TAP Komunis (1)

“Bisa nggak, TAP MPRS XXV/1966 diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi?”

Itu adalah sepotong sore yang sumuk pada hari Jumat (13 Mei 2016). Kira-kira jam 17.30 ketika kami mengobrol di salah satu warung di pojokan Taman Ismail Marzuki. Teman-teman yang peduli pada dunia literasi baru saja selesai menggelar #StopBerangusBuku di Ruang Pleno Dewan Kesenian Jakarta. Saya hanya mengintip acara itu sebentar lalu keluar karena tak tahan dengan panas di dalam ruangan. Ruangan yang sempit itu penuh sesak dengan manusia. Ada penyair, novelis, cerpenis, penulis non-fiksi, pekerja penerbitan, aktivis literasi, wartawan, dan penikmat buku. Saya sendiri cuma datang ke sana karena ingin berkumpul dengan teman-teman. Kesibukan masing-masing membuat kesempatan berkumpul semacam ini menjadi kemewahan yang susah didapat.

“Ada Paman Yusi di dalam,” kata saya kepada Dedik Priyanto.

Saya bertemu Dedik di depan teater XXI. Pemuda yang aktif di Nutizen dan Islami.co itu, baru datang tepat setelah acara #StopBerangusBuku selesai. Dia masuk sebentar lalu keluar beberapa menit kemudian bersama Paman Yusi. Orang yang kami panggil paman itu adalah pemilik Penerbit Banana sekaligus penulis novel Raden Mandasia si Pencuri Daging Sapi yang belakangan memenangkan Kusala Sastra Khatulistiwa untuk kategori prosa.

Kami bertiga sempat mengobrol sebentar sebelum Gita datang bersama Andre. Obrolan kami lanjutkan di warung makan terdekat. Selain kami berlima, sebenarnya ada satu lagi teman Dedik yang saya lupa namanya. Dua meja harus kami satukan agar muat untuk enam orang. Di tengah obrolan, Mediawan datang dan mengambil tempat di sebelah kanan saya. Menyusul kemudian, Rony Agustinus, pemilik penerbitan Marjin Kiri. Penulis novel Lelaki Harimau dan Cantik Itu Luka, Eka Kurniawan, dipanggil oleh Paman Yusi saat sedang melintas. Lalu pengisi rubrik Logika di Indoprogress, Martin Suryajaya. Lalu Eka ‘Keong’ pemilik Pojok Cerpen. Lalu cerpenis Anton Kurnia. Kami jadi berduabelas mengelilingi meja kecil yang penuh dengan botol air mineral, gelas es teh, dan mangkok baksonya Dedik yang sudah kosong.

Awalnya kami mengobrol soal dinamika perbukuan akhir-akhir ini, kesulitan-kesulitan dalam bisnis perbukuan, gelaran Big Bad Wolf tempo hari, hingga novel-novel Eka Kurniawan di luar negeri. Sampai kemudian muncul pertanyaan itu: bisakah TAP MPRS XXV/1966 diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi?

Pertanyaan itu dan acara #StopBerangusBuku, muncul sehubungan dengan maraknya penyitaan oleh aparat secara ugal-ugalan. Sudah satu orang ditahan cuma karena kaos bertuliskan “Pencinta Kopi Indonesia” (disingkat PKI). Buku-buku yang mengandung kata PKI, G30S, komunis, marxisme, dan semacamnya juga disita (tanpa peduli buku konspirasi kacangan atau buku akademik seperti sejarah, filsafat, ekonomi, politik, hukum, sosiolohi, antropolohi, dan lain-lain yang sama sekali tidak diniatkan untuk memasarkan komunisme). Dan yang tak boleh dilupakan, banyak acara diskusi akademik dan pemutaran film bertema penegakan hukum, demokrasi, dan HAM, juga dibubarkan.

Saya lupa siapa yang bertanya. Kebetulan sekali, saya, Meidiawan, Gita, dan Andre, sempat berdiskusi soal ini malam sebelumnya. Dan jawaban yang bisa kami berikan sore itu, adalah pengulangan belaka dari kesimpulan kami.

***

TAP MPRS XXV/1966 (selanjutnya disebut TAP saja), yang selama ini menjadi dasar semua pelarangan ide komunis, tidak bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Benar Pasal 9 Undang-Undang 12/2011 memberi jalan untuk:

  1. dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”).
  2. Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (“MA”).

Masalahnya, masih di Undang-Undang yang sama, Pasal 7 ayat 1 kembali memasukkan TAP ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan dengan posisi di atas Undang-Undang. Tanpa sedikit pun dibahas bagaimana TAP sebagai produk hukum bisa diuji konstitusionalitasnya. Ini berarti MK tak punya wewenang atas TAP.

Lalu bagaimana TAP bisa diubah/dicabut? Satu-satunya jalan adalah legislative review. Cuma MPR sebagai pembuat TAP sendiri yang punya wewenang. Legislative review jelas berbeda sama sekali dengan judicial review, dimana rakyat yang tak setuju dengan Undang-Undang, bisa menggugat negara (dalam hal ini, DPR dan Presiden sebagai pembuat Undang-Undang). Rakyat dan negara punya posisi yang setara ketika berhadapan di muka pengadilan di mana Mahkamah Konstitusi sebagai wasitnya.

Sementara untuk legislative review, rakyat adalah subordinat di hadapan negara (dalam hal ini, direpresentasikan oleh MPR). Rakyat bukan penggugat, tapi pemohon (seandainya prosedur semacam ini memang ada). Karena yang menentukan TAP perlu diubah atau tidak, dicabut atau tidak, ya tetap MPR sebagai pembuat peraturan itu sendiri. Dengan kata lain, rakyat cuma bisa bergantung pada political will dari MPR (atau DPR sebagai elemen terbanyak dalam tubuh MPR) untuk mengubah/mencabut TAP. Tentu kondisi ini ganjil belaka, MPR (dan DPR) yang mendapatkan legitimasinya karena mandat dari rakyat, justru punya posisi lebih superior terhadap rakyat yang sejatinya pemilik kedaulatan negara.

Tapi apa ya mungkin, MPR bersedia mencabut TAP itu setelah diminta baik-baik oleh rakyat? Kita semua tahu mereka adalah politisi. Yang paling mungkin adalah jalur alternatif: turun ke jalan dan memaksa MPR mencabut TAP tersebut.

Ini juga yang membuat kampanye Pemilihan Presiden dua tahun lalu jadi menggelikan. Ada pendukung Jokowi berkampanye bahwa Jokowi akan menghapus TAP itu jika berhasil menjadi presiden. Jokowi sendiri tak pernah menjanjikan seperti itu. Presiden kok mencabut TAP? Presiden itu cuma punya wewenang sampai di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), setara dengan Undang-Undang. Dan TAP berada di atas Undang-Undang.

Saya tak paham-paham amat soal hukum karena tak pernah belajar hukum secara sistematis seperti mahasiswa hukum belajar di kampus. Sependek yang saya tahu, tidak disediakan prosedur legal-formal yang memungkinkan bagi rakyat menggugat TAP. Ini juga yang membuat keberadaan TAP dalam tata hukum kita, mencederai prinsip demokrasi. Kita punya sistem hukum yang bermasalah di sini. Kalau rakyat harus demo besar-besaran dulu untuk memaksa MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar sebagaimana pernah terjadi pada 1998 lalu, tentu pantas-pantas saja. Apa iya, cuma TAP saja harus merepotkan banyak orang?

***

Tak semua persoalan bisa selesai secara prosedural. Kita tak harus zakelijk berharap pada judicial review atau legislative review segala. Mereka yang melakukan razia kemarin (dan tentu besok-besok) juga mengesampingkan prosedur kok. Mereka juga tak peduli-peduli amat dengan hukum karena yang mereka lakukan memang bukan untuk menegakkan hukum!

Silakan saja kalau mau menghubungkan tindakan represif aparat itu dengan munculnya nama orang-orang penting di Panama Papers, isu masuknya arus modal dalam skala besar, operasi industri-industri ekstraktif, penggusuran dan perebutan lahan warga yang disponsori oleh negara, ambisi Kemenhan agar dapat kucuran dana untuk counter-komunisme, rentetan konflik di Papua, atau reklamasi dan proyek ambisius pemerintah lainnya. Boleh-boleh saja. Semua serba mungkin sekaligus spekulatif. Namun, yang jelas-jelas bisa disimpulkan dari tindakan ugal-ugalan oleh aparat tempo hari adalah penyampaian pesan: kalian jangan macam-macam! Masih kami yang berkuasa di sokin, masih kami yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan.

Ironisnya, justru itulah yang harus tetap dilakukan agar yang seperti ini tidak berulang. Kita harus ‘macam-macam’. Kita harus tetap bersolidaritas dan bersetia pada jalur-jalur alternatif: membuka ruang-ruang diskusi dan memperbanyak literasi. Meluruskan yang bengkok. Mengoreksi yang salah. Mencerdaskan masyarakat agar tak semakin banyak yang gampang dibohongi dan ikut-ikutan menyebar ketakutan. Agar tak semakin banyak orang yang begitu gampang diadu domba dengan gosip kacangan, sementara rakyat sehari-hari semakin tercekik kehidupannya dan negara tak berbuat apa-apa.

Mosok gosip di Facebook yang bilang PKI mau bikin ulang tahun besar-besaran di Gelora Bung Karno dan bagi-bagi 2.000 kaos palu-arit, bisa di-share orang sampai ribuan kali? Yang lebih goblok lagi, banyak di antara mereka adalah golongan terdidik. Kegoblokan macam begini yang justru memberi legitimasi segala bentuk kesewenang-wenangan. Bukannya TAP MPR.