Bagaimana Birokreasi Mewadahi Pertentangan

Ada moto yang pernah kami sablonkan di kaos Birokreasi, “Bebas menulis, menulis bebas.”

Sedari awal, Birokreasi ada khusus untuk mewadahi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin sejenak lepas dari rutinitas birokrasi melalui tulisan. Kami pun tak kurang mengajak kawan-kawan PNS untuk menyumbangkan buah pikirannya dalam bentuk tulisan – sesuatu yang entah karena apa, sering mendapatkan penolakan. Kemungkinan besar (seperti diungkapkan beberapa kawan) banyak yang merasa terintimidasi dengan kebijakan editorial. Banyak PNS yang ingin menulis tetapi takut kalau-kalau tulisannya tak layak muat. Kami sadar, dalam misi menularkan virus literasi, kami harus terbuka terhadap semua pendapat. Tentu kami tidak bisa abai terhadap kepatutan. Tulisan yang mengandung rasisme, diskriminasi, dan memicu kebencian terhadap suatu pihak/golongan tidak dapat kami muat (dan syukurnya, tidak pernah kami terima hingga saat ini).

Selain misi menularkan virus literasi, kebijakan editorial yang terbuka adalah upaya kecil kami untuk ikut membudayakan demokrasi dan diskursus. Namun, seperti Saul Frampton pernah berkata suatu kali, demokrasi memang meniscayakan adanya pertentangan. Demokrasi lahir di agora, sebuah ruang publik era Yunani Kuno. Agora adalah tempat di mana perdebatan, kontestasi ide, bahkan perselisihan terjadi secara terkontrol. Memang cukup ironis bahwa dari akar kata agora pula, muncul antagonisme dan agony (rasa sakit). Namun, kita tidak bisa mengelak bahwa ia adalah prakondisi dari demokrasi.

Dengan demikian, kami sadar akan risiko terjadinya polemik, bahkan di dalam media Birokreasi sendiri. Sebelum Farchan Noor Rachman dan El Nugraheni berpolemik, Gita Wiryawan dan Riza Almanfaluthi pernah bertentangan perihal komunisme. Dua-duanya harus kami wadahi.

Terkait tulisan yang berjudul “Mahasiswa Itu Kuliah, Bukan Pelesir”, Farchan menulisnya sebagai tanggapan atas tulisan El Nugraheni yang berjudul “Pelesir, Dosa Besar Penerima Beasiswa”. Perdebatan timbul mengenai patut-tidaknya mahasiswa penerima beasiswa pemerintah, melakukan pelesiran sembari menjalani kuliah. Tulisan Farchan kemudian memicu kontroversi antara penulis-penulisnya, beberapa kawan, juga warganet yang lain. Banyak yang berpendapat bahwa, in retrospect, banyak argumen Farchan bermasalah. Siapa pun boleh setuju atau tidak dengan argumen tersebut. Namun, ide tetaplah ide. Kemajemukan per se bukanlah monster yang patut ditakuti. Atas nama demokrasi, kami percaya bahwa suara-suara yang berbeda justru harus diberi ruang. Karenanya, kami tetap menampilkan tulisan tersebut.

Meski demikian, kami selaku redaktur meminta maaf atas kegaduhan yang tak perlu kepada semua pihak, khususnya justru kepada El Nugraheni dan Farchan. Semua kesalahan ada di pundak kami. Bagaimanapun, kami tetap aktor utama atas kegaduhan tersebut. Kami yang memutuskan layak-tidaknya sebuah tulisan untuk diangkat. Kami yang tak cukup bijak memberi kesempatan kepada Farchan untuk memperbaiki argumennya. Pendeknya, ada fungsi redaksi yang tak berjalan dan kami tak sepantasnya cuci tangan. Kami percaya pengalaman masihlah guru terbaik. Sekalipun bukan pengalaman yang manis, akan sangat merugi jika tak ada yang bisa diambil darinya. Yang bisa kami janjikan saat ini adalah kami akan terus belajar, berbenah diri, dan bekerja lebih seksama.

Farchan sendiri telah menuliskan permintaan maafnya, tentu kami tak berhak melarang. Justru kami berkewajiban menyediakan ruang. Namun, baik permintaan maaf dari kami selaku redaksi maupun Farchan selaku penulis, tak selayaknya dianggap sebagai bentuk trauma pada dialektika. Kami belum dan tak akan pernah kapok pada perbedaan pendapat. Untuk itu, kami tetap membuka kesempatan lebar-lebar untuk pendapat, kritik, tanggapan, bantahan, atau lain-lain saran. Kami akan mewadahi tulisan Anda melalui Birokreasi apabila Anda seorang PNS. Tentu Anda juga bebas menanggapi tulisan-tulisan di Birokreasi melalui media lain. Karena kita semua bebas menulis, untuk menulis bebas.

Tabik,

Redaktur

Post Scriptum: