Tax Checking dan Persoalannya

Menjawab Priyantarno

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lagi repot-repotnya tahun ini. Terlebih setelah Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang Amnesti Pajak (UU Amnesti Pajak) disahkan. Tidak hanya di kantor, di kehidupan sehari-hari juga begitu. Melalui media sosial, akun-akun pribadi mereka, tak bosan membagikan apapun yang sifatnya penyuluhan tentang Amnesti Pajak. Ada juga yang begitu produktif menulis Amnesti Pajak di blog-blog pribadi tanpa dibayar. Pro bono. Atas kerja-kerja waktu luang itu, saya harus menaruh hormat. Termasuk Priyantarno, tapi dia tak melulu membahas Amnesti Pajak, sesekali juga membahas soal keberpihakan. Tulisannya baru-baru ini, misalnya, Tax Checking: Penguatan Pajak Tanpa Ribut dengan ‘Senayan’.

Dalam tulisannya, Priyantarno ingin pemerintah (DJP) lebih kuat dan tidak “terjebak pada kerja-kerja yang hanya melayani kepentingan pemodal belaka.” Dia juga berusaha membumikan maksudnya dengan tawaran praktis, bukan hanya berbual-bual soal filosofi seperti orang-orang. Idenya sederhana: meminjam tangan lembaga lain (di luar DJP) agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Saya mendiskusikan ide itu dengan beberapa kawan Birokreasi yang lain (Andre, Gita, Marli, Heru, Fanny, Akbar, dan tentu saja Meidiawan. Eh, Akbar tidak ikut deng.), dan tulisan ini hanyalah ringkasan dari diskusi tersebut.

***

“Tidak perlu membuat sistem baru untuk Tax Checking ini, cukup dengan mempeluas cakupan KSWP. Selain validitas NPWP dan pelaporan pajak, perlu ditambahkan pengecekan apakah Wajib Pajak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh kantor pajak dimana dia terdaftar,” tulis Priyantarno.

Salah satu kelemahan dalam ide Priyantarno adalah parameter yang digunakan. Dia menggunakan DPO, sesuatu yang sejatinya masih sengketa. Wajib Pajak yang masuk DPO belum bisa dikatakan bermasalah—bukan tidak mungkin hanya karena Wajib Pajaknya cantik, petugas Account Representative (AR) yang terlalu lama jomblo, memasukkan Wajib Pajak tersebut ke dalam DPO sekadar agar bisa berbincang-bincang. Tidak adil rasanya, cuma gara-gara masuk DPO, jalan hidup orang jadi terhambat (tidak bisa mengajukan kredit, membuka rekening, atau mengurus perizinan). Berbeda dengan BI Checking, dimana utang nasabah terhitung lebih dulu secara jelas berdasarkan kesepakatan di muka. Sudah bukan lagi sengketa. Singkatnya, DPO tidak apple to apple dengan BI Checking.

Daripada sekadar DPO, parameter bisa dipersempit hanya atas utang pajak yang sudah tertuang dalam produk hukum hasil official assessment (Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan, maupun Putusan Pengadilan Pajak). Apa tidak tumpang tindih dengan Surat Keterangan Fiskal (SKF)? Justru itu, cara kerja Tax Checking yang ditawarkan Priyantarno pada dasarnya mirip dengan SKF: pengecekan ada-tidaknya utang pajak dan kepatuhan pelaporan pajak. Ini malah tak perlu membangun aplikasi baru. Tinggal menjadikan SKF sebagai syarat pengajuan kredit di bank alih-alih cuma pengecekan validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), misalnya.

***

Apakah mengganti parameter dengan SKF serta-merta masalah teratasi?

Tidak juga. Wajib Pajak yang bermasalah pajaknya, bisa saja mengakali dengan membuat perusahaan-perusahaan baru. Perusahaan baru, NPWP baru, belum punya masalah pajak, tentu bisa mendapatkan SKF. Tinggal mengajukan kredit ke bank, lalu kredit itu digunakan oleh perusahaan yang bermasalah tadi. Dari dulu, inilah masalah DJP, mengejar arus uang. DJP tak punya kewenangan mengakses data perbankan layaknya PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Sejauh ini, cuma transaksi kartu kredit yang bisa dikejar DJP (sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 39/PMK.03/2016). Barangkali masalah itu baru bisa teratasi setelah Automatic Exchange of Information, berarti DJP harus bersabar hingga 2018 nanti.

Memangnya tak bisa diatasi dengan data alternatif data yang lain?

Sebenarnya Bank Indonesia punya Informasi Debitur Individual Historis (IDI Historis) yang bisa diminta oleh siapa saja. Di dalamnya, berisi data-data debitur, fasilitas kredit, agunan, penjamin dari bank atau lembaga pembiayaan, termasuk data kualitas pembayaran fasilitas kredit selama 24 bulan terakhir.

Selain itu, ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.03/2013 (perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 16/PMK.03/2013). Peraturan ini mewajibkan lembaga eksternal untuk memberikan data yang mereka miliki kepada DJP. Data yang dimaksud begitu beragam bentuknya, seperti kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pajak daerah, bahkan pembayaran listrik dan air.

Dengan data eksternal yang beragam itu saja, DJP bisa membangun bank data yang sangat kuat—sebagai pengganti Single Identity Number (SIN) yang gagal diwujudkan. Permasalahannya, apakah peraturan tersebut benar-benar dipatuhi? Mengingat dasar hukum tersebut hanya peraturan menteri, sementara sebagian lembaga eksternal yang diatur juga setingkat kementerian.

***

Pajak kita terlanjur memilih model self-assessment, dimana Wajib Pajak ‘dipercaya’ untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Model ini sangat membantu bagi otoritas pajak dengan jumlah tenaga manusia yang terbatas. Karenanya, agak ganjil jika selama ini kurangnya jumlah pegawai selalu dijadikan kambing hitam atas tidak tercapainya target. Dengan self-assessment, DJP sejatinya telah memindahkan sebagian besar beban kerjanya kepada Wajib Pajak—saya jadi ingin membahas ini kapan-kapan. Fungsi DJP hanya sebagai verifikator.

Tapi, nyatanya, sampai sejauh ini kepatuhan Wajib Pajak tetap menjadi masalah menahun yang tak kunjung beres juga. Jika dihubungkan dengan ini, usulan Priyantarno untuk memperbesar peran pihak lain agar kepatuhan Wajib Pajak meningkat, tetaplah ide yang sangat baik dan perlu diapresiasi. Persoalan masih banyak kekurangan di sana-sini, tentu bisa dicarikan solusi meski tidak mudah.