Anggaran Negara Segampang Itu

(mengoreksi Edy Burmansyah)

Salah satu hal yang paling menyenangkan dari membaca Indoprogress adalah cara mereka menyajikan humor. Media Kiri idola kita semua itu, mengangkat banyak sekali tulisan bagus di semua rubrik, kecuali editorial. Untuk yang terakhir disebut, mereka justru tak keberatan dengan tulisan-tulisan buruk. Setidaknya, sudah dua kali berturut-turut Indoprogress mengangkat tulisan buruk sebagai editorial.

Setelah Ahok Melawan: Apa yang Sebenarnya Terjadi? (yang akhirnya diturunkan dari editorial setelah banyak reaksi keras dari pembaca), Indoprogress mengangkat Mengakhiri Rezim Defisit pada Kebijakan Fiskal. Tulisan dengan judul gagah itu sempat membuat saya berharap isi tulisannya akan sangat serius dan berat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tulisan itu sungguh jenaka, sama jenakanya dengan makalah mahasiswa tingkat dua hasil kanibal sana-sini dari berbagai blog di internet.

Saya curiga, redaksi Indoprogress sengaja memilih tulisan itu agar banyak yang mengirim balasan. Kalau benar begitu, mari kita mulai saja.

GFS dan Tax Ratio

“Pada 2001, Wajis Nawar (bukan nama sebenarnya) menggunakan Kendall’s tau coefficient dalam skripsinya. Penandanya adalah dia menjadi penggemar JKT48 yang sangat militan.” Kira-kira apa hubungan Kendall’s tau coefficient dengan kegemaran pada JKT48? Baiklah, kita coba lagi, “Pada 2001, Wajis Nawar menggunakan speedometer di motornya. Penandanya adalah dia suka kebut-kebutan di jalan raya.” Kira-kira apa hubungan speedometer dengan sering kebut-kebutan?

Tidak ada. Kendall’s tau coefficient tidak berhubungan dengan kegemaran Wajis Nawar pada JKT48, seperti speedometer tidak berhubungan dengan suka kebut-kebutan. Semuanya tidak nyambung, sama tidak nyambungnya dengan kalimat Edy berikut,

Pada tahun 2001, pemerintah mengadopsi standar internasional Government Finance Statistics (GFS) dalam penyajian APBN. Penandanya adalah diterapkannya kebijakan anggaran defisit, di mana struktur APBN dipilah ke dalam lima bagian: pendapatan, belanja, keseimbangan primer, defisit anggaran, dan pembiayaan.

GFS itu apa hubungannya dengan anggaran defisit, Mas Edy?

Sependek yang saya tahu, GFS hanya metode penyajian data hasil olahan statistik mengenai kinerja keuangan dan kondisi likuiditas pemerintah. Metode ini diperkenalkan dan diklaim oleh IMF sebagai metode yang paling transparan. Unsur transparansi itu diperlihatkan melalui pemisahan menjadi lima bagian seperti kata Edy: pendapatan, belanja, keseimbangan primer, defisit anggaran, dan pembiayaan.

Data yang bermacam-macam tentu perlu diklasifikasikan dengan benar. IMF dan para pendukungnya berpendapat bahwa mekanisme penyajian GFS diperlukan untuk membantu pemerintah mengambil kebijakan. Selain itu juga memudahkan akademisi bikin disertasi, memudahkan konsultan membuat rekomendasi untuk korporasi, memudahkan NGO menyusun laporan kepada donor, termasuk memudahkan ekonom kekiri-kirian seperti Edy dalam membuat kritik yang genah terhadap pemerintah.

Namun, anggaran defisit sama sekali bukan penanda suatu negara mengadopsi GFS. Negara dengan anggaran defisit tidak harus mengadopsi GFS. Dan negara yang mengadopsi GFS tidak harus memakai anggaran defisit, anggaran surplus pun bisa mengadopsi metode ini. Singkatnya, GFS tidak ada hubungan langsung dengan anggaran defisit. Alinea itu adalah kesalahan pertama Edy.

Kesalahan kedua ada pada alinea berikut,

Untuk mengatasi membengkaknya utang dan defisit APBN, pemerintah hanya memiliki dua opsi: menggenjot penerimaan atau memangkas belanja. Sejauh ini, tampaknya pemerintah lebih cenderung memilih untuk meningkatkan penerimaan dibandingkan memangkas pengeluaran. Namun, pilihan pemerintah untuk menggenjot penerimaan, di tengah situasi ekonomi global yang masih bergejolak dan kondisi perekonomian dalam negeri yang tidak stabil, sesungguhnya merupakan keputusan yang kurang realistis.

Soal dua opsi pemerintah (menggenjot penerimaan dan memangkas belanja) Edy sepenuhnya benar. Akan tetapi, kalimat Edy berikutnya begitu lemah, “Sejauh ini, tampaknya pemerintah lebih cenderung memilih ….” Kalimat macam apa itu? Sudahlah tampaknya, cenderung pula. Kalau membuat deklarasi, apalagi dengan tujuan mengkritik pemerintah, mbok jangan ragu-ragu. Syukur-syukur sekalian bikin yang provokatif dan quotable untuk meme.

Kesalahan ketiga ada pada minimnya dukungan data. Keseluruhan alinea itu hanya berisi tuduhan-tuduhan yang apriori. Apa bukti “pemerintah lebih cenderung memilih untuk meningkatkan penerimaan dibandingkan memangkas pengeluaran”? Apa bukti “pilihan pemerintah untuk menggenjot penerimaan […] kurang realistis”? “Ekonomi global yang masih bergejolak” itu seberapa bergejolak? Dan “kondisi perekonomian dalam negeri yang tidak stabil” itu seberapa tidak stabil?

Saya tak menemukan petunjuk apa-apa sampai membaca alinea berikutnya. Barangkali ini yang dia sebut “ekonomi global yang masih bergejolak dan kondisi perekonomian dalam negeri yang tidak stabil”:

Sampai hari ini, perekonomian global masih dilanda gejolak Trump Tantrum (bergejolaknya ekonomi dunia akibat terpilihnya Donald Trump sebagai presiden USA). Sementara perekonomian di dalam negeri masih diwarnai rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB yang diperkirakan berada di kisaran angka 10-11 persen, sehingga tidak acceptable untuk mendongkrak penerimaan negara. Idealnya tax ratio sebesar 16 persen.

Jika benar yang dimaksud dengan “ekonomi global yang masih bergejolak” adalah gejolak Trump Tantrum, Edy tetap tidak mengelaborasi bagaimana dan seberapa bergejolaknya Trump Tantrum. Namun, itu bisa diabaikan. Yang lebih bermasalah adalah jika yang dimaksud dengan “kondisi perekonomian dalam negeri yang tidak stabil” adalah tax ratio 10-11 persen. Ini benar-benar tidak nyambung dan perlu diluruskan.

Apa sih tax ratio itu?

Tax ratio adalah realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan PDB. Ia menjadi indikator penerimaan pajak terhadap perekonomian dalam negeri, indikator apakah kapasitas otoritas pajak sudah efektif dalam memungut potensi pajak yang tercermin dalam PDB. Perekonomian dalam negeri bisa saja baik tetapi tax ratio jeblok. Atau sebaliknya, perekonomian sedang lesu tetapi tax ratio tinggi. Toh ada beberapa negara dengan level tax ratio tidak cukup tinggi, dapat secara efektif menyejahterakan rakyatnya. Memang ada hubungan positif di antara keduanya (bahwa tingginya tingkat tax ratio berbanding lurus dengan potensi kesejahteraan rakyat) tetapi ia tetap bukan indikator baik-buruknya ekonomi dalam negeri!

Ketidakpahaman itu lantas membuat Edy melakukan kesalahan keempat. Dia menyimpulkan tax ratio 10-11 persen tidak acceptable untuk mendongkrak penerimaan negara (sembari menambahkan tax ratio ideal adalah 16 persen). Ada jungkir balik alur logika di sini: bukan tax ratio rendah tidak acceptable untuk mendongkrak penerimaan negara, melainkan penerimaan negara rendah justru tercermin dari level tax rasio yang rendah.

Kegagalan Edy memahami tax ratio semakin terlihat pada alinea berikutnya, yang tiba-tiba saja menyebut potensi pajak kecil (lagi-lagi tanpa mengelaborasi kecilnya berapa, dibandingkan dengan apa, dan dari mana datanya). Dia tak bisa membedakan tax ratio (rasio pajak) dengan tax potential (potensi pajak).

Walaupun, potensi dari penerimaan pajak relatif rendah, namun tidak menghalangi keinginan pemerintah untuk tetap mendongkrak penerimaan. Melalui berbagai cara pemerintah menaikkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dipermulaan tahun 2017, rakyat dikejutkan oleh rencana kenaikan tarif listrik dan biaya pengurusan BPKB dan STNK kendaraan bermotor.

Lumrahnya, tax ratio berbanding terbalik dengan “potensi penerimaan pajak” yang belum tergali. Rendahnya tax ratio justru mengindikasikan “potensi penerimaan pajak” besar tetapi “realisasi penerimaan pajak” kecil. Ada potensi yang belum terealisasi menjadi penerimaan. Agar tax ratio mendekati angka ideal 16 persen (dari yang sekarang 10-11 persen), korporasi-korporasi itu harus dipaksa membayar pajak yang disembunyikan selama ini, pegawai pajak harus dipecuti lagi.

Namun, tax ratio dan potensi pajak juga bisa tidak berhubungan sama sekali. Biasanya dikarenakan kebijakan negara sendiri yang menginginkan demikian. Contohnya adalah negara suaka pajak (tax haven country) yang mengenakan tarif pajak rendah dan insentif pajak tinggi, atau negara dengan basis pajak tidak banyak.

Surplus dan Defisit

Sebenarnya masih banyak kekeliruan Edy yang lain: dari kenaikan tarif listrik, biaya pengurusan BPKB, dan STNK yang sebenarnya tidak signifikan untuk menambah PNBP (karenanya jadi tidak nyambung); hingga pembahasan redenominasi rupiah yang maksa banget. Soal validitas angka-angka dalam tulisan Edy, saya tak berminat menyelidiki lebih jauh. Namun, kesalahan utama Edy adalah logikanya yang jungkir balik.

Para pendukung pasar bebas, kelompok liberal, dan ekonom kita kebanyakan, sering mengatakan utang tak selalu buruk. Apologi mereka, selama dialokasikan pada proyek-proyek produktif dan negara punya kemampuan membayar, utang adalah jalan yang perlu ditempuh. Jumlah utang yang membengkak bukan masalah berarti sepanjang negara memiliki aset yang sama besarnya untuk mengimbangi utang tersebut. Artinya, negara berutang untuk menambah aset. Mereka juga boleh saja bilang anggaran defisit bukan satu-satunya kambing hitam, penambahan utang justru lebih disebabkan oleh kebocoran anggaran atau pengelolaan risiko yang kurang cermat. Namun, kita tahu itu hanyalah retorika.

Utang selalu buruk, semua anak Kiri pasti menyepakati itu. Saya juga sepakat. Utang adalah jalan masuk bagi imperialisme ekonomi dan sirkulasi darah bagi kapitalisme transnasional. Utang selamanya harus dilawan. Karena anggaran defisit meniscayakan utang, maka anggaran defisit juga pasti buruk. Solusinya? Edy menawarkan anggaran surplus. Sayangnya, Edy tidak menggambarkan secara jelas keuntungan anggaran surplus—selain sekadar tidak menambah utang dan negara tidak sedang resesi. Jika hanya mengurangi utang, baik anggaran defisit maupun anggaran moneter (anggaran era Ali Wardhana) juga bisa. Begitu juga sebaliknya, anggaran surplus pun bisa menambah utang.

Utang adalah perkara political will yang melampaui sistem penganggaran. Ia menjadi persoalan ideologis jika pertama-tama kebutuhan akan utang, bukan lantaran kita kekurangan sumber pembiayaan, tetapi karena utang itu baik maka kesempatan untuk utang selalu diciptakan. Anggaran defisit dengan belanja boros, secara ideologis, adalah justifikasi untuk itu.

Selain itu, kita juga harus memikirkan efek multiplier yang hilang ketika negara memakai anggaran surplus. Khususnya pada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran yang dipangkas sebesar Rp137,6 triliun tahun lalu, memang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, bukan berarti memangkas adalah perkara tanpa risiko dan (karenanya) bisa dilakukan dengan ugal-ugalan. Angka Rp137,6 triliun itu diperoleh melalui pertimbangan yang tidak sederhana. Jika angka itu bisa ditingkatkan tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi, sudah barang tentu akan dilakukan.

Membayangkan anggaran surplus sebagai panacea yang akan mengobati semua penyakit fiskal kita adalah pemikiran yang kelewat vulgar. Apalagi jika caranya cukup memangkas belanja perjalanan dinas, rapat, honorarium, iklan, dan semacamnya. Edy juga tidak konsisten saat menganjurkan pemangkasan belanja pemerintah, sementara di saat bersamaan, dia juga mengeluhkan kenaikan tarif listrik, biaya pengurusan BPKB, dan STNK. Karena jika itu semua tak boleh naik, negara harus memberikan insentif sebesar selisih kenaikan tersebut. Bukannya itu justru berarti menambah pengeluaran?

Pada akhirnya, bukan perkara anggaran defisit atau surplus yang penting dan harus dikritik. Namun, apakah pengeluaran negara sudah benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat, alih-alih berorientasi pada penyerapan (seperti yang terjadi saat ini)? Bagaimana penerimaan negara mampu mengimbangi itu? Sudahkah anggaran itu dapat mendistribusikan kesejahteraan secara merata, alih-alih melulu fokus pada pertumbuhan ekonomi? Dan yang paling penting, apa pun anggaran yang dipakai negara, utang dan kapitalisme harus dilawan.

Saya tak berani mengatakan Edy tidak paham ekonomi makro atau keuangan publik. Namun, simplifikasi yang amburadul, kegagalan mengurai dan menghubungkan persoalan, jelas akan menyesatkan. Alih-alih menjadi analisis yang layak, kesesatan-kesesatan macam begini yang membuat banyak tulisan kekiri-kirian kita tentang ekonomi jadi terasa seperti …, Anda tahu Tony Blank?