Amnesti Pajak: Apologia ad Amnestia

[Peringatan: tulisan ini cukup panjang dan membahas tentang pajak, salah satu hal paling membosankan di muka bumi ini. Jika Anda tidak tertarik, silakan baca tulisan lain di Birokreasi yang lebih ciamik.]

Tax-Amnesti

Ketika sebagian netizen kita sibuk pamer koleksi Pokemon Go, dan sebagian lainnya mengomentari kegalauan seorang seleb media sosial bernama Karin Novilda, kawan-kawan buruh justru melakukan sesuatu yang jauh lebih berguna bagi peradaban. Pada 22 Juli 2016, ratusan buruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka juga mengajukan judicial review, atau pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang diujikan adalah Undang-Undang Pengampunan Pajak.

UU Pengampunan Pajak (atau populer dengan tax amnesty) adalah undang-undang yang memberikan fasilitas pengampunan pajak sekaligus perlindungan informasi, bagi mereka yang belum mengungkapkan hartanya sejak tahun 1985 hingga 2015. Tentu syarat dan ketentuan berlaku, di antaranya adalah membayar uang tebusan. Pengampunan ini berlaku pula untuk harta yang berada di luar negeri. Bagi mereka yang ingin menarik harta tersebut ke dalam negeri, berhak atas tarif tebusan yang lebih kecil. Syaratnya, setelah itu harus menginvestasikan harta tersebut di Indonesia (repatriasi). Anda bisa baca selengkapnya di sini.

Mengapa kontroversial? Fasilitas ini nikmat sekali bagi mereka yang selama ini tidak jujur dalam membayar dan melaporkan pajak. Bahkan bagi mereka yang memiliki uang kotor.

Dapat dipahami mengapa kawan-kawan buruh, bahkan tak sedikit kawan-kawan pegawai Ditjen Pajak (DJP) sendiri, merasa keberatan dengan UU ini. Tapi dalam tulisan ini, saya hanya akan membahas argumen yang diajukan KSPI untuk judicial review saja. Sebelumnya, saya bikin disclaimer kalau saya adalah pegawai DJP. Oleh karenanya, sangat mungkin tulisan ini jadi bias. Dan, ya, Anda juga bisa menuduh saya borjuis kecil, reaksioner, kontrarevolusioner, kelas menengah ngehe, atau bunuh diri kelas karena tulisan ini. Tapi percayalah, saya hanya ingin berdialektika.

Beberapa argumen yang datang dari KSPI bisa dibaca di sini dan sini. Saya akan mencoba menjawab argumen tersebut satu per satu.

1. UU Tax Amnesty tidak menjamin meningkatkan pemasukan pajak yang saat ini minus. Bahkan buruh tidak percaya target 165 triliun akan tercapai.

Tentu. Saya sendiri juga skeptis. Saya hanya bisa berdoa semoga target ini memang dapat tercapai. Di sisi lain, saya rasa tak ada kebijakan yang dibuat ex-post, alias ketahuan dulu secara pasti hasilnya seperti apa, baru dibikin kebijakannya. Semua kebijakan dibuat berdasarkan asumsi dan perkiraan. Bersikap skeptis terhadap suatu kebijakan tentu tidak dilarang. Tetapi memakai skeptisisme sebagai dasar untuk menggugat konstitusionalitas suatu undang-undang, tentu kurang pas. Lagipula, kalau kawan-kawan buruh mengetahui bahwa pemasukan pajak saat ini minus, bukankah penerimaan dari tax amnesty berapa pun kecilnya akan sangat membantu?

2. Repatriasi dana yang datang dari luar negeri pun belum bisa dihitung besarannya. Seharusnya pemerintah membuat ‘base on‘ data yang benar dan tepat dulu, bukan asumsi. Apalagi data Kemenkeu dengan Bank Indonesia saja berbeda.

Ini benar. Hanya Tuhan yang tahu secara pasti berapa total uang orang Indonesia yang diparkir di luar negeri. Seperti halnya hanya Tuhan yang tahu pasti berapa inflasi tahun depan, atau berapa harga telur di Pasar Tanah Abang dua bulan lagi, atau apakah Karin Novilda akan balikan dengan Gaga atau tidak. Sayangnya, Tuhan tak bisa diundang untuk ikut rapat pembahasan di DPR. Sama seperti argumen pertama, perfect information itu mustahil adanya. Apakah lantas kita tidak boleh membuat kebijakan kalau begitu? Apakah UUD 1945 benar mensyaratkan sebuah kebijakan harus dibuat berdasarkan perfect information? Tentunya tidak.

3. UU Tax Amnesty hanya akan menguntungkan bagi pengemplang pajak, pengemplang dana BLBI, dana ‘legal dan haram’ karena isu ini dihapus dalam pasal 20. Apalagi, era keterbukaan informasi bagi negara G20 pada akhir 2016, tidak ada tempat yang aman bagi koruptor masa kini dan akan datang untuk menyembunyikan dan memarkir uangnya diluar negeri.

Mari kita pecah argumen ini menjadi tiga hal: a) kritik tentang Pasal 20 UU Pengampunan Pajak, b) bahwa tax amnesty hanya menguntungkan bagi para pengemplang pajak dan orang-orang jahat, c) keterbukaan informasi G20.

Pasal 20

Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Saya pribadi setuju bahwa pasal tersebut sangat bermasalah. Pasal ini melindungi data yang dikumpulkan lewat tax amnesty dari siapapun (termasuk pengadilan), dan untuk apapun (termasuk penuntutan tindak pidana di luar tindak pidana perpajakan). Lebih dari itu, siapa pun yang membuka data tax amnesty diancam dengan hukuman penjara lima tahun. Kawan-kawan buruh secara spesifik juga menyoroti permasalahan pasal ini, yakni bagaimana “orang yang mengungkapkan kebenaran malah dihukum penjara.”

Sebenarnya, aturan mengenai kerahasiaan bukan hanya ada di UU Pengampunan Pajak. Pasal Pasal 34 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga mengatur hal ini. Begitu juga Pasal 11, 83, dan 85 UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Serta Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A UU Perbankan. Saya sendiri menilai aturan mengenai kerahasiaan pada UU Pengampunan Pajak terlalu kuat, karena bisa mengganjal usaha penuntutan tindak pidana lain. Namun ini bukan berarti bahwa orang-orang dengan uang kotor bisa bebas dari tuntutan tindak pidana. Sama sekali bukan. Hanya saja data tax amnesty tidak bisa menjadi dasar penyidikan atau penuntutan tindak pidana. Artinya, KPK atau lembaga penegak hukum lain harus mencari alat bukti lain selain data tax amnesty. Hal ini memang menyusahkan bagi penegak hukum, tapi ini juga berarti bahwa tax amnesty tidak serta merta memberikan imunitas. Bagaimanapun, kritik terhadap pasal 20 UU Pengampunan Pajak adalah kritik yang sangat kuat. Apalagi jika kita tandingkan ini dengan pasal 27 UUD 1945 (kewajiban menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya).

Selanjutnya, argumen b). Memang UU tax amnesty mengesankan bahwa, “Negara tidak peduli asal usul dana repatriasi dan deklarasi tersebut. Yang penting ada dana masuk tanpa mempedulikan dari mana sumbernya. Seolah-olah negara melindungi kejahatan luar biasa. ijinkan saya menjawab argumen b) di atas dengan sebuah pasal pada UUD 1945.

Pada pasal 14 UUD 1945, terdapat hak-hak prerogratif yang dimiliki oleh presiden, antara lain hak untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Empat hak ini ditujukan kepada para pelaku tindak pidana. Setahu saya, tidak ada batasan mengenai tindak pidana apa yang dapat diberi hak prerogatif presiden. Bahkan terpidana mati pun berhak meminta grasi. Tentu kita bisa berargumen bahwa hak-hak prerogatif ini tidak adil. Kita bisa bilang bahwa hak prerogatif tersebut hanya menguntungkan para penjahat, bukan orang-orang seperti Anda dan saya yang tak pernah melakukan kejahatan. Akan tetapi, pengampunan ini mesti ada demi kemanusiaan. Jika Anda dan saya saja punya hak memaafkan, mengapa negara tidak? (Meskipun saya tidak menafikkan bahwa maaf yang diberikan oleh negara memiliki implikasi yang berbeda dengan maaf secara personal.) Secara analogi, hal yang sama berlaku kepada pengampunan pajak. Namun, mari kembali lagi ke fundamental mengenai judicial review. Apakah konsep pengampunan itu tidak konstitusional menurut UUD 1945? Karena bila demikian berarti Pasal 14 UUD 1945 juga salah tempat dan selayaknya harus dihapus dari Undang-Undang Dasar kita. Lagipula, pengampunan pajak tersebut bukan diberikan secara gratis oleh negara, melainkan ada harga yang harus dibayar. Bagi saya, pasal 14 UUD 1945 adalah dasar yang cukup konstitusional bagi UU Pengampunan Pajak.

Mengenai c), yakni keterbukaan informasi. Argumen ini boleh jadi dasar yang kuat untuk bertanya pada pembuat UU Pengampunan Pajak, “Yaelah bro, kenapa nggak nunggu aja sampai semuanya terbuka sih?” Akan tetapi, ijinkan saya skeptis terhadap hal ini–sama seperti buruh yang skeptis dengan tax amnesty. Satu, keterbukaan informasi sesama anggota G20 ini bukanlah hal yang mengikat secara hukum, alias tidak ada lembaga arbitrase yang mengadili manakala suatu negara mendadak ngeyel tak mau membuka data. Dua, proses untuk melakukan MoU (Memorandum of Understanding) maupun perjanjian pertukaran informasi dapat memakan waktu lama, sementara–seperti yang diungkapkan KSPI sendiri–penerimaan pajak kita minus (dan mendesak untuk ditambal kalau tidak mau hutang lagi dan diprotes lagi). Desperate times call for desperate measures. Yang ketiga, kalau boleh mengacu pada data Panama Papers, banyak yang memarkir uangnya pada negara non-anggota G20 seperti British Virgin Islands atau Singapura.

Akan tetapi, jika yang dimaksud oleh kawan-kawan KSPI adalah Automatic Exchange of Information dari OECD–di mana 101 negara telah setuju untuk membuka semua informasi perpajakan dan perbankan paling lambat pada tahun 2018 (Indonesia sendiri setuju untuk ikut pada 2018)–maka memang tak ada celah lagi bagi Wajib Pajak untuk mengelak. Idealnya, DJP lebih baik menunggu saja hingga tahun 2018. DJP tak perlu menawarkan pengampunan pajak, untuk kemudian secara gencar mengejar para pengemplang pajak.

Tapi apakah kita bisa menunggu?

Kembali lagi ke atas: desperate times call for desperate measures. Sangat disayangkan sekali bagi pemerintah terpaksa mengambil jalan ini. Konstitusionalitas tax amnesty oleh karenanya hanya bergantung pada apakah hasil tax amnesty ini digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Pengalaman di beberapa negara seperti Italia yang pernah menerapkan UU Tax Amnesty pada 2001, mampu menarik dana sekitar 60 miliar Euro, namun sayangnya, dana tersebut keluar kembali setelah pemiliknya memperoleh pengampunan pajak. Begitupula dengan India. Mayoritas negara yang menerapkan tax amnesty telah gagal. Tetapi kenapa Indonesia malah baru menerapkan?

Saya akan sangat senang kalau ditunjukkan data/berita mengenai kegagalan Italia mempertahankan dana hasil tax amnesty. Sependek yang saya tahu, tidak ada berita mengenai kegagalan Italia seperti yang dimaksud. Namun, ijinkan saya bertanya: buat apa menarik dana masuk ke dalam negeri, lalu membayar denda tebusan, kalau ujung-ujungnya juga dilempar lagi ke luar negeri? Bagi saya, hal ini tidak logis. Hanya buang-buang uang saja untuk bayar denda. Andaikan saya milyuner Italia yang mengemplang pajak, saya tahan saja uang saya di luar negeri. Toh, kalau pemerintah Italia tahu saya punya uang di luar negeri (dan punya kuasa untuk memaksakan hukum pajaknya di luar wilayah kedaulatan Italia), saya yakin mereka tak akan membuat tax amnesty.

Di India sendiri, pengampunan pajak gagal bukan karena prinsip pengampunan pajaknya itu sendiri. Beberapa analis menilai kegagalan ini dikarenakan oleh tarif tebusan terlalu tinggi. Yang lain menyalahkan birokrasi dan aturan-aturan perpajakan lainnya yang carut marut.

Sebagai catatan juga, pemerintah Indonesia tak hanya melakukan tax amnesty, tetapi juga mewajibkan mereka yang repatriasi/menarik dananya kembali ke Indonesia untuk ditanam dalam investasi. Ini ditujukan untuk ikut mendorong ekonomi yang sekarang melemah (cf. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945). Kita bisa berargumen tentang akumulasi kapital (dan ya, saya setuju ini ekses yang buruk), tetapi mari simpan itu untuk diskusi yang lain.

5. Persoalan tax amnesty adalah persoalan ketaatan hukum. Jadi ‘jangan dibarter’ dengan tax amnesty.

Argumen ini saya rasa mirip dengan nomor tiga di atas. Jadi saya rasa mengacu kembali ke pasal 14 UUD 1945 sudah cukup menjawabnya.

6. Para buruh dan pengusaha kecil saja dikenakan pajak, tidak pernah ada pengampunan bahkan nilai PTKP buruh masih rendah dan puluhan juta buruh penerima upah minimum terkena pemotongan pajak. Apakah ini adil?

Pertama-tama, ijinkan saya menjawab bahwa secara teoritis semua Wajib Pajak berhak atas tax amnesty, asalkan dia tidak sedang disidik, diadili, atau telah dipidana dalam tindak pidana perpajakan (Pasal 3 ayat (1) dan (3) UU Pengampunan Pajak). Secara teoritis juga, jika buruh atau pengusaha kecil punya penghasilan yang belum dilaporkan–katakanlah punya usaha sampingan berjualan lewat Facebook tapi belum dicantumkan dalam SPT–ia juga berhak atas tax amnesty. Secara konstitusional, persamaan kedudukan ini saya rasa telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945.

Mengenai PTKP, pada tahun 2015 PTKP juga sudah dinaikkan sebesar 48%.1) Apakah ini sudah cukup atau terlalu rendah saya rasa adalah masalah perspektif. Dan saya ragu kalau masalah perspektif dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan.2)

Yang paling mendasar dari itu, adalah apa itu ‘keadilan’? Jika saya mengambil keadilan versi Rawls, dimana “boleh-boleh saja tedapat perbedaan perlakuan, selama perbedaan tersebut menguntungkan bagi kaum yang selama ini paling tidak beruntung.”3) Apakah itu salah? Toh, uang tax amnesty juga akan masuk ke APBN, dan digunakan untuk keperluan pemberantasan kemiskinan, pendidikan, dan jaminan sosial (cf. Pasal 23A, 28H, 31, dan 34 UUD 1945).

Atau kita bisa ambil salah satu kalimat Marx, From each according to his ability, to each according to his need.4) Bukankah meminta uang tebusan atas harta yang belum dilaporkan ini, merupakan perwujudan “from each according to his ability”? Bukankah adil kalau kita tidak menuntut uang tebusan kepada mereka yang sudah membayar pajaknya dengan benar? Konsep tentang keadilan bisa sangat diperdebatkan, dan tafsir saya (juga Rawls dan Marx) atas keadilan bisa saja salah. Tetapi menurut saya, perbedaan perlakuan ini–terlepas dari konstitusionalitasnya–adalah dasar yang sama mengapa kita menerapkan tarif pajak penghasilan yang progresif, alias lebih tinggi bagi orang-orang yang lebih kaya.5) Mereka yang mampu membayar lebih, seharusnya membayar lebih. Mereka yang punya harta lebih dan belum dilaporkan, seharusnya juga membayar lebih.

Sejujurnya, sukar bagi saya pribadi untuk menyangkal UU Pengampunan Pajak berbau kepentingan kapitalis. Sulit pula untuk menyangkal adanya moral hazard. Moral hazard berupa disinsentif bagi mereka yang telah melaporkan pajaknya dengan jujur. Moral hazard berupa fasilitas yang terlampau enak bagi para pengemplang. Bagaimana tidak? Sudah diputihkan, hanya bayar denda 0,5% – 5%, dapat return dari investasi pula–yang besarnya bisa lebih besar dari tarif tebusan itu sendiri. Untungnya bisa dobel.

Lalu apa simpulannya? Bagi yang merasa tulisan ini kelewat panjang sehingga malas membaca, ini saya rangkumkan: UU Pengampunan Pajak memang bermasalah. Tetapi saya tidak yakin bahwa argumen yang diajukan kawan-kawan buruh untuk judicial review cukup untuk membatalkan undang-undang ini. Bisa jadi juga konstitusi kita memang tak cukup memadai untuk jadi acuan masalah-masalah yang terlampau teknis seperti pajak.

Lalu apa solusinya? Pertama, perlu adanya partai buruh yang kuat dan terkonsolidasi untuk duduk di parlemen. Aspirasi buruh harus didengar pada saat pembahasan undang-undang. Undang-undang apa pun itu. Mereka juga harus punya power untuk membuat undang-undang. Mengapa? Agar tidak terlalu banyak undang-undang yang offside terlebih dahulu baru diajukan judicial review di kemudian hari. Kedua, saya menganjurkan adanya pajak kekayaan. Terlebih kita akan mendapat data harta dan net worth hasil tax amnesty ini. Pajak kekayaan bisa menjadi alat temporer untuk memangkas penumpukan kekayaan di kaum kapitalis. Ketiga, supaya data hasil tax amnesty tidak idle, perlu dibuat alat pengukur kewajaran penghasilan. Kita bisa mencontoh redditometro di Italia. Dimana berdasarkan data mengenai tren penghasilan dan harta yang dikumpulkan sekarang, bisa dideteksi adanya ketidakwajaran laporan pajak di masa depan.

Mungkin itu saja.

Terlepas dari ini semua, upaya kawan-kawan buruh menggugat UU Pengampunan Pajak sangat patut diapresiasi. Ya, saya cuma bisa mengapresiasi dengan kata-kata karena … apalah saya ini? Cuma remukan gorengan yang tak mungkin menggugat produk hukum bikinan tempat kerja sendiri. Karenanya, terima kasih sekali lagi bagi kawan-kawan buruh dan juga LBH yang telah menjadi voices of concern.

Ngomong-ngomong, tak adakah yang mau mengimbau tax amnesty kepada Karin Novilda (dan selebgram, selebask, selebtwit, maupun selebseleb media sosial lainnya)? Penghasilan Karin dari Youtube sudah puluhan juta per bulan lho, belum lagi dari endorse merek-merek clothing line. Saya sangat curiga dia belum pernah lapor pajak.

***

Catatan:

1) PTKP, singkatan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak, adalah batas maksimum penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak boleh dikenakan pajak. PTKP terbaru yang berlaku sejak tahun ini, untuk diri Wajib Pajak sendiri sebesar Rp54.000.000/tahun (atau Rp4.500.000/bulan). Seseorang yang total penghasilan bersihnya tidak melebihi angka itu, tidak bisa dikenakan Pajak Penghasilan. Bagi orang pribadi yang telah kawin dan/atau punya tanggungan, PTKP-nya lebih besar lagi. Begitu juga kalau istrinya bekerja dan penghasilannya digabung dengan suami. Lebih lengkapnya bisa dilihat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016;

2) Sayangnya, kenaikan PTKP juga dinikmati oleh mereka yang kaya. karena dasarnya adalah status perkawinan dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, bukan besarnya penghasilan. Semoga kawan-kawan buruh mau mengkritik ini juga;

3) Apa yang disebut John Rawls sebagai difference principle, dalam esainya, “Justice as Fairness: Political not Metaphysical” (1985);

4) From each according to his ability, to each according to his need,” kalimat ini pertamakali digunakan oleh Louis Blanc dalam karyanya, Plus de Girondins (1981), yang kemudian dipopulerkan oleh Karl Marx dalam “Critique of the Gotha Program” (1875);

5) Marx dan Engels dalam “The Communist Manifesto”, Bab 2. (1848).