TAP Komunis (2)

“Masalah PKI, jangan reaktif. Musuh nyata kita bukan itu, menurut saya. Musuh nyata kita yang sekarang dihadapi itu soal kesenjangan (ekonomi dan sosial),” kata Zulkifli Hasan sebagaimana dikutip oleh VIVA.co.id.

Seandainya yang mengatakan orang lain, tentu kalimat itu akan terdengar bijaksana sekali. Tapi karena yang mengatakan itu adalah ketua MPR, omongan itu jadi terasa basa-basi belaka. Ngomong itu kan gampang, tidak harus jadi ketua MPR segala. Seandainya PKI memang bukan musuh nyata bagi Zulkifli, harusnya ada banyak hal berguna yang bisa dia lakukan ketimbang cuma bicara. Menginisiasi legislative review atas TAP MPRS XXV/1966, misalnya.

Pembubaran forum-forum diskusi, razia buku dan atribut yang bekaitan dengan komunisme, diikuti dengan penangkapan oleh aparat beberapa saat lalu, bagaimanapun juga ditunjang oleh TAP tersebut sebagai dasar hukum. Celakanya, tak ada lembaga negara selain MPR (dimana Zulkifli sebagai ketuanya), punya wewenang untuk membuat, mengubah, bahkan mencabut TAP.

Sementara itu, MPR jugalah satu-satunya yang bisa mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD). Hirarki perundang-undangan kita memang bermasalah di sini. Sekalipun TAP secara de jure berada di bawah UUD, tapi secara de facto kedudukan keduanya setara. Seandainya TAP menyalahi UUD, TAP tetap tak bisa dibatalkan kecuali oleh pembuatnya sendiri.

Posisi MPR juga praktis jadi ikut bermasalah. Sejak pasal 1 ayat (2) UUD diamandemen pasca-reformasi, posisi MPR diturunkan, dari lembaga tertinggi negara, menjadi lembaga tinggi negara. MPR jadi setara dengan Presiden dan DPR. Tapi TAP sebagai produk MPR, punya posisi lebih tinggi dari produk hukum yang bisa dihasilkan DPR (UU) dan Presiden (PERPPU). TAP juga tak bisa dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi.

Omongan Zulkifli juga jadi oxymoron ketika menyebut “kesenjangan”. TAP yang selama ini merawat fobia masyarakat terhadap komunisme itu, praktis adalah senjata ampuh bagi para politisi korup dan pemodal nakal untuk menggebuk siapa saja yang berani mengajukan kritik terhadap kesenjangan ekonomi dan sosial.