Tarif

Setelah kasus Gayus beberapa tahun silam, tetek-bengek perpajakan ndak pernah lagi jadi isu populer di Indonesia, terlebih di kalangan orang-orang kirinya. Tapi setelah gaduh-gaduh dokter vs pegawai pajak, pengunduran diri Sigit Pramudito sebagai Dirjen pajak, dan ‘charity’ Mark Zuckerberg dalam bentuk saham Facebook, pajak kembali jadi omongan. Soal yang terakhir, Zuckerberg menghibahkan 99% saham Facebook ke lembaga nirlaba membuat banyak fansnya terharu, bahkan ada yang mengaku merinding. Lebay ya? Iya. Ternyata belakangan diketahui lembaga nirlaba tersebut milik keluarga Zuckerberg sendiri. Dengan skema seperti itu, konon anak-anak Zuckerberg bisa terhindar dari pajak waris yang tarifnya sampai 45%. Nama baik terdongkrak, penghasilannya tetap masuk kantong sendiri, dan bebas pajak. Ntap!

Yang dilakukan Zuckerberg hanya satu dari banyak sekali modus operandi tax avoidance (penghindaran pajak) yang paling klasik, menggeser penghasilan ke lembaga non-profit. Bukan cuma di Amerika sana, di sini juga banyak yang begitu. Tapi diskursus (ahelah, diskursus!) yang jauh lebih menarik justru bukan pada modus operandinya Zuckerberg, melainkan tarif pajak waris yang sampai 45%! Soal objeknya, ndak perlulah berdebat apakah warisan layak dipajaki atau tidak. Tapi Amerika mematok tarif pajak sampai 45% itu yang wow sekali, saya kira.

Seandainya tarif setinggi itu ada di Venezuela, Kuba, Chili, negara-negara sosialis Amerika Latin lainnya, atau negara kesejahteraan a la Eropa, tentu sangat lumrah. Tapi ini Amerika, salah satu habitat asli neo-liberalisme, musuh tradisional sosialisme, dan mengagungkan kepemilikan privat. Sebagai perbandingan, negara kita yang ndak pernah jelas kanan-kirinya ini saja, tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) tertinggi masih kurang dari separuhnya, cuma 20% untuk PPh Pasal 26. Itu juga masih bisa dikreditkan kalau punya Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Sedangkan tarif PPh secara umum untuk Badan juga cuma 25%. Tapi membandingkan perpajakan Amerika dengan Indonesia, akan lebih ciamik kalau kita mulai dari Irak pasca penggulingan Saddam Husein. Lho, kok?

19 September 2003, Paul Bremer, kepala Pemerintahan Sementara Koalisi Irak (tentu bentukan Amerika), mengesahkan keputusan pemerintahan sementara yang salah satunya adalah penerapan tarif seragam (flat tax) yang sangat rehresif. Sebuah rencana reformasi pajak yang ambisius dan telah lama didesakkan untuk diimplementasikan di dalam negeri Amerika sendiri oleh kaum konservatif, dan Iraklah yang menjadi uji coba pertamakali. Seperti kudeta Jenderal Pinochet di Chili, produk kebijakan-kebijakan liberalistik diujicobakan di periferal setelah pemerintahan berdaulat sebelumnya dijatuhkan, untuk kemudian dipakai di negara induk liberalisme. Seorang antropolog dan ahli geografi berkebangsaan Inggris, David Harvey, merekam sepak terjang Amerika itu dalam “Imperialisme Baru: Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer” (Resist Book, 2010).

Bagaimana dengan Indonesia? Tenang, soal pajak, negara kita tak pernah dipaksa menjadi bahan percobaan. Melainkan menyerahkan diri dengan sukarela untuk dicangkoki produk Amerika yang sudah jadi, itu pun versi KW2-nya, tentu dengan deal tertentu. Sebelum 2009, kita menganut tarif prohresif untuk Wajib Pajak Badan (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Nomor 17 Tahun 2000). Pada tahun 2009, berubah flat tax 28%. Tahun berikutnya, 2010, tetap flat tax tapi tarifnya diturunkan jadi 25% (Pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat 2, dan ayat 2a UU Nomor 36 Tahun 2008). Dan medio 2013, untuk pengusaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 milyar, tarif diturunkan lagi jadi 1%, ironisnya, bukan dari Penghasilan Kena Pajak seperti sebelum-sebelumnya, melainkan dari peredaran bruto (PP Nomor 46 Tahun 2013).

Sementara flat tax berlaku untuk Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi tetap dikenai tarif prohresif (Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008). Dua ideolohi besar dunia yang tak pernah rukun itu berhasil dikawinkan di sini, memparafrase pidato Tan Malaka di Kongres Komunis Internasional keempat: di hadapan korporasi, kita liberal; di hadapan manusia, kita sosialis. Betapa kita haruslah bangga dengan negara ini, dan karenanya patut untuk selalu dibela. Canggih ya? Ndak juga. Yang lebih canggih itu tarif pajak turun terus tapi targetnya naik terus, ini yang sering dilupakan orang ketika membicarakan tidak tercapainya target. Sebagai marxis, tentunya saya harus percaya bahwa tarif prohresif lebih adil. Tapi kalaupun tetap harus flat tax, tarif yang terus menurun ini yang perlu dipertanyakan.

Post Scriptum:

Sebenarnya saya menulis ini cuma untuk menyediakan pembelaan bagi pegawai pajak seandainya sampai akhir tahun nanti, target pajak tidak tercapai. Tentu saja! Karena saya telah jadi bosan dengan para ekonom yang alih-alih menyentuh dasar permasalahan, argumentasi mereka melulu berputar-putar di permukaan: soal pertumbuhan ekonomi lah, tingkat inflasi lah, kurang sumber daya lah, kinerja pegawai pajak lah, administrasi pengumpulan pajak lah, termasuk JK yang belakangan bilang target pajak terlalu tinggi. Begini ya, membicarakan pajak tanpa mengaitkan dengan sengkarut geopolitik, ekonomi, dan akrobat kelas kapitalis terhadap regulasi itu semacam basi. Sebagai tambahan, hampir semua orang pajak sendiri juga ndak tahu-tahu amat kok bagaimana rumusan tarif dan target pajak yang harus mereka kejar setiap tahunnya. Tapi nanti dulu, sebenarnya kalian paham ndak sih yang sedang kita bicarakan ini?

  • http://sastrakelabu.wordpress.com Jagunk

    Sing nulis sapa ki? Pake nama terang lebih ciamik.

    • http://birokreasi.com/author/trendingtopiq/ ☭Cah Cinta

      Saya.

  • Jey Laksono

    “Yang lebih canggih itu tarif pajak turun terus tapi targetnya naik terus, ini yang sering dilupakan orang ketika membicarakan tidak tercapainya target.”

    Argumen penulis kurang kuat. Apakah jika tarif pajak naik terus, penerimaan pajak akan optimal? Katakanlah, apakah kenaikan tarif dari 28% sebesar 50%nya menjadi 42% akan menaikkan penerimaan pajak? Pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak tentu tidak sesederhana grafik garis lurus. Namun lebih berupa kurva yg mempunyai titik optimalnya.
    Dimanakah titik optimalnya? Tentu berbeda-beda menurut professional judgement masing2 orang/pihak berdasarkan data dan asumsi yg ada. Mungkin menurut judgement penulis, wajib pajak masih bisa dipaksa untuk membayar lebih dari 28%. Atau mungkin menurut penulis, klo kurang dari 28%, Wajib Pajak akan cenderung lebih menghindar karena terlalu kecil. Sementara judgement pembuat kebijakan, (hipotesis) titik optimal tarif PPh badan adalah 25%. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai titik optimal tarif PPh badan ini.

    • http://birokreasi.com/author/trendingtopiq/ ☭Cah Cinta

      “Pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak tentu tidak sesederhana
      grafik garis lurus. Namun lebih berupa kurva yg mempunyai titik
      optimalnya,” saya pernah dengar ini waktu kuliah. Dulu saya percaya tarif pajak tinggi tak selalu berbanding lurus dengan penerimaan pajak yang tinggi, bahkan sampai sekarang saya masih percaya. Masalahnya, semakin ke mari, saya ndak terlalu menganggap kata ‘optimal’ sebagai prioritas. Optimal penting, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah keadilan. Saya memang mempertanyakan tarif pajak yang makin turun, tapi yang jauh lebih penting adalah mempertanyakan kenapa tarif yang semula prohresif diubah jadi flat.

      • Jey Laksono

        Sudah ada penelitian berkualitas tinggi (masuk top grade journal) mengenai tax incidence PPh Badan yang bertarif flat di Indonesia? Saya sendiri belum paham tax incidence karena ekonometrik banget. Saya blm paham ekonometrik.