Merdeka dari Belenggu Kesenjangan Ekonomi

“Saudara-Saudara, soalnya adalah demikian: kita ini berani merdeka atau tidak?”

Tujuhpuluh satu tahun yang lalu, Sukarno melempar pertanyaan itu di hadapan seluruh anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), dalam sebuah sidang yang diadakan pada 1 Juni 1945—tanggal yang mulai tahun depan kita rayakan sebagai tanggal merah, tanggal lahirnya Pancasila.[1]

Kemerdekaan tinggal sejengkal lagi, kenapa salah satu tokoh utama perjuangan kemerdekaan justru melontarkan pertanyaan semacam itu?

Barangkali Bung Karno sadar, menjadi negeri yang merdeka tidaklah mudah. Menjadi merdeka berarti berani bertanggung jawab atas nasib sendiri. Kemerdekaan Indonesia tidak pernah menjadi tujuan akhir Bung Karno, kemerdekaan adalah semata-mata satu ‘jembatan’, yang cuma dengan melalui itu, bangsa ini bisa melanjutkan perjalanan dari perjuangan ‘zaman peperangan’ menuju perjuangan berikutnya. Perjuangan yang sama sekali ‘lain coraknya’.

Walaupun beda coraknya, hakikat perjuangan sendiri tidak berubah: kita, sama seperti para pendahulu kita, berjuang melawan status quo. Kita semua memperjuangkan, bukan sekadar perubahan, tapi kemajuan. Perjuangan adalah perubahan menuju arah yang lebih baik. Menyitir kata-kata Bung Karno, perjuangan ini adalah perjuangan menuju Indonesia yang bersatu, aman, dan sejahtera; sebagai bagian dari umat manusia yang adil dan beradab; dalam tatanan negara demokratis yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Singkat kata, perjuangan kita sekarang adalah perjuangan untuk mewujudkan Pancasila.

Namun bagaimana mewujudkan Pancasila jika kita, walaupun bertanah air satu, tapi seakan hidup dunia masing-masing yang sama sekali berbeda? Dalam teori, kita menginginkan persatuan yang semakin erat. Tapi dalam kenyataannya, kita semakin terbagi. Kita seperti dipisah-pisahkan oleh tembok bernama ‘ketimpangan’, yang semakin hari menjulang semakin tinggi.

Dalam Indonesia’s Rising Divide, Bank Dunia menyimpulkan kesenjangan ekonomi cenderung membelenggu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Boleh-boleh saja kita menampik kesimpulan yang ditawarkan Bank Dunia, tapi tetap saja laporan itu memberitahu kita satu hal: sesumbar kita selama ini tentang pertumbuhan ekonomi, nyatanya tak serta-merta dinikmati semua orang, betapa hasil dari kemerdekaan kita dinikmati secara sangat tidak merata.

Ketimpangan ekonomi, khususnya semenjak reformasi 1998, telah menjadi begitu parah. Hingga 50 persen total kekayaan negara ini, cuma dikuasai oleh (hanya) 1 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Dari segi konsumsi, Bank Dunia dengan laporannya yang lain menyebutkan: konsumsi dari 10 persen orang paling kaya pada tahun 2002, setara dengan konsumsi dari 42 persen orang paling miskin. Sedangkan pada 2014, konsumsi 10 persen orang paling kaya menyamai konsumsi 54 persen orang paling miskin.[2]

Sungguh tidak adil. Namun fakta adalah fakta.

Fakta lain yang berpotensi melestarikan ketidakadilan ini adalah fenomena yang oleh psikolog sosial, John Jost, disebut sebagai ‘pembenaran sistem’ (system justification). Jost mengungkapkan: walaupun kaum yang miskin, lemah, dan terpinggirkan adalah yang paling merasakan ketidakadilan, ironisnya, mereka pula yang paling mungkin menerima tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang telah merugikan mereka.[3] Dengan kata lain, mereka yang paling setia terhadap status quo adalah mereka yang paling tidak berdaya untuk mengubah status quo itu sendiri.

Implikasinya jelas: tanpa upaya dan kerja keras yang terfokus dan berkelanjutan, ketimpangan ekonomi yang akut ini tidak akan hilang.

Inilah perjuangan kita sekarang: melawan status quo ketimpangan ekonomi. Ini bukan peperangan melawan kapitalisme barat, bukan pula pertarungan kelas. Kita belum sepakat untuk menghendaki sosialisme. Orang yang bekerja keras, kreatif, berani mengambil risiko, dan produktif, patut menerima imbalan yang setimpal. Dan menjadi kaya dengan cara semacam itu, merupakan hal yang positif. Sebaliknya, kesenjangan ekonomi yang terlampau lebar merupakan masalah besar karena merampas kesempatan dari kaum miskin, mengancam stabilitas sosial, dan meningkatkan peluang konflik.

Sama seperti perjuangan di masa lalu, merdeka dari belenggu kesenjangan ekonomi hanya akan berhasil jika kaum muda aktif terlibat. Kaum muda, dengan kekuatan fisik dan mentalnya, dengan idealisme yang hanya dimiliki oleh mereka, dengan semangat dan energi yang menggebu-gebu, adalah penggerak perubahan.

Kaum papa dan rakyat miskin butuh politisi muda yang teguh bertarung demi kepentingan mereka. Kita butuh birokrat muda yang cerdas untuk memperbaiki sistem demi kaum yang dipinggirkan oleh sistem yang sudah ada. Dan untuk menjadi seperti itu, dibutuhkan keberanian yang lahir dari semangat cinta Indonesia.

Indonesia yang diproklamasikan Bung Karno adalah Indonesia sebagai satu bangsa dan negara, suatu nationale staat. Tapi nationale staat yang bukan sekadar abstraksi geopolitik tanpa wajah. Cinta Indonesia bukan panggilan untuk mencintai suatu konsep. Cinta Indonesia adalah seruan untuk mencintai sesama orang Indonesia yang dekat maupun yang jauh, yang serupa maupun yang berbeda dari kita, yang kaya dan (terlebih lagi) yang miskin.

Generasi muda 1928 menghasilkan Sumpah Pemuda. Generasi muda 1945 berhasil mendesak proklamasi kemerdekaan dilakukan lebih cepat. Generasi muda 1998 menumpahkan darah untuk menyulut api Reformasi.

Sekarang, apakah kita akan berpangku tangan, mengabaikan panggilan sejarah untuk memikul beban bersama, memperjuangkan yang lemah dan miskin? Apakah kita akan membiarkan akal budi kita menjadi tumpul dengan tipu daya hedonisme dan janji palsu materialisme? Apakah kita akan melewatkan kesempatan untuk berjuang dan berkorban demi menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak cucu kita? Apakah kita akan membiarkan politikus dan pejabat korup berselingkuh dengan pemilik modal yang kaya merajalela menguasai Indonesia, membodohi rakyat, membangun kerajaan parasit mereka sendiri, membagikan posisi dan jabatan sebagai upah tutup mulut? Apakah kita rela para koruptor dan maling menguasai tampuk kekuasaan, lalu membangun tembok bernama ‘kesenjangan ekonomi’ semakin tinggi lagi?

Sadar atau tidak, kita dituntut menentukan pilihan: berjuang demi perubahan, atau menyerah pada kenyataan lalu berdamai dengan status quo. Bagi yang memilih status quo, silakan kembali menjalani hidup seperti biasa. Bagi yang memilih perubahan, mari mulai dari diri sendiri, dan pikirkan cara-cara konkrit untuk merubuhkan tembok kesenjangan ekonomi. Satu bata demi satu bata. Di sini, kita perlu bekerja bersama dengan cerdas, berani, dan nekat.

Satu-satunya manusia yang pernah meraih Nobel dan Oscar sekaligus, Bernard Shaw, pernah berkata, “The reasonable man adapts himself to the world: the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.”[4]

Referensi:

  1. Sukarno, “Lahirnya Pancasila” (1945);
  2. John T. Jost dan Mahzarin R. Banaji, “The Role of Stereotyping in System-Justification and the Production of False Consciousness” (1994). Baca juga John T. Jost, et al., “A Decade of System Justification Theory” (2004);
  3. The World Bank, “Indonesia’s Rising Divide” (2015);
  4. George Bernard Shaw, “Maxims for Revolutionists” (1903).