Megakorupsi e-KTP: Bukan Horor, Bukan Drama

Muasal korupsi rupanya memang rumit. Tidak hanya bisa dilakukan ketika uang sudah tersedia, tetapi justru ketika uang itu masih berupa wacana. Proyek e-KTP menyadarkan kita tentang hal itu. Skema yang rapih rupanya sudah tersusun setahun sebelum anggaran proyek ini disodorkan ke Senayan. Praktik semacam ini tentunya hanya bisa dilakoni mereka yang paham betul mekanisme penganggaran. Mulai dari saat penyusunan, pengajuan, pembahasan, hingga ketok palu tanda setuju. Menilik mekanismenya yang rumit, bisa dimaklumi bahwa mastermind yang berada dibalik proyek e-KTP adalah pemain kawakan. Ketika proyek tersebut dieksekusi, barulah setiap lini yang sudah diincar sebelumnya, mereka jarah beramai-ramai dengan segenap lingkaran perkoncoannya.

Tahukah kau berapa total kerugian negara dalam korupsi e-KTP? Menurut hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun, atau 38,98% dari nilai keseluruhan proyek sebesar Rp5,9 triliun. Konon, kerugian negara akibat korupsi ini hanya bisa dikalahkan oleh skandal Century. Rp2,3 triliun itu hampir sama dengan dana untuk membangun jalan tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran. Atau separuh dana yang dibutuhkan untuk membangun jalan tol Balikpapan-Samarinda. Atau tujuh kali jumlah pajak yang harus dikumpulkan KPP Pratama Sleman tahun ini. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Proyek itu terancam mangkrak. Uangnya sudah banyak yang dibagi-bagi. Menguap tanpa bekas. Jadi jangan bingung kalau sampai sekarang mungkin sebagian dari kita masih ada yang belum menerima e-KTP meski sudah berbusa-busa bertanya ke kantor Dukcapil setempat.

Bagian yang paling membuat ngilu dari korupsi e-KTP adalah keterlibatan banyak pihak yang menjadikan kejahatan dalam kasus ini nyaris sempurna. Pelakunya lintas latar belakang: menteri, pejabat di sejumlah kementerian (eksekutif), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), dan pihak swasta. Tiga latar belakang pertama seharusnya menjadi garda terdepan untuk menjaga agar proyek ini berjalan dengan lancar tanpa cawe-cawe oknum. Namun, justru keduanya menjadi muasal sejumlah nama yang membuat situasi makin runyam. Nama-nama itulah yang dalam keterangan persidangan, disebut menjadi penerima bancakan uang negara dari proyek yang didanai secara multiyears dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2011-2013.

Jumlah nama yang diduga menerima fulus proyek ini lebih dari 60 orang. Mayoritas dari mereka adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (ketua komisi, ketua kelompok fraksi, dan anggota) dan anggota Badan Anggaran di parlemen. Selebihnya adalah pihak swasta (vendor), petinggi partai politik dan sejumlah pejabat di kementerian dan badan. Total fulus yang sejak awal direncanakan untuk dibagikan rupanya sudah di luar biaya riil proyek Rp2,66 triliun dan pajak Rp678,5 miliar. Artinya, perhitungan ini sudah matang betul dan terbilang ekonomis karena penerima proyek tidak perlu repot-repot mengeluarkan biaya suap sana-sini lantaran sudah dibebankan dalam anggaran proyek. Di situlah penggelembungan anggaran terjadi. Dengan membawa nama Tuhan, semua terduga boleh saja membantah tetapi sejumlah nama yang buru-buru mengembalikan uang setelah perkara ini diusut menunjukkan ada bau busuk yang ingin dibuang setelah disimpan rapat-rapat.

Jika dibentangkan dalam skema, korupsi e-KTP menyajikan diagram bancakan yang mengerikan. Dan itu nyata, bukan drama. Keganjilan demi keganjilan dalam pelaksanaanya tentu sudah lama memancing tanya masyarakat. Paceklik blanko, pencetakan yang tak kunjung usai, dan terbitnya surat keterangan sebagai pengganti e-KTP, ibarat red flag yang menjadi peringatan ihwal laku korup pemain di dalamnya. Dari pelbagai laporan yang dirilis sejumlah media, nama-nama politisi kondang yang biasa terseret dalam perkara rasuah di negeri ini kembali muncul. Mereka harus diusut agar penegakan hukum atas megakorupsi yang satu ini bisa menjadi harapan untuk meneguhkan upaya terwujudnya Indonesia yang lebih baik.