Nyumbang

“Satpol PP itu memang sedang menjalankan tugas di bulan Ramadan, ada dalam Perda tahun 2010,” kata Walikota Serang,  Tubagus Haerul Jaman.

Soal razia warung di Serang, barangkali ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Razia itu memang brengsek. Tapi menyalahkan Satpol PP juga tidak adil, bagaimanapun mereka tidak pakai kekerasan. Satpol PP kan cuma pegawai negeri biasa, bukan pembuat kebijakan. Pekerjaan mereka ya menjalankan peraturan, kebetulan Perdanya saja yang brengsek.

Seperti ibu-ibu warteg, Satpol PP juga cuma menjalankan pekerjaannya dengan gaji yang tak seberapa. Mereka jadi Satpol PP ya cuma untuk cari makan. Mereka, Satpol PP dan ibu-ibu warteg, diadu domba oleh peraturan. Benturan-benturan seperti itu bukan cuma monopoli Satpol PP, semua aparatur negara yang pekerjaannya bersinggungan dengan masyarakat secara langsung, punya potensi untuk itu. Termasuk di tempat saya cari makan.

Dan soal sumbangan, filantropisme kelas menengah semacam itu bukan tidak berguna. Untuk jangka pendek, sumbangan akan sangat membantu ekonomi korban. Toh pelarangannya memang cuma selama bulan puasa saja. Tapi kalau Perdanya tidak dicabut, kita akan selalu melihat atraksi Satpol PP yang serupa di tahun-tahun mendatang.

Yakin setiap tahun mau terus-terusan nyumbang? Memangnya seberapa banyak uang Anda? Memangnya seberapa banyak energi mau dihabiskan untuk menolong setiap korban dari kebrengsekan peraturan dengan cara ini? Berapa banyak korban yang bisa disumbang? Apa tidak sebaiknya diupayakan juga untuk menggugat Perda itu ke MA?

Perda adalah produk Kepala Daerah. Mereka politisi. Kita juga paham agama selalu jadi dagangan yang sangat laris di sini. Jualan agama memang brengsek, apalagi sampai jatuh korban. Dan menjadikan sumbangan sebagai solusi atas kebrengsekan, sama saja dengan membeli kebrengsekan tersebut. Dengan harga mahal pula.

Yang tak kalah perlu adalah memberi pelajaran kepada para pembuat peraturan, biar besok-besok agak pakai otak sedikit. Ini bukan cuma perkara si ibu-ibu warteg tidak bisa berjualan, perkara sebenarnya ada di Perdanya. Sebagai produk hukum, Perda harusnya universal, bukannya sektarian. Dan kewajiban pemerintah (baik pusat maupun daerah) adalah sebatas melindungi masyarakat yang mau menjalankan agamanya, bukan memaksa yang tidak mau. Apalagi memaksa agama lain ikut menanggung konsekuensi dari ajaran salah satu agama.

Sumbangan itu bukan cuma soal jumlah yang fantastis, tapi juga alarm bahwa banyak yang masih waras, bahwa yang terjadi hari ini bukan sekadar auto-pilot. Masyarakat bukan cuma tidak mengharapkan lagi peran pemerintah. Pemerintah bukan lagi dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah. Lebih dari itu, pemerintah justru jadi biang masalah yang harus ditanggulangi sendiri oleh masyarakat secara gotong royong.

Saya tak tahu ini berita baik atau buruk: sumbangan sebesar 265an juta itu adalah anarkisme!