Tax Checking: Penguatan Pajak Tanpa Ribut dengan ‘Senayan’

Tahun ini, pemerintah membuat beberapa langkah strategis untuk memperkuat kebijakan perpajakan di tanah air di masa yang akan datang. Mulai dari kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hingga yang teranyar kebijakan Tax Amnesty. Pemerintah, seperti yang dikutip oleh beberapa media, juga sedang membahas untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan menjadi 17% (dari semula 25%). Pemerintah memiliki alasan yang kuat yakni persaingan pasar global khususnya dengan negara-negara tetangga. Namun jika tidak berhati-hati, kebijakan-kebijakan yang menjadi angin segar bagi dunia usaha ini, bisa menyeret pemerintah menjadi hamba pemodal (orang kaya). Pemerintah bukan lagi kerja, kerja, dan kerja untuk rakyat.

ditjen-pajak

Segala stimulus perpajakan yang ada saat ini, harus diikuti dengan tindakan pemerintah yang memperkuat otoritas pajak di tahun mendatang, agar tuduhan pemerintah menjadi hamba pemodal tidak terbukti. Pemerintahan Jokowi harus kembali ke tujuan nawacita yang salah satunya ialah penguatan otoritas pajak sebagai tulang punggung penerimaan Negara.

Masih terdapat begitu banyak undang-undang, peraturan, dan dasar hukum lainnya yang selama ini menjadi penghambat ruang gerak pemungutan pajak secara adil dan maksimal. Undang-Undang Perbankan (UU Perbankan), misalnya. Namun demikian sebagai produk hukum, peraturan-peraturan tersebut tak bisa ditabrak begitu saja. Tulisan ini mengajukan sebuah gagasan bagaimana sebuah langkah kecil yang (mungkin) tidak memerlukan perdebatan hingga tingkat Senayan, dapat menjadi langkah awal penguatan taji otoritas pajak. Mari kita sebut ini sebagai Tax Checking.

Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah pengusaha-pengusaha lebih takut bermasalah dengan pihak perbankan dibanding dengan otoritas pajak, mereka (sebagian besar) lebih memilih menunggak pembayaran pajak dibandingkan menunggak pembayaran cicilan bank, takut di black list pada BI Checking adalah salah satu alasannya. Di samping tentu juga karena masih belum optimalnya penegakan hukum terhadap para penunggak pajak yang besar dan yang kecil.

Dari sana, penulis berpikir Tax Checking bisa dimasukkan sebagai bagian yang integral dengan BI Checking. Tentu perlu sinergi antara pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa keuangan dan lembaga pajak. Sudah lazim kita ketahui pengajuan kredit ke lembaga perbankan mensyaratkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan kerja sama yang baik antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hal ini bisa dilakukan tanpa harus melanggar UU Perbankan. Prinsipnya sama dengan BI Checking, para bankir (Account Officer) bisa melihat melalui suatu aplikasi/portal dalam jaringan (daring) yang dibuat bersama, untuk mengetahui apakah Wajib Pajak memiliki masalah pajak atau tidak. Aplikasi/portal daring tersebut tentunya tidak perlu menampilkan secara rinci data dalam pelaporan pajak, utang pajak, atau informasi pajak lainnya yang sifatnya rahasia jabatan.

Demikian juga di tingkat Pemerintah Daerah, pengajuan izin usaha (baik itu baru maupun perpanjangan) harus melalui proses Tax Checking. Hal ini juga tidak perlu undang-undang khusus sebagai payung hukum, cukup peraturan dari Kementerian Dalam Negeri (maupun Surat Keputusan Bersama dengan Kementerian Keuangan) yang mewajibkan Tax Checking harus ada untuk setiap pelayanan perizinan di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Bagaimana sistem ini dibangun?

Sebenarnya, sejak 2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membuat sebuah program yang merupakan tindak lanjut Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015. Program ini dinamakan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Sayangnya, KSWP hanya bisa melakukan pengecekan terhadap dua hal: validitas NPWP dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dua tahun terakhir.

Setahu penulis, program ini telah diujicobakan ke beberapa Pemerintah Daerah di Jawa Barat dan beberapa Kementerian, namun tak terlalu terdengar gaungnya. Bahkan mungkin ada sebagian pegawai pajak yang tidak mengenal program ini. Sampai saat ini, tidak ditemukan data, kajian, pemberitaan dari media, maupun informasi lainnya, tentang seberapa efektif KSWP untuk meningkatkan penerimaan negara. Karena pada kenyataannya, Wajib Pajak yang rajin lapor belum tentu benar bayarnya.

Tidak perlu membuat system baru untuk Tax Checking ini, cukup dengan mempeluas cakupan KSWP. Selain validitas NPWP dan pelaporan pajak, perlu ditambahkan pengecekan apakah Wajib Pajak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh kantor pajak dimana dia terdaftar.

Selama ini, DJP memiliki aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dimana Account Representative (AR) bisa memasukkan nama Wajib Pajak yang dalam pencarian karena belum merespon himbauan dan atau klarifikasi data. Setiap Wajib Pajak ini melapor SPT Masa maupun Tahunan, SIDJP akan memunculkan alert bahwa Wajib Pajak ini dalam pencarian, dan harap menghubungi AR.

Dengan memperluas KSWP menjadi Tax Checking, data Wajib Pajak dalam pencarian SIDJP tersebut dapat langsung disikronkan dengan KSWP yang dapat diakses secara daring. Setiap Wajib Pajak mengajukan kredit maupun membuka rekening ke bank, mendaftar maupun memperpanjang izin usaha ke Pemerintah Daerah, petugas diwajibkan mengecek datanya melalui KSWP. Jika tidak ada masalah dengan pajaknya, barulah permohonan Wajib Pajak tersebut dapat dilanjutkan. Dengan cara ini, mau tidak mau Wajib Pajak jadi ‘membutuhkan’ pajak demi kelancaran usahanya.

Kedengarannya memang sangat mudah, namun semudah apapun sebuah ide tanpa political will dari pemerintah, bisa jadi sangat sulit. Langkah-langkah kecil seperti ini harusnya mulai dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sebagai bentuk keseriusan untuk memperkuat otoritas pajak. Kebijakan pemerintah terkait pajak, harusnya mulai dipikirkan bukan hanya untuk mempermudah dunia usaha saja. Tapi juga harus dipikirkan cara memperkuat otoritas pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Tanpa itu, pemerintah akan terjebak pada kerja-kerja yang hanya melayani kepentingan pemodal belaka.