Undangan Tax Cafe 3

Orang kok protes melulu! Memangnya sudah punya NPWP?” tanya Gita.

“Lho, kami kan indie,” jawab Eka setengah berteriak.

Semua orang yang ada di tempat itu tertawa. Termasuk saya, Gita, Memed, dan Andre. Kami sedang nongkrong-nongkrong di Taman Ismail Marzuki sore itu. Selain kami berempat, ada teman lain yang dikenal sebagai novelis, cerpenis, jurnalis, dan pemilik rumah penerbitan. Ada tiga orang pemilik penerbitan. Eka salah satunya. Dia menyebut dirinya sebagai penerbit indie. Kecuali jiwa anda sedang sangat kesepian, orang-orang dengan selera humor seperti Eka sebaiknya tidak perlu diladeni karena buntutnya pasti panjang sekali. Batok kepala anda akan dijejali dengan pertanyaan-pertanyaan semacam,

“Aku beli kertas pakai modal sendiri, nerbitin buku sendiri, jual buku sendiri, bayar royalti penulis sendiri. Enggak pernah minta duit negara. Kenapa harus bayar pajak? Memangnya negara mau ganti rugi kalau aku bangkrut?”

Pertanyaan-pertanyaan itu memang terkesan sepele tetapi jawabannya yang tak pernah gampang. Anda harus menjelaskan dulu tentang kebutuhan privat yang seringkali tidak terlalu penting tetapi kita dengan senang hati memenuhinya sendiri (mobil, gadget terbaru, pakaian bermerek, makanan mahal, piknik, dan sebagainya). Di sisi lain, ada kebutuhan publik yang begitu penting tetapi tidak menarik sama sekali (jalan raya, rumah sakit, drainase, pendidikan, keamanan, dan sebagainya) sehingga negara yang harus memenuhi. Di sini, pajak memperoleh justifikasi filosofisnya sebagai instrumen keadilan.

Mahasiswa yang baru belajar soal pajak pasti akan diperkenalkan dengan asas-asas pemungutan pajak dari Adam Smith. Bahwa pemungutan pajak haruslah mematuhi empat asas: keadilan (equity), kepastian hukum (legal certainly), kenyamanan (convenience of payment), dan efisiensi. Kita biasa menyebutnya canon of taxation. Tentu kita harus maklum bahwa yang namanya kuliah pengantar memang tak akan cukup memadai untuk memberi pemahaman lebih jauh dari masing-masing asas.

Untuk itu, kita akan mencoba mendiskusikan (setidaknya) salah satunya: keadilan pajak. Jika Gita Wiryawan bertugas membawa diskusi menjelajahi labirin filsafat, saya mendapat bagian menelusuri agama. Tentu tidak semua sudut agama bisa kita masuki. Saya akan lebih banyak mampir ke Islam karena peta agama ini yang lebih saya pahami ketimbang agama lain. Itu pun dengan banyak lubang di sana-sini. Lubang-lubang itulah yang mudah-mudahan bisa kita lengkapi dalam diskusi nanti.

Kenapa bawa-bawa agama segala?

Barangkali anda pernah menemui di media sosial: seorang teman mengatakan pajak haram hukumnya. Saya sering. Di antara yang sering saya temui itu, ironisnya, sebagian justru bekerja sebagai pemungut pajak. Dalil yang biasa mereka pakai adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Redaksi dalam bahasa aslinya begini,

“La yadkhulul jannah shahibul maks.” Tidak akan masuk surga para pemungut al-maks.

Hadist itu bukan satu-satunya. Sependek yang saya tahu, ada tiga hadist mengenai keharaman pajak. Yang jelas, kesemua hadist itu menggunakan kata al-maks. Pertanyaannya adalah, apakah al-maks itu? Benarkah al-maks sama dengan pajak? Apakah pajak benar-benar haram? Apa bedanya dengan jizyah, ushr, kharaj, ghanimah, khums, atau dharibah? Dan kenapa para pemungut pajak itu tidak resign saja?

Kita bisa diskusikan semua itu di Tax Cafe 3 nanti. Sampai jumpa di Cikini!

FB_IMG_1496789582180