Lembur

[Peringatan: tulisan ini agak panjang dan membahas hal-hal yang membosankan: sejarah, peraturan, dan tetek bengek lembur lainnya. Dan tolong jangan ada yang salah paham, tulisan ini tak hendak menuduh kantor-kantor tertentu telah melakukan eksploitasi karena melemburkan pegawainya. Sama sekali tidak. Toh waktu lembur bisa digilir, pekerja tidak harus lembur secara harfiah dari 17.00 sampai 24.00, bukan?]

lembur

“Alangkah mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda yang hanya berisi kemacetan jalan, ketakutan datang terlambat ke kantor, tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin, yang hanya akan berakhir dengan pensiun tidak seberapa.”

Kalimat dari cerpen Menjadi Tua di Jakarta itu menjadi salah satu kutipan Seno Gumira Ajidarma (SGA) yang paling populer di internet. Sayangnya, lembur tak disertakan di dalamnya. Tentu SGA tidak salah, barangkali cerpennya tidak membutuhkan lembur sebagai tambahan kemalangan bagi tokoh dalam cerpennya.

Jumat ini adalah hari terakhir periode pertama Amnesti Pajak, sekaligus hari terakhir saya lembur di bulan September. Seminggu belakangan, petugas pajak diperintahkan lembur selama hari kerja karena panjangnya antrian Wajib Pajak. Perintah lembur setiap Sabtu dan Minggu malah sudah dilakoni sejak dua bulan belakangan. Untuk menyindir itu, poster film Sabtu Bersama Bapak dijadikan meme dengan mengubah redaksinya menjadi Sabtu Bersama Pajak. Meme itu beredar di grup-grup WhatsApp petugas pajak.

Sering Lembur, Petugas Pajak Rela Korbankan Waktu Bersama Keluarga, judul itu yang dipilih oleh Kata Data. Sementara Detik Finance memilih judul yang lebih heroik, Jelang Berakhirnya Periode I Tax Amnesty, Petugas Pajak Kerja Sampai Jam 12 Malam. Tak terkira betapa bangganya membaca kedua artikel itu. Mata saya tiba-tiba lembab, hati terasa hangat, dada membusung, dan cuping hidung mengembang. Haru belaka. Maklum, petugas pajak lebih sering disumpahserapahi ketimbang dipuji.

Lembur memang sudah menjadi tradisi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap kali lembaga ini punya hajat. Tahun-tahun sebelumnya juga begitu, petugas pajak diperintahkan lembur untuk mengejar target penerimaan 2015. Awalnya cuma pejabat eselon empat ke atas, yang disambut dengan sorak sorai oleh para pelaksana (petugas dengan jabatan terendah). Tak lama kemudian, ternyata pelaksana ini juga kena wajib lembur. Meski target tidak tercapai, realisasi penerimaan memang tembus 1.000 triliun lebih. Tragisnya, Dirjen Pajak saat itu, Sigit Pramudito, memilih menepati janjinya untuk mundur dari jabatan jika target tak tercapai.

Di luar lembur-lembur insidental, lembur juga jadi ritual rutin setiap musim penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

“Mas, kantor pajak beneran buka sampai jam 12 malem?” pertanyaan itu datang bertubi-tubi sejak Rabu.

Yang bertanya bukan cuma Wajib Pajak dari Jakarta, tapi Medan, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan lain-lain. Kalau pertanyaan itu saya iyain aja, teman-teman di kantor pajak akan pontang-panting menerima Wajib Pajak yang barangkali benar-benar datang menjelang tengah malam dengan setumpuk berkas dan kenangan.

“Memang ada perintah lembur tapi saya tak menemukan dasar hukum yang memerintahkan harus sampai tengah malam. Saya yakin itu kebijakan beberapa kantor saja. Ibu bisa mengonfirmasi kantor yang Ibu maksud dengan nomor yang akan saya berikan nanti. Sebaiknya Ibu tetap datang lebih awal,” cuma jawaban itu yang bisa saya berikan.

Tentu tak semua orang keberatan dengan lembur. Saya justru angkat topi setinggi-tingginya, sehormat-hormatnya, kepada kawan-kawan yang merelakan waktu luang mereka untuk kerja lebih tersebut. Apa pun motivasinya. Namun, pemakluman semacam itu tetap tak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: bagaimana negara mengartikan lembur, sebenarnya? Bagaimana keberpihakan negara pada buruh untuk perkara ini? Bagaimana pula negara memperlakukan buruh-buruhnya (semua aparatur negara, bukan cuma petugas pajak) sendiri?

***

Sejarah panjang lembur dan jam kerja, punya hubungan erat dengan Hari Buruh Internasional. Dan kisah itu bermula dari Cordwainers, sebuah perusahaan pembuat sepatu yang akar sejarahnya dapat ditarik hingga abad ketigabelas. Dalam situs resmi mereka, berbagai peristiwa dicatat mengiringi jatuh-bangun perusahaan. Namun, tentu tak ada catatan tentang yang satu ini: pemogokan buruh Cordwainers di Amerika Serikat pada 1806. Kita perlu berterimakasih kepada Marxists.Org yang telah mengarsipkan kisah ini dengan baik.

Pemogokan dua abad lalu itu menjadi pemogokan buruh pertama yang dicatat oleh sejarah. Para pengorganisirnya memang diseret ke pengadilan tetapi mereka berhasil menyadarkan semua orang bahwa para buruh yang bekerja 19 hingga 20 jam bukanlah sesuatu yang selayaknya dimaklumi. Sejak saat itu, perjuangan menuntut pengurangan jam kerja menjadi agenda bersama kelas buruh. Tak hanya di Amerika, tapi juga seluruh dunia.

Pada 1866, misalnya, Kongres Buruh Internasional pertama diadakan di Jenewa. Kongres yang diikuti oleh organisasi buruh dari berbagai negara itu menetapkan tuntutan bersama: pengurangan jam kerja menjadi delapan jam sehari. Masih di tahun yang sama, dua orang aktivis buruh, Peter McGuire dan Matthew Maguire, mengadakan pemogokan bersama seribuan buruh lain di Amerika. Tidak hanya menuntut pengurangan jam kerja, Mereka melobi pemerintah kota untuk menyediakan uang lembur dan pekerjaan untuk para pengangguran. Inilah pertama kalinya lembur sebagai kerja yang melebihi waktu seharusnya, dikonsepsikan sekaligus dituntut kompensasinya.

Kedua aktivis tersebut kembali mengorganisir pemogokan lebih besar pada 5 September 1882. Tak kurang dari 20.000 buruh turun memenuhi jalanan New York. Tangan kiri dikepalkan. Yel-yel diteriakkan. Spanduk-spanduk dibentangkan. Pesan yang ditulis ala kadarnya pada spanduk itu menyebar ke seluruh negara bagian Amerika Serikat,

“8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi!”

Enam tahun setelahnya, tepat 1 Mei 1886, pemogokan buruh diadakan serempak di berbagai negara. Di Amerika sendiri, ratusan ribu buruh turun bersama anak dan istri mereka. Aktivitas industri di Chicago lumpuh total. Kerusuhan terjadi pada hari ketiga demonstrasi. Polisi menembaki para demonstran dan menewaskan empat orang, kesalahan yang justru semakin membakar amarah para buruh.

Demonstrasi berlanjut pada hari keempat. Bukan cuma peserta lebih banyak, mereka juga mempersenjatai diri. Sebuah bom tiba-tiba meledak di depan barisan polisi. Bentrokan tak terelakkan. Polisi kembali menembaki demonstran dengan membabibuta. Ratusan orang tewas. Pemimpin demonstrasi ditangkap dan diseret ke pengadilan. Tanpa pernah terbukti siapa pelaku peledakan sebenarnya, vonis mati dijatuhkan kepada mereka.

Tragedi itu dikenang hingga sekarang sebagai Peristiwa Haymarket, cikal bakal disepakatinya 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Selain untuk menghormati para martir Haymarket, 1 Mei juga ditujukan sebagai momen tuntutan delapan jam sehari. Yang telah dimulai di New York beresonansi ke seluruh Amerika, dan berlanjut ke seluruh belahan dunia. Tuntutan pembatasan kerja delapan jam sehari menjadi inspirasi setiap perjuangan buruh hingga berabad-abad kemudian. Atau lebih tepatnya: hingga sekarang.

***

Pegawai negeri memang tak harus tahu sejarah panjang dan berdarah-darah tentang kerja delapan jam, lembur, apalagi May Day. Yang lebih perlu diketahui—kalau memang ada yang merasa perlu—adalah payung hukum soal jam kerja dan lembur yang telah mereka suntuki. Untuk buruh di Indonesia secara umum, waktu kerjanya diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Dalam Pasal 77, maksimal waktu kerja dibatasi hanya sampai delapan jam sehari.

Pasal 77

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Tentu tidak semua pekerjaan bisa selesai dalam enam atau tujuh jam. Karenanya, UU Ketenagakerjaan tetap membuka ruang untuk lembur. Selain mewajibkan adanya kompensasi, pasal tersebut membatasi waktu lembur maksimal. Dan yang paling penting: lembur harus berdasarkan persetujuan pekerja/buruh. Tak bisa dipaksakan secara sepihak.

Pasal 78

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

Lalu bagaimana dengan pegawai negeri?

Buruh negara ini tak bisa memakai UU Ketenagakerjaan seperti kawan-kawan buruh lainnya. Pegawai negeri diatur tersendiri dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Tak ada pembahasan waktu kerja dan lembur maksimal di dalamnya. Waktu kerja maksimal pegawai negeri secara umum cuma diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah (Keppres 68/1995):

Pasal 1

(1) Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

(2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:

a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30 – 16.00

Waktu istirahat: Jam 12.00 – 13.00

b. Hari Jumat: Jam 7.30 – 16.30

Waktu istirahat : Jam 11.30 – 13.00

Keppres 68/1995 adalah aturan umum, tidak semua pegawai negeri diatur dengan keputusan itu. Di Kementerian Keuangan, misalnya, jam kerjanya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 211/2014). Di Pasal 5 peraturan ini berbunyi:

Pasal 5

(1) Jam Kerja Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sejumlah 42 (empat puluh dua) jam dan 45 (empat puluh lima) menit dalam 1 (satu) minggu.

Saya baru sadar, selama ini saya bekerja lebih dari delapan jam sehari! Lebih banyak ketimbang tuntutan buruh dua abad silam. Pantas saja saya kadang merasa kurang piknik. Kata lembur memang sempat disebut satu kali di PMK 211/2014 Pasal 6 ayat (4), “Untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak dan tidak terselesaikan dalam Jam Kerja, Pegawai dapat diperintahkan untuk melaksanakan kerja lembur yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.”

Satu-satunya peraturan khusus lembur pegawai negeri yang bisa saya temukan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil (PMK 125/2009). Tapi tak sekalipun dibahas berapa lama waktu lembur maksimal yang diperbolehkan, isi peraturan ini cuma soal uang dan makanan. Padahal di atas muka bumi ini, banyak yang jauh lebih penting ketimbang uang dan makanan. Cinta, misalnya.

Pemerintah bukan tidak pernah berusaha melindungi pegawai negeri dari lembur yang berpotensi eksploitatif. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil (PMK 21/2007), menyebut di Pasal 3 ayat (2), “Waktu Kerja Lembur paling banyak selama 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.”

Sayang PMK 21/2007 justru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan PMK 125/2009. Iya, peraturan yang melulu membahas uang dan makanan itu. Entah kenapa, seolah negara menyesal memberi batas waktu lembur maksimal.

***

Kita baru membahas tidak adanya aturan waktu maksimal lembur. Kita belum membahas persetujuan pegawai negeri, hal yang seharusnya paling perlu dibahas dalam peraturan lembur.

Lembur pada dasarnya adalah kerja lebih yang dilakukan buruh dengan merelakan waktu rekreasi dan istirahatnya. Leisure time-nya. Waktu di mana manusia kembali mengutuhkan kemanusiawiannya: bermain dengan anak-anak, bercinta dengan istri atau pacar, memuaskan dahaga intelektualitas dan aktualisasi diri, bersosialisasi dengan sesama manusia tanpa tendensi transaksional, atau sekadar meratapi kesendirian bagi yang masih sendiri. Karenanya, lembur harus diatur begitu rupa. Tidak hanya dibayar upahnya, dibatasi waktunya, tapi juga ada persetujuan dari pelakunya. Pengaturan tersebut sebagai upaya memanusiakan manusia agar tidak semakin tereksploitasi.

Tak saya temukan di pasal mana pun, dalam peraturan mana pun, yang menegaskan lembur harus disetujui oleh pegawai negeri yang bersangkutan. Bandingkan dengan Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan di mana lembur harus ada persetujuan buruh. Terlebih jika dihubungkan dengan Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 53/2010):

“[Setiap PNS wajib] melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.”

Bagaimana frasa “tugas kedinasan” ini harus ditafsirkan? Sampai sejauh apa sesuatu bisa disebut “tugas kedinasan”? Bagian penjelasan peraturan ini juga sama sekali tak menjelaskan apa-apa. Lihat saja huruf a bagian penjelasan, menyebut salah satu bentuk “tugas kedinasan” adalah “perintah kedinasan”. Lalu “perintah kedinasan” itu sendiri apa? Betapa penjelasan yang tidak jelas-jelas amat.

Artinya jika atasan memerintahkan lembur,  sementara lembur adalah tugas kedinasan, maka lembur wajib hukumnya bagi pegawai negeri yang menerima perintah. Tak butuh kesepakatan soal ini. Tak perlu persetujuan dari pegawai negeri. Karena tidak menjalankan “perintah kedinasan”, berarti harus siap dijatuhi hukuman disiplin ringan seperti tertulis pada Pasal 8 angka 3 PP 53/2010.

“Jarkoni: bisa mengajari, tidak bisa melakoni, saya jadi teringat adagium Jawa ini.

Barangkali cara saya menafsirkan produk-produk hukum di atas salah, sehingga kesan yang terbentuk adalah: negara bisa mengajari waktu lembur maksimal untuk buruh swasta, tapi tidak untuk buruhnya sendiri; negara bisa mengajari lembur harus dengan persetujuan untuk buruh swasta, tapi tidak untuk buruhnya sendiri. Saya benar-benar berharap ada peraturan lain soal lembur bagi pegawai negeri yang tidak saya ketahui. Jika tidak, rasanya sulit membela negara dari tuduhan menyediakan jalan untuk mengeksploitasi buruhnya sendiri.

Belum lagi kalau melihat derajat peraturan: jam kerja pegawai negeri yang cuma diatur dengan keputusan presiden, lembur yang cuma diatur dengan peraturan menteri, sementara buruh swasta diatur dengan undang-undang. Kekuatan hukumnya jauh berbeda. Tapi setidaknya pegawai negeri masih punya banyak payung hukum untuk hal-hal yang lain. Pemecatan tidak bisa dilakukan sewenang-wenang, misalnya. Bayangkan jika Ditjen Pajak betulan bermetamorfosis jadi Badan Penerimaan Pajak (BPP) versi non-ASN? Payung hukum macam apa yang bisa digunakan untuk melindungi pekerjanya dari kemungkinan-kemungkinan yang eksploitatif? Apalagi dengan segenap fleksibilitas (struktur organisasi-anggaran-SDM) yang melulu dipromosikan oleh para aktivis BPP non-ASN, tanpa memberi penjelasan sejauh mana fleksibilitas itu? Apa tidak semakin jarkoni?