Fasilitas Kok Wajib?

Sebut saja ia Ngadiman. Sebelum menjadi lelaki berumur tigapuluhan seperti sekarang, ia menghabiskan masa kecil di sebuah dusun kecil di pelosok Jawa Tengah. Itu adalah desa di mana Ngadiman kecil terbiasa berangkat sekolah sambil menenteng sepatu. Melewati pematang sawah yang hampir mustahil dilalui kendaraan saat musim hujan, sepeda pancal sekalipun. Tempat di mana setiap malamnya, kau bisa langsung melihat galaksi Bimasakti dengan mata telanjang. Lengkap dengan bintang jatuh berkali-kali. Belum ada polusi cahaya dari lampu-lampu karena jaringan listrik memang belum ada. Dan tak ada jaringan telepon juga, tentu saja.

Sekian tahun berlalu. Dusun itu sekarang bisa menikmati percik peradaban. Anak-anak berangkat sekolah tanpa harus menenteng sepatu lagi walaupun jalanan masih berupa campuran pasir dan batu, berhias kubangan lumpur saat musim hujan. Semenjak listrik mengaliri desa, televisi dan kulkas menjadi barang yang lumrah ditemui di rumah-rumah. Namun, tetap belum ada satu pun tiang telepon tertanam. Jaringan selular yang masih 2G pun kerap timbul tenggelam.

Mari tinggalkan sejenak dusun itu karena Ngadiman yang sekarang juga sudah jadi orang kota. Sekolahnya tidak tinggi-tinggi amat, lumayanlah. Penghasilannya juga tak besar-besar amat, cukupanlah. Satu hal yang jelas membedakan dengan orang-orang di dusun asalnya: akses on line untuk banyak hal yang dia butuhkan. Misalnya sekarang, saat Maret hampir berakhir. Sebagai warga negara yang baik, Ngadiman tahu sebentar lagi adalah jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 29, serta pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Repot? Tentu tidak, Bos. Ngadiman tinggal membuka laptop. Dengan koneksi 4G, dia membuka situs djponline, lalu mendownload E-form. Hanya perlu beberapa menit untuk mengisi SPT, hingga tahu berapa pajak yang harus ia bayar. Setelah itu, dia kembali ke situs djponline dan membuat kode billing. Langkah berikutnya, membuka internet banking lalu menyelesaikan pembayaran. Mudah, cepat, dan yang pasti, kekinian.

Mungkin ilustrasi semacam itu yang terbayang di benak para penggagas efiling dan ebilling, salah dua di antara sekian banyak fasilitas on line yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak sekarang adalah generasi milenial yang tak bisa jauh dari gawai. Transaksi on line menjadi sebuah kebutuhan. Dan Direktorat Jenderal Pajak wajib memberi fasilitas semacam itu jika tak mau tergilas zaman.

Tidak sulit untuk memanfaatkan kedua fasilitas itu. Kau cuma butuh alamat email aktif, nomor selular, dan NPWP, tentu saja. Alamat email dan nomor selular adalah dua hal yang semua orang pasti punya. Ayolah, di zaman sekarang ini, siapa sih yang tidak punya akun Facebook? Dan bukankah butuh alamat email untuk mendaftar di Facebook?

Benar begitukah?

Tentu saja benar jika yang kau maksud adalah Wajib Pajak dengan latar belakang seperti Ngadiman. Tinggal di wilayah yang internetnya bersahabat, serta memiliki cukup wawasan untuk menggunakannya. Kenyataannya, banyak tetangga dan kenalan Ngadiman yang sejak kode billing diwajibkan, pembayaran pajaknya malah jadi bolong-bolong. Bukan karena tidak mau bayar, tetapi justru mereka menganggap prosedur pembayaran jadi ruwet.

Lho, bukankah cara membuat kode billing itu mudah? Bahkan kalau pun Wajib Pajak tidak bisa menggunakan internet, mereka masih bisa memanfaatkan sms dari Telkomsel serta ATM. Mereka juga bisa membuat kode billing di kantor pos atau bank persepsi. Apa sulitnya?

Argumen di atas bisa saja dibahas satu per satu. Namun, cuma satu hal yang sebenarnya membuat kode billing menjadi terlihat begitu merepotkan bagi banyak orang: dulu, proses membayar pajak sangatlah sederhana, isi Surat Setoran Pajak (SSP) lalu setor.

Begitu pun yang terjadi pada efiling. Efiling bisa diibaratkan sebuah jalan tol. Sepatutnya orang bergembira dengan adanya jalan tol karena perjalanan bisa lebih cepat. Namun, akan lain ceritanya jika jalan tol tersebut dijadikan satu-satunya akses, dengan menutup kesempatan melewati jalan arteri. Fasilitas yang seharusnya cukup dijadikan pilihan untuk mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan, malah diwajibkan bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

Tiap akhir Maret, selalu saja antrian berjubel di meja konsultasi kantor pajak. Bukan untuk bertanya detail teknis pengisian SPT yang rumit. Mereka adalah Wajib Pajak yang diwajibkan melaporkan SPT secara on line tetapi tak tahu caranya. Mereka akan menceramahimu berjam-jam tentang kesederhanaan: dulu, lapor SPT cukup dengan mengisi beberapa kolom lalu serahkan ke petugas.

Ngadiman, tetangga, serta kawan-kawannya—para Wajib Pajak ini—tentu tak bermaksud menghalangi laju zaman. Direktorat Jenderal Pajak patut mendapat apresiasi atas segala fasilitas yang mereka sediakan. Namun, lumrahnya sebuah fasilitas, harusnya cukup menjadi pilihan alih-alih diwajibkan. Fasilitas yang diwajibkan acapkali justru merepotkan.

Jika kau adalah bagian dari generasi millenial, mungkin kau perlu mendengar cerita Ngadiman saat membantu tetangga mengisi formulir registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak, yang pernah diadakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu isiannya adalah alamat email.

“Alamat emailnya apa, Pak?” tanya Ngadiman.

“Sama, Mas,” jawab tetangganya.

“Sama gimana?” itu adalah jenis pertanyaan orang yang mulai bingung.

“Sama dengan alamat rumah saya.”

Tahu kau apa yang bisa dilakukan Ngadiman? Menggaruk kepala yang tak gatal.

***

Catatan redaksi: versi asli tulisan ini dapat dibaca di blog pribadi penulis.