PKS Muslimat

“Luar biasa negeri yang mayoritas Islam ini. Dari ratusan pahlawan, terpilih 5 dari 11 adalah pahlawan kafir.”

Kalimat yang ditulis oleh Dwi Estiningsih melalui akun Twitter pribadinya itu, sontak menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, Mbak Dwi bukanlah orang sembarangan. Selain disinyalir sebagai kader PKS, konon dia juga lulusan psikologi dari Perguruan Tinggi Negeri ternama di Indonesia. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Mbak Dwi dan status kekaderannya di PKS, ada baiknya membahas tentang Masyumi lebih dulu. Kenapa Masyumi? Karena PKS sebagai partai dakwah, saya pikir, punya banyak persamaan dengan Masyumi.

Itu adalah April 1954, ketika Masyumi Muslimat (agar lebih singkat, selanjutnya cukup kita sebut Muslimat saja) membentuk pusat pelatihan untuk perempuan. Misinya, agar perempuan mampu menata rumah tangga dan memahami lingkungan sekitar. Pelatihan enam bulanan itu, tidak hanya mencakup pelajaran memasak atau pendidikan spiritual, melainkan juga pengetahuan umum dan pengenalan politik. Masyumi adalah partai Islam terbesar di awal kemerdekaan. Dan Muslimat adalah sayap Masyumi yang dibentuk sebagai wadah khusus bagi kader perempuan. Muslimat punya tiga ranah perjuangan: melawan tuna-aksara, menuntut pemberlakuan UU perkawinan sesuai ajaran Islam, dan mempertahankan akhlak.

Muslimat cabang Jakarta, misalnya, aktif membina perempuan Pekerja Seks Komersial. Alih-alih mengolok-olok dengan sebutan betina sundal atau perempuan jalang seperti yang dilakukan oleh orang-orang sok alim sekarang ini, Muslimat justru merangkul mereka dengan pelatihan kerajinan tangan dan keterampilan lain sebagai bekal bertahan hidup agar dapat kembali masuk ke dalam sistem masyarakat. Sambil tetap aktif memberantas buta huruf. Tidak hanya memperlakukan perempuan-perempuan marjinal itu sebagaimana manusia harusnya diperlakukan, mereka juga membantu menata kembali kehidupan mereka, bahkan hingga urusan mencarikan pasangan hidup.

Tak mau kalah dengan cabang Jakarta, Muslimat Bandung mendirikan beberapa koperasi simpan pinjam untuk membantu pedagang kecil, dua rumah sakit, dan perguruan tinggi yang kita kenal sampai sekarang sebagai Universitas Islam Bandung (Unisba). Semua itu dirintis lebih dari setengah abad yang lalu.

Tidak bijak, memang, membandingkan Masyumi dengan PKS. Keduanya tidak setara, ada banyak persamaan tetapi juga punya banyak perbedaan. Salah satu perbedaan adalah waktu hidup keduanya sangat berjarak. Perbedaan zaman mengakibatkan perbedaan kondisi sosio-kultural masyarakat, sekaligus berkonsekuensi pada metode gerakan mana yang lebih efektif. Namun, yang dilakukan oleh Muslimat tetaplah suri tauladan yang baik belaka jika PKS sudi meniru, tetap relevan dengan kondisi sekarang. Meski tak ada aturan formil maupun etis yang mewajibkan PKS dan partai-partai Islam kiwari lainnya untuk meniru Masyumi.

Dengan meniru Masyumi, kader-kader PKS akan lebih terbiasa berbicara isu-isu real yang dihadapi masyarakat. Tentu PKS benar-benar perlu berbenah terlebih dulu untuk sampai ke sana. Menempa kader dengan banyak-banyak literasi, kajian-kajian sosio-antropologi berbasis emansipasi, dan turun ke bawah adalah awal yang baik. Agar kader PKS lebih berguna dan pantas dibanggakan dalam buku “Sejarah Emas Partai Keadilan Sejahtera dari Masa ke Masa”. Membawa predikat partai Islam, atau sering juga disebut partai dakwah, memang tak mudah. Selain harus selalu mampu memegang amanat umat, partai juga harus bisa menjaga kehormatan Islam sebagai identitas politik yang sedang diwakilinya. Bukannya justru mengumbar isu-isu sektarian yang tidak relevan di muka umum seperti yang dilakukan Mbak Dwi tempo hari.

***

Pengguna internet Indonesia sepanjang tahun 2016, setidaknya, mencapai 137,2 juta. Bayangkan bila 1 persennya saja menelan mentah-mentah ocehan Mbak Dwi, berarti ada 1,372 juta orang yang menjejalkan satu lagi masalah hidup tidak penting ke dalam batok kepalanya. Dan kita perlu selalu ingat, banyak masyarakat Indonesia belum benar-benar melek politik. Mayoritas hanyalah floating mass. Di antara 137,2 juta itu, entah berapa orang yang lanjut usia, dengan pemahaman agama tak seberapa, tak paham konfirmasi data, dan baru belajar bermain Facebook—golongan paling empuk untuk diumpani fitnah dunia maya seperti yang dilakukan Mbak Dwi. Orangtua saya salah duanya.

Pada dasarnya, semua pernyataan yang telah dikeluarkan di muka umum, harus bisa dipertanggungjawabkan. Baik itu pernyataan berbentuk verbal maupun tulisan. Bedanya, pernyataan yang tertulis lebih awet ketimbang verbal, sehingga lebih gampang dimintai pertanggungjawaban. Apalagi di media sosial. Tentu menulis di Twitter seperti yang dilakukan Mbak Dwi, tak perlu seketat karya jurnalistik atau karya ilmiah. Tak ada standar baku tentang menulis di Twitter. Namun, seperti semua prinsip komunikasi, pernyataan di Twitter juga tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan karena tak ada standar baku, pernyataan semacam itu mau-tak-mau akan dinilai dengan prinsip-prinsip etis-subjektif orang lain. Bisa digugat oleh siapa pun, dengan standar etis mana pun.

Yang fatal adalah jika sudah melontarkan pernyataan serampangan di ruang publik, berharap tidak akan digugat orang. Sudah memanfaatkan demokrasi, kebebasan berpendapat, tetapi tidak terima dengan kebebasan berpendapat orang lain tentang pernyataan kita. Tidak ingin orang lain mengakses demokrasi. Hipokrit dan mau enak sendiri.

Jika yang dilakukan Mbak Dwi adalah semata mendulang suara floating mass, sebenarnya Mbak Dwi bisa mencontoh Mbak Mega. Iya, Ketua Umum (abadi) PDI-P itu. Alih-alih memainkan isu SARA, Mbak Mega justru bisa menggunakan pendekatan layaknya seorang ibu. Dia tidak memulai dengan menabuh genderang perang tetapi dengan keteduhan seperti yang bisa kita lihat pada kampanye pertamanya di Gianyar. Sepele memang. Bukan mau melakukan stereotyping ya, tetapi hati orang Indonesia mana yang tidak terenyuh dengan sosok yang tampil keibuan?

Saya yakin Mbak Dwi sebenarnya pintar, apalagi dengan latar belakang pendidikan psikologi. Sangat disayangkan jika Mbak Dwi berusaha menaiki panggung politik dengan membawa isu SARA semacam itu. Jika Mbak Dwi hidup di zaman Orde Lama atau Orde Baru, barangkali cara itu sangat relevan. Membawa isu SARA di media sosial era sekarang ini, adalah kebodohan yang benar-benar minta dihabisi beramai-ramai. Kalau perlu sampai fobia traumatik pada media sosial.

***

Benar bahwa twit Mbak Dwi tak selayaknya dianggap representasi sikap partai, dan gampang saja berdalih bahwa Mbak Dwi hanya sedang khilaf, hanya oknum, dan lain-lain. Namun, lantas apa? Tidak semestinya hanya kelakuan kader yang baik-baik saja saja yang boleh dilekatkan pada partai, sementara kelakuan buruknya ditolak mentah-mentah, bukan? Bagaimanapun, partai tetap berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang baik untuk kader-kadernya.

Menjadi partai pemenang memang penting, tetapi lebih penting lagi menjaga martabat partai. Dan rasanya, sudah waktunya PKS mengembalikan kehormatan tersebut di tengah pesimisnya masyarakat akan politikus. Jika diniati dengan baik, tentu akan menjadi kerja-kerja yang mulia dan sokur-sokur bisa menjadi magnet bagi sorotan media (dan masyarakat, tentu saja).

PKS bisa memulainya dengan membentuk PKS Muslimat. Selain sebagai wadah pendidikan politik kader-kader seperti Mbak Dwi, lebih dari itu, juga banyak gunanya bagi peradaban umat manusia. Dengan begitu, barangkali stigma seperti partai sapi yang kadung melekat, dapat berangsur-angsur dilupakan orang. Menutup tulisan ini, saya ingin mengutip kalimat yang pernah diucapkan perdana menteri pertama India pasca-merdeka dari penjajahan Inggris, Pandit Jawaharlal Nehru,

“Lebih baik kita berhasil menjaga kehormatan kita, daripada menang dengan cara yang tidak terhormat.”

Farid Hilmi R.

Antek Tuhan