Ahok

Ahok menarik kembali permohonan banding dan memilih menerima vonis hakim dua tahun penjara atas penistaan agama. Kecuali menderita amnesia, tentu Anda masih ingat bagaimana riuh rendah itu dimulai: video Ahok berbicara di depan penduduk Kepulauan Seribu. Video itu dipotong, ditambahkan teks secara tidak akurat, dan diunggah di media sosial. Yang terjadi berikutnya adalah cerita bersambung: pemotong dan pengunggah video itu diproses hukum (sambil sesekali tetap sok jago di media sosial atau merengek belas kasihan); aksi bela Islam yang berjilid-jilid; penangkapan beberapa nama karena dugaan makar; tersebarnya rumor skandal Habib Rizieq dengan Firza Husein; karangan bunga dari pendukung Ahok yang meraih rekor MURI; karangan bunga itu dibakar oleh oknum buruh bertepatan dengan Hari Buruh Internasional; aksi lilin di balai kota Jakarta oleh pendukung Ahok sebagai respon terhadap pembakaran tersebut; dan aksi solidaritas para pendukung Ahok di Cipinang.

Tanpa mengesampingkan iklim politik elektoral yang memang busuk, saya sepakat dengan beberapa teman yang ikut bersolidaritas di Cipinang malam itu: Ahok adalah korban dari pasal karet. Mereka mengaku bersolidaritas membela Ahok, bukan karena Ahok per se melainkan karena menolak pasal karet. Tentu ada sebagian dari peserta aksi di Cipinang itu, juga turut mendemo Ahok ketika ia melakukan penggusuran (Laporan Lembaga Bantuan Hukum DKI Jakarta 2016 menyebutkan, setidaknya ada 25.533 korban penggusuran hanya dalam waktu dua tahun masa jabatan Ahok).

Namun, saya juga sepakat bahwa solidaritas semacam itu adalah kemewahan yang tak mungkin didapatkan oleh orang selain Ahok. Istri Tajul Muluk tak punya kesempatan seperti Veronica saat suaminya divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim. Para pembela Lia Eden tentu tak pernah punya kesempatan yang sama untuk menggelar aksi lilin. Begitupun korban-korban lain yang juga dijerat pasal penistaan agama. Termasuk Anda sendiri jika suatu saat nanti ketiban apes.

Sabar, saya tidak mengatakan mereka tak mendapat pembelaan sama sekali. Tentu saya tak berani menafikan kawan-kawan aktivis HAM yang dulu membela nama-nama yang saya sebut itu. Saya juga tak menyalahkan kawan-kawan yang hanya membela Ahok saja. Masing-masing orang punya preferensi politiknya sendiri, punya skala prioritasnya sendiri. Posisi Ahok memang lebih strategis ketimbang korban-korban lain. Serba masuk akal.

Pertanyaannya adalah, melihat besarnya dukungan terhadap Ahok tempo hari, apakah tidak sia-sia jika hanya berhenti di situ saja? Setelah Ahok menarik permohonan bandingnya, lalu apa?

Terhadap pasal-pasal lentur, pilihannya selalu cuma dua: terus mengupayakan dihapus atau tetap memeliharanya dalam sistem hukum positif kita. Pasal penistaan agama sudah dua kali diajukan uji materiil. Sayang, Mahkamah Konstitusi menolak menghapus pasal tersebut. Barangkali para pendukung Ahok, kawan-kawan aktivis pro-demokrasi dan HAM, atau siapa pun yang mengaku anti-pasal karet, mau mencobanya lagi. Saya sendiri tak terlalu percaya kepada prosedur semacam itu. Rasanya sudah perlu mengupayakan jalur-jalur alternatif untuk tetek bengek semacam ini.

Jangan lupa juga pada aturan-aturan lain yang tak kalah brengseknya: pasal tentang dukun santet (ya, ada yang sekonyol ini dalam hukum positif kita); pasal tentang makar (yang kemarin menjerat Kivlan Zen); pasal tentang penghinaan kepala negara (yang coba dihidupkan kembali dalam revisi KUHP); Undang-Undang Pornografi (yang menjerat Firza Husein); Undang-Undang ITE (yang menjerat Baiq Nuril); dan lain-lain. Kita tak akan kekurangan contoh peraturan brengsek semacam ini. Namun, konsekuensi dari dihapusnya pasal-pasal karet itu tentu Anda jadi tak bisa lagi meminjam tangan negara untuk menggebuk orang-orang yang berseberangan ideologi. Iya, nyatanya adil sejak dalam pikiran memang susah dilakukan. Ia lebih mudah diketik sebagai status Facebook belaka.

Atau bagaimana, mau tetap memelihara pasal-pasal karet itu?

Tentu pilihan ini jauh lebih gampang. Anda juga bisa menyerang balik lawan-lawan ideologis Anda dengan pasal-pasal karet yang sama. Membalas kebrengsekan dengan kebrengsekan yang sama. Saya berani taruhan satu bulan gaji, dengan banyaknya pasal karet, semua orang pasti bisa dipenjara. Bongkar saja postingan lama di akun media sosial musuh-musuh Anda, jangan lupa capture dan share biar viral, lalu bawa ke polisi. Biar penjara dipenuhi orang-orang lugu, para pendukung pasal penistaan agama itu sendiri. Jika mereka sudah mencicipi sendiri rasanya menjadi korban, barangkali baru benar-benar sadar bahwa ada yang salah dengan sistem hukum kita. Bahwa di negeri ini, orang gampang sekali jadi kriminil. Bahwa pasal karet memang harus dihapuskan.

Omong-omong, tuntutan Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) kepada Habib Rizieq atas tindakan penistaan agama sudah sampai mana ya? Kenapa banyak orang yang justru lebih berminat pada rumor esek-esek si habib? Dan sudah adakah kawan-kawan feminis yang membela Firza Husein?