May Day, Reklamasi, dan Tax Amnesty

Apa hubungan antara reklamasi dengan tax amnesty? Ada yang menarik pada May Day tahun ini. Jika biasanya kawan-kawan buruh melulu bicara tentang pengurangan jam kerja, peningkatan upah minimum, perlindungan buruh migran, atau penghapusan sistem outsource, tahun ini, buruh juga mengangkat isu reklamasi dan tax amnesty. Banyak yang mengernyitkan dahi, sama banyak berkomentar sinis. Dari yang bilang tidak nyambung, hingga yang menuduh buruh menerima bayaran. Tentu tuduhan itu prematur, tentu itu cuma sisnisme yang lumrah. Kapan sih kelas menengah tidak sinis terhadap demo buruh?

Saya sendiri tak terlalu paham, elemen buruh mana saja yang menyertakan dua hal tersebut dalam tuntutannya, mengingat sangat beragamnya organ buruh, perbedaan-perbedaan ideologi, kecenderungan politik, hingga cara memperjuangkan kesejahteraan. Tapi terlepas dari itu, dua tuntutan yang ikut mewarnai perayaan May Day tersebut tetap menjadi kejutan yang sangat patut diapresiasi.

Itu Namanya Solidaritas, Pak!

Di media sosial, saya melihat kawan-kawan membagikan artikel yang intinya kekagetan Ahok mendengar tuntutan buruh yang salah satunya menolak reklamasi. Seperti artikel yang diangkat oleh Jawa Pos. Kata Ahok, “Tapi kok buruh ada hubungannya dengan reklamasi?” Tentu Ahok tak selihai Goenawan Mohamad (GM) dalam urusan bermain kata. Seperti tanggal 11 April 2016 lalu, GM memelintir Gayatri Spivak melalui akun Twitternya (@gm_gm) dengan cara yang sungguh aduhai:

“Siapakah yang sebenarnya sah mewakili orang miskin? Tidak mungkinkah mereka sendiri yang berbicara? Can’t the subaltern speak?”

Seolah tak cukup dengan ngetwit, seminggu kemudian, GM sampai merasa perlu memanjangkan tulisannya dengan judul “Subaltern”. Tulisan itu mengisi kolom Catatan Pinggir-nya Tempo tanggal 18 April 2016. Yang disasar oleh GM tentu bukan buruh, tapi para aktivis dan intelektual yang mewakili suara orang-orang yang akan segera menjadi korban (subaltern) jika penggusuran dan reklamasi pantai di Jakarta dilakukan. Maunya GM, korban itu tak perlu dibantu, biar mereka membela dirinya sendiri, disuarakan oleh korban itu sendiri—yang justru berkebalikan 180 derajat dengan yang dimaksud Spivak ketika menulis esai legendarisnya, “Can the Subaltern Speak?”

Esai panjangnya Spivak itu, ditulis lebih dari tigapuluh tahun yang lalu, dan tetap menjadi karya yang sangat berpengaruh bagi para pemikir feminisme, pasca-kolonial, maupun tema-tema kajian sosial lainnya. Tentu Ahok tak perlu repot-repot menyuntuki esainya Spivak, atau malah seperti GM yang sampai menggali kembali pemikiran-pemikiran Antonio Gramsci (pemikir komunis Italia yang pertamakali memperkenalkan gagasan subaltern). Tidak perlu. Sebagai Gubernur di ibukota negara, Ahok pasti tak punya waktu mengurusi yang semacam itu. Kita yang harus punya banyak pemakluman.

Ringkasnya begini, Pak Ahok, yang dilakukan kawan-kawan buruh itu namanya solidaritas. Boleh—bahkan harus—dilakukan oleh siapa pun: orang biasa, buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, pejabat, politisi, aktivis, maupun golongan intelektual. Tentu bukan intelektual macam GM yang dari dulu memang selalu menjadi pembela kaum teknokrat. Bahkan di Palestina sana, demo buruh setiap May Day juga tentang solidaritas untuk kemerdekaan Palestina. Di Meksiko, May Day dirayakan dengan festival merias keledai, ada yang dirias mirip Donald Trump untuk mengkritik calon presiden Amerika yang terkenal fasis itu.

Sebagaimana orang-orang miskin dan nelayan yang menjadi korban penggusuran dan reklamasi, buruh juga subaltern. Mereka selalu menjadi korban eksploitasi di peradaban mana pun, di masa kapan pun. Saat ekonomi tumbuh, yang kerja keras ya buruh, tapi yang mengakumulasi nilai lebih ya pengusaha. Saat ekonomi lesu, yang di-PHK ya buruh, tapi yang diberi insentif dan bailout oleh negara ya pengusaha. Jadi sebagai sesama subaltern, sudah selayaknya mereka saling menguatkan untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama.

Jika Pak Ahok tetap sulit memahami penjelasan sederhana soal solidaritas itu, barangkali karena terlampau sering tampil one man show seperti jagoan di film-film Hollywood: semua ketidakberesan dihadapi sendiri, marah-marah sendiri, meng-upload di Youtube juga sendiri, lalu barangkali merasa paling benar sendiri.

Pajak Kembali Seksi

Soal tax amnesty (pengampunan pajak), tentu buruh juga berhak bicara. Bagaimanapun, pajak adalah masalah bersama, yang sayangnya belum terlalu diperhatikan banyak orang. Sejauh ini, pembicaraan tax amnesty cuma menjadi konsumsi para akademisi yang jumlahnya tidak banyak, ekonom yang juga cuma beberapa gelintir saja, sedikit politisi dengan agak malu-malu, sisanya sedikit birokrat yang bersinggungan dengan kebijakan fiskal—baik langsung maupun tidak, baik pegawai pajak maupun tidak.

Di antara para pegawai pajak sendiri, terdapat pro dan kontra soal tax amnesty. Dari yang pro, juga masih bisa dibelah lagi antara mereka yang benar-benar berangkat dari pemikirannya sendiri, dan yang sekadar mengiyakan semua kata pemerintah. Begitu juga yang kontra, ada yang benar-benar berangkat dengan argumen yang jernih, ada juga yang cuma asal bunyi. Tapi apa pun itu, pendapat pegawai pajak saja tentu tak terlalu penting dan punya pengaruh. Perlu dibuka ruang diskusi yang lebih luas. Jangan cuma bilang “pajak milik bersama” saat menghimbau orang bayar pajak saja, urusan yang seperti ini harusnya pajak juga tetap milik bersama.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad, pernah memprediksi dana yang bisa masuk mencapai lebih dari Rp560 triliun ke dalam negeri dari dana WNI yang semula disimpan di luar negeri. Sedangkan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, menyebut potensi penerimaan pajak dari kebijakan tax amnesty adalah Rp45,7 triliun, sebagaimana diberitakan oleh Detik. Tapi kita semua tahu, itu hanyalah prediksi. Selain tak ada elaborasi bagaimana hitung-hitungannya hingga diperoleh angka itu, yang juga tidak dibicarakan kedua pejabat tersebut adalah bahwa tax amnesty sifatnya lebih kepada ‘merayu’ ketimbang ‘memaksa’.

Para pengusaha menaruh dananya di luar negeri, tentu bukan cuma untuk menghindari pajak selama lima atau enam tahun saja. Bukan tidak mungkin tax amnesty justru dimanfaatkan pengusaha-pengusaha nakal di dalam negeri alih-alih bisa menarik dana dari luar negeri. Atau katakanlah tax amnesty benar-benar berhasil menarik dana dari luar negeri, tak ada yang menjamin dana tersebut tidak akan dikirim ke luar negeri kembali pada tahun-tahun berikutnya. Tentu tax amnesty bukanlah diskon rutin lima tahunan bukan? Dan kita juga belum bicara perkara keadilan.

Sejak Panama Papers, meninggalnya dua Jurusita Pajak di tangan Wajib Pajak, wacana tax amnesty, rencana naiknya Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi orang pribadi, rumor turunnya tarif Pajak Penghasilan badan, dan lain-lain, membuat pajak menjadi isu yang kembali dibacarakan orang setelah lebih dari lima tahun (iya, kasus Gayus Tambunan yang melulu diingat orang setiap kali membicarakan pajak itu, sudah berlalu lebih dari lima tahun lalu).

Kembali lagi ke kawan-kawan buruh. Perhatian buruh terhadap kedua isu di atas (dan boleh jadi lebih banyak lagi isu lainnya di tahun-tahun mendatang) adalah sesuatu yang bagus sekali, tentu tanpa mengaburkan tuntutan kesejahteraan seluruh pekerja sebagai yang utama. Kenapa ini bagus? Karena buruh telah terbukti dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai elemen rakyat yang paling terorganisir dan militan.

Meski pasti ada saja pihak yang selalu tak puas cuma karena: kalian buruh. Gapapa. Memang untuk orang-orang jenis itu, hidup itu ya ming mampir maido. Bisanya ya cuma begitu, paling jauh ya cuma nyinyir di media sosial. Tak punya pengaruh apa-apa. Anggap saja mereka cuma sedang rasan-rasan dengan sesamanya sembari makan siang. Kalian tak berkewajiban memuaskan orang-orang itu. Kalian bukan alat pemuas. Biar mereka mencari kepuasannya sendiri-sendiri.

Selamat hari raya May Day, kawan-kawan!