Pajak vs Raisa

Usianya harus mandeg sebelum setengah abad. Tepatnya pada 39 tahun, ia menghembuskan napas terakhir. Seperti lumrahnya para pemberani, ia juga keras kepala. Orang-orang Belanda menjulukinya De Haantjes van Het Osten. Ayam Jantan dari Timur. Namanya diabadikan sebagai nama bandara yang begitu sibuk karena menjadi pintu masuk Indonesia bagian tengah dan timur: Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Saya berkesempatan mengunjunginya saat bertandang ke Makassar beberapa bulan lalu. Sebenarnya, bandara tersebut terletak di Maros, kota yang persis di sebelah Makassar.

Setelah meninggalkan lahan parkir pesawat, di sebuah lorong menuju pintu keluar, saya melihat iklan grafis yang sederhana tetapi apik: infografis yang menjelaskan manfaat pajak. Saya pernah melihatnya di Instagram, di-posting oleh akun official Direktorat Jenderal Pajak (@ditjenpajakri). Ia memperoleh tanggapan like sebanyak 1.216 dan 21 komentar. Atau sekitar 4,2 persen like dan 0,07 persen komentar dari seluruh jumlah follower akun tersebut yang mencapai 28,9 ribuan.

iklan pajak

Inisiatif menempatkan iklan di area fasilitas umum tentu sangat baik untuk mengedukasi masyarakat. Saya tidak tahu kantor pajak mana yang menggagas iklan di lorong bandara tersebut. Barangkali KPP Pratama Maros, KPP-KPP di Makassar, atau malah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil  DJP Sultanbatara). Dalam dunia bisnis, iklan atau marketing adalah komponen yang sangat penting untuk memperkenalkan suatu produk ke masyarakat. DJP jelas bukanlah entitas bisnis yang profit oriented, dan tidak punya komoditas untuk dijual. Namun, meski ia lembaga negara, tetap tak semestinya memandang sebelah mata terhadap iklan. Mengingat begitu pentingnya lembaga ini sebagai tulang punggung yang menjaga dapur negara tetap mengepul.

Selain desain yang cantik, komposisi warna tidak bikin pedih di mata, iklan dalam bentuk standing banner setinggi kurang-lebih 2 meter ini juga gampang dimengerti oleh awam. Ia menjelaskan fungsinya bagi delapan program infrastruktur sekaligus: mulai dari pengecoran 52 proyek jalan tol; 13 proyek untuk kapal berlabuh; Kartu Indonesia Pintar bagi 18 juta orang; merangkai LRT sepanjang Sumsel hingga Jakarta; Kartu Indonesia Sehat untuk 91 juta jiwa; pendirian 49 waduk; 17 bandara; hingga 47 triliun rupiah dana desa. Itu baru sebagian, belum termasuk dana e-KTP yang diganyang oleh para benalu APBN tempo hari.

Iklan-iklan layanan masyarakat semacam itu, sudah sepantasnya diperbanyak di kantor-kantor pemerintah dan fasilitas umum lain yang menjangkau masyarakat luas. Ingat, ketaatan adalah buah dari proses panjang pemahaman. Dalam konteks pajak, kita mengenal dua jenis kepatuhan: kepatuhan berlandaskan paksaan (enforced compliance) dan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Pemahaman melalui media-media yang menarik minat masyarakat seperti iklan tersebut, penting untuk meningkatkan kepatuhan sukarela.

Saya jadi kepikiran, pemerintah harusnya bisa memanfaatkan kantor dan pusat-pusat layanan umum miliknya sebagai tempat strategis untuk infografis semacam itu. Pada 2015, jumlah total kantor kabupaten, kecamatan, dan desa diseluruh Indonesia secara keseluruhan ada 89.423 kantor. Kemudian pada 2014/2015, jumlah Sekolah Dasar (termasuk Madrasah Ibtidaiyah) hingga perguruan tinggi (baik di bawah Kemendikud maupun Kementerian Agama) sebanyak 384.335 sekolah. Tentu kita belum menyebut rumah-sakit dan puskesmas, terminal dan stasiun, atau tempat-tempat ibadah yang relatif punya pengunjung tetap.

Jadi berapa duit yang diperlukan?

Informasi dari salah satu percetakan di Yogyakarta, ternyata tarifnya beragam. Umumnya, terdapat dua jenis standing banner yang sering dijumpai di event-event, yakni berjenis x banner dan roll up banner. Harga x banner sekitar 175 ribu rupiah. Sedangkan roll up banner yang paling murah 300 ribu rupiah, dan yang paling mahal 700 ribu rupiah. X banner tidak begitu direkomendasikan lantaran kaki-kakinya kurang kokoh dan gampang kabur kanginan layaknya butiran debu. Roll up banner lebih baik, selain pondasinya lebih berat dan kokoh, tampilannya pun lebih elegan. Serasi dengan grafis iklan pajak yang semakin hari semakin kekinian.

Jika diambil standing banner yang 300 ribu rupiah untuk 89.423 kantor pemerintahan dan 384.335 sekolah, setidaknya diperlukan dana 142,1 milliar rupiah. Atau 0,0081 persen dari total pendapatan negara 2017. Tidak terlalu besar, bukan? Dan eksekusinya akan jauh lebih mudah jika instruksi datang langsung dari Presiden. Kantor-kantor pajak tak perlu repot melobi lembaga-lembaga di mana iklan itu akan ditempatkan. Barangkali langkah sederhana ini patut dicoba demi kesadaran akan pentingnya pajak kepada masyarakat kita yang gampang amnesia.

Kembali ke standing banner di bandara, saya pikir pemilihan posisinya pun sungguh cerdik. Iklan itu berdiri di lorong satu-satunya tempat keluar para penumpang pesawat, lumrah saja jika semua sorot mata kemudian tertuju padanya. Terlebih jika dibandingkan warna dinding lorong yang polos. Sayangnya, ada pesaing yang dapat mengaburkan pesona iklan pajak tersebut: iklan ponsel pintar yang membentang begitu panjang, lengkap dengan tatapan Raisa yang seolah menggoda, “Pilih bayar pajak atau beli hape?”

Kalau yang bertanya saja sudah Raisa, saya isa apa?

Farid Hilmi R.

Antek Tuhan