Petugas Pajak

“Parada adalah teman yang baik. Aku beberapa waktu lalu balik ke Sibolga hanya untuk ketemu dia.”

Teman saya mengenang Parada, teman sekantornya dulu, dengan emosional. Parada adalah kawannya mengopi di kantin. Saat sedang tak ingin pulang ke kos-kosan, Parada kadang ikut menemaninya menginap di kantor. Ia orang baik. Ia orang baik. Beberapa kali teman saya mengulanginya. Ia orang baik. Apa yang menimpa Parada tak seharusnya terjadi, ia menggumam. Tidak untuk Parada, tidak untuk siapapun. Apalagi untuk petugas yang mengumpulkan pajak yang menjaga roda negeri ini tetap berputar.

“Komunikasi terakhirku dengannya, itu dia sedang di Bali. Bulan madu sama istrinya.”

Parada bukan baru saja menikah. Ia menikah kira-kira sudah setahun yang lalu. Namun karena satu dan lain hal, termasuk karena pekerjaannya, ia baru mengajukan cuti untuk bulan madu di tahun ini. Tidak ada yang tahu jalan hidup manusia. Tidak ada yang menduga pula, pekerjaan Parada di minggu pertama ia masuk kerja kembali adalah pekerjaan yang terakhir baginya.

Dalam sejarah peradaban manusia, pajak adalah sebuah momok. Pajak adalah simbol tirani kaisar dari negara penjajah kepada daerah jajahannya. Petugas pajak, atau yang juga sering disebut sebagai petugas cukai, adalah agen kesewenang-wenangan. Petugas pajak kerap memungut pajaknya dengan kekerasan, tanpa jumlah yang berdasar hukum, sehingga beban pajaknya lebih besar dari yang mampu ditanggung oleh si Wajib Pajak — rakyat yang sudah miskin diperas habis sampai setengah mati. Tidak heran jika dalam teks-teks agama Samawi, petugas pajak adalah salah satu golongan berdosa.

Di era modern, perlawanan terhadap pajak adalah perlawanan terhadap semangat kolektivisme. Dalam konstruksi masyarakat yang kapitalistik, penghasilan adalah semata-mata hasil kesuksesan individual. Oleh karenanya, negara tak berhak mengambil apa yang telah “si aku” kerjakan dengan susah payah. Bahkan mereka yang membela pajak terpaksa mengakui bahwa, ya, pajak itu necessary evil—kejahatan yang diperlukan. Secara esensial, pajak tetaplah jahat.

Di Indonesia, resistensi terhadap pajak memang tak jauh dari asumsi yang ada di masyarakat kuno. Pajak adalah perpanjangan tangan pemerintah. Dan karena pemerintah itu korup, maka pajak juga korup. Pajak hanya memungkinkan para pejabat untuk memperkaya diri sendiri dari uang rakyat. Beberapa yang lain memang memakai argumen kapitalis, bahwa pajak dan intervensi pemerintah hanya mengganggu perkembangan dunia usaha. Namun, pajak, dengan Gayus Tambunan sebagai poster boy korupsi di Indonesia, tetap lebih sering dibenci karena kedekatannya dengan segala yang korup dan menipu rakyat kecil.

Resistensi terhadap pajak akan lebih enak dihadapi jika bentuknya cuma sekadar ajakan untuk mogok bayar pajak yang banyak disebarluaskan di media sosial. Nahasnya, sering kali perlawanan ini justru mewujud menjadi intimidasi yang fisikal.

Tahun 2010, di Amerika Serikat, seorang Wajib Pajak bernama Andrew Joseph Stack III menabrakkan pesawatnya ke gedung kantor pajak IRS. Dua orang tewas termasuk Stack sendiri, sedang puluhan orang luka-luka. Di waktu yang lain, Ray Polk dan Joseph Martin Baille masing-masing pernah mengancam IRS dengan bom.

Pemerintah Amerika Serikat bereaksi terhadap hal ini. Salah satunya dengan memberikan ancaman hukuman berat bagi mereka yang membunuh petugas federal, termasuk petugas IRS. Hukumannya maksimal dapat berupa penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Perlindungan terhadap petugas pajak secara khusus juga ditubuhkan ke dalam undang-undang pajak Amerika Serikat sendiri. Ancaman pada petugas IRS dan keluarganya, bahkan ancaman yang hanya berupa surat maupun telepon intimidasi, dapat menjebloskan si pelaku ke penjara. Seorang mantan akuntan bernama Andrew Calcione pernah mengancam lewat telepon bahwa ia akan membunuh petugas pajak. Ia lantas ditangkap dan diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Jumlah ancaman yang datang ke IRS tetap tidak surut.

“Si orang itu, yang membunuh Parada, katanya pernah datang ke kantor pajak. Mengancam pakai pistol.”

Hal ini tentu mengulang kembali pembahasan tentang MoU Direktorat Jenderal Pajak dengan Kepolisian Republik Indonesia. Mengapa tidak minta tolong polisi? Tentu karena menurut sudut pandang petugas pajak, menyampaikan Surat Paksa seharusnya bukan pekerjaan berisiko tinggi. Apa yang dilakukan Parada dan Soza, satpam yang ikut mendampingi Parada saat bertugas, sudah pernah dilakukan ratusan kali. Ancaman tentu ada dan tidak hanya sekali-dua kali terjadi. Penyampaian Surat Paksa dianggap biasa saja karena Wajib Pajak boleh tidak setuju dengan Surat Paksa. Wajib Pajak hanya tinggal mengajukan gugatan. Surat Paksa tidak secara otomatis menyita aset-aset Wajib Pajak untuk negara. Mungkin itulah mengapa bantuan polisi dirasa belum diperlukan.

Beberapa orang berpendapat bahwa tidak adanya peraturan yang secara spesfik melindungi petugas pajak adalah penyebabnya. Ada yang menyarankan bahwa sebaiknya petugas pajak membawa senjata api. Yang terjadi sebenarnya adalah gabungan dari beberapa penyebab: tak adanya peraturan yang melindungi, tak adanya polisi yang mendampingi, serta seorang Wajib Pajak dengan pengetahuan nol tapi kenekatan nyaris tak terhingga—sebuah kombinasi yang memang mematikan. Tapi rasanya tak akan terselesaikan dengan membekali petugas pajak dengan senapan. Apalagi sekadar menjadikan petugas pajak lebih “ditakuti” dan “disegani” seperti saat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan reformasi birokrasi.

Petugas pajak, dibenci orang-orang suci, dianggap korupsi, dipolitisasi, dan sekarang berisiko mati. Pajak, sebagai sebuah institusi, memang masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun begitu, banyak perubahan telah dilakukan. Wajah institusi pajak yang dulu akrab dengan kesemena-menaan telah ditransformasi menjadi pelayanan. Namun sentimen masa lalu dan kebebalan memang masih sukar hilang.

“Orang hanya ingat Gayus kalau ngomongin pajak. Orang-orang kayak Parada ini yang sering dilupakan.”

“Lalu bagaimana dengan si satpam honorer yang juga meninggal? Apa Pak Soza juga dikasih penghargaan oleh DJP? ‘Kan ikut berjasa sama DJP juga dia.”

“Wah kalau itu aku tak tahu. Aku tak tahu.”

Post Scriptum:

Tulisan ini sudah dipublikasikan sebelumnya melalui status Facebook penulis dengan judul yang sama, ditulis ulang oleh Birokreasi sebagai bentuk solidaritas kepada Parada Toga Fransriano Siahaan (pegawai KPP Pratama Sibolga) dan Sozanolo Lase (pegawai KP2KP Gunung Sitoli). Keduanya meninggal dalam menjalankan tugasnya karena ditikam.