Disbelief

whatsapp-image-2016-11-12-at-10-05-16-am

Saya tak percaya bahwa saya baru saja menyaksikan sebuah proses demokrasi yang buruk — bahkan bisa saja disebut sebuah proses yang tak layak menyandang nama demokrasi — hari ini. Kongres IKANAS yang sebermula adalah representasi pertarungan ide dan retorika para anggotanya berakhir dengan kekecewaan, kenihilan, dan yang paling parah adalah terjadinya pengabaian cita-cita yang disematkan dalam konstitusi IKANAS sendiri.

Awalnya, kongres berjalan tertib dari pembukaan, pengizinan peninjau untuk masuk ke dalam ruangan, laporan Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan DPP Ikanas Keuangan, hingga penetapan usulan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perubahan menjadi AD/ART yang berlaku. Kesemuanya lancar saja.

Apresiasi tentu layak diberikan pada pimpinan sidang tetap yang tegas dan terbuka mendengarkan pelbagai interupsi dan masukan selama kongres berlangsung. Salah satu poin keputusan yang baik adalah ketika pimpinan sidang menolak usulan peserta kongres untuk melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua IKANAS melalui pemungutan suara terbuka dan keharusan bahwa delegasi per angkatan, yang berjumlah 3 orang, memiliki suara bulat untuk mendukung satu pasangan calon saja.

“Ah, kalo urusan itu (3 orang delegasi per angkatan mau memilih suara bulat atau memecah suara) biarkan menjadi urusan rumah tangga masing-masing angkatan saja,” ujar pimpinan sidang kongres. Akhirnya, kongres menyepakati untuk menetapkan pemilihan ketua dan wakil ketua IKANAS tetap melalui jalur delegasi dan bersifat tertutup.

Namun, apa lacur. Agenda utama pemilihan ketua dan wakil ketua IKANAS malah berjalan antiklimaks. Musyawarah mufakat yang menjadi mandat dari AD/ART hanya dilakukan oleh pasangan calon ketua dan wakil ketua saja. Belum selesai keheranan saya, hasil musyawarah pun tak kalah absurdnya: menghendaki kepemimpinan IKANAS melalui presidium dengan pasangan ketua dan wakil ketua yang berganti tiap tahunnya.

Friksi pun terjadi. Pertama, Mas Misbakhun (boleh kan saya ikut memanggil “Mas” walaupun ketika Mas Misbakhun sudah masuk STAN, saya baru lahir) mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai ketua IKANAS. Kedua, Delegasi, yang sebagian besar kecewa pada format presidium, akhirnya memutuskan walk out ketika pimpinan sidang menawarkan apakah konsep presidium ini bisa diterima atau tidak.

Sampai sini, kita bisa mengeluarkan pisau bedah dan memeriksa kesalahan apa saja yang terjadi dalam perhelatan 3 tahun sekali itu.

Pertama, kesalahan yang terjadi sebelum pengesahan AD/ART yaitu mekanisme pencalonan ketua dan wakil ketua secara berpasangan yang muncul sebelum AD/ART perubahan. Pencalonan ketua sebelumnya (berdasarkan AD/ART berlaku) mengamanatkan 9 orang harus maju dan setelah terpilih, 9 orang tersebut akan duduk bersama dan menjabat sebagai Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Seharusnya, AD/ART ditetapkan dahulu, baru pencalonan ketua dan wakil ketua IKANAS dilaksanakan dengan dengan konsiderans AD/ART. Aturan main disepakati, baru peserta bisa setuju dan patuh pada aturan bermain, bukan sebaliknya. Tapi, kesalahan tersebut minor belaka karena seluruh delegasi sepakat untuk meneruskan sidang walaupun pengesahan AD/ART dilakukan belakangan.

Kedua, musyawarah mufakat yang tidak jelas. Dalam AD/ART perubahan yang ditetapkan saat kongres, diamanatkan bahwa Keputusan Kongres Alumni/Kongres Luar Biasa diambil melalui musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka keputusan diambil melalui suara terbanyak. (pasal 12 angka (10)). Tapi, sebenarnya musyawarah mufakat ini milik siapa? Siapa yang diberi amanat ini? Delegasi, Pasangan Calon, atau Dewan Pertimbangan?

Dalam bab yang mengatur hak anggota, dicantumkan bahwa yang berhak mengemukakan pendapat, saran, dan kritik serta mempunyai hak suara dalam kongres adalah anggota biasa yang hadir dalam kongres sebagai delegasi. Memperhatikan amanat pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak apabila mufakat tidak dapat dihasilkan, seharusnya musyawarah dilakukan oleh mereka yang memiliki hak suara, dalam hal ini anggota biasa yang menjadi delegasi dan bernaung dalam kongres. Bukan dewan pertimbangan apalagi pasangan calon. Jika pasangan calon yang bermusyawarah lalu tidak mencapai mufakat, apakah keputusan pemilihan ketua dan wakil ketua bakal menggunakan pemungutan suara dari para pasangan calon? Tentu tidak. Mereka bukan delegasi dan tidak memiliki hak suara.

Kondisi ini juga melanggar pasal yang berbunyi “kongres alumni adalah kekuasaan tertinggi organisasi.” Melaksanakan forum tersendiri lalu menawarkan hasilnya untuk disepakati kongres jelas merupakan bentuk pemunggungan terhadap pasal tersebut. Musyawarah mufakat sendiri dari pasangan calon harus dengan persetujuan kongres dan dibicarakan sejak awal, bukan dengan ujug-ujug musyawarah sendiri di tengah forum lalu menawarkan hasilnya pada kongres untuk disepakati.

Ketiga, dan yang paling fatal, adalah penetapan bentuk presidium sebagai dewan pimpinan pusat IKANAS dengan ketua dan wakil ketua yang bergiliran tiap tahunnya. Bagi saya, ini hal yang ramashook, bos. Bagaimana bisa pelaksanaan program bisa kontinu jika ketua dan wakil ketua berbeda tiap tahun dalam satu masa jabatan? Hal ini seperti menggilir Agus Yudhoyono, Ahok, dan Anies Baswedan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam satu periode masa jabatan. Aneh, kan?

Tapi yang lebih absurd adalah para pasangan calon yang lupa bahwa dalam AD/ART yang berlaku sekarang, tidak ada aturan yang mengakomodasi bentuk presidium. Silakan ditelaah pelan-pelan AD/ART-nya. Dalam pasal 4 Anggran Rumah Tangga, tertulis, “Ketua dan Wakil Ketua yang terpilih dalam kongres dapat menyusun dan menetapkan DPP dalam rangka menjalankan program kerja organisasi.” Selanjutnya dalam pasal 18 angka (3) tertulis, “Pemilihan dan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan melalui Kongres.”

Hanya Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dalam kongres. AD/ART tidak mengenal presidium yang berisi 3 pasangan ketua dan wakil ketua. Mengajukan presidium adalah proses amnesia yang sangat cepat mengingat beberapa jam sebelumnya kongres baru saja menetapkan AD/ART. Apakah AD/ART itu, akhirnya hanya hiasan? Disepakati lalu cepat-cepat ditinggalkan tergantung dinamika? Lalu bagaimana status DPP yang terbentuk, sah atau tidak? Jika memang ingin mengakomodasi bentuk presidium, perubahan AD/ART dalam Kongres Luar Biasa adalah keharusan, kecuali jika memang pasal-pasal dalam AD/ART boleh dikaretkan dan ditafsir bebas saja, seperti “tidak ada kok pasal yang mencantumkan bahwa ketua dan wakil ketua itu jumlahnya harus masing-masing satu.” Yha, baiklah.

Yang jelas, kejadian ini adalah sebuah proses demokrasi yang dipreteli, musyawarah para elitis, dan berujung pada oligarki kekuasaan. Apa gunanya ada 4 pasangan calon yang saling bersaing jika akhirnya akhirnya antar pasangan calon saling bersepakat dan berbagi kue kekuasaan? Apa gunanya surat mandat yang diberikan masing-masing angkatan pada delegasi jika akhirnya delegasi pun tidak diberi ruang untuk didengarkan?

Tak ayal, deretan kekurangan-kekurangan tadi menjadi preseden buruk yang bakal melekat pada IKANAS, terlebih pada pengurus yang telah terpilih. Tugas besar menanti para pengurus untuk bisa membuat para alumnus benar-benar bisa mencintai IKANAS kembali karena sebagian besar dari kami telah kecewa. IKANAS yang kami kira sebuah rumah ternyata bukan milik kami. Kami ternyata masih ada di beranda, sudah mengetuk pintu, tapi belum disilakan masuk, dan kami juga tak tahu apakah nanti bakal diijinkan tinggal. Betulkah?

Jadi, boleh kan jika pada akhirnya saya pun mengalami ketidakpercayaan, atau disbelief? Sebuah kata untuk menerjemahkan kondisi saya yang saya tidak tahu konteksnya benar atau tidak, seperti demokrasi dalam IKANAS yang saya juga tidak tahu benar ada atau tidak.

Meidiawan

D3 Pajak 2006