Negara yang Mendidik

Jika kita (baca: manusia) melihat kenyataan sekeliling dan menjadikannya sebuah refleksi, disadari bahwa kita, dalam berbagai tingkat kemampuan, memiliki kuasa atas lingkungan kita. Proses tersebut adalah hasil yang melibatkan akal budi. Dan kesimpulan sederhana yang bisa diambil, manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan kehendak, tentu saja dalam batas-batas tertentu. Akal dan kehendak tersebut mampu membawa kepada kehidupan yang lebih baik. ‘Lebih baik’ dalam pengertian di atas tentu saja masih perlu didefinisikan. Dan sekali lagi, akal membawa pengaruh yang signifikan atas pendefinisian tersebut. Hingga pada akhirnya, sekelompok kecil orang yang disebut filsuf atau dalam agama bisa kita sebut sebagai ulama, mendefiniskan kriteria ‘lebih baik’ dalam dalil-dalil yang berkembang menjadi ideologi. Ideologi merupakan ide, atas suatu kondisi yang ideal diharapkan. Dalam tataran itu, kriteria ‘lebih baik’ didefinisikan.

Sekali lagi, proses penemuan ideologi tersebut tentu melalui proses refleksi yang melibatkan akal budi. Dari sanalah kemudian, diharapkan menjadi panduan bagi kehendak manusia.

Pada titik tersebut, manusia adalah bebas. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika banyak yang mengatakan kebebasan adalah fitrah manusia. Bahwa manusia memerlukan kehidupan yang lebih baik, dinamis—oleh karenanya manusia memerlukan akal budi dan kehendak. Atas penggunaaan akal budi dan kehendak tersebut, manusia memerlukan keleluasaan yang lazim kita sebut kebebasan. Meski pada akhirnya, kebebasan manusia juga perlu didefinisikan kembali, hingga muncul istilah-istilah kebebasan mutlak, kebebasan bertanggung jawab, dan kebebasan-kebebasan yang lain.

Sartre menyebut manusia adalah kebebasan itu sendiri. Di sisi lain, dia menyatakan orang lain adalah neraka bagi individu. Kebebasan manusia dibatasai oleh hal-hal di luar dirinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Syariati, terdapat empat penjara manusia: materi, alam, sejarah dan masyarakat.
Ketika manusia memerlukan kebebasan untuk menuju kehidupan yang lebih baik, seketika itu juga kebebasan menemui batasannya. Dan lagi-lagi, dengan kehendak, manusia bisa mengolah batasan-batasan itu agar koheren dengan kriteria ‘lebih baik’ yang ia inginkan. Oleh karenanya, akan berbahaya jika manusia tidak memiliki kriteria tersebut. Seolah tidak memiliki pegangan hidup, ia berpotensi menjadi pembebek dan terombang-ambing oleh batasan yang seringkali didesain oleh pihak-pihak yang lebih kuat dari dirinya, mari kita sebut desain ini sebagai ‘struktur’. Sederhananya, ‘struktur’ adalah sistem dimana manusia tanpa pegangan hidup adalah bahan bakarnya.

Manusia, sebagai individu yang sekaligus berinteraksi, adalah makhluk sosial. Dan ‘struktur’ ditanamkan dalam hubungan sosial semacam itu agar berjalan efektif untuk menentukan manusia di dunia. Seperti sebuah akuarium, ciri-ciri suatu ‘struktur’ ditentukan oleh besar-kecilnya kapasitas akuarium menampung ikan-ikan. Semakin besar akuarium, semakin leluasa pula ikan di dalamnya untuk bergerak kesana-kemari. Semakin kecil akuarium, semakin membatasai gerak ikan-ikan tersebut—meski pada dasarnya ikan tetap bebas untuk bergerak, kebebasan tersebut tergantung pada ruang ‘struktur’ tempat dimana ia hidup.

Dengan kondisi demikian, pemahaman terhadap ‘struktur’ menjadi penting. Oleh satu otoritas, ‘struktur’ bisa dipaksakan, misalnya oleh suatu organisasi yang kita sebut negara. Dalam bahasa kita, manusia memasrahkan diri untuk diatur oleh negara agar kehidupannya berjalan lancar dan teratur, karena barangkali ada manusia yang menganggap tak bisa mengatur dirinya sendiri secara harmonis dengan individu atau komunitas dalam suatu ruang hidup sosial tertentu. Disadari atau tidak, peran negara menjadi sentral atas nama keteraturan. Tapi negara sendiri juga berpotensi kontraproduktif, menjadi organisasi penindas yang berbahaya bagi kelangsungan dan keteraturan hidup manusia. Agar kondisi tersebut tidak muncul, diperlukan suatu kesadaran diri pada manusia-manusia sebagai benteng pencegah dan pada gilirannya bisa menjadi pemantik untuk melawan penguasa, yang bukan saja merusak tatanan keteraturan dan keberlangsungan hidup manusia, lebih jauh dari itu juga telah menodai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk bebas yang berakal budi dan berkendak.

Disadari selanjutnya bahwa membentuk suatu kesadaran yang masif memang bukan perkara mudah. Tujuan dan sarana utama adalah individu. Kehidupan dan interaksi adalah dari dan untuk individu. Termasuk ‘struktur’ yang dibangun, seharusnya mampu membawa kehidupan individu pada tataran kualitas kemanusiaan yang ‘lebih baik’—dengan tentu saja mendefinisikan terlebih dahulu kriteria ‘lebih baik’ tersebut. ‘Struktur’ yang mengekang berpotensi menjadikan manusia berdiri di bawah kuasa ‘struktur’ dan mematikan kehendak manusia tersebut. ‘Struktur’ harus diciptakan untuk mampu menumbuhkembangkan kesadaran diri dan independensi, baik independensi keindividuan maupun independensi satu komunitas yang berjuang.

Pertanyaannya kemudian adalah, siapa saja yang wajib disadarkan? Apakah ia, segelintir orang yang diharapkan menjadi pencerah? Atau sekaligus secara besar-besaran? Bagaimana kaitan kesadaran diri dengan pembagian kerja dalam suatu ruang sosial? Perihal sasaran penyadaran memang menimbulkan perdebatan. Penyadaran sebagian kecil orang yang diharapkan akan menjadi penerang bagi kesadaran kolektif diperlukan suatu tatanan ‘struktur’ yang efisien. ‘Struktur’ tersebut bisa berupa organisasi-organisasi revolusioner yang diharapkan akan menyadarkan individu-individu ke dalam suatu cita-cita bersama, yang seharusnya cita-cita tersebut adalah pelaksanaan ide-ide anti-penindasan dan keadilan dengan tetap mengedepankan kebebasan bersama. Bukan justu kontraproduktif. Seperti yang dijelaskan di awal, suatu ‘struktur’ memang berpotensi merusak. Termasuk suatu tatanan yang diklaim sebagai tatanan revolusioner. Kekuasaan adalah wewenang, dan wewenang sangat dekat dengan kesewenang-wenangan. Apalagi penyadaran kolektif tersebut dipegang oleh sebagian orang. Sebagian orang tersebut, yang dianggap sebagai ‘penyadar pertama’ menjadi semacam elit. Cita-cita masyarakat egaliter bisa jauh panggang dari api ketika kaum elit baru tersebut justru menjadi menjelma feodal-feodal baru.

Di sisi lain, penyadaran diri secara besar-besaran diperlukan kerja sosial yang tidak sebentar dan melelahkan. Ia memerlukan proses panjang. Dan bukan tidak mungkin, selama proses tersebut berlangsung, disusupi ide-ide baru yang jika tidak ditelaah secara kritis, dapat mengubah arah berjalannya proses sehingga menyimpang dari tujuan semula. Proses dialektika harus senantiasa dikedepankan. Dalil-dalil ideologi harus diberikan dengan kuat tertanam sehingga mampu menjadi pisau kritis untuk menilai suatu dinamika. Dan semua itu dijalankan dalam suatu proses pendidikan yang membebaskan. Pendidikan yang humanis, yang menanamkan nilai-nilai anti-penindasan, keadilan, dan kebebasan. Pendidikan diarahkan untuk merangsang independensi dan kesadaran diri sehingga pada gilirannya tercipta suatu masyarakat yang kuat secara idelogi dan kritis dalam pembawaan menghadapi dinamika yang terjadi. Proses inilah yang lebih baik kita pilih.

Proses penyadaran dengan cepat dan masif secara revolusioner bisa tercapai dengan pelembagaan struktur dalam suatu instrumen sosial seperti organisasi. Ia bisa berupa organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, terlebih negara. Proses ini memerlukan pemahanan ideologi yang kuat dan disiplin organisasi yang ketat, seolah tidak ada waktu bersenang-senang karena setiap momentum adalah berharga dalam proses penyadaran tersebut. Ia seperti sebuah lokomotif besar yang harus terus-menerus melaju mengejar lokomotif-lokomotif yang lain. Lokomotif tersebut tentu saja memerlukan tenaga penggerak yang kemudian kita sebut dengan kewenangan. Kewenangan adalah kekuatan. Dengan kondisi demikian, potensi yang muncul adalah otoritarian yang bisa berujung pada tindak-tindak represif. Pusat otoritarian pada akhirnya, disadari atau tidak, akan menjadi penafsir tunggal ideologi hingga pada akhirnya mematikan proses dialektika yang seharusnya bisa berkembang.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan nilai-nilai demokrasi. Dalam alam demokrasi, seharusnya terakomodir nilai-nilai keterbukaan, termasuk keterbukaan pikiran, yang lepas dari kejumudan. Demokrasi kita yang seharusnya mengedepankan musyawarah, bisa dipahami sebagai proses lanjut dari keterbukaan dan di sanalah dialog antar pemikiran terjadi. Hal tersebut seharusnya mampu diakomodir oleh sistem pendidikan kita yang selama ini dominan diselenggarakan oleh negara.

Di samping itu, negara, atau dalam hal ini adalah pemerintah sebagai penyelenggara negara, harusnya bisa menciptakan suatu kondisi agar produksi pemikiran dan proses dialog itu senantiasa berkembang, memberikan contoh yang baik bagi proses penyelenggaraan negara kepada masyarakat. Dengan demikian, proses penyadaran secara masif bukan hanya angan belaka asalkan ada kemauan dan kesadaran pertama dari penyelenggara negara. Pada akhirnya memang disadari, negara masih diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dari suatu komunitas sosial-kultural, seperti suku bangsa. Seharusnya negara menggunakan kekuatannya untuk mendidik masyarakat agar lokomotif kemajuan yang diperjuangkan tidak meleceng dari rel yang telah digariskan.