Sekolah Pancasila dan Perkara Kebhinekaan

Hari-hari ini, Pancasila didengungkan lebih lantang dari biasanya. Mulai dari media sosial, cetak, dan elektronik. Grup-grup WhatsApp kantor yang biasa berisi rasan-rasan dan rencana buka bersama, berubah menjadi begitu nasionalis dengan copy-paste butir-butir Pancasila. Presiden dalam pidatonya beberapa hari lalu, juga menyeru akan menggebuk siapa pun yang coba mengoyak Pancasila. Sebuah pidato yang membuat penggemar sinetron seperti istri saya bertanya-tanya.

“Siapa sih, Mas, yang mau mengganti Pancasila?”

Sungguh saya pusing bagaimana menjawabnya. Namun, saya punya satu cerita soal Pancasila.

Sekolah Pancasila

Kampus utama sekolah itu berada di Jurangmangu, Tangerang Selatan. Konon menurut kisah para senior, pada awal-awal sekolah ini dibuka, Jurangmangu masih berupa rawa-rawa. Tak ubahnya tempat jin buang anak hasil hubungan gelap. Suasananya sangat ndeso. Saking ndesonya, tidak bisa dibedakan mana area kampus dan mana area kambing mencari rumput. Bahkan sampai ada kambing masuk ke ruang kelas. Selain memberi kesan alami, keberadaan kambing di sekolah juga merupakan hiburan. Ketimbang mumet memikirkan debit dan kredit yang tak kunjung balance, mahasiswa bisa rehat sejenak melihat tingkah para kambing. Tak perlu ke kebun binatang.

Kini, kampus Jurangmangu tak lagi rawa-rawa. Tak ada lagi kambing.

Spanduk “Selamat Datang Para Punggawa Keuangan Negara” terpampang gagah menyambut di pintu gerbang. Kala itu, 2008, pertama kalinya saya pijakkan kaki di sana. Saya hanya satu dari sekitar dua ribuan mahasiswa baru yang diterima. Sebagian besar dari kami berasal dari pelosok desa, hanya sedikit yang dari kota. Perkara latar belakang ekonomi, hanya sedikit yang berasal dari kalangan yang mapan pula necis. Anak pejabat atau pengusaha bisa dihitung jari. Kebanyakan mahasiswa berasal dari kalangan menegah ke bawah dengan wajah-wajah melas, ndeso, dan pas-pasan seperti saya.

Bicara agama, ras, suku, dan bahasa di sekolah ini tak pernah menjadi masalah. Para mahasiswa berasal dari latar belakang SARA yang beragam. Ada yang Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Ada Batak, Jawa, Sunda, Dayak, Bugis, Banjar, Bali, dan seterusnya. Ada ras unggul yang tekun ibadah dan belajar, ada juga ras mbladus yang angin-anginan. Urusan logat juga ada yang Batak totok, Jawa medok, ngapak, semuanya ada. Tak pernah isu SARA menjadi perkara. Tak ada soal mau si Jawa berkawan dengan si Sunda, si Islam satu tim basket dengan si Kristen. Kalaupun ada konflik pribadi semisal rebutan pacar, gesekan di lapangan bola, tak pernah membawa-bawa urusan SARA.

Organisasi keagamaan juga ada, lengkap. Semua berjalan harmoni tanpa sikut sana-sini. Beragama adalah soal bagaimana membangun diri dan menebar kebaikan, bukan sibuk mengkritik keyakinan orang dari kiri ke kanan. Organisasi kedaerahan pun terpelihara bukan untuk mendewakan primodialisme, bukan juga untuk menempatkan kampung halaman lebih tinggi dari NKRI. Organisasi-organisasi itu ada sekadar untuk mempermudah mahasiwa berangkat dari atau pulang ke kampung bersama-sama.

Tiga tahun lebih kami bersama tanpa pandang bulu. Semua bersatu menghadapi tugas kuliah, dosen killer, dan onak-duri perkuliahan lainnya. Tidak hanya melulu urusan kuliah, obrolan di kosan seringkali juga menyasar area pribadi. Masalah keluarga lah, kiriman yang telat lah, pacar digebet teman sendiri lah, stok mi instan menipis lah, mbuh lah. Kebersamaan dan rasa persatuan itu muncul secara alami. Kebhinekaan benar-benar hidup di kampus ini. Saya tak yakin ada universitas sekelas lain yang mewajibkan mata kuliah ‘Budaya Nusantara’ bagi mahasiswanya. Kami yang berbeda dalam segalanya mampu bersatu demi tujuan bersama: lulus dan membangun negara.

Masa-masa sekolah ibarat kolam pendadaran, sedikit-banyak kami belajar karakter saudara kami yang berasal dari suku dan agama berbeda. Ibarat laboratorium sosialisasi, saking intensnya interaksi, tak terhitung lagi pasangan kawin silang yang dihasilkan sekolah ini.

Setelah lulus, kami disebar ke seluruh penjuru NKRI. Dari ibukota provinsi, hingga ujung antah berantah yang bahkan namanya tak ada di peta. Ucapkan selamat tinggal pada kampung halaman dan siap-siap menabung tangis kerinduan, sambil sesekali meringis melihat jatah cuti tahunan berbanding terbalik dengan kenaikan harga tiket pesawat.

Penempatan adalah tahap lanjut dari proses kebhinekaan sebenarnya. Saya yang Jawa tulen diharuskan mengabdi di Kalimantan Timur. Membela hak saudara-saudara saya yang Dayak, yang Kutai, yang Banjar, yang Bugis dari tindak korupsi oknum-oknum durjana. Kawan saya yang lain, anak Jakarta asli, yang biasa hidup ‘serba ada’, kemudian penempatan membawanya jauh ke ujung Papua demi memastikan anggaran negara dikelola dengan baik dan akuntabel. Teman saya yang muslim juga harus rela terapung berhari-hari, menderita masuk angin dan mabuk laut di atas kapal patroli Bea Cukai demi menjaga saudara-saudara yang Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Teman saya yang lain, seorang Sunda, hidup berbilang tahun di Bau-Bau, Pucuk Sulawesi Tenggara sana. Ia seringkali harus naik speedboat berjam-jam lamanya untuk sekedar mengantar surat, atau melakukan sosialisasi pajak pada para pengusaha lokal yang sama sekali tak mengerti kosa kata ‘kumaha’.

Kebanyakan dari kami tak pernah tersorot kamera, jarang mendapat apresiasi, bahkan lebih sering dinyinyiri seolah kami semua sama dengan Gayus Tambunan. Sungguh kecurigaan itu amat menyakitkan. Terus terang, banyak di antara kami sampai hari ini belum juga hidup mapan, belum punya rumah karena uang habis untuk bayar kontrakan. Banyak juga yang tak bisa pulang saban lebaran karena harga tiket tak lagi rasional. Banyak yang nyambi jualan apa saja agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Banyak yang lantaran minim tabungan dan tampang pas-pasan, tak juga mendapat pasangan dan selalu lari menghindari pertanyaan klasik “kapan kawin”.

Saya dan mereka hanya beberapa dari ribuan lainnya yang memilih hidup sebagai birokrat. Bekerja di balik layar, memastikan negara ini tetap tegak berdiri. Kami menghibahkan jiwa raga untuk melayani dan menjaga bangsa Indonesia tanpa memandang suku, ras, dan agama. Kami menjadi jembatan dari lebarnya jurang pembangunan. Kami adalah benang yang menjahit persatuan dari segala untaian perbedaan. Kami memahami kebhinekaan dengan perbuatan dan pengabdian. Kami tak perlu menyatakan diri ‘Aku Indonesia, Aku Pancasila’ karena Indonesia dan Pancasila adalah apa yang kami lakoni setiap hari. Kami tak perlu mengkoar-koarkan kebhinekaan ke jalan-jalan dan mengklaim diri paling toleran. Pengakuan hanya penting bagi orang-orang yang kurang perhatian. Lagipula, seperti kata Sudirman Said pada kuliah umum di Sekolah Pancasila cabang Purnawarman semingguan silam,

“Kebhinekaan itu bukan untuk digembar-gemborkan, namun untuk dilakukan.”