Yang Tidak Dibicarakan DJP Ketika Membicarakan Dirinya Sendiri

3 April 2016, Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (ICIJ) merilis sekumpulan informasi yang diberi nama Berkas Panama (Panama Papers). Gundukan besar data berukuran 2,6 terabita yang terdiri dari 11,5 juta dokumen meliputi: nyaris 5 juta surel, 3 jutaan berformat basis data, 2 jutaan berformat .pdf, 1,1 juta gambar, 320-an ribu dokumen teks, dan dua ribuan dokumen lain. Data ini berisi nama-nama pemegang saham dan direksi perusahaan-perusahaan cangkang yang merupakan klien firma hukum dari Panama, Mossack Fonseca.

Perusahaan cangkang biasanya didirikan di negara-negara suaka pajak (tax haven), yakni negara-negara dengan tarif pajak sangat kecil dan komitmen menjaga kerahasiaan yang tinggi. Negara-negara suaka pajak tak peduli apakah perusahaan Anda benar-benar melakukan kegiatan usaha, atau sekadar ruko dua lantai yang Anda biarkan kosong bertahun-tahun. Selama akta pendirian dan tetek bengek legal-formal lainnya beres, mereka juga tak akan bertanya apakah uang Anda di perusahaan cangkang itu halal atau hasil perdagangan manusia. Perusahaan cangkang per se tidaklah ilegal. Akan tetapi, keberadaannya sering kali menjadi modus pencucian uang modern, semacam kendaraan untuk kabur yang memikat bagi para penjahat. Teroris menggunakannya untuk menyembunyikan aliran dana. Pun mafia, kartel narkoba, pimpinan negara korup, serta para pengemplang pajak (tentu saja).

Kisah Berkas Panama bermula kira-kira setahun lalu. Sebuah koran Jerman bernama Süddeutsche Zeitung menerima berkas berisi daftar klien Mossack Fonseca dari whistleblower bernama-sandi “John Doe” – istilah yang sering dipakai sebagai sesulih identitas orang tak dikenal. Setelah terkumpul, berkas dari John Doe didistribusikan kepada 400-an jurnalis di 80 negara (Tempo menjadi wakil tunggal dari Indonesia) untuk diperiksa dan dianalisis. Setahun kemudian, ia diunggah ke publik secara serempak. Berkas Panama menjadi berkas terbesar dari whistleblower yang pernah diunggah. Ukurannya ribuan kali lebih besar dari bocoran kabel diplomatik yang pernah dimuat oleh Wikileaks.

Namun, tulisan ini bukan tentang Berkas Panama maupun raja-raja, para presiden, dan gerombolan kapitalis tengik di dalamnya. Bukan juga tentang bagaimana seorang pengacara cum novelis mendirikan Mossack Fonseca – firma yang menyediakan ratusan ribu kendaraan bagi mereka yang ingin kabur dan sembunyi. Tulisan ini justru tentang pemerintah Indonesia, wa-bil-khusus, Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dari Berkas Panama, kita jadi tahu hampir 3.000 orang Indonesia ternyata punya perusahaan cangkang yang dikelola Mossack Fonseca. Di antara mereka, ada nama-nama pesohor seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir (yang juga pemilik klub sepakbola Italia, Inter Milan), Anthony Salim (pemilik grup Salim), James Riady (pemilik grup Lippo), hingga mantan petinggi negara seperti Chairul Tanjung (yang juga memiliki Trans Corp) serta Gita Wirjawan — bukan Gita Wiryawan.

Sementara itu, sejak 2015, DJP berupaya agar Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional disahkan oleh DPR. RUU ini memberi kesempatan para miliarder memindahkan uangnya dari luar ke dalam negeri. Dengan membayar “tebusan” sebesar 2 persen, 3 persen, atau 5 persen dari nilai aset yang dipindahkan, mereka bisa memperoleh fasilitas bebas pidana dan Pajak Penghasilan atas aset tersebut. Kecuali aset yang berasal dari narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia.

Pecunia Non Olet

Pembahasan RUU Pengampunan Nasional sendiri berjalan alot. Beberapa pihak tidak setuju karena RUU ini membuka jalan bagi koruptor untuk mencuci uangnya. Yang lain tidak setuju karena RUU ini adalah bentuk disinsentif serta ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah melaporkan penghasilan dan kekayaannya secara jujur. DJP sendiri menyikapinya dengan lebih pragmatis. Seperti ungkapan Latin kuno, “Pecunia non olet.” Uang tak berbau busuk meski berasal dari sumber yang busuk. Dan uang yang diparkir di luar negeri itu adalah sumber postensial penerimaan negara.

Dari data yang dikumpulkan oleh Global Finansial Integrity, misalnya, terungkap aliran dana mencurigakan (illicit financial outflows) dari Indonesia ke luar negeri yang jumlahnya tidak main-main. Sejak 2004 hingga 2013, terdapat setidaknya 180,71 miliar dolar (setara dengan 2.349 triliun rupiah). Katakanlah 10 persen saja berhasil ditarik ke dalam negeri melalui UU Pengampunan Nasional, dan pemiliknya membayar tarif tebusan 3 persen, setidaknya ada tambahan pendapatan negara sebesar 7 triliun rupiah. Jumlah yang lumayan bagi negara yang sering pontang-panting menutup defisit anggaran. Toh, skema mencari uang dengan pengampunan pajak juga pernah dicoba oleh beberapa negara lain. Italia pernah memberikan pengampunan pajak bernama Scudo Fiscale. Di India, skema serupa dinamai Voluntary Disclosure of Income Scheme (VDIS). Tentu tingkat kesuksesan berbeda di tiap negara.

Meledaknya Berkas Panama tak urung memantik kembali diskusi mengenai urgensi RUU Pengampunan Nasional ini. DJP seolah mendapat alasan tambahan untuk menjual dagangannya. Pun begitu, selalu ada yang tak pernah ketinggalan untuk dibicarakan saat DJP disebut-sebut oleh media: kurangnya jumlah pegawai pajak.

Dalam sebuah wawancara dengan The Jakarta Globe, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Mekar Satria Utama, kembali mengungkapkan masalah yang (sepertinya kronis) diderita DJP itu. Dan berkaitan dengan Berkas Panama, ia menyatakan kurangnya pegawai sebagai salah satu alasan sulitnya melakukan investigasi harta Wajib Pajak di luar negeri. Alasan itu juga selalu muncul setiap tahun, terutama saat target pajak tidak tercapai. Anda bahkan bisa mundur ke 2009 untuk melihat alasan yang sama.

Kurang Pegawai, Kurang Pajak

Kurang pegawai sama sekali bukan alasan yang buruk. Jumlah pegawai DJP pada 2014 ada 34.510 orang, sedangkan Wajib Pajak terdaftar (baik perseorangan maupun badan) ada 18.357.833. Dari 34 ribu pegawai, hanya 12.834 yang kerjanya langsung berurusan dengan penerimaan. Baik sebagai Account Representative (AR, yang menggali potensi pajak), Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, Pejabat Fungsional Penilai PBB, atau Juru Sita (yang menyita harta penunggak pajak). Dalam hitungan kasar, bisa dikatakan 1 orang pegawai harus mengawasi hampir 1.500 Wajib Pajak. Tentu bukan jumlah yang ideal. Bandingkan dengan Jepang, misalnya. Mereka memiliki lebih banyak pegawai pajak (>56 ribu orang) untuk negara lebih kecil dan penduduk lebih sedikit dibanding Indonesia.

Namun, apa benar jumlah pegawai menjadi faktor krusial bagi penerimaan pajak?

Saya mencoba mencari hubungan kedua hal tersebut. Saya menyandingkan jumlah pegawai pajak dengan realisasi pajak dalam grafik di bawah. Data mengenai pegawai pajak bisa didapat dari Laporan Tahunan DJP. Sedangkan persentase realisasi penerimaan pajak dari target, saya dapat dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan UU APBN-P untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Realisasi

Dari grafik di atas, tak tampak hubungan antara jumlah pegawai dan realisasi penerimaan. (Anda juga tidak salah baca. Di tahun 2008, realisasi penerimaan pajak kita melebihi 100 persen dari target. Tepatnya 106,84 persen.)

Saya kemudian mencoba melihat lebih lanjut dengan uji statistik nonparametrik.[1] Uji statistik ini cocok untuk data dengan jumlah kecil dan pola distribusi yang tidak diketahui. Saya menggunakan Spearman rank test. Pertama, saya membandingkan jumlah pegawai pajak dengan realisasi penerimaan. Baik dari nominal rupiah yang diperoleh DJP, maupun dengan rasio antara rupiah tersebut dengan target pada APBN-P.

Uji 1

Ternyata makin banyak pegawai pajak, makin banyak rupiah yang dikumpulkan oleh DJP. Meski demikian, jumlah pegawai tidak berpengaruh pada kemampuan DJP untuk memenuhi target.

Saya mencoba menggali lebih dalam dengan uji kedua, untuk mencari hubungan antara rasio kenaikan jumlah pegawai (dari selisih jumlah pegawai suatu tahun dengan tahun sebelumnya), dengan naik-turunnya (growth) penerimaan pajak secara nominal maupun dalam hal pemenuhan target.

Uji 2

Dari uji statistik kedua, saya menemukan tidak ada hubungan antara kenaikan jumlah pegawai pajak dan kenaikan penerimaan pajak secara nominal maupun dalam hal pencapaian target. Artinya, kenaikan 1 persen jumlah pegawai pajak tidak diikuti dengan setidaknya 1 persen kenaikan rupiah yang dikumpulkan DJP, maupun tambahan 1 persen dalam upaya memenuhi target penerimaan.

Yang saya lakukan memang bukanlah uji statistik yang memiliki keketatan matematis (mathematical rigor) yang kuat. Lagipula data yang ada tidak cukup untuk melakukan analisis lain yang lebih andal. Meski begitu, setidaknya analisis tersebut menunjukkan kekurangan pegawai hanya sebagian penyebab tidak mampunya DJP memenuhi target penerimaan. Ada banyak faktor lain yang pengaruhnya mungkin lebih kuat daripada sekadar kurang pegawai. Ada faktor-faktor lain yang jarang dibicarakan ketika kita membicarakan DJP.

Isu-Isu Lain yang Tersingkirkan

Saya curiga, seringnya masalah kekurangan pegawai diangkat oleh para pimpinan DJP adalah karena ia alasan yang mudah. Mudah mengatakan kepada khalayak bahwa pegawai DJP memang kurang. Selain itu, mudah juga untuk ‘menjual’ isu ini demi kepentingan berubahnya DJP menjadi Badan Penerimaan Pajak. Menjadi BPP – yang merupakan lembaga pemerintah non-departemen seperti KPK – berarti juga menjadi lebih bebas. Otoritas pajak dalam bentuk ini bisa lebih leluasa menambah pegawai tanpa pembatasan dari KemenPAN-RB (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Sayangnya, terus-terusan beralasan kurang pegawai adalah tanda kemalasan beretorika. Alasan ini membuat kita lupa membahas alasan-alasan lain dalam diskursus publik.

Mari kita kesampingkan dulu faktor-faktor eksogen seperti inflasi dan nilai tukar rupiah yang melemah karena mereka bukan faktor yang berasal dari dalam administrasi fiskal kita. Seberapa sering kita membahas salah satu penyebab sulitnya memenuhi target penerimaan pajak adalah karena semakin tergerusnya basis pajak kita? Basis pajak adalah sumber DJP untuk menarik pajak. Salah duanya adalah tarif pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak. Semakin besar tarif pajak, atau semakin besar penghasilan yang dapat dikenakan pajak, semakin besar pula potensi pajak yang bisa digali DJP.

Medio 2013, dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 (PP 46/2013). Menurut peraturan tersebut, baik perorangan maupun perusahaan yang peredaran usaha brutonya (omzet) tidak lebih dari 4,8 milyar dalam setahun, tidak dikenakan mekanisme Pajak Penghasilan normal (yakni menggunakan tarif 5%-30% untuk orang pribadi, serta 25% untuk badan). Pajak Penghasilan menurut PP 46/2013 adalah 1 persen dari omzet. Di samping itu, mereka yang dikenakan pajak menurut PP ini dibebaskan dari Pajak Penghasilan lain (seperti PPh Pasal 22 dan 23). Di sisi lain, omzet di bawah 4,8 milyar rupiah setahun juga membebaskan Wajib Pajak dari kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai.

Lalu apa masalahnya?

Masalahnya, perusahaan-perusahaan yang marjin labanya tinggi – katakanlah menggambil untung di atas 4 persen saja dari total biaya yang dikeluarkan – akan membayar pajak lebih kecil dibandingkan ketika PP 46/2013 belum ada. Sementara, mereka yang marjin keuntungannya kecil (katakanlah seperti para penjual pulsa telepon seluler yang hanya mengambil untung 1.000 sampai 2.000 rupiah saja per penjualan), akan menanggung beban pajak lebih besar dari sebelumnya. Pemerintah juga berencana semakin jauh memangkas potensi pajak lewat penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 18%, serta menaikkan batas penghasilan tak kena pajak dari 3 juta rupiah per bulan menjadi 4,5 juta rupiah per bulan.

Ada masalah basis pajak di sini, di mana puluhan triliun rupiah potensi pajak terancam hilang. Anda bisa menambah pegawai pajak dengan puluhan ribu pegawai baru. Namun, jika peraturan semakin memangkas ruang gerak pegawai pajak (sementara target penerimaan setiap tahun makin naik), apa yang bisa mereka lakukan? Tak hanya itu, ada juga masalah keadilan: orang-orang kaya terus-terusan dimanjakan dengan fasilitas. Sementara itu, otoritas pajak selalu menjadi samsak tinju atas kurangnya penerimaan negara. Dan ini seringkali luput dibicarakan.

Terlalu Banyak Orang Kaya, Terlalu Lemahnya Kita

Hal yang sama terjadi ketika Berkas Panama terungkap. Retorika hanya dipakai melulu untuk membahas bagaimana pegawai kita yang kurang jumlah. Kita jelas melewatkan banyak hal. Kita lupa membahas seberapa efektifkah pemerintah dalam menegakkan perjanjian pertukaran data dan informasi. Kita memiliki beberapa jalur pertukaran data dan informasi pajak, di antaranya melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Tax Information Exchange Agreement (TIEA), dan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC).[2] Memang, pada akhirnya pemerintah buka bicara mengenai hal ini, bahkan sedikit pongah dengan mengatakan data pemerintah lebih baik dari Panama Papers. Tetap saja, apa yang telah dilakukan pemerintah mengenai data dan informasi tersebut masih menjadi misteri, bahkan mungkin bagi para pegawai DJP sendiri.

Kita juga belum membahas kualitas data yang dipunyai DJP. Dulu, saya sendiri bertugas mengolah data dan memiliki pengalaman pribadi perihal kualitas data perpajakan. Sejauh yang saya alami, data perpajakan kita masih susah untuk dibilang ‘berkualitas’. Satu yang saya ingat, saya pernah mendapat data yang total ukurannya lebih dari 8 GB. Dari 8 GB itu, setelah disanitasi untuk menyingkirkan data yang tidak relevan dan tidak valid, hanya tersisa 50-an MB. Dari 50 MB, berapa potensi pajak dan sanksinya? Berapa yang berhasil ditranslasikan oleh para Account Representative menjadi penerimaan negara? Tidak banyak. Apalagi jika dibandingkan dengan target yang harus dicapai kantor saya.

DJP juga memiliki masalah pada akses dan integrasi data. Kita tidak memiliki kewenangan mengakses data transaksi perbankan seluas yang dipunyai PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).[3] DJP juga tidak memiliki struktur data cross-sectional yang terintegrasi dengan baik. Big Data memang bukan obat ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Namun, akan sangat membantu jika DJP dapat mengakses data yang tak hanya berkualitas, juga terintegrasi. Baik dari lembaga lain sesama Kementerian Keuangan, maupun di luar Kementerian Keuangan (seperti pemerintah daerah, Samsat, Badan Kordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, hingga kantor-kantor akuntan publik).

Masalah lain, seperti kualitas pengolah data, kualitas para analis data, serta bagaimana para Account Representative dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak bisa mengubah data itu menjadi pundi-pundi rupiah bagi negara. Ini adalah masalah yang tak hanya masif, juga sama kronisnya dengan kurangnya jumlah pegawai pajak itu sendiri. DJP butuh banyak orang yang dibekali amunisi untuk memburu para pengemplang pajak yang modusnya semakin canggih. Amunisi itu tentu saja ilmu-ilmu analisa laporan keuangan, audit forensik, audit investigasi, serta tax planning.[4]

Lain dari itu, katakanlah kita mempunyai data yang solid mengenai harta orang Indonesia di luar negeri, dan katakanlah – seperti yang diidam-idamkan pemerintah – kita berhasil menariknya melalui UU Pengampunan Nasional. Selanjutnya apa? Dalam pembahasan mengenai RUU Pengampunan Nasional, selalu ditekankan bahwa RUU ini memberikan jalan untuk menutup defisit, tanpa pernah membahas penutupan defisit tersebut hanya bersifat temporer – tiga tahun saja. Setelah itu, jangan-jangan harta yang telah direpatriasi ke dalam negeri hanya akan mengendap menjadi potensi yang tidak tersentuh. Tidak tanpa adanya dukungan peraturan yang lebih adil untuk memajaki orang-orang kaya.

Kita, misalnya, tak punya Pajak Kekayaan seperti Perancis (impôt de solidarité sur la fortune), Norwegia, Italia (IVIE/IVAFE), atau Spanyol (patrimonio).[5] Bahkan kita tak punya pajak untuk capital gain yang berasal dari saham yang tidak ditransaksikan. Padahal hal tersebut secara de facto adalah penambah kekayaan. Anda bisa membaca daftar 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes. Anda bisa mengetahui banyak dari mereka menjadi sangat kaya hanya dari akumulasi nilai kepemilikan saham. Lalu, saat capital gain tersebut dialihkan melalui transaksi keuangan yang kompleks dan melibatkan perusahaan-perusahaan cangkang seperti yang disediakan oleh Mossack Fonseca, atau dialihkan menjadi aset di luar negeri, kita hanya bisa gigit jari.

Padahal, ada laporan dari Capgemini Financial Services Analysis yang menyatakan harta orang-orang ultra-kaya Indonesia bertambah 15,4 persen pada 2015 – mencapai total 158 miliar dolar. Laporan lain, A Global Wealth Report dari Credit Suisse menyebut ada 98.000 orang Indonesia memiliki kekayaan lebih dari 1 juta dolar pada tahun yang sama. Jumlah tersebut diperkirakan masih terus bertambah. Laporan yang sama memperkirakan pada 2017 Indonesia akan mempunyai 151.000 orang dengan nilai kekayaan di atas sejuta dolar, atau bertambah 54 persen dari jumlah pada 2015. Majalah Forbes juga menyatakan pada 2015, 50 orang terkaya Indonesia memiliki harta sebesar 92,04 miliar dolar (atau hampir 1.200 triliun rupiah). Pajak yang diperoleh pemerintah tahun 2015 – pajak yang digunakan untuk menjalankan negara ini – bahkan lebih kecil nilainya dari itu. Orang-orang kaya Indonesia juga diketahui bukan cuma memiliki pesawat jet pribadi atau rumah di kawasan elit Jakarta, mereka bahkan menguasai properti-properti mewah di Singapura melebihi orang Singapura sendiri. Properti orang-orang kaya Indonesia juga bertaburan di Amerika Serikat dalam bentuk mansionmansion super mewah.

Pertumbuhan kekayaan ini menyimpan gambaran buruk tentang masyarakat kita. Naiknya kekayaan orang-orang ultra-kaya rupanya juga diikuti oleh kesenjangan yang semakin lebar. Laporan dari Credit Suisse di atas menyebutkan 10 persen orang paling kaya menguasai 77,2 persen total kekayaan seluruh rakyat Indonesia. Ada kenaikan sebesar 70,2 persen dibanding pada 2007. Indeks Gini kita yang mengukur kesenjangan ekonomi, juga semakin memburuk sejak 2008.

Ini berarti skema redistribusi kesejahteraan kita masih buruk. Saya lebih yakin bahwa salah satu penyebab kuatnya adalah aturan dan tarif pajak yang lebih longgar, dibandingkan masalah kurangnya pegawai DJP itu sendiri.

Penutup

Di luar masalah-masalah yang sudah disebut tadi, beberapa masalah lain juga penting untuk dibicarakan ke ranah publik. Misalnya bagaimana proses transformasi menuju e-government (melalui ­e-SPT, e-filing, e-registrasi, e-billing, dan e-faktur) yang masih mengalami banyak kendala baik dari segi infrastruktur IT maupun pelaksanaannya di level masyarakat. Saya rasa belum ada yang mengkaji dengan serius efektivitas implementasi e-government ini, terutama di daerah-daerah pelosok yang infrastrukturnya belum memadai serta masyarakatnya yang masih awam dengan teknologi berbasis internet.

Selama ini, kita selalu take it for granted, menerima begitu saja inovasi-inovasi sebagai kebaikan yang tak terbantahkan. Meski pada kenyataannya, tingkat kemelekan teknologi serta rintangan geografis seringkali membuat program-program mulia ini jadi tidak berguna di banyak daerah. Ujung-ujungnya pegawai pajak di daerah tersebut yang menjadi sasaran ketidakpuasan masyarakat alih-alih para penggagas kebijakan sendiri.

Kurangnya pegawai serta kehebohan yang ditimbulkan oleh Berkas Panama hanyalah segelintir isu yang harusnya dibicarakan dan dijawab oleh DJP. Percuma ada Berkas Panama tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Percuma punya pegawai banyak tetapi peraturan yang ada malah semakin memperkecil potensi pajak. Percuma punya UU Pengampunan Nasional tetapi tiga tahun setelahnya tidak punya apa-apa lagi untuk digali.

DJP, saya yakin, juga akan lebih baik lagi jika mau mendengar para pegawainya (terutama mereka yang berada di luar Jawa-Bali) yang selama ini pontang-panting menjalankan kebijakan-kebijakan yang cenderung Jawa-sentris seperti e-government di atas. Akan lebih baik, seandainya setiap transformasi kelembagaan, formulasi kebijakan, serta penetapan target pajak juga mengikutsertakan pegawai hingga level paling bawah. Bagaimanapun mereka yang lebih memahami kondisi daerahnya masing-masing. Karena sinergi – salah satu nilai yang dijunjung Kementerian Keuangan – juga mensyaratkan adanya partisipasi, diskusi, kritik, serta terakomodiasinya aspirasi. Karena Indonesia bukan hanya Jawa. Dan DJP bukan hanya orang-orang yang ada di Gatot Subroto, Jakarta.

Catatan:

[1] Pada tulisannya di Tempo, 23 Mei 2014, Anies Basalamah pernah melakukan uji statistik mengenai hubungan antara jumlah pegawai pajak dan penerimaan pajak. Ia melakukannya dengan regresi, kemungkinan regresi linear. Hasil studinya menunjukkan hubungan positif antara kedua hal tersebut.

Saya ingin melakukan hal serupa. Sayang, sepertinya tidak mungkin melakukan uji parametrik seperti regresi di sini. Ada dua hal. Pertama data terlalu sedikit, hanya ada 9 tahun. Kedua, regresi hanya andal jika data yang diuji memiliki distribusi normal. Saya melakukan tes normalitas distribusi terhadap data-data yang saya miliki untuk melihat apakah mereka cocok diregresi seperti yang dilakukan Anies. Dengan melakukan tes Ryan-Joiner pada scatterplot dari data yang ada, juga tes D’Agostino-Pearson, dua-duanya menyimpulkan data yang tersedia tidak memiliki distribusi normal. Akibatnya tidak bisa dilakukan t-test maupun analisis regresi (apalagi autoregresi dengan lag yang saya kira cocok untuk data seperti ini). Entah saya yang salah, atau Anies memang memiliki data lebih baik, atau ia menerapkan metode statistik yang kurang tepat untuk analisisnya. Saya akan senang jika saya yang terbukti salah.

[2] IRS, otoritas pajak Amerika Serikat, memiliki Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA), yakni aturan yang mewajibkan lembaga keuangan memberikan informasi terkait Wajib Pajak Amerika Serikat yang memiliki rekening di lembaga keuangan tersebut kepada IRS. Indonesia sendiri juga memiliki aturan serupa. Aturan yang mengatur tata cara implementasi persetujuan pertukaran informasi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK/010/2015. Indonesia juga sudah melakukan perjanjian pertukaran informasi dengan negara-negara tax haven seperti Macau, Kepulauan Cayman, Guernsey, Isle of Man, Bermuda, San Marino, dan lain-lain.

[3] Satu kemajuan bagi DJP adalah, pada 2016, sudah mendapatkan kewenangan mengakses data perbankan meski baru sebatas transaksi kartu kredit. Kewenangan ini diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016.

[4] Tax planning atau perencanaan pajak adalah cara yang dipakai Wajib Pajak untuk menghindari pajak secara legal (tax avoidance). Pelajaran mengenai tax planning diajarkan pada fakultas akuntansi maupun jurusan perpajakan di beberapa universitas. Ironisnya, PKN-STAN, yang banyak menyuplai calon-calon pegawai pajak, setahu saya malah tidak pernah mengajarkan ilmu ini. Padahal, mempelajari tax planning penting untuk mengetahui modus-modus yang dipakai Wajib Pajak untuk mengecilkan pajak, di samping juga mengetahui loophole (celah hukum) mana yang berpotensi untuk di-abuse oleh Wajib Pajak.

[5] Indonesia pernah memiliki aturan tentang Pajak Kekayaan yaitu Ordonnantie op de Vermogens Belasting 1932, Staatsblad Tahun 1932 No. 405, atau yang dikenal dengan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932. Ordonansi tersebut menyatakan orang yang mempunyai aset yang dapat menghasilkan laba, berarti memiliki kemampuan ekonomi yang lebih dibanding orang yang sama yang hanya memiliki satu sumber penghasilan saja, seperti upah/gaji. Atas dasar itu, surplus kemampuan ekonomi tersebut dipajaki dengan Pajak Kekayaan. Sampai dengan penyesuaian terakhir pada 1984, tarifnya sebesar 0,5 persen dari nilai kekayaan bersih setelah dikurangi 80 juta rupiah. Pajak ini telah dihapus.

  • the last rainbow

    tahun 2008 capaian penerimaan tinggi itu karena adanya sunset policy.. tidak apple to apple kalau membandingkan tahun pemberlakuan sunset policy, dengan tahun lainnya.. *cmiiw

    • Andreas Dewantara

      Betul, Mas/Mbak. Perbandingan di atas hanya penggambaran kasar yang tidak punya keketatan matematis. Oleh karenanya, harus dipertimbangkan with a grain of salt,

      Terima kasih atas komentarnya, Salam. :)

  • Jey Laksono

    Di ‘bagian pendahuluan’, digunakan atau diindikasikan rasio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk, tapi dalam ‘pengujian statistik’nya digunakan jumlah pegawai saja. Jadi, jumlah penduduk nggak relevan? Itupun mengabaikan jumlah perusahaan. Kontribusi pajak yg dibayar perusahaan nggak signifikan kah?
    Di variabel terikat, digunakan proxy %realisasi terhadap target, adakah landasan teorinya?

    • Andreas Dewantara

      Terima kasih atas kritiknya, Mas Jey. Jumlah penduduk (dan rasio jumlah penduduk/Wajib Pajak dengan petugas pajak) sudah pasti sangat relevan untuk dibahas. Sayangnya, saya punya beberapa keterbatasan. Pertama, saya tidak mempunyai data pembanding dengan negara lain, terutama mengenai data jumlah pegawai pajak di sebuah otoritas pajak dari tahun ke tahun. Kedua, kalaupun saya dapat, saya belum bisa memperhitungkan pengaruh moderating variables seperti infrastruktur, kebijakan law enforcement, efek peraturan perpajakan, serta kondisi geografis dan sebaran penduduk suatu negara. Belum lagi membicarakan tarif pajak (yang berbeda tiap negara maupun perlakuannya yang berbeda untuk Wajib Pajak perusahaan maupun pribadi.)

      Apa yang saya lakukan di sini memang statistik kasar, dengan statistical power yang sedikit. Data yang ada tidak adekuat untuk membuat sebuah proper inference. Untuk landasan teorinya, saya mengambil antara lain dari buku Dyar dan McKillup (2010) tentang uji nonparametrik untuk rasio, interval, ordinal, dan inkremental. Tentu saja dengan beberapa caveat.

      Yang terakhir, adalah saya masih belajar mengenai statistika. Oleh karena itu, saya akan sangat berterima kasih jika Mas Jey sudi memberikan pengetahuannya kepada saya, termasuk mengenai referensi model statistik seperti apa yang laik untuk kasus seperti ini.

      Terima kasih. Tabik. :)