) dari kelas menengah dan keluarga-keluarga miskin. Rencana awal reformasi perpajakan yang mereka bikin justru malah mengurangi tarif pajak untuk kaum kaya lebih banyak dibandingkan untuk kelas masyarakat lainnya. Dan mereka ingin memotong anggaran untuk pendidikan, meskipun pendidikan adalah satu-satunya cara terbaik untuk menaikkan taraf hidup kelas menengah dalam jangka panjang.

Kebanyakan orang Amerika akan melihat grafik-grafik ini dan menyimpulkan bahwa ketimpangan memang semakin tak terkendali. Sang presiden, di sisi lain, sepertinya menganggap ketimpangan tak buruk-buruk amat.

***

II.

Bagaimana dengan Indonesia?

Pertama-tama, kita tidak memiliki data ketimpangan sebagus DINA (Distributional National Accounts) yang dibuat oleh Piketty, Saez, dan Zucman. DINA mampu menggambarkan distribusi pendapatan pada masyarakat kelas paling miskin (< 5 persen paling bawah) hingga kelas super kaya (0,001 persen teratas) dengan amat mendetail. Dataset ketimpangan yang bisa kita pakai, seperti yang lazim digunakan dalam literatur-literatur ekonomi mengenai ketimpangan dan kemiskinan, adalah data rasio Gini.

Rasio Gini menggambarkan tingkat ketimpangan dengan skala dari 0 sampai 1. Rasio bernilai 0 berarti kesetaraan sempurna, di mana seluruh masyarakat memiliki penghasilan atau kekayaan yang sama persis jumlahnya. Rasio bernilai 1, di sisi lain, berarti ketimpangan sempurna, yakni penghasilan/kekayaan di suatu negara hanya dimiliki oleh 1 orang saja. Dengan kata lain, semakin kecil rasio Gini berarti semakin kecil ketimpangan di negara tersebut.

Saya menggunakan data historis dari studi Van Zanden (2003), Leigh dan Van der Eng (2010), Van Leeuwen dan Foldvari (2016), data Standardized World Income Inequality Database (SWIID) dari Solt (2016), dan data dari Badan Pusat Statistik untuk mengetahui tren rasio Gini Indonesia dari 1880 sampai Maret 2017. Hasilnya adalah grafik di bawah ini:

3

Rasio Gini kita relatif stabil pada kisaran 0,39 sejak 1960-an. Dalam satu dekade terakhir, rasio Gini Indonesia sempat membaik di kisaran 0,37 pada 2007-2011, kemudian memburuk di kisaran 0,4 pada 2012-2015. Meskipun demikian, ketimpangan di Indonesia sedikit berkurang pada dua tahun belakangan, yakni turun di kisaran 0,39.

Untuk lebih mudah melihat performa pemerintah dalam mengurangi rasio Gini, kita bisa melihat perubahan rasio Gini di tahun tertentu dibanding dengan rasio Gini tahun sebelumnya. Perubahan tersebut bisa dilihat pada grafik berikut:

4

Pada grafik di atas, nilai di bawah garis merah (negatif) berarti pemerintah bisa mengurangi ketimpangan pada tahun itu. Dengan kata lain, semakin banyak bagian kurva abu-abu berada di bawah garis merah, berarti tingkat kesenjangan semakin berkurang.

Rasio Gini memang informatif dalam mengungkapkan tingkat ketimpangan yang ada di suatu negara. Namun, ia juga bisa menyesatkan. Rasio Gini bisa membaik (semakin mendekati 0) meskipun kelas menengah dan bawah tidak mengalami peningkatan kesejahteraan (misal ketika kelas menengah atas mengalami penurunan penghasilan yang sangat drastis dibanding penurunan pada kelas menengah bawah). Walaupun demikian, analisis mengenai daya beli masyarakat setidaknya ikut mendukung konklusi bahwa ketimpangan di Indonesia sedikit membaik.

Masalahnya, sedikit membaik bukan berarti kita baik-baik saja. Sama seperti orang yang jatuh ke jurang sedalam 100 meter lalu bisa memanjat setinggi 1 meter, ia tidaklah baik-baik saja. Yang saat ini terjadi adalah, harta 4 orang terkaya di Indonesia lebih banyak dari total harta 100 juta penduduk termiskin kita; 49 persen total kekayaan kita dikuasai oleh hanya 1 persen penduduk; 93 juta orang Indonesia (36 persen dari total penduduk) masih ada dalam kemiskinan; sementara upaya pengentasan kemiskinan mengalami stagnansi sejak 2014.

Lalu apa yang bisa dilakukan?

Kita memiliki instrumen fiskal dalam bentuk kebijakan pajak dan kebijakan belanja. Studi dari Martinez-Vazquez, Vulovic, dan Moreno-Dodson (2014) menunjukkan, semakin besar (dan progresif) Pajak Penghasilan, maka semakin berkuranglah kesenjangan. Mereka menemukan juga bahwa semakin besar anggaran untuk bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perumahan rakyat dapat mengurangi kesenjangan. Di sisi lain, pajak-pajak yang bersifat regresif seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan. (Hal ini bisa dipahami karena baik mereka yang tinggal di griya tawang maupun mereka yang hidup di pinggir rel kereta sama-sama menanggung PPN 10 persen dari harga ketika membeli, katakanlah, sebungkus mi instan. Maka kenaikan PPN akan berefek lebih keras kepada mereka yang miskin.)

Temuan Martinez-Vazquez, et al. ini sebenarnya hanya menguatkan teori-teori klasik tentang redistribusi pendapatan. Dengan kata lain, kita sebetulnya sudah tahu bagaimana cara mengurangi ketimpangan. Dan jika dihubungkan peringatan kemerdekaan yang ke-72 ini, pertanyaan selanjutnya adalah quo vadis: apakah kita sedang menuju ke arah yang benar? Atau sebaliknya, kita justru melakukannya seperti Presiden Trump – menghamba ke orang-orang kaya dan melupakan sisanya?

Quo vadis, Indonesia?

***

Referensi:

  1. Badan Pusat Statistik. Gini Ratio Provinsi 2002-2017. https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116 (diakses 14 Agustus 2016);
  2. Martínez-Vazquez, Jorge, Violeta Vulovic, dan Blanca Moreno Dodson. 2014. “The Impact of Tax and Expenditure Policies on Income Distribution: Evidence from a Large Panel of Countries.” Hacienda Pública Española 200 (2012): 6 Okt. 2014
  3. Leigh, Andrew, dan Pierre van der Eng. 2010. “Top Incomes in Indonesia, 1920–2004”. Dalam Top Incomes: A Global Perspective, ed. A. B. Atkinson dan T. Piketty, 171–219. Oxford: Oxford University Press;
  4. Piketty, Thomas, Emmanuel Saez, dan Gabriel Zucman. 2016. Distributional National Accounts: Methods and Estimates for the United States. NBER Working Paper No. 22945 Desember 2016;
  5. Solt, Frederick. 2016. “The Standardized World Income Inequality Database.” Social Science Quarterly 97. SWIID Version 6.0, Juli 2017;
  6. Van Leeuwen, Bas dan Peter Foldvari. 2016. “The Development of Inequality and Poverty in Indonesia, 1932–2008”. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52:3, 379-402, DOI: 10.1080/00074918.2016.1184226;
  7. Van Zanden. 2003. “Rich and Poor before the Industrial Revolution: A Comparison between Java and the Netherlands at the Beginning of the 19th Century”. Explorations in Economic History 40 (1): 1–23.