Retrospeksi Pajak 2015

Selamat tahun baru, teman-teman. Selamat hari Senin sekaligus hari kerja pertama. Berakhirnya tahun 2015 juga mengakhiri segala keributan soal pajak, target yang ndak tercapai nyatanya ndak memancing minat para ekonom medioker media sosial. Komentator-komentator pajak dadakan itu tiba-tiba lindap. Tak ada lagi keributan. Dan sebelum pajak benar-benar kembali menjadi isu yang ndak seksi lagi, saya mencoba merangkum keributan-keributan soal pajak setahun kemarin yang menurut saya ciamik. Biar apa? Apalagi kalau bukan biar dikira pintar untuk bahan kontemplasi bersama (ahelah, kontemplasi!).

Dari teman-teman Redaksi Birokreasi, saya mendapat banyak sumbangan keributan yang tentu ndak semuanya bisa ditampung, di antaranya: Instruksi Dirjen Pajak Nomor (Ins) 01, 02, dan 03 Tahun 2015, karena keributan hanya terjadi di internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saja; Ins 04 karena saya malas membaca; RUU Pengampunan Pajak karena saya ndak paham-paham amat; dan banyak lagi lainnya yang bisa berpengaruh buruk pada karir saya.

Januari

Karena belum ada keributan apa-apa di awal tahun ini, mari kita bahas target saja. Target penerimaan negara, sebagaimana tertuang dalam RAPBN—diajukan oleh SBY tanggal 15 Agustus 2014 dan disahkan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014—dipatok pada angka Rp1.762,29 triliun, meningkat 7,8 persen dari APBNP 2014. Dari jumlah itu, penerimaan perpajakan ditarget sebesar Rp1.370,8 triliun, 10 persen lebih tinggi dari penerimaan perpajakan dalam APBNP 2014 yang sebesar Rp1.246,1 triliun. Tapi selain dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), angka itu terkandung target Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sebesar Rp117,5 triliun. Target untuk DJP sendiri ‘cuma’ Rp1.193,4 triliun.

Kenapa pemisahan target DJBC dan DJP perlu dijelaskan? Bukannya secara teori, bea dan cukai adalah pajak juga? Teorinya sih begitu. Tapi ndak enak saja kalau jerih payah teman-teman di DJBC diaku sebagai penerimaan DJP. Lagian kalau ndak dipisah, di tangan orang-orang yang bingung konteks, yang beginian bisa jadi sumber keributan luar biasa. Soal orang-orang bingung ini nanti ada hubungannya dengan keributan bulan Desember.

Kembali ke target. Dari tahun ke tahun, realisasi penerimaan pajak nisbi tumbuh meski tetap ndak mencapai target. Tapi justru itu anehnya, ndak pernah tercapai kok terus-terusan ditambahi? Jangan-jangan target adalah semacam mission impossible yang sengaja dibuat biar ndak tercapai? Tapi mari khusnudzon, bayangkan apa yang terjadi kalau seekor anjing berhasil menangkap ekornya sendiri? Stagnansi, Bung! Anjing itu akan duduk sambil memegangi ekornya, wong yang dikejar sudah tertangkap. Saya bukan mau menganjingkan pegawai pajak lho, cuma analogi saja. Kalau target tercapai, para pegawai pajak jadi takabur, tuhan ndak suka. Jadi para pembuat target sengaja menetapkan angka yang tidak rasional agar pegawai pajak terhindar dari dosa takabur.

Ah sa aja lau kain lap Ceu Ikin!

Februari

6 Februari 2015, Sigit Pramudito dilantik. Beliau menjadi Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) pertama hasil lelang jabatan. Awalnya memang muncul isu tak sedap soal kekayaan Sigit di beberapa media. Sebagai seorang pegawai negeri, kekayaannya ndak wajar. Namanya juga pegawai negeri: kaya dicurigai, miskin salah sendiri. Untung saya belum kaya dan ndak miskin-miskin amat. Sabar ya, Pak. Toh Menteri Keuangan kan sudah membela, kekayaan Pak Sigit juga sudah diverifikasi oleh PPATK dan KPK.

Selain Dirjen pertama hasil lelang jabatan, DJP juga punya ‘diskon’ pertama. Dengan dicanangkannya 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak, DJP mengeluarkan banyak diskon yang diawali dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 29 tahun 2015 (PMK 29/2010), berlaku 13 Februari 2015. Tapi sepertinya diskon ini ndak laku-laku amat karena fasilitas penghapusan yang diberikan hanya untuk sanksi administrasi bunga penagihan (Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP).

Maret

6 Maret 2015, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 resmi merevisi target DJP. Karena Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diturunkan dan defisit dikurangi, target pajak dalam RAPBNP harus dinaikan menjadi Rp1.294,25 triliun Dari jumlah target semula Rp1.193,4 triliun dalam RAPBN. Dinaikkan lagi? Sudah-sudah, jangan diributkan, toh sudah lewat ini. Kita harus tetap khusnudzon, bukankah hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini? Ingat lagi analogi anjing dan ekornya tadi.

19 Maret 2015, Jokowi datang ke Kantor Pusat DJP untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Dan sepertinya baru kali ini, penyampaian SPT Presiden ndak menjadi headline koran nasional. Kalah ramai dengan isu ‘vitamin’ untuk para pegawai pajak. Ya, di hari yang sama dengan penyampaian SPT Presiden, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2015 resmi berlaku.

Peraturan yang berisi skema kenaikan penghasilan pegawai pajak itu jelas sasaran empuk bagi media. Bukan cuma diksi dalam artikel, bahkan judul juga dieksploitasi dengan ugal-ugalan: Hore… Gaji Pegawai Pajak Naik Dua Kali Lipat (Tempo), Kantong Pegawai Pajak Kian Tebal, Intip Tunjangan Kinerjanya! (Liputan 6), Bulan Depan, Pegawai Pajak Kaya mendadak (Jawa Pos), Cihuy, Bulan Depan Pegawai Pajak Naik Gaji (MetroTV News), Gaji Selangit, Hadiah Jokowi untuk Pegawai Pajak (Kontan). Masyarakat jelas ribut, target ndak pernah tercapai kok penghasilan naik terus? Jangankan masyarakat luar, sesama pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang non-DJP saja ribut: menterinya sama, penghasilannya beda. Seolah satu-satunya pahlawan APBN cuma DJP saja.

Yang ndak banyak orang tahu, keributan di dalam tubuh DJP sendiri ndak kalah wagu. Adalah perkara jarak antara ‘kasta’ pelaksana dengan ‘kasta’ eselon yang semakin jauh penghasilannya. Selama berhari-hari, koor panjang kekecewaan didendangkan dengan nada sumbang di warung kopi, forum diskusi internal, grup instant messenger, media sosial, bahkan ada pseudoesai di Kompasiana yang melahirkan akronim sarkastik KETAPEL versus KETUPAT. Banyak pegawai pajak yang pernah jadi suporter militan Jokowi, kompak teriak karena kenaikan ndak seperti ekspektasinya yang lebay. Sama banyak dengan Prabower yang mesam-mesem melihat saldo rekening.

April

10 April 2015, ada yang menulis Siapakah Pahlawan APBN Sebenarnya? Benarkah Orang Pajak? di Kompasiana, yang disusul kemudian dengan artikel lain berjudul “Pahlawan Tak Dikenal” dan “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” tanggal 16 April 2015. Keduanya ditulis oleh orang yang berbeda, atau setidaknya akunnya saja yang beda. Meski penulisnya begitu detail memahami data, saya ndak akan mengatakan penulis artikel pertama berasal dari Dirjen Bea Cukai (DJBC) dan penulis artikel kedua dari Dirjen Perbendaharaan Negara (DJPb). Bukan. Pokoknya bukan. Saya yakin teman-teman di DJBC dan DJPb bisa menyikapi ini dengan dewasa: kalau penghasilan DJP naik, eselon satu yang lain juga akan menyusul. Jadi kenaikan penghasilan DJP harusnya selalu didukung.

Ingat, sinergi!

Mei

Bulan ini, diskon kedua dari DJP diberlakukan, bersamaan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2015. Singkatnya, peraturan ini memberikan fasilitas penghapusan sanksi keterlambatan pelaporan maupun penyetoran untuk SPT tahun pajak 2014 ke belakang, baik masa maupun tahunannya, yang dilakukan di tahun 2015. Bingung dengan penjelasan saya? Coba Tanya ke Account Representative (AR) di Kantor Pajak atau hubungi Kring Pajak. Tapi ndak usah deh, toh sudah lewat juga. Dibandingkan dengan PMK 29/2015, PMK ini mendapat antusiasme lebih dari Wajib Pajak. Ndak antusias-antusias amat sih, cukuplah untuk memaksa AR dan agen Kring Pajak minum Sang*bion.

Juni

29 Juni 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2015 berlaku. Isi PMK ini tentang perubahan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk yang belum menikah dan penghasilannya cuma Rp3.000.000,- perbulan (kalau sudah menikah angkanya beda), ndak akan dikenai pajak. Dan karena PMK ini berlaku surut, silakan datang ke Bagian Keuangan di kantor untuk menagih kelebihan pemotongan pajak yang dilakukan dari Januari sampai dengan Juni. Tapi dipastikan dulu, jangan sampai balik dimarahi karena PPh anda ternyata sudah ditanggung perusahaan. Atau dari dulu memang sudah di bawah PTKP.

Juli

Ndak ada yang istimewa di bulan ini, kecuali kalau definisi ‘istimewa’ dalam kamus anda meliputi terbakarnya Kantor Pusat DJP. Nyatanya banyak juga reaksi yang muncul di media sosial masyarakat, malah ada yang bilang terbakarnya kantor pajak sebagai modus operandi untuk menghilangkan berkas dan bukti dosa-dosa masa lalu. Begini ya, teman-teman, yang kebakaran itu basement. Buat nyimpen mobil, bukan nyimpen berkas. Basement itu lokasinya persis di samping masjid DJP, kenapa ndak sekalian bilang kebakaran itu Konspirasi Wahyudi untuk melemahkan Islam? Jangan lupa cc ke akun PKS Piyungan, Jonru, dan Uni Salah Paham dengan hestek #SaveMasjidDJP #GazaInJakarta #TolikaraInJakarta.

Tapi yang paling ciamik jelas Detik yang menjuduli artikelnya: Kebakaran di Basement, Ditjen Pajak: Pegawai Masih Masuk. Heroik sekali bukan?

Agustus

Nihil.

September

Nihil.

Oktober

Masih dalam satu rangkaian dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Tahun Pembinaan Wajib Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2015 diberlakukan. Ini bukan diskon seperti PMK 29/2015 dan PMK 91/2015, tapi dengan ini DJP mengizinkan Wajib Pajak melakukan penilaian kembali (revaluasi) aset tetapnya. Selisih lebih aset tetap hasil revaluasi diharapkan berdampak positif untuk debt to equity perusahaan, lumayan buat tambah-tambah agunan kredit. Tentu selisih lebih itu harus dipajaki. Win-win solution lah. Pengusaha senang, pemerintah pun senang. Awalnya, Divisi Litbang Birokreasi memprediksi PMK ini bisa memasukkan kira-kira enam triliun ke kas negara di tahun 2015. Belakangan, Menteri Keuangan mengkonfirmasi jumlahnya mencapai duapuluh triliun. Semoga promosinya lebih digencarkan lagi di tahun 2016 nanti.

Cek instahram kita ya, Sist!

November

2 November 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2015 (PMK 197/2015) resmi diundangkan. PMK ini menjadi ‘diskon’ ketiga yang memberikan fasilitas pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau penelitian Pajak Bumi dan Bangunan. Divisi Litbang Birokreasi memproyeksikan PMK ini—bersama dua ‘diskon’ sebelumnya, PMK 29/2015 dan PMK 91/2015—bisa menyumbang sampai tigapuluhan triliun ke kas negara.

8 November 2015, terjadi perdebatan antara dokter vs pegawai pajak di media sosial. Berawal dari status Facebook seorang dokter bernama Bayu Setia yang membandingkan nasib para dokter dengan pegawai pajak, masing-masing merasa paling berhak dibayar lebih tinggi. Tak mau ketinggalan dalam perdebatan ndak mutu itu, saya juga menulis semacam surat terbuka untuk semua pihak yang terlibat dalam perdebatan.

Desember

1 Desember 2015, berita mengejutkan datang dari Sigit Pramudito. Dirjen Pajak yang baru dilantik sepuluh bulan sebelumnya itu, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pertanggungjawaban karena target pajak ndak tercapai. Beberapa pegawai pajak menyayangkan kemunduran Sigit, menurut mereka Sigit ndak semestinya meninggalkan gelanggang di tengah pertempuran untuk menjaga moral anak buahnya. Tapi kalian percaya Sigit mundur cuma gara-gara target? Benar-benar percaya? Seriously? Ayolah, kalian ini kok ya pada lugu-lugu amat dah jadi orang.

Jadi gini, DJP pernah menggagas soal pengampunan pidana pajak (tax amnesty) yang rencananya akan digodok menjadi Undang-Undang. Sampai di DPR, ide itu bukan cuma didukung, malah ditambahi agar pengampunan ndak hanya terbatas atas pidana pajak tapi juga pemutihan status pidana umum (special amnesty). Artinya semua pidana termasuk korupsi bisa diampuni. Anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ecky Awal Muharram, sempat menolak keras tax amnesty menyusul gugurnya inisiatif DPR memperjuangkan special amnesty. Siapa pegawai pajak yang kemarin nyoblos PKS, hayo? Bayangkan kalau special amnesty benar-benar jadi Undang-Undang, masyarakat pasti menolak keras, dan siapa yang akan dituduh sebagai penggagas ide? Lha kalau ada di posisi Sigit, menghadapi jenis manusia macam anggota DPR itu, piye perasaanmu?

28 Desember 2015, Kompas mengangkat artikel yang dijuduli Pertama dalam Sejarah Indonesia, Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.000 Triliun. Lebay ya? Iya. Artikel itu direlay banyak media lainnya, disambut gegap gempita oleh pegawai pajak, dan dishare beramai-ramai di media sosial. Jika judul itu bertujuan untuk mengangkat moral anak buah yang sedang jatuh, Bambang Brodjonegoro berhasil. Adalah lumrah di negeri para pencibir yang sekian lama dilanda kemarau panjang apresiasi ini, sebuah pengakuan terasa begitu menyegarkan layaknya hujan pertama.

Sambutan dari masyarakat juga ndak kalah ribut meski dengan cara berbeda: klaim Bambang dianggap sesumbar yang kelewat jemawa. Terlebih ketika dua seteru taik kucing, Jokower dan Prabower, ikut-ikutan. Ada yang bilang penerimaan pajak pertamakalinya tembus 1.000 trilyun di tahun ini sebagai omong-kosong belaka. Yang digunakan sebagai pembanding adalah data dari situs KKBP, dimana penerimaan pajak tertulis sudah pernah mencapai 1072,1 trilyun di tahun 2013. Jadi siapa yang bohong? Tak ada yang bohong, yang ada hanya bingung. Orang-orang bingung itu membawa data KKBP tanpa bisa membedakan bahwa angka 1072,1 trilyun selain dari penerimaan Dirjen Pajak, juga disumbang oleh penerimaan Dirjen Bea Cukai. Realisasi dari Dirjen Pajak sendiri sebenarnya cuma 916,3 trilyun sebagaimana diumumkan di situs resminya.

Setelah data di KKBP ndak bisa digunakan, mereka orang-orang bingung itu mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dari itu, penerimaan pajak ternyata sudah pernah tembus lebih dari 1.000 trilyun di tahun 2014. Padahal hampir semua media justru menyebut sebaliknya, realisasi penerimaan pajak 2014 tak lebih dari 981,9 trilyun. Angka itu adalah penerimaan neto. Sedangkan bruto-nya, Divisi Litbang Birokreasi menyebut angka berada pada Rp1.066,9 triliun. Dibanding data 2014 ini, Birokreasi menghitung bruto tahun ini tumbuh 3,53%, dan netto-nya tumbuh 2,86%. Lalu apa yang salah dengan data BPS? Lagi-lagi BPS ndak salah. Yang salah adalah orang-orang bingung yang menggunakan data ini untuk meng-counter artikel di Kompas. Padahal di sebelah kanan-atas tahun 2014 itu jelas-jelas ada angka 3, yang artinya angka itu berdasarkan RAPBN dimana huruf R-nya adalah akronim dari “Rancangan” yang bersinonim dengan “rencana”. Kan manusia memang boleh berencana, tapi tuhan juga yang menentukan.

Tak menyerah dengan kegagalan data 2013 dan 2014, mereka berbelok menggunakan inflasi. Ya iya lah, kalau memperhitungkan tingkat inflasi, penerimaan pajak tahun ini memang lebih kecil. Tapi ya justru itu, ketika nilai rupiah melemah, pertumbuhan melambat, laba menurun, situ mau dipajaki tinggi? Kadang menghadapi yang beginian membuat saya berpikir bahwa tidaklah tuhan menciptakan manusia-manusia semacam taek ini kecuali untuk menguji ketabahan hambanya.

31 Desember 2015, penerimaan pajak ditutup pada Rp1.055 triliun. Cuma 81,5 persen dari target dalam APBNP. Keributan kembali terjadi, beberapa pegawai pajak menulis kegelisahannya di media sosial karena Tunjangan Kinerja dipotong 20 persen, sementara beberapa lainnya sok bijak menasehati tentang sabar dan bersukur seolah orang lain memang sangat membutuhkan nasihat mereka. Di media sosial, juga terjadi keributan yang disebabkan sebuah poster infografis. Poster itu hendak menyampaikan pekerjaan pegawai DJPb yang semakin berat ketika realisasi pendapatan tidak sesuai target. Pegawai pajak yang bersumbu pendek tidak terima, mereka mengutuk poster yang dibuat oleh pihak yang menamakan dirinya EDUKASI PRBNDHRN. Menurut gosip, petinggi kedua direktorat jenderal itu mengeluarkan instruksi agar anak buahnya menghapus semua postingan mereka dari media sosial yang memuat poster tersebut.

Kalian ini memang ada-ada saja kok, Bung!

Bonus

3 Januari 2016, seorang pegawai DJPb, Pringadi, menulis Kritik dan Apresiasi Terhadap Ditjen Pajak di Kompasiana (ini kenapa pada senang amat sih nulis di Kompasiana?). Orang-orang yang ndak paham akan bilang Pringadi ad hominem karena menutup tulisannya dengan menyerang preferensi ‘salah satu pegawai pajak yang paling hebat dalam menulis’. Bisa saja mereka menegur Pringadi bahwa minat terhadap LGBT ndak semestinya dihubung-hubungkan dengan penerimaan negara. Saya yakin Pringadi tahu itu semua, dia paham dengan penuh seluruh. Saya malah berpikir Pringadi dalam kapasitasnya sebagai sastrawan sedang mengkritik pascakolonialitas ‘salah satu pegawai pajak yang paling hebat dalam menulis’. Alih-alih sensitif terhadap realitas sosial di sekelilingnya, ‘salah satu pegawai pajak yang paling hebat dalam menulis’ itu malah sibuk meniru-niru sastrawan dari negeri dunia pertama yang ‘melulu mengangkat tema LGBT dalam tulisannya’. Seperti sastrawan Lekra mengkritik satrawan Manikebu, realisme sosialis mengkritik humanisme universal: ini bukan kritik (dan apresiasi) untuk DJP, ini adalah kritik sastra! Soal isu DJP mah cuma prolog buat Pringadi, atau malah sampiran. Pringadi memang jenius!

Saran untuk ‘salah satu pegawai pajak yang paling hebat dalam menulis’, cobalah balas mengkritik buku antologi puisinya Pringadi: Aku Cukup Menulis Puisi, Masihkah Kau Bersedih—dari perspektif Wajib Pajak yang ndak boleh lagi membayar PPh secara manual, padahal e-billing (aplikasi pembayaran pajak secara online yang dikelola DJPb) akhir-akhir ini malah semakin busuk.

  • janardana

    Ngutio:
    Saya malah berpikir Pringadi dalam kapasitasnya sebagai sastrawan sedang
    mengkritik pascakolonialitas ‘salah satu pegawai pajak yang paling
    hebat dalam menulis’. Alih-alih sensitif terhadap realitas sosial di
    sekelilingnya, ‘salah satu pegawai pajak yang paling hebat dalam
    menulis’ itu malah sibuk meniru-niru sastrawan dari negeri dunia pertama
    yang ‘melulu mengangkat tema LGBT dalam tulisannya’.
    ________________
    Keknya belionya banyak nulis pajak juga kok. Cumak beliyonya ndak sukak caper, numpang heboh sexynya nama pajak. Apalagi buwat jualan buku sastra dengkulan. Tulisannya bisa dicari di http://forumpajak.org

    • http://birokreasi.com/author/trendingtopiq/ ☭Cah Cinta

      Memangnya siapa yang bilang Pringadi jarang nulis soal pajak? Sepertinya masnya yang salah paham, coba baca lagi. Kali ini pelan-pelan saja, diurut mana subjek, mana predikat, dan mana objek. Bhay~