Why Reading (Sometimes) Fails

Satu yang saya kagumi dari Muhammad Misbakhun adalah beliau memiliki selera bacaan yang bagus. Mulai dari karya filsuf-filsuf klasik hingga pemikir-pemikir kontemporer tak luput dilahapnya (seperti dalam tulisan-tulisannya yang dikoreksi oleh Ahmad Taufiq tempo hari). Oleh karena itu, saya tidak heran ketika Mas Misbakhun (mari sebut dengan MM saja supaya mudah) lagi-lagi ‘membagikan’ bacaannya yang paling mutakhir melalui tulisan berjudul “IKANAS dan Negara”. Buku itu adalah “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty”, tak kalah bagus dari bacaan-bacaan MM sebelumnya. MM mengaitkan tesis dalam buku tersebut, yakni pentingnya peran institusi politik di suatu negara, dengan peran IKANAS (Ikatan Alumnus STAN).

Tanpa bermaksud jemawa, banyak alumnus STAN menjadi orang-orang besar, baik di pemerintahan maupun sektor swasta. Karenanya, bisa dimaklumi jika MM memiliki visi agar IKANAS menjadi suatu organisasi yang kuat.

Namun, karena semua manusia – tak terkecuali saya – memiliki bias dan keterbatasan, ada kalanya simpulan yang diambil dari suatu bacaan tidak selalu tepat. Atau malah bacaan tersebut taken for granted tanpa ada telaah kritis. Oleh karena itu, saya ingin mengomentari apa yang diutarakan MM dari dua sisi. Pertama, kritik terhadap tesis dari “Why Nations Fail” itu sendiri. Kedua, tentang hubungan antara IKANAS dan institusi politik.

Tentang “Why Nations Fail”

“Why Nations Fail” ditulis oleh Daron Acemoglu dari MIT dan James A. Robinson dari UChicago. Buku yang terbit pada 2012 ini, mencoba menggali penyebab kenapa beberapa negara gagal dan yang lain berhasil. Acemoglu dan Robinson menemukan bahwa penyebabnya seringkali bukanlah kebijakan ekonomi, faktor geografi, atau faktor budaya, melainkan kelembagaan. Lebih spesifiknya, institusi politik.

Acemoglu dan Robinson (selanjutnya saya sebut AR) membagi institusi politik menjadi dua jenis. Pertama, institusi “ekstraktif” di mana sekelompok kecil individu mengeksploitasi kelompok individu lain yang lebih besar. Kedua, institusi “inklusif”, di mana banyak/semua orang terlibat dalam proses pemerintahan, sehingga menghindari adanya eksploitasi seperti di institusi “ekstraktif”. AR berpendapat, keberhasilan ekonomi ditentukan oleh institusi politik yang mampu menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk juga kebutuhan atas keadilan. Dalam hal ini, argumen AR sama dengan yang diajukan oleh John Rawls pada “A Theory of Justice”. Namun, AR tidak berhenti sampai di situ. Lembaga yang “inklusif” menjamin adanya inovasi dan creative destruction yang diperlukan untuk mengubah sistem lama menjadi sistem baru yang lebih efisien. Institusi “ekstraktif” memang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam jangka panjang, kata AR, negara dengan institusi yang bercorak “ekstraktif” akan mandeg dan kemudian gagal.

Seperti buku-buku Jared Diamond dan Niall Ferguson, “Why Nations Fail” juga membahas sejarah dalam bahasa yang simpel dan dengan contoh-contoh anekdotal. “Why Nations Fail” mengajak pembacanya kembali ke masa kuno. Dari Kekaisaran Roma, peradaban Maya, Kekaisaran Ottoman, Laksamana Cheng Ho, hingga yang nisbi lebih modern seperti Revolusi Industri dan kota Nogales yang disebut MM dalam tulisannya. Perlu dipahami bahwa buku ini memang ditujukan untuk kalangan awam. Namun, justru di situlah letak permasalahannya: tulisan menjadi rawan oversimplifikasi. Dan sayangnya, ini yang terjadi pada “Why Nations Fail”.

Oversimplifikasi pertama adalah definisi institusi “ekstraktif” dan “inklusif” yang kurang jelas. AR tidak memberi parameter yang clear cut untuk mengklasifikasikannya. Akibatnya, argumen AR bisa jadi tautologis. Yakni jika pembaca kemudian mendefinisikan institusi “inklusif” sebagai institusi politik di negara yang ekonominya bagus, dan “ekstraktif” jika ekonominya buruk. Lantas apa? Apakah “inklusif” berarti negara demokrasi? Yang masyarakatnya punya political freedom yang luas? Kenyataannya, tak semua negara dengan demokrasi dan pemilu langsung oleh rakyat memiliki kondisi ekonomi yang bagus. Kita bisa lihat pada beberapa negara Uni Eropa sekarang. Di sisi lain, institusi “ekstraktif” seperti Partai Komunis Tionghoa menghasilkan ekonomi yang relatif baik, bahkan bertahun-tahun setelah usainya kebijakan “Great Leap Forward” Deng Xiaoping. Di masa lampau sekalipun, institusi imperialisme yang “ekstraktif” seperti Kekaisaran Romawi era Augustus menjadikannya sebuah kekaisaran yang maju. Ini tak terjelaskan dan bahkan kontradiktif dengan argumen AR.

Selain masalah definisional, AR juga tidak memberikan ukuran yang presisi tentang kapan suatu negara bisa disebut gagal. Apakah Amerika Serikat, yang memiliki institusi politik yang “inklusif” namun berkali-kali jatuh dalam krisis ekonomi (1930, 1960, 1980, 1990, 2000, 2008) bisa disebut gagal? AR tidak memberi penjelasan yang memuaskan. Apabila memang Amerika Serikat tak boleh disebut failed state karena masih berpotensi menjadi negara yang ekonominya bagus, maka by definition tidak ada negara yang gagal. Tidak peduli apakah institusi politiknya “inklusif” atau “ekstraktif”, yang terjadi adalah siklus boom-bust yang alamiah. Barangkali negara hanya bisa disebut gagal kalau dia benar-benar bubar, seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Namun ini pun lagi-lagi tautologis.

Ketidakjelasan parameter ini membuat kita mau-tidak-mau bertanya: jangan-jangan negara ideal yang dimaksud AR adalah negara-negara Barat? Jika demikian, berarti buku yang dikutip oleh Mas MM ini tak lain mendendangkan lagu yang sama, yakni oksidentalisme (occidentalism). The West is the Best. Celakanya, paradigma yang seperti ini bisa jadi bumerang bagi masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh institusi “inklusif” itu sendiri. Simak bagaimana banyak petani tercerabut dari lahannya atas nama developmentalisme. Simak bagaimana liberalisasi perdagangan mendorong pengusaha (dan pemerintah) untuk melakukan race to the bottom dengan menekan upah buruh serendah mungkin. Simak pula bagaimana kaum urban pinggiran tersingkir akibat gentrifikasi dan penggusuran.

Di samping masalah di atas, asumsi bahwa inklusivitas institusi politik memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi, juga bermasalah dalam beberapa hal. Satu, seperti yang ditulis Jared Diamond dan Jeffrey Sachs atas “Why Nations Fail”, AR abai terhadap faktor endogen lain, yakni faktor geografis dan perkembangan teknologi. Robert Barro, ekonom Harvard, melakukan uji statistik dan menemukan bahwa argumen AR terbalik kausalitasnya. Bukan institusi politik yang membentuk ekonomi, tetapi ekonomilah yang membentuk suatu institusi politik yang “inklusif”. Saya sendiri melihat AR terlalu menekankan pada economic impact, alih-alih mengikutsertakan metrik lain seperti indeks pembangunan manusia atau bahkan indeks kebahagiaan. Oksidentalisme yang kental dalam buku ini, bisa saja membuat pembaca berfokus pada Amerika Serikat dan GDP-nya yang tinggi, lalu melupakan negara kecil seperti Bhutan yang – meskipun GDP-nya lebih rendah dari Amerika Serikat – penduduknya dianggap sebagai salah satu masyarakat paling berbahagia di muka bumi.

Intinya, kita tidak bisa menyetujui begitu saja argumen dalam buku “Why Nations Fail” dan menganggapnya sebuah keniscayaan. Betapapun kerennya buku ini.

Tentang IKANAS dan Politik

Setelah panjang-lebar menyarikan buku “Why Nations Fail”, MM memungkasinya dengan pandangannya tentang IKANAS. MM menulis bagaimana posisi IKANAS menjadi sangat relevan untuk memperbaiki institusi politik di negara ini. Terutama karena selain alumnus STAN menguasai berbagai bidang keilmuan, beberapa dari mereka juga memiliki posisi strategis dalam perjalanan kariernya. MM menutup tulisannya dengan sebuah ajakan, “… kita perkuat posisi IKANAS dalam berbagai institusi vital kenegaraan dengan pemahaman yang kuat tentang politik. Tentang pengambilan keputusan strategis untuk kepentingan negara. Dengan langkah-langkah ini semakin nyata kontribusi IKANAS bagi negara.”

Saya tidak menafikan pentingnya mengubah institusi politik kita ke arah yang lebih baik dan “inklusif” – betapapun bermasalahnya argumen di buku “Why Nations Fail” itu. (Institusi politik yang lebih terbuka dan akuntabel, terlepas dari efeknya ke ekonomi, adalah good thing in itself.) Saya juga tidak menafikan bahwa kita semua, dalam posisi strategis atau tidak, memiliki potensi yang sama untuk melakukan perubahan. Yang saya belum mengerti adalah, di mana posisi IKANAS dalam proses politik yang proper?

Kita mengenal institusi politik dalam tiga bentuknya: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan memang benar bahwa Alumnus STAN yang masih menjadi pegawai pemerintah adalah bagian dari ketiga bentuk institusi tersebut. Pertanyaannya, di mana letak IKANAS — sebuah organisasi alumnus — dalam tiga fungsi tersebut? IKANAS seperti apa yang dicita-citakan oleh MM? Apakah IKANAS hendak dijadikan sebuah pressure group? Atau sebuah think tank yang memberi rekomendasi kebijakan? Atau apa?

Saya tidak ingin terdengar konspiratorial. Saya tidak sedang mengandaikan IKANAS sebagai suatu kelompok persaudaraan yang memiliki invisible hands terhadap jalannya pemerintahan, seperti yang sering dituduhkan pada Skull and Bones, Bilderberg Group, atau Illuminati. Saya hanya belum paham, bagaimana agar penguatan posisi IKANAS (menjadi apapun itu), tidak ternoda oleh intrik-intrik politik dan vested interest. Kita tahu beberapa alumnus STAN memegang posisi kunci di pemerintah, sedang yang lain memegang posisi kunci di swasta. Di sisi lain, IKANAS, by nature, bukanlah institusi yang “inklusif”. Anggotanya terbatas hanya pada alumnus STAN. Sedang kebijakan politik, by nature, akan dirasakan oleh masyarakat luas. Baik alumnus STAN maupun yang bukan. Baik yang bekerja di institusi yang sama dengan alumnus STAN, maupun yang bukan.

“Why Nations Fail” mewanti-wanti akan bahaya organisasi yang “ekstraktif”, di mana yang mendapat manfaat hanyalah “the ruling elites” dengan vested interest-nya masing-masing. Sebagai pembaca buku ini, saya yakin Mas MM paham dan setuju hal ini. Saya yakin pula, bukan ini yang diinginkan oleh Mas MM.

Maka dari itu, bagi MM dan pasangan calon ketua-wakil ketua IKANAS yang lain, ini adalah saatnya untuk memperjelas lagi apa yang menjadi raison d’etre dari IKANAS. Apa manfaat yang seharusnya diberikan IKANAS kepada para alumnus STAN? Manakah delineasi antara IKANAS sebagai organisasi alumni, dan IKANAS sebagai organisasi yang memiliki cita-cita untuk membawa perubahan? Yang terakhir ini perlu ditekankan terutama mengingat banyak ‘orang kuat’ berkumpul di dalamnya.

Saya sendiri selalu membayangkan IKANAS umpama Lebaran atau malam Natal. Ia adalah waktu untuk kembali pulang. Pulang untuk makan, bersenang-senang, bertukar kabar, bertemu saudara, kawan lama, atau kekasih masa kecil. Mungkin juga ditambah dengan bersedekah pada mereka yang kurang mampu. Atau memberi uang jajan pada adik dan keponakan yang masih sekolah. Atau menyelesaikan percakapan yang dulu tak selesai. Pulang, bagi saya, adalah perkara kehangatan rumah. Bukan politik atau ambisi mengubah dunia. Karena politik, bagi saya, justru mengurangi sukacita dan kehangatannya.

Akhir kata, semoga beruntung bagi Mas MM (dan wakilnya). Juga bagi calon-calon lainnya. Semoga siapapun yang terpilih menjadi ketua dan wakilnya, IKANAS selalu menjadi rumah yang hangat untuk pulang. Tuhan beserta kalian semua.

Andreas

Belum lulus.

[P.S.: tulisan ini adalah sebuah kritik akademis. Dan saya tak berminat mendukung pasangan calon ketua-wakil ketua nomor berapa pun. Siapa pun yang menang nanti, tak terlalu penting bagi saya, yang terpenting ada makan-makan di IKANAS.]