Penulis, Pendeta, dan Peternak Tuyul

Min @Kring_Pajak saya pelihara tuyul sehingga uang saya sudah banyak, apakah uang dari tuyul-tuyul saya kena pajak?

Akun @ari_pratomos menanyakan hal tersebut di Twitter pada Jumat lalu. Meski ia sedang bercanda, nyatanya tetap dijawab oleh admin @Kring_Pajak. Penghasilan dari tuyul sekalipun tetap dikenai pajak karena tidak termasuk kategori penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh. Saya tak tahu kenapa jawaban @Kring_Pajak itu tak ada lagi sekarang. Sepertinya dihapus. Yang jelas, percakapan “pajak tuyul” itu berlanjut dengan melibatkan lebih banyak akun setelah diramaikan oleh akun @InfoTwitwar. Semua jenaka.

Satu jam sebelum pertanyaan mengenai tuyul itu, Ronny Agustinus membagikan sebuah postingan di Facebook tentang pemotongan Pajak Penghasilan yang memberatkan penulis. Postingan itu ditulis oleh Edi Mulyono, pemilik penerbitan Diva Press. Ronny sendiri adalah pemilik Marjin Kiri—penerbitan yang buku-bukunya banyak mengajari saya tentang demokrasi dan keadilan. Saya tak punya cukup nyali untuk langsung berkomentar meski sangat ingin. Banyak orang yang merespon dan membagikan postingan itu adalah penulis, jurnalis, editor, pemilik penerbitan, termasuk teman-teman sendiri yang tulisannya selalu saya nantikan.

Ingin sekali para pengkotbah itu diperiksa pajak penghasilannya. Penghasilan besar, kena pajak gak?

Tiga hari lalu, pertanyaan itu dilempar oleh akun @tunggalp kepada @Kring_Pajak, setelah sebelumnya ia mendebat seorang pendeta mengenai isu gender di Twitter. Tentu pertanyaan di atas sudah saya parafrase karena pertanyaan aslinya sangat frontal. @Kring_Pajak memberikan jawaban yang mirip dengan pertanyaan tentang penghasilan dari tuyul, bahwa penghasilan pendeta tetap kena pajak karena tidak termasuk kategori penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

***

Apakah semua objek pajak lantas dikenai pajak?

Belum tentu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka pengenaan pajak penghasilan. Tak hanya penghasilannya harus objek pajak, tetapi penerimanya juga harus subjek pajak. Siapa saja yang menjadi subjek pajak, bisa dilihat di Pasal 2 Undang-Undang PPh. Sedangkan yang bukan subjek pajak, bisa dilihat di Pasal 3. Gampangnya, siapa pun yang tak disebut di Pasal 3 sudah pasti subjek pajak. Dan penulis tak ubahnya dengan peternak tuyul maupun pendeta, ketiganya adalah subjek pajak karena tak dikecualikan oleh Pasal 3.

Tapi apakah itu jawaban yang diinginkan Edi?

Tentu tidak. Jawaban seperti itu adalah retorika khas birokrat yang malas berpikir, yang melulu bicara pasal demi pasal sebagai aksioma, seolah semua yang sudah jadi pasal pasti benar dan tak perlu dipertanyakan lagi. Seperti April lalu, saya berdiskusi dengan Ronny melalui Facebook Messenger, mengenai pajak daerah yang dikenakan kepada para seniman. Jawaban saya saat itu tak memuaskan. Saya keliru memberi jawaban yang sifatnya teknis-administratif, sementara yang diharapkan justru lebih substansial-filosofis. Kali ini, saya akan coba lebih berhati-hati.

Saya setuju, menulis adalah kerja kebudayaan. Penulis adalah agen pengetahuan dan kebijaksanaan. Para begawan yang menyangga agar peradaban semakin beradab. Dan manusia semakin manusiawi. Gagasan dari para penulislah yang menentukan arah sejarah. Kritik dari mereka juga yang membentuk sebagian besar wajah peradaban saat ini. Dari idelologi, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Ada ikhtiar yang tak mudah untuk menghasilkan tulisan bagus. Begitu juga setelah tulisan-tulisan itu jadi, ada manfaat begitu besar bagi masyarakat.

Penulis penting bagi peradaban, tentu saja. Namun, demikian juga penjual warteg, buruh migran, petani tembakau, guru madrasah, supir truck, desainer grafis, kuli bangunan, penjaga toko, sekuriti kampus, perawat, musisi, dan jenis pekerjaan lain. Sejarah umat manusia bukan hanya monopoli para penulis. Siapa pun yang secara nyata-nyata menghasilkan manfaat bagi masyarakat itu penting, mur dan baut yang membuat peradaban dapat berfungsi.

Lalu siapa yang tak penting?

Kita bisa menyebut peternak tuyul, koruptor, perampok, penipu, makelar politik, penggoreng isu, pemburu rente, kapitalis, dan benalu masyarakat lainnya yang alih-alih berproduksi, mereka justru menjadi kaya dengan menghisap hasil kerja orang lain. Tentu mereka harus dihukum tetapi itu bukan yurisdiksi pajak. Itu adalah delik pidana (biar begitu, pidana pajak termasuk di dalamnya). Namun mereka tetap harus dipajaki. Jika tidak, tentu enak betul bergabung dengan geng Saracen. Sudahlah kaya dengan cara tidak benar, boleh tidak bayar pajak pula.

Keadilan pajak bekerja dengan cara yang berbeda dibanding keadilan jenis lain. Jika hukum pidana harus sekuler, pajak adalah sekulernya sekuler. Pajak tak boleh melihat berdasarkan perspektif moralis seperti hina atau mulia, baik atau jahat, benar atau salah, halal atau haram. Tak ada jenis pekerjaan yang lebih istimewa ketimbang yang lain. Pendeta tak lebih istimewa ketimbang selebritis. Peternak tuyul tak lebih durjana ketimbang ulama. Begitupun penulis tak lebih hebat ketimbang pedagang cilok.

***

Hal pertama yang harus ditanyakan ketika bicara keadilan pajak adalah, bagaimana kesejahteraan tak hanya dinikmati oleh sebagian orang saja. Kemampuan ekonomi menjadi garis batasnya, kaya atau miskin. Prinsipnya ability to pay. Semakin kaya seseorang, semakin besar pajak yang harus dibayar. Tentu ada penulis dengan royalti kecil, sebagaimana ada pendeta yang melarat. Nyatanya, tak tak sedikit juga penulis yang kaya karena bukunya menjadi best seller. Tere Liye tentu berbeda dengan Iqbal Aji Daryono. Atau Andrea Hirata berbeda dengan Gita Wiryawan.

Dalam Pajak Penghasilan, dikenal terminologi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya berbeda berdasarkan status perkawinan (bisa lihat di Pasal 7 Undang-Undang PPh). PTKP memisahkan siapa yang harus membayar pajak dengan yang tidak, berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima selama satu tahun. Penulis yang penghasilannya tak melebihi PTKP, tidak dikenai pajak. Pendeta yang penghasilannya tak melebihi PTKP, tidak dikenai pajak. Peternak tuyul yang penghasilannya tak melebihi PTKP, tidak dikenai pajak. Namun jika sudah melebihi PTKP, semua harus bayar pajak.

Ketimbang pekerjaan siapa yang lebih istimewa, pertanyaan tentang PTKP tentu lebih perlu didiskusikan. Seperti apakah besarnya PTKP sudah merepresentasikan keadilan? Apakah PTKP bisa dianggap sebagai keberpihakan bagi kaum tak perpunya? Sudah adilkah mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan atas royalti jika penghasilan penulisnya kurang dari PTKP?

Kedua adalah tarif. Jika PTKP menjadi indikator keadilan bagi orang-orang yang tak semestinya membayar pajak, tarif adalah indikator bagi orang-orang yang sudah semestinya membayar pajak. Untungnya, Pajak Penghasilan di Indonesia menganut tarif progresif untuk orang pribadi. Masih memakai prinsip ability to pay. Semakin kaya seseorang, semakin besar tarif pajaknya (bisa dilihat di Pasal 17 Undang-Undang PPh). Para pendukung sosialisme (kecuali kawan-kawan anarko, barangkali) harusnya setuju dengan ini. Anda bisa merunutnya dari Manifesto Komunis hingga Teori Keadilan-nya John Rawls.

Kita bisa berdiskusi banyak mengenai tarif, seperti apakah ia sudah merepresentasikan keadilan bagi semua orang dalam lapis penghasilan yang berbeda? Kenapa Pajak Penghasilan untuk korporasi (badan) justru regresif?

Ketiga, akses informasi. Kita harus mengakui peraturan pajak di Indonesia memang banyak dan kompleks. Itu konsekuensi dari aktivitas ekonomi masyarakat yang juga begitu beragam. Banyak peraturan dibuat, salah satunya, adalah untuk memperkecil celah penghindaran pajak. Misalnya dengan window dressing laporan keuangan atau transfer pricing. Persoalannya, apakah peraturan pajak selalu bisa mengikuti dinamika ekonomi masyarakat? Tidak juga. Bisnis e-commerce, misalnya. Sampai saat ini, otoritas pajak kita malu-malu mengakui kebingungannya menghadapi bisnis jenis baru ini. Padahal peraturan yang gagap memahami dinamika ekonomi masyarakat, rawan membawa ketidakadilan.

Di sisi lain, regulasi yang rumit juga berpotensi tak adil kepada masyarakat dengan kemampuan ekonomi lemah. Tentu mudah saja bagi orang-orang kaya untuk membayar konsultan atau akuntan yang khusus mengurusi pajaknya. Kalau perlu sampai dibuatkan skema tax planning (rekayasa sistematis untuk memperkecil pajak). Dan ingat, the devils is in the detail. Bagi orang miskin? Boro-boro tax planning, tidak salah bayar atau salah lapor saja sudah syukur.

Keempat, apakah semua yang harusnya membayar pajak, sudah membayar pajak dan sesuai jumlahnya? Misalnya penulis A dengan royalti yang sama dengan penulis B, apakah membayar pajak dengan jumlah yang sama? Tentu ini menyangkut banyak variabel, dari regulasi teknis-administratif pemungutan pajak, hingga kemampuan otoritas pajak sendiri. Untuk itulah, sebaiknya penerbit dan media menganjurkan para penulis memiliki NPWP. Selain potongan pajaknya lebih kecil, si penulis juga lebih dapat dipantau. Barangkali royalti dari buku pertama hanya ratusan ribu, siapa tahu royalti buku keduanya bisa tembus ratusan juta. Penulis yang tak ber-NPWP tentu juga lebih sulit dilacak apakah punya penghasilan lain, dan apakah penghasilaan lain itu sudah dipotong pajaknya.

Terakhir dan yang terpenting, apakah uang pajak yang telah dibayar, sudah benar-benar digunakan untuk mendistribusikan kesejahteraan secara adil? Atau apakah malah dipakai untuk membangun infrastruktur yang hanya memberikan fasilitas kepada orang-orang kaya (seperti jalan tol)? Berapakah jumlah yang nyangkut karena birokrasi yang tak efisien? Dan apa kabar korupsi hari ini?

Administrasi perpajakan kita memang masih jauh dari sempurna. Banyak bolong di sana-sini. Bahkan kalaupun dirasa sudah adil secara filosofis, kadang masih merepotkan di sisi praktis. Namun, filosofi benar dan praktik salah itu lumrah. Terjadi di mana-mana. Akan berbahaya jika sejak filosofinya saja sudah keliru. Karena itu, upaya paling mendesak saat ini adalah memahami dan senantiasa mengawasinya, lantas mengajukan kritik pada bagian mana saja dari pajak yang belum benar-benar menjalankan fungsinya sebagai instrumen keadilan. Seharusnya ini menjadi perhatian penting bagi siapa pun yang peduli pada keadilan. Jangan sampai manfaat pajak justru hanya dinikmati oleh para birokrat, politisi, konsultan, investor, maupun orang-orang kaya.