Salah Kami, Pak

Kami masih berduka atas kepergian rekan-rekan kami kala menjalankan tugas menagih pajak kemarin itu. Sedih tak terkira dirasakan oleh keluarga dekat para korban. Sedihnya kami ini ndak ada apa-apanya dibanding yang dirasakan oleh pihak keluarga, tentu saja. Kedawan jangkah, kalau kami mengklaim kami atau sayalah yang paling sedih.

Kelar menyeruput kopi pagi yang telanjur dingin terpapar pendingin ruangan, saya membaca tulisan di media massa, “Kematian Prada, Panama Papers, Pengampunan Pajak”.

Salah kami

Sambil kukur-kukur kepala yang sesungguhnya tidak gatal, saya mikir. Prada itu siapa? Ah salah ketik, batin saya. Saya positif-sinting saja kalau itu cuma salah ketik di judul tulisan saja. Tapi rupanya penulisan nama di kalimat pertama tulisan itu juga keliru. Lagi-lagi “Prada”. Tapi apalah arti sebuah nama, kata penyair masyhur dari Inggris, Bob Marley.

Jelas, ini salah instansi kami. Harusnya memberikan info yang akurat kepada masyarakat mengenai nama-nama pegawainya agar tak terjadi kesalahan seperti ini. Maafkan kami, Pak. Salah kami, Pak.

Juga kemudian Bapak bilang bahwa Parada (Maaf sekali lagi, Pak. Bukan Prada) bersama temannya sesama PNS, mati mengenaskan ditikam pengusaha. Sekali lagi, kami minta maaf, Pak. Teman yang mati itu bukan PNS, level-nya masih honorer. Jadi kalau Bapak bilang pegawai golongan 2C (Saya nurut Bapak untuk tidak nulis IIc), itu pegawai rendahan, maka tenaga honorer yang tidak Bapak sebutkan namanya itu super-duper rendah. Setidak-tidaknya dibanding Bapak, tentu saja. Tapi itu salah kami, Pak. Harusnya kami memberi data informasi mengenai daftar tenaga honorer kami kepada Bapak, setidak-tidaknya demi keakuratan tulisan Bapak tersebut. Bukankah instansi publik harus transparan? Salah kami, Pak.

Namanya Soza Nolo Lase, Pak. Susah ya? Diucap maupun ditulis. Jangankan Bapak, teman-teman saya saja jarang yang menuliskan namanya di akun-akun sosial media mereka. Iya, maafkan kami, Pak. Salah kami, Pak.

Lalu Bapak bilang, bahwa Prada (Saya ngikut deh, Prada) dan temannya itu tewas sebagai korban sistem perpajakan yang tidak beres. Saya mesti percaya benar bahwa orang sekaliber Bapak mengucap demikian, tentu tahu betul soal sistem perpajakan negara ini. Iya, Pak. Sistem yang salah. Karena sistemnya yang salah, maka tentu pelaksanaan sistemnya apalagi.

Soal kenapa pengusaha sampai bisa menunggak pajak sebesar Rp14 milyar yang Bapak bilang sederhana-tapi-tidak-punya-bukti-hitam-di-atas-putih itu, saya bisa menjawab apa, Pak? Tentu, kami lagi yang salah. Salah kami, Pak.

Bapak bilang pengusaha itu pasti (iya, Bapak pakai kata “pasti”) sudah ditagih berkali-kali oleh petugas pajak. Tapi berhasil lolos karena petugas pajak disuap, alias ditutup mulutnya. Iya, saya paham. Ini masih bagian dari jawaban yang sederhana-tapi-tidak-punya-bukti-hitam-di-atas-putih tadi. Ndak, saya ndak bilang Bapak ngarang, Bapak pasti punya dasar. Kalaupun tidak, mana berani saya meragukan intuisi orang sekelas Bapak.

Tapi, omong-omong, apakah Bapak tahu tagihan pajaknya itu dari mana? Dari hasil pemeriksaan, Pak. Beda petugasnya dengan Jurusita Pajak (Iya, Jurusita, bukan Juru Sita). Ah, tentu Bapak sudah tahu. Maka yang Bapak bilang petugas pajaknya disuap itu artinya pemeriksa pajaknya tho, Pak? Atau Account Representative yang bertugas ngawasin Wajib Pajak, termasuk sebelum dilaksanakannya prosedur pemeriksaan dan juga penagihan?

Tapi saya paham, Bapak sekadar memberi jawaban sederhana-tapi-tidak-punya-bukti-hitam-di-atas-putih, kan Pak? Lanjut, Pak.

Bapak bilang Prada (Iya, saya masih makmum nulis Prada saja), mati karena sistem pajak yang buruk sehingga terjadi suap-menyuap. Ini artinya kan pihak kepolisian harus mengusut tuntas, siapa-siapa yang sudah disuap dengan tuduhan turut terlibat kejahatan yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain. Ini serius.

Tapi kayaknya saya salah lagi ini. Mengingat saya ini bukan pegawai tinggi tapi juga ndak rendah-rendah amat. Pasti saya yang salah.

Lantas, Bapak menulis bahwa pembunuhan dua petugas pajak itu bisa saja terjadi karena Prada dan rekannya terlalu keras bicaranya. Atau bisa juga karena pengusahanya sedang sewot dan lain-lain. Kagum benar saya dengan imajinasi Bapak dalam menulis. Imajinasi akademisi yang tentu beda dengan imajinasi orang kebanyakan yang ramai memberi komentar di sosial media atau di kanal berita.

Hingga artikel kelar saya baca, Bapak tak sekalipun membahas bahwa pajak adalah sistem bid’ah yang tidak dicontohkan Nabi, misalnya. Maka saya tidak bisa tidak selain mengakui kecendekiaan Bapak sebagai seorang profesor.

Tulisan Bapak lalu lanjut membahas hal-hal yang menurut Bapak merupakan kesalahan sistem perpajakan negara kita (yang saya kutip) penuh ketidakadilan dan diskriminatif itu.

Pertama Bapak bilang pengenaan pajak kita berlipat-lipat. Bapak lalu mencontohkan kasus penjualan bangunan, dimana penjual akhirnya dikenakan pajak dua kali karena adanya penambahan penghasilan, yang sebelumnya, atas penjualan bangunan tersebut sudah dikenakan beberapa jenis pajak yang jumlahnya cukup besar.

Tentu Bapak tahu, jenis pajak-pajak yang terutang, juga perbedaan apakah itu final maupun tidak final, dan tarif-tarifnya. Tentu Bapak juga tahu bedanya membayar pajak, dipungut pajaknya, atau dipotong pajaknya. Haqqul yaqin, saya! Profesor kok!

Kedua, Bapak bilang pengusaha kita lari dari pajak karena jenis pajak di republik ini teramat beragam. Jelas pernyataan ini sudah mengalami proses pemikiran yang tidak main-main. Maka saya tidak bisa tidak selain mengiyakan saja. Di negara-negara lain pasti jenis pajaknya ndak banyak kan, Pak? Aku percoyo. Profesor kok!

Habis itu Bapak menulis soal transfer pricing, tax heaven country, Panama Papers, hingga ke pengampunan pajak. Di ujung tulisan Bapak minta agar pembahasan RUU Tax Amnesty ditunda karena Bapak (sederhana-tapi-tidak-punya-bukti-hitam-di-atas-putih) takut itu cuma akan jadi alat untuk menyelamatkan para pengemplang pajak. Dan dengan gagah lagi meyakinkan, Bapak menutup tulisan dengan pertanyaan, “Berapa hasil yang diperoleh negara dan berapa kerugian yang diderita negara akibat pelaksanaan UU Tax Amnesty jika disahkan?”

Jelas saya ndak bisa menjawab pertanyaan itu, Pak. Eh, itu pertanyaan retoris atau gimana sih, Pak? Ah, lagi-lagi pilihan kalimat saya menunjukkan kepandiran saya di hadapan Bapak yang cendekiawan cum negarawan.

Menutup tulisan ini, saya ingin meminta maaf jika di hadapan Bapak yang sedemikian luas cakrawala keilmuan dan pengetahuannya, baik soal negara, ekonomi, politik, juga termasuk pajak (jenis, tarif, SOP, dan lain-lain), kami ini masih mengecewakan Bapak. Dan tentu saja, jika orang sekaliber Bapak kecewa, maka kami ini sejatinya telah mengecewakan bangsa dan negara ini.

Maafkan dan teruslah ajari kami akan segala hal demi kebaikan kami. Kebaikan kami tentu akan membawa perubahan yang bagus bagi bangsa dan negara juga, Pak. Tentu peran instansi saya di negara ini penting-tapi-ndak-penting-penting-amat, Pak. kami paham itu. Adapun kalau kami merasa hebat, itu sifatnya masturbatif saja kok.

Itu dulu. Kalau ada kekeliruan, jelas bukan salah Bapak. Salah kami, Pak.

Post Scriptum:

Tulisan ini sudah dipublikasikan sebelumnya melalui blog pribadi penulis dengan judul yang sama, ditulis ulang oleh Birokreasi sebagai bentuk solidaritas kepada Parada Toga Fransriano Siahaan (pegawai KPP Pratama Sibolga) dan Sozanolo Lase (pegawai KP2KP Gunung Sitoli). Keduanya meninggal dalam menjalankan tugasnya karena ditikam.

Rifai

a.k.a. Bgnpy