Jangan Buru-buru Mengeluh

Banyak dari kita biasanya mengeluh ketika kepentingannya tergganggu, apalagi jika kepentingan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas umum. Pengguna jalan mengeluh ketika jalan yang dilalui berlubang padahal jalan itu belum setahun diperbaiki. Atau pengguna terminal mengeluh ketika terminal semrawut. Dan dari kesemuanya, menunjuk pemerintah akan selalu menjadi jalan paling mudah sebagai pihak yang patut disalahkan.

Kalau kita lihat disekitar, tempat-tempat strategis sepeti telah dikuasai oleh para kapitalis yang kemudian berlaku hukum pasar. Barangsiapa memiliki modal, ia mampu memiliki tempat tersebut. Hampir semua ruang di perkotaan berlaku demikian. Dia yang tidak punya modal, akan disingkirkan, tak peduli ia memiliki tanah warisan nenek moyang. Proses pemindahan kepemilikan tersebut memang berlaku jual-beli. Tetapi ketimpangan kemampuan manajerial dan pengetahuan seringkali menyebabkan proses jual beli berjalan tidak sepadan.

Belum lagi kebijakan sentralistik akan mendorong konsentrasi modal yang pada gilirannya akan menarik banyak orang berbondong pindah ke perkotaan. Yang terjadi kemudian adalah keterbatasan ruang yang diperebutkan oleh begitu banyak orang dan kapital. Hasilnya mudah ditebak, orang yang berkapitallah yang memiliki ruang dan lebih jauh, semakin banyak kapital semakin mampu membeli kenyamanan, termasuk kenyamanan tinggal dan berdagang dengan membeli tempat-tempat strategis.

Para perantau, sebagai konsekuensi dari kebijakan setralistik tersebut kemudian berebut pekerjaan pada sektor-sektor formal. Ketika sektor formal tidak mampu menampung, mereka beralih ke sektor informal. Ada juga perantau tersebut yang memang meniatkan diri pada sektor informal sedari awal. Ketika kapital terkonsentrasi, maka peredaran uang juga akan besar. Kondisi demikian akan menarik minat merantau untuk mencicipi tetesan-tetesan dari peredaran uang tersebut, karena memang sektor informal cenderung lebih inklusif daripada sektor formal. Tidak perlu lulusan sarjana untuk bisa berdagang bakso. Cukup dengan keterampilannya membuat bakso sedap dan enak, penghasilannya bisa melebihi gaji kepala dinas di kampung halamannya.

Lain hal dengan sektor formal yang biasanya mensyaratkan lulusan tingkat pendidikan tertentu. Kondisi demikian membawa konsekuensi-konsekuensi. Ketika sektor informal tidak mampu membeli atau menyewa tempat, maka mereka akan merambah ke berbagai tempat, terutama fasilitas publik seperti pinggir jalan dan trotoar. Atau semrawut asongan dan calo-calo terminal adalah karena sebab serupa. Kondisi tersebut tak pelak menimbulkan ketidaknyamanan yang seringkali kita keluhkan.

Sektor formalpun tak luput dari permasalahan, buruh pabrik, contohnya. Ketika kesejahteraan buruh kurang diperhatikan, maka tentu saja akan timbul gejolak, meskipun memang kesejahteraan tersebut bisa jadi subyektif. Kita sering mendengar berita demo dan mogok buruh. Saya kira buruh pun tak bodoh untuk meminta upah yang sedemikian tingginya yang mengakibatkan pabrik kurang efisien sehingga mengakibatkan PHK di mana-mana. Meskipun sebagian besar buruh juga tidak memiliki kualifikasi pendidikan tinggi yang turut menjadi penentu kebijakan di negeri ini. Saya yakin, akses pengusaha untuk ke lingkaran kekuasaan lebih besar daripada akses buruh.

Kalau sudah begini, demo dan mogok adalah senjata bagi mereka. Dan lagi-lagi, demo dan mogok seringkali mengganggu fasilitas publik yang membuat kita mengeluh. Jalan dan tol ditutup. Saya juga yakin, penghasilan sebagian besar buruh yang menutup tol tersebut masih belum cukup untuk membeli mobil pribadi untuk bisa mengakses tol. Artinya, dalam konteks ini tol justru simbol ketimpangan. Untuk memperbaiki infrastruktur tentu saja tidak harus dengan membangun tol.

Dengan kondisi demikian, kurang bijak kiranya jika kita buru-buru menghujat pedagang kaki lima dan buruh gara-gara mereka menyerobot atau mengganggu fasilitas publik. Padahal keberadaan mereka sejatinya adalah korban dari dinamika ekonomi, sementara pemerintahlah pihak yang paling berkuasa untuk mengatur ekonomi dengan kebijakan-kebijakannya. Kalau dilihat juga, banyak ‘syarat’ untuk menikmati kenyamanan yang tidak mereka miliki, seperti latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Singkatnya bisa dikatakan jika latar belakang sebagian besar mereka cenderung kurang beruntung jika dibandingkan dengan para penikmat kenyamanan.

Pemerintah tidak semestinya asal represif terhadap semua ‘ketidaktertiban’ itu. Lebih dari itu, pemerintah justru berkewajiban melahirkan kebijakan-kebijakan agar mereka bisa ikut serta menimkati segala kenyamanan seperti golongan lain. Tidak mudah, memang, apalagi jika saat pra-pemilu sudah ada deal-deal antara calon pengambil keputusan dengan kelas kapitalis yang seringkali bertolak belakang dengan kepentingan rakyat, yang berakibat pemerintah mengorbankan rakyat untuk kepentingan para kapitalis yang cuma sebagian kecil jumlahnya. Pemerintah yang, memparafrase Pram, cacat sejak dalam kandungan. Oleh karenanya, sikap kritis juga perlu senantiasa dikedepankan oleh para birokrat selaku apparatus negara agar ada koreksi sejak dini.