Menimbang Kembali Wacana Penurunan Tarif Pajak Korporasi

amnesti

Setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak disahkan, pemerintah kabarnya sedang mempertimbangkan opsi penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Opsi ini, sebagaimana dikutip dari KATADATA (10 Agustus 2016), rencananya dilakukan bertahap. Yaitu dari 25% menjadi 20% terlebih dahulu, kemudian menjadi 17%. Sementara negara tetangga, Singapura, sudah menetapkan tarif pajak atas korporasi sebesar 17% sejak 2010.[1] Perbedaan tarif  ini yang konon menyebabkan iklim investasi di Singapura lebih menarik bagi para investor.

Selain masalah investasi, perbedaan tarif juga dapat menyebabkan penghindaran pajak. Penghindaran dilakukan dengan mengalihkan laba perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, ke negara-negara yang tarif pajaknya lebih rendah seperti Singapura dan negara suaka pajak lainnya. Akibatnya, penghasilan yang menjadi basis pemajakan terkikis dan pemerintah kembali kehilangan potensi penerimaan pajak.

Pada 2012 saja, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat dari 1.161 Wajib Pajak perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasinya di luar negeri, sebanyak 436 Wajib Pajak melaporkan kerugian pada SPT Tahunan PPh-nya dengan total transaksi dengan afiliasi sebesar Rp76,22 triliun. Angka tersebut meningkat drastis pada 2013, dari 1.284 Wajib Pajak perusahaan PMA yang melakukan transaksi dengan afiliasi di luar negeri, sebanyak 515 Wajib Pajak melaporkan kerugian pada SPT Tahunan PPh-nya dengan total transaksi dengan afiliasi sebesar Rp269,33 triliun.[2]

Masalah perbedaan tarif ini sejalan dengan penelitian Klassen, Lang, dan Wolfson pada 1993. Dengan sampel 191 perusahaan multinasional di Amerika Serikat selama 1984 hingga 1990, Klassen et al. menemukan adanya hubungan antara perubahan tarif pajak pada suatu negara dan Penghasilan Kena Pajak (taxable income) yang dilaporkan oleh perusahaan multinasional di negara tersebut. Perusahaan multinasional cenderung mengalihkan laba ke perusahaan afiliasinya, yang beroperasi di negara-negara lain karena tarif pajaknya lebih rendah.[3] Pengalihan laba tersebut dilakukan dengan beragam cara, baik sengaja tidak merepatriasi laba dari afiliasi, membebankan biaya administrasi, royalti, dan jasa konsultasi secara eksesif, melakukan transfer pricing, maupun thin capitalization melalui pinjaman berbunga tinggi kepada afiliasi.

Penurunan Tarif Sebagai Solusi?

Opsi penurunan tarif pajak korporat sebagai upaya menarik investasi dan solusi atas pengalihan laba memang layak dipertimbangkan. Sesuai dengan penelitian Hines (1999), regulasi agar tarif pajak suatu negara tetap rendah dibanding negara lain dapat memitigasi terjadinya pengalihan laba. Selain itu, pemberian insentif perpajakan yang lain atas aliran modal masuk juga dapat menstimulasi investasi.

Di sisi lain, tarif pajak yang rendah dan berbagai insentif perpajakan justru dapat memicu negara-negara lain ikut berkompetisi menurunkan tarif pajak (race to the bottom). Pada akhirnya, kompetisi tarif rendah justru merugikan, terutama bagi negara berpendapatan rendah (low-income countries). Efek negatif tersebut sudah seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk mencari solusi alternatif.

Jika memang tujuannya ‘hanya’ untuk menarik investasi, penurunan tarif pajak tentu bukan satu-satunya cara. Selain pajak, dalam melakukan keputusan investasi yang rasional, investor pasti mempertimbangkan juga non-tax cost factor yang seringkali lebih dominan. Bahkan, penelitian oleh IMF (2015) membuktikan, insentif pajak berada pada urutan bawah dibanding faktor-faktor lain dalam menentukan iklim investasi di negara-negara berpendapatan rendah.[4] Dengan demikian, alih-alih hanya berkonsentrasi pada penurunan tarif, kiranya lebih tepat jika pemerintah fokus memperbaiki iklim investasi melalui perbaikan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan perizinan, pemberantasan korupsi dan pungutan liar, jaminan stabilitas politik-ekonomi, ketersediaan sumber daya dan pangsa pasar, maupun kemudahan-kemudahan lain yang lebih menarik bagi investor.

Lebih lagi, perbedaan tarif pajak antar-negara bukan faktor yang berdiri sendiri dalam memengaruhi pengalihan laba. Pertama, pengalihan laba juga dapat terjadi akibat kelemahan regulasi perpajakan. Blouin, et al. (2012) menemukan kelemahan dalam aturan pajak (tax uncertainty) seperti ambiguitas peraturan, dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif.[5] Regulasinya yang masih menyediakan celah untuk praktik penghindaran pajak.

Kedua, proses penegakan regulasi itu sendiri. Pengalihan laba sebagai salah satu bentuk penghindaran pajak sebenarnya dapat dicegah jika penegakan hukum berjalan efektif. Tentu efektif-tidaknya penegakan hukum, bukan disebabkan oleh ketiadaan tools seperti dasar hukum (mengingat pemerintah telah memiliki Pasal 18 UU Nomor 36 tahun 2008) untuk mencegah pengalihan laba baik melalui transfer pricing, thin capitalization, maupun Special Purpose Company (SPC). Namun, efektif-tidaknya penegakan hukum lebih ditengarai karena ada-tidaknya prasyarat-prasyarat yang mendukung. Seperti minimnya basis data yang dapat dieksekusi, dan untuk konteks saat ini: belum berlakunya AEoI (Automatic Exchange of Information). Padahal, keberadaan AEoI sangat vital untuk mengungkap penghindaran pajak lintas negara.

MEA dan Momentum untuk Melakukan Tax Harmonization

Para pemimpin negara-negara ASEAN sejak awal 2016 lalu, sepakat membentuk pasar bebas di kawasan Asia Tenggara dengan nama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Konon, keberadaan MEA ditujukan untuk meningkatkan arus perdagangan dan investasi di negara-negara Asia Tenggara sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Dengan berlakunya MEA, negara-negara Asia Tenggara berlomba menciptakan iklim investasi yang kondusif di negara masing-masing, termasuk misalnya dengan insentif pajak.

Kita patut berkaca pada pengalaman Uni Eropa, di mana negara-negara anggotanya terstimulasi untuk berlomba-lomba menurunkan tarif pajaknya (tax competition) demi menarik investasi. Hal ini diakibatkan oleh European Comission tidak mengutamakan agenda harmonisasi aturan pajak korporasi antar-anggotanya, ketika aturan pertukaran informasi terlanjur diterapkan.[6]

Dari contoh Uni Eropa tersebut, penulis berpendapat, untuk menghindari race to the bottom antar-anggota MEA, sekaligus memitigasi risiko pengalihan laba oleh perusahaan multinasional di negara-negara anggota MEA, harmonisasi aturan perpajakan (tax harmonization) mutlak diperlukan. Langkah ini, misalnya, dapat ditempuh dengan menetapkan batas tarif pajak minimum di seluruh negara anggota MEA, serta koordinasi kebijakan perpajakan secara kontinyu antar-negara tersebut.

Sayangnya, harmonisasi perpajakan bukanlah langkah mudah. Osterloh dan Heinemann (2013) mengungkapkan, sulitnya harmonisasi perpajakan dikarenakan oleh faktor-faktor eksternal seperti ideologi negara, kepentingan politik, dan kepentingan nasional antar-negara.[7] Namun betapa pun sulitnya, bukan berarti harmonisasi perpajakan tidak mungkin dan tidak perlu dilakukan, bukan?

Bahan bacaan:

  1. Safrezi, Fitra 2016, ‘Jokowi akan turunkan tarif Pajak Penghasilan’, Katadata, dilihat 29 November 2016;
  2. Direktorat Jenderal Pajak 2015, DJP sukses hentikan tren rugi perusahaan multinasional, media rilis, 28 September, dilihat 29 November 2016;
  3. Klassen, Lang, & Wolfson 1993, ‘Geographic income shifting by multinational corporations in response to tax rate changes’, Journal of Accounting Research, vol. 31, hh. 141-173;
  4. IMF 2015, Options for low income countries’ effective and efficient use of tax incentives for investment: a report to the G-20 development working group by the IMF, OECD, UN and World Bank, media rilis, dilihat 29 November 2016;
  5. Blouin, Devereux, & Shackelford 2012, ‘Investment, tax uncertainty, and aggressive tax avoidance’, makalah, dilihat 29 November 2016;
  6. Redoano 2014, ‘Tax competition among European countries: Does the EU matter?’, European Journal of Political Economy, vol. 34, hh. 353-371;
  7. Osterloh & Heinemann 2013, ‘The political economy of corporate tax harmonization: Why do European politicians (dis) like minimum tax rates?’, European Journal of Political Economy, vol. 29, hh. 18-37.
  • Nur Budi Prasetyo

    saya mau tanya mas Nala, dari tulisannya mas Nala, seolah-olah pemerintah ingin berkompetisi dengan Singapura dalam hal investasi, kira2 kenapa Singapura ya mas, yang negaranya hanya sekecil itu? bukan negara2 MEA lain seperti malaysia atau thailand?

    • Nala Kurniawan

      Terima kasih atas responnya Mas Budi.

      Sebenarnya, kompetisi ini tidak hanya terjadi antar dua negara. Bentuk perdagangan bebas regional tersebut seperti yang diungkapkan Redoano akan memicu negara2 anggota untuk berlomba-lomba memberikan insentif pajak guna menarik investasi, misalnya dalam bentuk penurunan tarif. Sehingga, lingkup kompetisi ini tidak terbatas pada Indonesia dan Singapura, namun terjadi pula untuk negara-negara anggota MEA yang lain.

      Adapun penyebab saya menulis tentang Singapura di bagian latar belakang karena negara tersebut memilikii tarif pajak terendah dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lain sehingga berpeluang lebih menarik bagi investor. Lebih dari itu, penekanan tentang komparasi tarif pajak antara Indonesia dan Singapura ini saya kutip dari pernyataan Presiden Jokowi yang dilansir juga di laman kemenkeu di tautan berikut: http://www.kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-wacanakan-penurunan-tarif-pajak.

      Salam