Gersang

“Pajak,” kata Nozick, “adalah kerja-paksa terselubung.”

Nama lengkapnya Robert Nozick, seorang pemikir libertarian kelahiran Amrik yang terkenal dengan “Anarchy, State, and Utopia” (ASU). ASU sendiri ditulis sebagai counter atas karya John Rawls, “A Theory of Justice”. Dua buku yang sama-sama membahas tentang keadilan distributif, ditulis oleh orang yang sama-sama libertarian, dan sama-sama dipengaruhi oleh John Locke, Immanuel Kant, dan Friedrich Hayek.

Nozick menyediakan dalil-dalil filosofis kenapa negara ndak berhak memaksakan redistribusi kekayaan. Bahwa istilah redistribusi kekayaan pada dasarnya hanya menguntungkan orang miskin dengan mengorbankan orang-orang kaya. Tentu dalil tersebut adalah perpanjangan dari tesis ‘kepemilikan-diri’ yang mengehendaki setiap orang punya hak penuh atas dirinya sendiri. Dan ide kepemilikan-diri inilah yang menghubungkan garis kekerabatan ideolohis antara Gita yang liberal  libertarian kanan, dengan Andre yang anarko libertarian kiri.

Dalam kepemilikan-diri, semua orang mempunyai hak mutlak atas dirinya, dimana hak mutlak tersebut melingkupi juga hak atas nilai kerja, kemudian merembet pada hak atas nilai lebih sebagai hasil kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Eh, sebentar, kok jadi mirip marxisme?

***

Itu adalah Minggu sore yang sedang hujan dan deras sekali. Saya yang ndak bisa kemana-mana, akhirnya menghabiskan waktu di kamar dengan membaca-bacai buku “Jejak Pajak Indonesia”. Buku yang diterbitkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak itu, saya pinjam dari Meidiawan sejak berbulan-bulan lalu. Saya tertarik pada buku itu karena melihat nama JJ Rizal tertulis sebagai salah satu penyusunnya. Yang saya tahu, JJ Rizal adalah sejarawan muda yang aktif di Komunitas Bambu, sebuah rumah penerbitan spesialis buku-buku sejarah. Selain JJ Rizal, ada dua orang lagi yang ikut menyusun buku tersebut. Adalah Hurri Junisar, hasil pencarian di internet mengatakan bahwa dia juga aktif di Komunitas Bambu bersama JJ Rizal. Kemudian Heri Priyatmoko, karena namanya terlalu pasaran, saya agak kesulitan mencari latar belakangnya dari internet.

Dua dari tiga penyusun yang berasal dari Komunitas Bambu, membuat saya berharap banyak pada buku itu. Tapi nyatanya saya kecewa. Membaca buku setebal tujuhpuluh dua halaman itu, rasanya tak jauh berbeda dengan membaca rangkuman diktat kuliah yang cuma berisi urutan hari-hari penting. Di dalamnya, tak dibahas konteks-konteks sosio-kultural dan psikologis masyarakat saat itu yang mengiringi sejarah perpajakan Indonesia.

Di tengah kebosanan, tiba-tiba saja saya penasaran bagaimana jika pajak dibahas dengan perspektif kelas. Saya mengetikkan dua kata-kunci “pajak” dan “marxisme” di mesin pencari internet. Hasil pencarian teratas ada “Marxisme dan Libertarianisme” yang ditulis oleh Martin. Di dalamnya, Martin menelusuri secara runut dari mana kaum libertarian memperoleh landasan filosofis untuk menentang redistribusi kekayaan.

Barangkali berbeda dengan Martin, menurut saya, perbedaan marxisme dengan libertarianisme ya begini: alih-alih membenarkan kepemilikan atas kekayaan sebagai kepanjangan dari kepemilikan-diri seperti yang dilakukan para libertarian, marxisme justru menyelidiki lebih jauh asal-usul kekayaan yang ternyata berasal dari penjarahan nilai lebih oleh kelas kapitalis terhadap kelas pekerja. Karenanya, penolakan terhadap redistribusi kekayaan (entah oleh libertarian kanan maupun kiri) selalu patut dicurigai sebagai upaya menjaga harta jarahan tetap berada di tangan kelas kapitalis. Wajahnya bisa bermacam-macam, dari sinisme pada demo buruh, usaha menurunkan tarif pajak, hingga menyinyiri subsidi untuk golongan miskin.

Dalam kaitannya dengan perspektif kelas, pertanyaan yang bisa diajukan soal pajak adalah, apakah pajak sudah berada pada jalur yang benar? Kelas mana yang paling menikmatinya? Dan kelas mana yang harus menanggung bebannya? Pertanyaan-pertanyaan ini memang klise. Tapi juga ndak klise-klise amat kalau melihat kenyataan pajak masih menjadi tema yang jarang diperbincangkan oleh para pemikir kita yang, baik libertarian maupun marxis (dan marxian). Boro-boro mau membahas RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Membicarakan UMR saja, misalnya, ndak pernah mengikutsertakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Padahal PTKP bisa menjadi indikator paling mudah untuk melihat pajak, sebagai instrumen ekonomi dan politik negara, berpihak di sisi mana. Bandingkan dengan Fiscal Cliff di Amerika yang sampai menjadi perdebatan sengit, atau Bedroom Tax di Inggris yang ndak kalah ribut.

Kalaupun ada yang meributkan soal pajak, pasti melulu Yustinus Prastowo (saya bingung menggolongkan dia sebagai kiri atau kanan), yang tempo hari menulis “Lihatlah, Ibumu! Kebijakan Pajak terhadap Perempuan”, dimana pengarusutamaan gender dipakai sebagai pisau bedah untuk memeriksa pajak. Sedangkan dari kalangan pegawai pajak sendiri, ya cuma begitu-begitu saja. Ndak ada perspektif baru yang ditawarkan untuk membicarakan pajak dengan lebih segar. Blog pribadi maupun akun media sosial mereka, kalau bukan berisi tutorial penginstalan aplikasi e-SPT, paling-paling ya cara menghitung Pajak Penghasilan karyawan. Gersang sekali!

***

Pajak, seperti juga tetek-bengek birokrasi lainnya, memang bukan tema yang seksi untuk dibahas. Seorang pemuda seperti Akbar, misalnya, sangat mungkin membuat gadis-gadis terkesima dengan obrolan tentang kontinum ruang-waktu, gelombang gravitasi, teori relativitas Einstein, kematian Harper Lee dan Umberto Eco yang berdekatan, kebangkitan genre folk dalam skena musik indie, film-film bagus yang ndak masuk nominasi Oscar, atau tentang tips dan trik selfie dengan kamera mirrorless. Tapi itu ndak berlaku untuk pajak. Ndak ada perempuan mana pun di muka bumi ini yang tertarik pada laki-laki cuma karena dia sangat lihai soal transfer pricing dan tax treaty. Camkan itu, Akbar Saputra!

Itu juga yang hampir selalu dijadikan kesimpulan (kalau ndak boleh disebut kambing hitam) untuk target pajak yang gagal tercapai, sebentar-sebentar bilangnya kesadaran masyarakat masih rendah. Sudahlah disuruh bayar, masih disalahkan lagi. Padahal selain pajak adalah instrumen untuk redistribusi kekayaan yang paling konstitusional (yang karenanya pajak harus dipaksakan terlepas bagaimana kesadaran masyarakat terhadapnya), masyarakat yang sadar betul soal pajak justru akan membuat pemerintah repot sendiri. Setiap terbit aturan pajak baru, akan disambut dengan demonstrasi. Minimal twitwar lah.

Jika pemerintah merasa sanggup meningkatkan diri ke level demokrasi berikutnya dengan segala dialektika yang mengikuti ya ndak apa-apa, teruslah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Tapi kalau pemerintah lebih suka ‘pokoknya’ masyarakat patuh, justru jangan pernah berharap masyarakat sadar pajak. Masyarakat yang lebih pintar adalah masyarakat yang lebih susah diatur. Biarkan saja masyarakat tetap dalam keluguannya, pemerintah cukup membuat banyak-banyak peraturan dengan kosakata ‘jangan’ dan ‘harus’. Cara ampuh ini telah dibuktikan oleh Orde Baru setidaknya lebih dari tiga dekade.

Post Scriptum: omong-omong sudah pada lapor SPT Tahunan, belum?

  • Raja Hurri

    Nice post, pak. Salam kenal. Buku pajak itu yg dipegang itu masa kemerdekaan ya. Masih dummy pertama yg belum ada pengembangan. Trims masukannya