Upah Pegawai Negeri

Barangkali sudah saatnya kita bangun tugu batu berisi peringatan tertulis bagi mereka yang diupah dari pajak: pajak tak boleh dikritik. Apalagi dinyinyiri. Pajak harus ditempatkan paling tinggi. Suci. Agung. Sempurna. Adiluhung. Luhur. Nircela. Kantor pajak adalah kuil di atas bukit tempat semua orang harus berziarah sekurang-kurangnya setahun sekali, menyirami altar-altarnya dengan darah segar dari binatang ternak terbaik. Agama mungkin pindah, tuhan boleh ganti, firman bisa ditanyakan, pajak tidak. Pajak tak pernah salah. Pajak selalu layak untuk sebanyak-banyak pemakluman. Pajak adalah prima causa, alfa sekaligus omega, nuran fauqa nuri, conditio sine qua non atas segenap keutamaan hidup manusia di muka bumi.

Gagasan di atas tiba-tiba muncul dalam kepala saya setelah membaca sebuah postingan seseorang di Facebook, kurang-lebih isinya begini:

Sayang sekali jika ada pegawai negeri, tenaga honorer di kantor-kantor pemerintah, karyawan BUMN/BUMD, ikut-ikutan nyinyir tentang pajak. Seolah tidak sadar gaji dan tunjangan yang diterimanya setiap bulan, berasal dari pajak. Terlebih pegawai negeri, Pajak Penghasilan atas gaji pokoknya juga ditanggung oleh negara. Justru harusnya mereka yang paling depan mendukung segala macam sosialisasi perpajakan, kan penghasilannya 100% berasal dari APBN.

Bolehkah Pegawai Negeri Mengkritik Pajak?

Pajak adalah instrumen negara, mengkritik pajak berarti mengkritik negara. Dalam demokrasi, rakyat adalah pemilik negara, dan pemerintah menjadi pelayannya. Sebagai lembaga yang melayani kebutuhan rakyat, pemerintah selalu patut didukung. Namun, karena diberi wewenang yang sedemikian besar, pemerintah otomatis menjadi pihak yang paling mampu menindas dan karenanya selalu patut dikritik. Pemerintah harus melangkah di koridor yang tersusun dari aspirasi rakyat. Masalahnya rakyat adalah konsep yang sangat abstrak.

Apa itu rakyat? Rakyat yang mana? Apakah pegawai negeri juga rakyat? Jika pegawai negeri adalah rakyat, alasan macam apa yang cukup rasional (jika memang ada) untuk melarang mereka pegawai negeri mengkritik dan menyinyiri pemerintah?

Untuk pertanyaan terakhir, saya cuma menemukan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (PP 53/2010)—saya akan sangat berterimakasih kalau ada yang memberitahu peraturan lainnya. Peraturan ini menjadi dasar hukum tentang batas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pegawai negeri, salah satunya Pasal 3:

Setiap PNS wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.

Penjelasan pasal ini mengatakan:

Yang dimaksud dengan “setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah” adalah setiap PNS di samping taat juga berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan negara dan Pemerintah serta tidak mempermasalahkan dan/atau menentang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Tak disebut kata “kritik” dalam peraturan itu, apalagi “nyinyir”. Yang ada hanya “setia”, “taat”, “berkewajiban melaksanakan”, dan “tidak mempermasalahkan dan/atau menentang”. Sementara “setia” dan “taat” juga tidak dijelaskan wujud konkretnya bagaimana.

Jika sudah “melaksanakan ketentuan” UUD 1945, kebijakan negara dan pemerintah, apakah berarti “taat” dan “setia”? Katakanlah seorang pegawai negeri mengikuti Undang-Undang Amnesti Pajak, tetapi sekaligus juga mengkritik dan menyinyiri undang-undang itu, apakah lantas tidak “taat” dan “setia”? Apakah “kritik” dan “nyinyir” sama dengan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan? Apakah bentuk pembangkangan?

Peraturan tersebut tidak pernah mengatakan, “Elu semua, yang penghasilannya berasal dari pajak, sama sekali tidak boleh menjelek-jelekan negara dan pemerintah.” Dan frasa “tidak mempermasalahkan dan/atau menentang” dalam penjelasan Pasal 3 itu juga cuma berlaku untuk Pancasila dan UUD 1945. Bukan undang-undang dan peraturan di bawahnya.

Katakanlah “kritik” dan “nyinyir” bisa diartikan ketidaktaatan atau ketidaksetiaan, apakah tidak membuat PP 53/2010 inkonstitusional? Apakah tidak membuatnya berbenturan dengan Pasal 28 UUD 1945—setiap orang berhak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya? Apakah tidak membuatnya layak digugat ke Mahkamah Konstitusi? Jika hukum tak bisa, adakah alasan lain yang cukup rasional untuk melarang pegawai negeri mengkritik dan menyinyiri pajak?

Pegawai Negeri dan Pemerintah, Buruh dan Majikan

Perlu enam belas tahun bagi Karl Marx menulis Das Kapital, sejak 1867 hingga 1883. Itupun belum selesai. Marx keburu meninggal. Cuma jilid pertama yang berhasil diselesaikan olehnya. Jilid kedua dan ketiga dilanjutkan oleh sahabatnya, Friedrich Engels, dari catatan-catatan yang ditinggalkan Marx. Ketiga jilid buku itu yang kemudian melahirkan marxisme, ideologi yang menjadi musuh paling tangguh bagi kapitalisme. Sekarang, seabad lebih sejak Marx meninggal, marxisme tetap tumbuh menjadi begitu banyak cabang. Ironisnya, pertumbuhan itu justru semakin subur setelah Uni Soviet runtuh. Marxisme tidak lagi harus ditafsirkan secara tunggal seperti yang dipraktikkan oleh Bolshevik secara otoriter.

Melalui Das Kapital, Marx membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial dengan kepentingan yang saling bertentangan. Aktor utama dalam pertentangan tersebut diperankan oleh buruh dan majikan (borjuis/kapitalis). Secara sederhana, buruh adalah kelas yang tidak memiliki akses terhadap alat-alat produksi sehingga harus menjual tenaganya untuk bertahan hidup. Sementara, majikan adalah kelas yang menguasai alat-alat produksi yang kemudian memanfaatkan keterpaksaan para buruh dengan mengeksploitasi tenaga mereka.

Tentu definisi buruh dan majikan yang saya ajukan tidak akurat—percayalah, saya berusaha keras tidak mengutip dalil-dalil layaknya marxis betulan. Saya tidak mau dituduh menyebarkan bahaya laten marxisme/komunisme, tetapi saya juga tidak tahu cara lain yang cukup akurat untuk membicarakan asal-usul upah, buruh, dan majikan. Kalangan non-marxis tentu juga punya pandangan berbeda soal definisi dan relasi antara buruh dan majikan. Agar bisa diterima semua pihak, baiknya definisi itu diringkas lagi: buruh adalah kelas sosial yang menjual tenaganya demi uang, majikan adalah kelas lainnya yang membeli tenaga para buruh.

Dari sana, upah otomatis telah terdefinisikan: harga yang harus dibayar majikan untuk membeli tenaga para buruh. Interaksi yang terjadi di antara kedua kelas tersebut pada dasarnya adalah transaksional. Jual-beli. Buruh sebagai penjual, majikan pembelinya, tenaga sebagai dagangan yang dijual, upah adalah harga yang harus dibayar. Semua yang menjual tenaga demi upah adalah buruh, termasuk pegawai negeri. Dan seperti lumrahnya jual-beli, interaksi harusnya selesai setelah harga dibayar oleh pembeli dan dagangan telah diserahkan oleh penjual. Tak ada utang-piutang apa-apa lagi—tentu kita belum perlu membicarakan akumulasi nilai-lebih maupun dalil-dalil marxisme lainnya di sini.

Interaksi jual-beli antara buruh dengan majikan, tidak cuma berlaku dalam relasi produksi kapitalistik saja. Dalam relasi produksi non-kapitalistik (seperti relasi antara pegawai negeri dan negara), nyatanya juga demikian. Meski tak sepenuhnya sama dengan korporasi, negara juga membeli tenaga para pegawai negeri dengan upah. Jual-beli tersebut sudah lunas setelah pegawai negeri bekerja dan negara membayar upah. Pegawai negeri harusnya tak punya utang apa-apa lagi, yang bisa digunakan untuk melarang kritik dan nyinyir terhadap pemerintah selaku manajer perusahaan, eh, manajer negara. Termasuk soal pajak.

Aneka Logika Bengkok untuk Para Pegawai Negeri

Kenapa perlu bertele-tele membahas asal-usul upah?

Karena kita harus menguliti setiap argumen yang melarang pegawai negeri mengkritik dan menyinyiri pajak. Argumen semacam itu pada dasarnya tak punya sandaran apa-apa selain kepantasan belaka. Meminjam sarkasme yang dikatakan Andre, “Don’t slap the hands that feed you!” Jangan nabok tangan yang ngasih elu makan. Padahal, kepantasan sangat subjektif, terlebih di era delapan bit ini. Setiap orang bisa punya batasan berbeda soal pantas dan tidak. Kepantasan adalah alasan yang teramat lemah.

Selain itu, logika yang dipakai juga bengkok: jika Anda dibayar oleh negara dengan APBN (pajak), berterimakasihlah. Tahu dirilah. Jangan mengkritik apalagi menyinyiri negara, pemerintah, APBN, apalagi pajak.

Logika bengkok semacam itu juga dipraktikkan oleh negara ketika memilih frasa “pemberi kerja” alih-alih “majikan”. Lihat saja Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Hubungan Industrial, Undang-Undang Serikat Pekerja, Undang-Undang Pajak Penghasilan, atau produk hukum lain yang mengatur hubungan buruh-majikan. “Pemberi kerja” memang cuma eufimisme tetapi frasa itu tidak tiba-tiba jatuh dari langit. Kata, frasa, idiom, bahkan bahasa, adalah produk peradaban yang punya kisahnya sendiri. Dari bahasa pula, bisa diketahui bagaimana cara masyarakat berpikir dan memahami sesuatu.

Lantas, apa yang tersembunyi (atau sengaja disembunyikan) di balik frasa “pemberi kerja”? Bahwa pekerjaan di Indonesia begitu langkanya sehingga mendapatkan pekerjaan adalah berkah luar biasa? Atau pekerjaan adalah bentuk kedermawanan majikan sehingga buruh harus bersyukur kepada mereka? Atau kerja dianggap pemberian cuma-cuma yang diterima buruh sehingga mereka harus tahu posisinya yang inferior? Atau kerja bukan transaksi jual-beli karenanya tenaga para buruh boleh diabaikan? Atau buruh memang cuma sekrup dan baut bagi majikan?

Soal eufimisme, kita memang jagonya. Bahasa Indonesia punya “wanita tuna susila” dan “pekerja seks komersil” untuk mengganti “pelacur”. “Hubungan badan” dan “hubungan intim” untuk “senggama”. “Buang air besar” dan “buang hajat” untuk “berak”. “Kotoran” untuk “tai”. “Alat vital” dan “kemaluan” untuk “kontol” dan “tempik”.

Dan untuk relasi buruh-majikan, eufimisme itu berupa “mata pencaharian” untuk “pekerjaan”. “Penghasilan” untuk “upah”. “Pekerja”, “pegawai”, “karyawan”, untuk “buruh”. Wa-bil-khusus untuk “buruh” yang diupah negara, kita punya “pegawai negeri” dan “abdi negara”.

Apa sih maksud “abdi negara” sebenarnya? Bahwa abdi bukan sembarang abdi? Abdi dari suatu lembaga yang serba legitim sehingga otomatis ikut legitim? Paling patriotik sendiri karenanya tidak perlu profesional dan bebas petentang-petenteng? Atau malah karena cuma abdi, maka bisa dibayar murah? Boleh dieksploitasi, dipotong 20 persen upahnya, dipaksa lembur sampai jam tujuh malam, dan masih harus masuk Sabtu-Minggu? Itu pun tetap tak punya hak mengkritik atau menyinyiri negara?

Kalau pertanyaan-pertanyaan itu semuanya dijawab iya, barangkali sudah saatnya kita bangun tugu batu berisi peringatan tertulis bagi mereka yang diupah dari pajak: pajak tak boleh dikritik. Apalagi dinyinyiri. Pajak harus ditempatkan paling tinggi. Suci. Agung. Sempurna. Adiluhung. Luhur. Nircela. Kantor pajak adalah kuil di atas bukit tempat semua orang harus berziarah sekurang-kurangnya setahun sekali, menyirami altar-altarnya dengan darah segar dari binatang ternak terbaik. Agama mungkin pindah, tuhan boleh ganti, firman bisa ditanyakan, pajak tidak. Pajak tak pernah salah. Pajak selalu layak untuk sebanyak-banyak pemakluman. Pajak adalah prima causa, alfa sekaligus omega, nuran fauqa nuri, conditio sine qua non atas segenap keutamaan hidup manusia di muka bumi.

Padahal cuma kritik, hadiah terbaik yang pantas diberikan oleh orang-orang tersayang. Namun, perkara sayang, memang tak jarang bertepuk sebelah tangan. Atau jangan-jangan, sayang sebenarnya perkara yang tidak penting-penting amat: tidak penting kamu sayang aku atau tidak. Kalau aku sayang kamu, memangnya kamu bisa apa?