Ketika Mereka Dibelenggu

Dengan gesit, Joy (24) menata berkas. Itu adalah berkas pengadaan yang baru saja digelar kantornya sepekan sebelumnya. Sebagai pegawai yang bertanggungjawab mengurusi pengadaan barang dan jasa, beban kerjanya tidaklah sederhana. Ia harus memastikan rekanan yang telah ditunjuk benar-benar menyediakan CCTV sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang tertera dalam berkas pengajuan. Tak jauh dari mejanya, sejumlah leaflet berisi informasi harga penawaran spanduk terbaru sudah teronggok entah sejak kapan.

unnamed

Saya harus benar-benar selektif memilih penawaran yang terbaik. Dengan mempertimbangkan reputasi rekanan, supaya bisa diperoleh yang bagus dan nyaman bagi operasional sehari-hari,” kata pegawai bergolongan II/a itu.

Tiga lantai di bawah ruangan Joy, Rizaldo (24) fokus melayani Wajib Pajak. Antrian Wajib Pajak sudah seperti antrian menuju premier film di bioskop, terutama mereka yang tengah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Orang Pribadi. Belum lagi, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dibebani target SPT Tahunan yang dilaporkan melalui E-filing.[1] Padahal seperti kita tahu, tak semua orang punya akses terhadap teknologi. Teknologi adalah kemewahan bagi banyak penduduk negeri ini.

Seperti siang itu, entah berapa lusin pensiunan yang bahkan email saja tak paham. Rizaldo terpaksa harus membuatkan email untuk mereka, mengaktivasi Electronic Filing Identity Number (EFIN),[2] mengajari membuat akun untuk pelaporan SPT Tahunan via aplikasi E-filing, mengajari mereka mengisi, hingga mengirimkan SPT Tahunan tersebut secara on line. Kedua mata Rizaldo menatap bolak-balik antara layar laptop dan data acuan yang harus dimasukkan ke dalam field yang tersedia pada aplikasi. Memang demikian tugas Rizaldo setiap hari hingga tiga bulan ke depan. Ia menjadi garda terdepan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melayani Wajib Pajak.

Udah biasa begini, Bang. Udah gak kaget. Lagian saya juga menikmati pekerjaan ini,” ujar pegawai muda ini. Sama sekali tidak tampak kesan mengeluh dari wajahnya. Bulan-bulan itu adalah musim lembur untuk Rizaldo dan 38.000 lebih pegawai pajak di seluruh Indonesia. Kantor Pusat DJP memerintahkan pegawainya lembur setelah jam kerja, di hari libur nasional, bahkan hingga lewat malam.

Di balik gesitnya Joy dan ikhlasnya Rizaldo, mereka sebenarnya menyimpan harapan menjadi lebih dari sekadar apa yang mereka jalani kini. Asa itu telah mereka pupuk sejak kali pertama masuk menjadi bagian besar anggota korps DJP. Namun, kita semua tahu, tak ada hidup yang melulu semanis madu. Tak terkecuali di lembaga ini. Ketika saya mengajaknya untuk berani sedikit bermimpi, mengejar masa depan yang lebih baik, jawaban mereka terdengar ngenes.

Ah, Bang …. Siapalah saya ini, cuma pelaksana grade 4,” kata salah satu dari mereka.

Seperti Joy, Rizaldo juga masuk DJP setelah lulus dari jalur D-I Politeknik Keuangan Negara STAN. Bagi mereka, grade maksimal yang dapat diberikan hanya 6. Grade penting karena angka inilah penentu nominal tunjangan yang masuk ke rekening pegawai setiap bulan. Dari situ, tingkat pendidikan menjadi isu yang teramat seksi. Begitulah, grade atau apapun yang disematkan kepada pegawai DJP selama ini, semata berdasarkan pangkat dan jenjang pendidikan. Bukan kontribusi, beban kerja, kapasitas, maupun dedikasinya. Padahal, tak jarang tingkat pendidikan dan pangkat justru memunggungi kualitas kontribusi dan kapasitas riil pegawai.

Apa lacur? Itulah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan irasionalitas manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) semacam itu, lumrah saja jika bangunan mimpi para pegawai muda seperti Joy dan Rizaldo kian lapuk dimakan waktu. Alih-alih tumbuh besar dan berkembang.

Bila anda hanya melihat DJP dari luar, atau anda memang sudah menjadi bagian dari lembaga ini tetapi tak pernah berada di posisi Joy dan Rizaldo, barangkali keluhan mereka tak akan terdengar penting. Memang, yang sering terlihat dari lembaga ini semata adalah kebanggaan dan kebanggaan. Gincu dan riasan tampan sebuah lembaga dengan orang-orang necis pula wangi yang sering muncul di televisi, koran, maupun majalah. Namun, di situlah letak persoalannya: pemandangan yang berkilauan itu tak pernah mewakili realitas keseluruhan.

Orang-orang necis itu, hanyalah sedikit orang yang kebetulan lebih beruntung karena mendapat posisi dan tingkat pendidikan yang tinggi. Citra semacam itu tentu tak akan bisa menjadi solusi bagi generasi penerus agar dapat mencapai karir yang lebih baik. Padahal, meski cuma lulusan D-I, kecerdasan Joy dan Rizaldo berani diadu dengan pegawai lain seperti saya yang sudah sarjana. Dan perkara tanggungjawab, justru saya yang harus belajar banyak dari mereka.

Doain, Bang, semoga kami lulus,” bisik Joy sembari menepuk punggung  saya.

Yang dia maksud adalah lulus seleksi untuk beasiswa lanjut kuliah kedinasan D-III. Saya cuma bisa mengamini sepenuh hati. Kesempatan melanjutkan kuliah baru tersedia untuk mereka setelah masa kerja 2 tahun. Dan adanya seleksi beasiswa kedinasan D-III tersebut menjadi favorit sehingga peluang gagal menembus seleksi menjadi sangat besar. Peminatnya banyak dan kuotanya sedikit. Keduanya harus saling bersaing memperebutkan jatah yang biasanya hanya tersedia sekitar 100-an orang. Mereka demikian menginginkan beasiswa itu karena itulah jalan tercepat untuk segera naik pangkat ke II/c. Mereka bisa menghemat waktu 4 tahun masa tempuh golongannya ketimbang naik dengan cara biasa.

Joy sendiri masuk DJP saat berumur 21 tahun. 2 tahun kemudian, ia mencoba peruntungan tetapi belum berhasil. Ia sudah 24 tahun sekarang, dan tahun ini menjadi kesempatan terakhirnya. Jika umurnya sampai lewat dari 25 tahun, kesempatan untuk beasiswa itu praktis tertutup selamanya. Ia harus sekolah mandiri, yang hanya diperbolehkan jika sudah golongan II/b untuk lanjut ke D3, atau II/c untuk S1. Itu pun kalau ada. Di banyak daerah seperti Maumere, Talaud, Tahuna, Bau-Bau, Fak-Fak, Nias, Aceh Singkil, Subulussalam, dan pinggiran Nusantara lainnya, nasib pegawainya bisa dipastikan lebih apes lagi. Jangan mimpi bisa bertemu dengan perguruan tinggi di daerah itu, apalagi syaratnya harus diakui oleh lembaga pula. Satu-satunya kemungkinan adalah ikut Universitas Terbuka yang tentu punya kerepotannya sendiri.

Nasib pegawai DJP yang masuk dari level D-I, sedikit-banyak memang kian suram sejak adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 148/PMK.03/2012 tentang Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan. Pasal 5 ayat (3) peraturan ini membatasi pegawai yang hendak melanjutkan pendidikan sendiri (di luar kedinasan), harus sudah bekerja 2 tahun lebih dulu dan memiliki minimal pangkat tertentu sesuai jenjang pendidikan yang hendak diikuti.

Melanjutkan pendidikan mandiri adalah pilihan terakhir jika pegawai gagal menembus ujian beasiswa kedinasan. Bagaimana tidak? Selesai pendidikan di luar kedinasan, tidak otomatis membuat pangkat pegawai bisa disesuaikan. Pegawai harus ikut Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) yang belum tentu ada setiap tahun. Yang lebih aneh lagi, ketika pegawai mengajukan ijin pendidikan di luar kedinasan, ia diminta menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut ikut UPKP sebagai salah satu berkas persyaratannya. Perkara ini ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-16/PJ/2013.

Jika pegawai dari jenjang D-I (katakanlah) berusia 21 tahun saat masuk DJP, gagal dalam seleksi masuk beasiswa kedinasan D-III (setelah menunggu dua tahun masa kerja dalam pangkat II/a sesuai PMK-18/PMK.03/2009) dan hendak kuliah mandiri, ia harus memilih antara mau lanjut ke D-III (masa studi 2 tahun) dengan terlebih dahulu memiliki pangkat II/b (saat itu usianya 25-26 tahun); atau langsung ke S1 (masa studi 4 tahun) setelah berpangkat II/c (sekitar usia 29-30 tahun). Itu pun tanpa kepastian atau hak menuntut pelaksanaan UPKP dari golongan II menjadi golongan III.

Kondisi semacam itu seolah-olah memang didesain sedemikian rupa agar pegawai seperti Joy dan Rizaldo tidak dapat memilih. Dan sampai tulisan ini dibuat, belum ada tanda-tanda kebijakan akan ditinjau ulang. Sejujurnya, ada banyak ribuan Joy dan Rizaldo yang merasakan pahitnya manajemen SDM semacam itu. Namun, barangkali mereka terlalu lelah atau takut bersuara. Sementara jauh di Jakarta sana, pihak-pihak yang punya otoritas mengenai hal ini nampaknya belum berminat memahami, laku Joy dan Rizaldi dalam ilustrasi di awal bagaikan amorfati yang seharusnya diganjar kemudahan. Agar pegawai mampu mengembangkan diri. Bukannya justru memproduksi aturan yang menjadi belenggu demi retorika tata-kelola yang mereka ingkari sendiri. Aturan-aturan yang pada akhirnya mengeksploitasi pegawai secara menahun pada posisi yang sama, entah disengaja atau tidak.

Cerita yang kerap terdengar di balik pengetatan mekanisme pengembangan karir pegawai golongan II, adalah untuk menormalkan kembali piramida SDM. SDM di lembaga ini konon menggelembung di tengah. Untuk kembali sehat, organisasi harus menambah posisi bawah sehingga lebih banyak dari posisi tengah. Salah satu caranya dengan ‘memperumit’ birokrasi kenaikan pangkat. Layaknya pertaruhan, ujian penyesuian kenaikan pangkat juga tidak pernah jelas kepastian jadwalnya. Tak hanya tertutup rapat, pintu informasi juga diganjal dengan tandatanya besar: siapa yang berada di situ? Apa yang tersimpan di belakangnya?

Yang namanya pertaruhan pastilah mengandung ancaman. Ancaman itu adalah kebijakan yang tak memberi hak kepada pegawai untuk menuntut UPKP. Seharusya, semua orang berhak menjadi lebih besar, lebih hebat, dan lebih layak diperhitungkan. Lembaga mestinya mendukung alih-alih menggantungkan diri secara eksploitatif kepada pegawainya. Dan yang terasa kian membingungkan adalah ketika kebijakan pimpinan DJP justru mengingkari alasan normalisasi piramida yang mereka gaungkan sendiri. Hasilnya seperti sekarang ini: piramida itu tak jua sembuh malah kian timpang dengan jumlah golongan III yang memakan porsi lebih dari 54.31% (20.535 pegawai dari 37.807 total pegawai) seperti dirilis dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015.

Bagaimana Joy mengurus rumah tangga kantornya dengan segenap dedikasi, atau Rizaldo yang semangat betul melayani Wajib Pajak, menunjukkan keberadaan mereka terlalu penting untuk didiamkan begitu saja. Mereka seharusnya diberi jalan untuk menapaki mimpi-mimpinya supaya asa kecil yang mereka jaga tetap menyala. Mereka, para pegawai muda yang merintis karir dari golongan II/a, masih menunggu kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka. Tentu tetap dengan dedikasi terbaik yang bisa mereka berikan kepada lembaga. Menunggu kesempatan adalah satu hal, sementara memperjuangkan keadilan demi kesempatan tersebut adalah hal lain.

Jika pintu kesempatan itu dibuka sesegera mungkin, bukan hanya masa depan mereka yang akan terselamatkan. Akan lebih banyak lagi hal besar yang bisa mereka berikan untuk lembaga. Pada akhirnya, ini bukan semata kebutuhan mereka, ini juga kebutuhan DJP per se!

Post Scriptum:

[1] E-filing adalah aplikasi pelaporan SPT Tahunan PPh berbasis jaringan yang disediakan oleh DJP, dapat diakses di http://djponline.pajak.go.id.

[2] Nomor identitas yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk membuat akun http://djponline.pajak.go.id.

[3] Gambar diambil dari sini