Metromini

“Saya segera panggil Menhub. Ojek dibutuhkan rakyat. Jangan karena aturan rakyat jadi susah. Harusnya ditata -Jkw,” kata Jokowi.

Pelarangan ojek on line—Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015—sebenarnya sudah diteken Menteri Jonan sejak 9 November 2015. Namun, baru diumumkan melalui konferensi pers pada 17 Desember 2015 lalu. Dan sehari kemudian, dianulir oleh Presiden. Kata-kata Jokowi yang saya kutip di atas, berasal dari akun Twitternya dengan titimangsa 18 Desember 2015, pukul 10.41.

Bukan main memang kekuatan twit seratus empatpuluh karakter itu, hingga kelas menengah Jakarta rakyat berhasil memaksa presiden membatalkan keputusan menterinya sendiri. Entah siapa yang harus dipuji, kesigapan Jokowi untuk tampil secara heroik merespon kegelisahan rakyat? Atau kelas menengah Jakarta rakyat yang membuktikan betapa digdayanya kliktivisme sebagai sebuah aksi politik alternatif? Atau Jonan yang lagi-lagi berusaha caper menegakkan peraturan?

Akan tetapi, itu kan untuk ojek on line. Untuk kasus Metromini, responnya tentu boleh berbeda. Suara kelas menengah Jakarta rakyat tiba-tiba lindap saat Ahok mengandangkan 1.600 unit bus Metromini. Memangnya, apa beda ojek on line dengan Metromini? Kata seorang teman (sebut saja Andre) baik ojek on line maupun Metromini sama-sama tak memenuhi Pasal 141 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ): Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: a. keamanan; b. keselamatan; c. kenyamanan; d. keterjangkauan; e. kesetaraan; dan f. keteraturan.

Ada juga yang bilang ojek on line cuma perusahaan aplikasi, bukan Perusahaan Angkutan Umum seperti Metromini, tak perlu tunduk pada UU LLAJ. Lalu rekrutmen yang antriannya tumpeh-tumpeh di Gelora Bung Karno itu rekrutmen apa? Yang memberi bonus setiapkali dapat sepuluh penumpang siapa? Yang menerima setoran dari kang ojek itu siapa? Mau bilang itu royalti aplikasi? Perusahaan aplikasi biji lu empuk?!

Pendukung ojek on line yang lain ngeles bahwa moda transportasi baru ini harus didukung karena mereka karya anak bangsa. Banyak orang yang sangat terbantu karena keberadaannya. Para pengangguran juga bisa memperoleh sumber mata pencaharian. Masalahnya, bung, kalau ojek on line karya anak bangsa, memangnya Metromini karya VOC? Kalau banyak orang terbantu dengan ojek on line, sudah dihitung berapa banyak penumpang Metromini yang telantar? Kalau pelarangan ojek on line bisa menambah jumlah pengangguran, memangnya supir Metromini bisa tiba-tiba jadi entrepreneur dan memberi ceramah motivasi di televisi?

Ada juga yang bilang motor (alat produksi) yang dipakai ojek on line adalah milik supir ojeknya sendiri. Supir-supir ojek itu juga bebas bekerja sesukanya dan mengambil penghasilan secukupnya. Keren banget ya, mirip prinsip anak-anak anarko-sindikalis. Namun, tetap saja yang paling menikmati akumulasi nilai lebih cuma kamerad Nadiem Makarim dan kamerad Anthony Tan. Sama juga dengan pemilik Metromini, tak ikut narik tetapi lebih kaya raya ketimbang supirnya. Mau bilang itu bukan penghisapan? Anarko-sindikalis apaan, buosqu?

Saya sih membela ojek on line karena saya—lebih tepatnya istri saya—pengguna ojek on line. Istri saya bekerja jam delapan pagi sampai lima sore dan tak bisa pulang sewaktu-waktu. Padahal, kami berkomitmen memberi ASI eksklusif untuk anak kami yang baru berusia beberapa bulan. Dengan jasa kurir yang disediakan ojek on line, ASI yang diperah di tempat kerja bisa sampai di rumah dalam hitungan menit. Itu yang tak disediakan jasa angkutan umum maupun jasa ekspedisi konvensional.

Jadi sebenarnya saya membela siapa? Ya anak-istri lah!

Begitu juga pembela ojek on line lainnya. Jika bukan konsumen seperti saya, saya kok yakin mereka supir ojek on line itu sendiri. Pada dasarnya, ini tak lebih dari parade membela kepentingan diri sendiri kok. Jadi tak perlulah sok heroik, berbusa-busa, dan ngalor-ngidul soal karya anak bangsa atau peningkatan jumlah pengangguran segala. Basi, bung!

Pengguna ojek on line yang rata-rata kelas menengah, pasti punya smartphone dan aktif di media sosial. Jadi gampang saja bagi mereka bikin trendingtopic—hal yang tak bisa dilakukan pengguna Metromini.

Atau ada pengguna ojek on line yang mau bilang dirinya juga pengguna Metromini? Jadi kenapa tak mau kultwit membela Metromini? Karena Metromini itu tak trendi, ugal-ugalan, bau, karatan, dan suka ngetem? Atau kalian juga golongan yang sepakat melarang ojek on line dan Metromini karena tak mematuhi UU LLAJ seperti Andre? Karena ribut-ribut ojek on line dan Metromini sebenarnya cuma membuat orang lupa menuntut kewajiban pemerintah atas ketersediaan transportasi publik yang layak dan terjangkau?

Bukannya justru karena ketidakmampuan menyediakan transportasi publik yang layak dan terjangkau, harusnya pemerintah tak usah belagu melarang-larang? Kalau menunggu pemerintah, mau sampai kapan? Atau menunggu para pemikir kiri kita selesai saling cibir di media sosial dengan aneka pelintiran filsafat—alih-alih menelurkan gagasan yang benar-benar berguna? Boro-boro sempat ASI eksklusif, anak saya keburu lulus sarjana, Bung!

Atau mau ojek on line dan Metromini dinasionalisasi saja? Jadi teman-teman yang maunya transportasi layak dan terjangkau menjadi tanggung jawab pemerintah, sudah terpenuhi tanpa ada konsumen yang perlu telantar. Saya kok justru yakin, pasti banyak yang tak setuju. Banyak yang tak yakin kalau yang begituan diurus pemerintah, bakal menjadi lebih baik. Sudahlah, serahkan saja semua kepada swasta, kepada ekonomi pasar. Begitu kan, kata diktat-diktat ekonomi di kampus dulu?

Jadi, buka saja impor kendaraan pribadi selebar-lebarnya. Turunkan pajak otomotif serendah-rendahnya. Biarkan bank memberi kredit semudah-mudahya. Kalau perlu, beri embel-embel syariah atau label halal dari MUI. Yakini saja deregulasi selalu baik untuk ekonomi. Biar semua orang beli kendaraan pribadi, pengusaha otomotif makin kaya, dan jalanan makin ‘metropolis’. Seperti nasihat Ucok,

“Beli! Beli! Beli! Konsumsi, konsumsi kami sehingga kalian dapat berpartisipasi dalam usaha anak negeri yang berjibaku untuk naik haji!”