Ketika PNS Bicara Politik

pegawe-negri

Hari-hari ini, kita dihadapkan pada panasnya situasi politik sebagai akibat dari Pilpres dua tahun lalu, yang kemudian membagi manusia-manusia Indonesia menjadi beberapa kubu. Ditambah lagi Pemilukada 2017 yang sudah di depan mata, membuat media sosial dipenuhi perang opini dari berbagai lapisan masyarakat, mulai mahasiswa sampai ibu-ibu rumah tangga. Masing-masing asyik memposting status, membagikan artikel dari website, dan lain sebagainya, dalam rangka mendukung jagoan politiknya atau menjatuhkan lawannya. Hingga kadang, tak terkecuali Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya netral, juga turut menyemarakkan perang opini tersebut.

Tidak salah, memang. PNS sebagai bagian dari warga negara turut serta menyampaikan pendapat di media sosial, karena telah dijamin konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945,

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-undang.

Hanya saja, sebagai Aparatur Sipil Negara, PNS juga terikat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 9 ayat (2) UU ASN menyebutkan,

Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Selain itu, Pasal 4  Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga mengatakan PNS dilarang memberikan dukungan, dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilu yang meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Peraturan-peraturan itu tentu harus ditafsirkan sebagai larangan bagi PNS untuk bersikap tidak netral baik di unit kerja (kantor) maupun saat berada di luar kantor (keluarga dan masyarakat) meskipun hanya berupa himbauan, misalnya himbauan memilih sebuah partai politik atau calon kepala daerah di media sosial. Namun, yang seringkali jadi pertanyaan: apakah pernyataan atau obrolan di media sosial, merupakan ranah privat seperti layaknya obrolan di warung kopi? Atau media sosial adalah ranah publik yang bisa memiliki konsekuensi hukum?

Hal ini juga mengingatkan kita pada kasus-kasus yang telah banyak menjerat netizen seperti Prita tekait e-mailnya yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit OMNI Internasional, tautan Youtube Buni Yani, hingga terakhir yang sedang berlangsung, penyataan Dwi Estianingsih di Twitter tentang pahlawan yang ia katakan kafir. Jika media sosial hanya ranah privat seperti layaknya obrolan di warung kopi, kasus-kasus tersebut tentunya tidak bisa diproses secara hukum. Walau di kalangan ahli hukum pun masih terjadi khilafiyah (perbedaan pendapat) mengenai konsekuensi menyatakan pendapat di media sosial sehingga menimbulkan syubhat atau keragu-raguan.

Hanya saja, untuk PNS Kementerian Keuangan, keragu-raguan tersebut sedikit bisa terjawab dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-41/MK.1/2016 yang juga mewajibkan PNS Kementerian Keuangan untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye. Termasuk kampanye melalui media sosial berupa pemasangan status yang mendukung/tidak mendukung (menjelek-jelekkan) pasangan kepala daerah tertentu. Selain itu, sebagai insan PNS yang beriman, sudah selayaknya kita meninggalkan segala hal yang syubhat. Termasuk mengeluarkan pernyataan yang menyinggung politik praktis.

Toh, masih banyak hal lain yang bisa diobrolkan dan didebatkan, bukan? Apakah bumi bulat atau datar, misalnya.