Janji Manis Pengampunan Pajak

Setelah terkatung-katung selama beberapa bulan terakhir, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak saat ini sedang dibahas di DPR. Dan mungkin dalam hitungan hari, akan segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Pilar utama RUU ini terkait masalah penghapusan sanksi bagi semua orang yang selama ini tidak melaksanakan kewajiban pajak dengan benar. Syarat untuk mendapatkan pengampunan ini sederhana saja: ungkapkan jumlah harta bersih yang selama ini belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dan bayar sejumlah uang tebusan atas harta bersih yang belum diungkapkan tersebut.

Selain memperluas basis pajak dan mendapatkan penerimaan dari uang tebusan, pemerintah juga berharap dengan program pengampunan pajak ini, akan mampu menarik dana dan aset milik warga Indonesia, yang selama puluhan tahun disimpan di luar negeri, untuk kembali ke Indonesia. Sehingga akan membantu menggerakkan ekonomi nasional.

Sulit membantah manfaat yang dijanjikan program ini namun, seperti kata pepatah asing, there is no free lunch. Segala sesuatu pasti melibatkan trade-off sehingga analisis atas kebijakan ini semestinya dilakukan secara menyeluruh terkait cost-benefit.

Trade-off yang paling mencolok tentu saja adalah antara uang tebus dan potensi pajak yang hilang. Uang tebus yang akan diterima melalui pengampunan pajak diperkirakan mencapai Rp60 triliun hingga Rp100 triliun. Namun berapa potensi pajak yang hilang?

Untuk menghitung potensi pajak tersebut, tentu kita membutuhkan angka penghasilan yang menjadi obyek pajak. Angka ini tidak kita ketahui namun dapat kita perkirakan.

Untuk menyederhanakan perhitungan, kita asumsikan para pemohon pengampunan pajak merupakan satu kelompok yang homogen, yaitu merupakan warga Indonesia yang selama 20 tahun terakhir menyampaikan SPT Tahunan PPh secara tidak lengkap karena tidak melaporkan sejumlah penghasilan yang telah dilarikan ke luar negeri. Selanjutnya kita anggap penghasilan yang ditempatkan di luar negeri mendapat imbal hasil bersih sebesar 10% per tahun. Terakhir kita asumsikan tarif uang tebus adalah 3%, yakni angka rata-rata dari tarif Pengampunan Pajak baik yang repatriasi maupun yang tidak.

Dengan perkiraan penerimaan uang tebus Rp60 triliun, maka harta yang diikutkan dalam pengampunan pajak adalah Rp2000 triliun.

Dari asumsi-asumsi di atas, maka dengan metode anuitas Rp2000 triliun merupakan hasil pengembangan dari penghasilan sebesar Rp31,6 triliun pertahun yang mengalir ke luar negeri selama 20 tahun. Atas penghasilan ini, apabila dikenakan PPh dengan tarif 25%, dan denda 2% perbulan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 8 ayat 2a, penerimaan pajak yang akan diputihkan melalui program pengampunan pajak mencapai Rp539 triliun.

Bagaimana jika kita naikkan tarif uang tebus menjadi, misalnya, dua kali lipat, atau 6%? Dengan tarif ini pun, potensi pajak yang hilang masih sangat tinggi, yaitu mencapai Rp209 triliun. Atau hampir 3,5 kali dari uang tebus yang didapat.

Apabila kita membicarakan proyek swasta, maka sudah pasti program ini akan ditolak karena, bukannya menghasilkan keuntungan, justru rugi ratusan triliun Rupiah. Namun ini bukan program swasta dan manfaat program pengampunan pajak bukan semata-mata penerimaan uang tebus, tapi juga ada manfaat perluasan basis pajak dan manfaat repatriasi dana.

Apakah manfaat dari perluasan basis pajak dan dari repatriasi dana akan melebihi potensi pajak yang hilang? Perbandingan ini sebenarnya kurang tepat karena potensi pajak yang hilang akan selalu melebihi uang tebusan yang masuk, berapa pun perluasan basis pajak yang dicapai dan dana yang ditarik masuk dengan program amnesty ini.

Jadi bagaimana? Apakah kita harus menolak pengampunan pajak karena jumlah potensi pajak yang hilang jauh lebih besar dari potensi penerimaan uang tebus? Sebaiknya juga tidak serta merta demikian.

Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah mempertimbangkan kembali besaran tarif uang tebus. Dengan proses di DPR memasuki tahap penentuan, debat publik harus membahas juga berapa tarif uang tebus yang layak, dan berapa besar potensi pajak yang akan dikorbankan. Menurut pemerintah, data yang dimiliki tentang pelanggaran pajak sudah cukup lengkap termasuk identitas dan jumlah uang. Dengan demikian, posisi tawar pemerintah sebenarnya sangat kuat dan tidak ada alasan tidak bisa meminta tarif uang tebus yang lebih tinggi.

Hal kedua yang dapat kita pertimbangkan adalah tentang manfaat yang sulit untuk dikuantifikasi. Mungkin manfaat utama program ini adalah goodwill pemerintah, atau lebih tepatnya goodwill kita sebagai bangsa. Program pengampunan pajak ini menunjukkan niat baik pemerintah dan merupakan bentuk panggilan dan ajakan yang lembut kepada Wajib Pajak untuk masuk ke sistem dan mulai menjadi Wajib Pajak yang patuh.

Program ini dapat pula dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi dimana negara mengajak warganya untuk berdamai dan pemerintah memberikan janji tata pengelolaan negara, termasuk perpajakan, perizinan, dan birokrasi yang benar-benar bersih, efisien, dan berwibawa.

Mengapa warga kita menyembunyikan penghasilan mereka dan tidak membayar pajak selama bertahun-tahun? Selain karena hal ini dimungkinkan oleh pengawasan petugas pajak yang tidak efektif atau korup, penghindaran pajak juga merupakan indikasi ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara yang tidak efisien dan aparatur yang korup. Melarikan penghasilan ke luar negeri juga merupakan upaya melindungi kekayaan dari rezim politik yang dianggap sewenang-wenang, penegakan hukum yang tidak adil, atau kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil. Belum lagi isu iklim usaha yang tidak efisien, lambat, dan mahal, sehingga mendorong mereka yang mampu untuk menempatkan harta di negara lain dengan iklim investasi yang dianggap lebih baik.

Melalui pengampunan pajak, pemerintah secara implisit memberikan jaminan bahwa semua masalah itu tinggal masa lalu, seperti pula fakta penghindaran pajak yang akan dilupakan. Dengan demikian, pengampunan ini bukan hanya kesempatan bagi penghindar pajak tapi juga bagi pemerintah dan kita sebagai bangsa untuk memulai lembaran baru.

Apakah benar semua masalah itu tinggal masa lalu? Apakah perbaikan yang diadakan sudah memadai untuk memastikan sistem tidak akan gagal lagi setelah kita menekan tombol reset? Entahlah. Yang pasti, itu adalah tanggung jawab kita untuk menguji dan terus mengawasi realisasi atas janji-janji pemerintah, termasuk janji manis pengampunan pajak.