Undangan: Tax Café 1

tax-cafe-1

Salah satu alasan pokok mengapa Amnesti Pajak diberlakukan adalah untuk menambah penerimaan negara dalam waktu singkat. Namun, penelitian Hasseldine (1998) menunjukkan jumlah tambahan uang yang diterima selama Amnesti Pajak ternyata tidak terlalu penting.[1] Lebih jauh, efektivitas Amnesti Pajak justru bergantung pada efek penerimaan pajak jangka panjang.

Di sinilah masalahnya. Bukti empiris menunjukkan Amnesti Pajak seringkali tidak meningkatkan penerimaan negara jangka panjang secara signifikan. Bukti ini bisa dilacak dari penelitian Alm dan Beck (1993) di Kolorado, misalnya.[2] Atau riset Das-Gupta dan Mookherje (1995) terhadap pengaruh Amnesti Pajak di India pada 1965 hingga 1992. Bahwa dari 12 kali Amnesti Pajak yang dilakukan pemerintah India di periode tersebut, hanya pada 1975 yang menelurkan hasil positif.[3] Kegagalan demi kegagalan Amnesti Pajak tersebut disebabkan oleh menurunnya kepatuhan pajak karena Wajib Pajak yang sudah patuh merasa kejujuran mereka tidak dihargai.

Hingga 9 Desember 2016, uang tebusan yang diterima dari Amnesti Pajak di Indonesia menembus Rp 100 triliun.[4] Sungguh angka yang fantastis. Beberapa pihak menyebut inilah Amnesti Pajak tersukses sepanjang sejarah. Benarkah?

Jawabannya, bisa jadi. Ditilik dari segi nominal, memang uang tebusan Amnesti Pajak di Indonesia yang terbesar. Namun, tanpa rencana penegakan hukum yang baik, bayang-bayang meningkatnya ketidakpatuhan Wajib Pajak di masa mendatang jelas kian nyata.

Oleh sebab itu, kiranya menarik untuk mendiskusikan berbagai alternatif yang sebaiknya dilakukan pemerintah demi menjaga momentum baik ini. Tax Café, dalam pertemuan perdananya, berniat menjadikan tema tersebut sebagai topik bahasan. Yakni, Penegakan Hukum Pasca-Amnesti Pajak. Rencananya, diskusi akan dilakukan dua arah dengan dua orang pemantik diskusi. Pemantik pertama adalah Andreas Rossi Dewantara, kawan kita yang dikenal jenius dalam menganalisis segala persoalan (kecuali perihal menyelesaikan faktor finansial Pegawai Tugas Belajar di bawah tekanan potongan Tunjangan Kinerja). Pemantik kedua, Erikson Wijaya, selain baru saja menyelesaikan buku pertamanya, juga sedang fokus membangun website yang khusus membahas pajak: Pundit Tax. Dan siapa lagi yang paling layak memandu acara ini kalau bukan Sang Moderator Muda Berbakat, Meidiawan Cesarian Syah?

Jika kawan-kawan memiliki waktu luang, mari datang dan turut serta menyumbangkan pemikiran. Namun, dengan berat hati kami sampaikan terlebih dahulu bahwa demi kenyamanan proses diskusi, jumlah peserta akan dibatasi. Sila daftar di bit.ly/taxcafe1 untuk konfirmasi kehadiran.

Tax Café dapat terselenggara atas kerjasama Birokreasi bersama Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Pusat Studi Perpajakan (PUSPA) Politeknik Keuangan Negara STAN, dan Pundit Tax. Terakhir, acara ini bebas biaya, tentu saja.

Catatan kaki:

  1. Hasseldine, John 1998, “Tax amnesties: An international review,” Bulletin for International Fiscal Documentation 52, pp. 303-310;
  2. Alm, James dan Beck, William 1993, “Tax Amnesties and Compliance in the Long Run: A Time Series Analysis,” National Tax Journal, 46:1, pp. 53-60;
  3. Das-Gupta, Arindam dan Mookherje, Dilip 1995, “Reforming Indian Income Tax Enforcement,” IRIS-India Working Paper No. 3;
  4. Direktorat Jenderal Pajak 2016, Statistik Amnesti Pajak, media rilis, diakses 9 Desember 2016.