Taksi

Selasa kemarin (22 Maret 2016), media ramai memberitakan demo ratusan supir taksi off-line yang menolak keberadaan taksi on-line. Beberapa media (termasuk di antaranya Detik, Tempo, dan Okezone) masih saja menggunakan kata ‘anarkis’ untuk menggambarkan suasana demonstrasi yang diwarnai tindak kekerasan—salah kaprah yang mereka warisi dari Orde Baru, dan sepertinya tak pernah ada niat untuk diperbaiki. Tapi biarlah itu jadi urusan para penganut anarkisme dan ahli bahasa, saya tak berminat.

Oya, istilah ‘taksi on-line dan off-line’ saya gunakan cuma untuk memudahkan. Sebenarnya istilah ini juga tidak tepat mengingat taksi-taksi konvensional (yang saya sebut taksi off-line) juga sudah menggunakan aplikasi berbasis internet untuk mempertemukan supir dengan pelanggan. Ketidaktepatan itu tentunya tak perlu serius-serius amat ditanggapi seperti halnya ketidaktepatan penggunaan istilah ‘anarkis’.

Melihat demo itu, yang terpikir oleh saya adalah: kelas pekerja sedang membela korporasinya yang off-line, dengan mendemo korporasi kompetitornya yang on-line. Sementara korporasi off-line yang sedang dibela, malah lepas tangan, ada yang sampai memberi ancaman pecat segala. Cinta yang bertepuk sebelah tangan dari kelas pekerja, untuk korporasi yang telah melakukan penghisapan kepada mereka. Adakah drama yang bisa lebih aduhai lagi dari ini?

***

Sebelum membahas masalah demo, mari kita bahas dulu tentang pertanyaan Gita: kalau taksi off-line, terutama yang mobilnya punya perusahaan, relasi kuasa yang terbentuk jelas antara buruh dan majikan. Bagaimana dengan taksi on-line yang mobilnya punya mereka sendiri? Apakah tetap buruh-majikan? Atau kemitraan? Atau sebuah perkembangan?

Sulit mengatakan supir-supir taksi on-line ini sebagai kelas pekerja murni, mereka lebih cocok disebut sebagai borjuis kecil karena alat-alat produksi yang digunakan (mobil) adalah milik mereka sendiri. Tentu pendapat saya bisa jadi tidak akurat, misalnya kalau dibandingkan dengan supir ojek on-line yang juga memiliki alat-alat produksi (motor) sendiri. Memang, sama-sama punya alat produksi sendiri, tapi punya motor tentu berbeda dengan punya mobil. Zaman sekarang, siapa sih yang tidak punya motor? Dari asumsi itu, maka jaringan taksi on-line bisa dikatakan sebagai sindikasi borjuis kecil yang diorhanisir (dieksploitasi) oleh kelas kapitalis melalui aplikasi on-line.

Banyak juga yang mengelu-elukan model ekonomi yang dijalankan oleh taksi dan ojek on-line sebagai alternatif atas ekonomi konvensional yang kapitalistik. Sharing economy, katanya. Sosialisme yang tumbuh subur dalam habitat bernama pasar bebas, katanya. Ah, yang benar?

Saya coba tulis ulang penjelasan Andre, yang dari dulu getol mengamati sepak terjang taksi dan ojek on-line di negara lain, untuk menelanjangi modus produksi dalam taksi dan ojek online ini: Mobil dan motor memang milik para supir sendiri tapi alat produksi dalam bisnis transportasi on-line bukan cuma itu. Ada satu alat produksi yang tidak mereka miliki, yang sialnya paling vital karena dengan inilah para supir dengan penumpangnya bisa terhubung: Aplikasi. Siapa lagi pemiliknya kalau bukan korporasi? Dan karena aplikasi ini jugalah, relasi kuasa buruh-majikan antara supir dan korporasi tetap terlembagakan. Bukankah peraturan, kebijakan manajerial, tarif, promosi, perekrutan, maupun pemutusan kontrak, hanya dibuat oleh pemilik aplikasi?

Andre juga menambahi dari sisi cost of compliance, masalah hukum terkait transportasi umum, korporasi on-line ini selalu berkelit bahwa mereka cuma penyedia aplikasi. Mereka tidak pernah menanggung tort claim (baik pidana maupun perdata) atas keluhan pelanggan. Tanggung jawab yang mereka berikan paling pol hanya memecat supirnya. Lagi-lagi, supir yang menanggung segala risiko.

Belum lagi masalah cost of assets (biaya aset) dan depreciation expenses (beban penyusutan) yang harus dikeluarkan. Korporasi on-line yang seolah punya banyak armada dengan valuasi miliaran dolar ini, nyatanya tak punya aset tetap, tak pernah keluar uang untuk mengongkosi alat-alat produksi, dan terus-terusan menyatakan rugi. Hal ini dimungkinkan karena biaya aset dan beban penyusutan ditanggung sepenuhnya oleh supir sebagai pemilik alat produksi, sementara valuasi miliaran dolar tadi tidak pernah menjadi milik mereka.

Kalaupun ada yang bilang valuasi yang sedemikian besar itu karena proses bisnisnya yang unnatural lah, atau mereka melakukan monetasi data pelanggan lah, atau ‘teori konspirasi’ lainnya lah, tentunya tetap bukan di situ letak akar persoalannya. Melainkan siapa yang melakukan kerja dan siapa yang menikmati nilai lebih atas kerja tersebut. Kapitalisme itu bukan cuma soal kepemilikan alat produksi belaka, tapi juga siapa yang mengakumulasi nilai lebih (entah itu dari fee supir maupun kenaikan harga saham).

***

Sebenarnya, berapa pun besarnya manfaat yang diharapkan para supir off-line dari demo tempo hari, yang paling menikmati keuntungan jika demo berhasil ya tetap korporasi off-line yang sudah bertahun-tahun mengeksploitasi mereka. sedangkan kalau tidak berhasil? Yang untung ya korporasi taksi on-line dan supir-supirnya.

Apalagi kericuhan malah terjadi antara supir taksi off-line dengan supir ojek on-line, yang juga sama-sama kelas pekerja. Semakin kentara kebingungan supir-supir taksi off-line dalam menempatkan diri, kebingungan mengidentifikasi mana kawan yang seharusnya dengan merekalah solidaritas dibangun, kebingungan mengetahui mana lawan yang selama ini mengeksploitasi mereka setiap hari.

Alih-alih bersolidaritas mendemo kapitalisme secara umum (termasuk korporasi off-line yang telah mengeksploitasi mereka setiap hari), ini malah antem-anteman dhewe. Sama-sama kelas pekerja, sama-sama kere, sama-sama korban eksploitasi kapitalistik, sama-sama korban pertama yang diadu domba dalam perang antar kapitalis: korporasi off-line vs korporasi on-line.

Saya sendiri juga tak paham-paham amat soal demo maupun soal perspektif kelas. Tapi demo yang dilakukan kelas pekerja tanpa berminat mengubah kedudukannya dalam pertentangan kelas, jelas adalah demonya orang-orang bingung. Marahnya mereka adalah kemarahan reaksioner. Kemarahan yang selalu menjadi kegemaran kelas-menengah-ngehek untuk dinyinyiri, lalu menjadikannya stereotype untuk aksi-aksi kelas pekerja lainnya.

Post Scriptum:

Barangkali memang telat baru membahas ini sekarang, tapi tetap perlu, saya kira. Sebelum ini, dunia jurnalisme pernah ramai karena tulisan seorang jurnalis senior, Bre Redhana, berjudul “Inilah Senjakala Kami” yang dimuat di Kompas. Tulisan itu mendapat jawaban keras dari awak media lain, salah satunya Wisnu Prasetya, jurnalis muda sekaligus pengamat media. Wisnu menulis “Jangan Bersedih, Pak Bre Redhana” dengan nada sarkastik yang diangkat oleh Mojok. Dan mengingat internet dan masyarakat telah sedemikian karib, konflik antara yang off-line dengan yang on-line ini sepertinya masih akan berulang pada bisnis-bisnis yang berbeda.