Sinergi

Kita sering mendengar frasa “kalau bisa gratis ngapain bayar”, atau malah kita sendiri pernah mengucapkan itu. Anekdot ini cukup merepresentasikan sikap kebanyakan masyarakat pada bermacam konteks, apapun itu, jika dapat diperoleh tanpa berkontribusi, mengapa harus ikut urun sesuatu? Salah? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Yang salah adalah ketika frasa itu dimanfaatkan oleh orang yang memang enggan turut memikul beban yang seharusnya ditanggung bersama. Orang-orang ini seringkali turut berteriak keras memprotes ketika dirugikan oleh suatu kebijakan pemerintah, yang barangkali justru efek domino yang berakar dari keacuhan mereka sendiri. Dipicu oleh rasa tak sungkan yang dilestarikan tersebut, ditambah kecilnya kemungkinan ulah mereka bisa terungkap, belum perkasanya hukum, dan kecilnya konsekuensi yang mereka dapat atas pelanggaran tersebut, membuat para parasit ini menjadi jemawa.

Selain itu, pembenaran lain dipicu juga oleh belum terjaminnya transparansi pemerintah selaku penghimpun, pengguna, dan pengemban amanat rakyat. Pemerintah masih terkendala dengan rendahnya rasa percaya rakyat atas capaian kerja, yang selama ini dihimbau untuk bangga membayar upeti, dan diiming-imingi gelar orang bijak. Untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan oleh konstitusi, pemegang kekuasaan sebaiknya kembali bercermin, apa pun tujuan mulia dalam pembukaan dan pasal-pasal sakral itu tak akan menjadi apa-apa tanpa kontribusi seluruh rakyat tanpa terkecuali sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Penumpang gratis atau free rider adalah masalah. Tidak hanya menjadi beban, namun juga membuat orang lain menanggung beban yang lebih besar atas absennya mereka dalam urunan bernegara. Semakin kecil kontribusi secara tidak langsung berakibat panjang dimana kontribusi yang tak cukup ini akan memicu kebutuhan sumber dana tambahan. Dari mana lagi bisa diperoleh selain dari permohonan terpaksa kepada negara donor agar APBN terpenuhi dan pembangunan dengan rincian anggaran yang telah ditetapkan itu bisa terlaksana?

Utang adalah pilihan yang pahit namun mau-tak-mau harus diambil pemerintah meski berujung ketidakpopuleran. Kebijakan utang pasti menimbulkan protes, termasuk dari kalangan penumpang gelap itu sendiri. Padahal mereka juga menjadi penikmat layanan dan fasilitas yang disediakan pemerintah, rakyat mana sih yang tidak merasakan manfaat adanya jalan raya walaupun hanya sebagai sarana distribusi barang atau jasa yang sampai ke tempat mereka? Untuk itulah pemerintah perlu menyiarkan dengan baik manfaat dari kontribusi ini, masyarakat perlu diedukasi agar melaksanakan kewajibannya dengan benar. Karena kewajiban yang dilaksanakan dengan benar dapat meningkatkan kualitas dari hak-hak yang seharusnya mereka peroleh nantinya.

Selain itu, banyak penumpang gelap yang merasa di atas angin karena kecilnya kemungkinan tertangkap. Sikap ini tak jauh beda dengan pelanggar lalu lintas, selama polisi tak terlihat, pelanggaran mereka tak menimbulkan konsekuensi hukum. Diperlukan kekuatan pemerintah dan tekad petugas penegak hukum agar penumpang gelap bisa patuh dan ikut berkontribusi, diperlukan shock therapy untuk mengembalikan kepedulian. Sedikit kejam memang, tapi bukankah ada jenis manusia yang perlu dibuat takut baru bisa patuh?

Namun tetap harus diingat bahwa tak ada asap jika tak ada api, perlawanan-perlawanan kecil yang dilakukan para penumpang gelap itu tentu bukan tanpa alasan. Sebagian rakyat merasa pemerintah dan penguasa tidak bersikap sesuai janji yang pernah diiming-imingkan, kinerja pemerintah belum sepenuhnya baik, membuat banyak pihak yang tadinya peduli jadi patah hati, atau mereka yang memang sedari awal tak mau berkontribusi jadi semakin anti. Pengemban amanat rakyat seharusnya juga memenuhi kewajiban mereka sembari mengajak rakyat bersikap serupa. Sudahkah kesejahteraan, keamanan, kebebasan, dan keinginan rakyat mereka usahakan untuk terpenuhi? Jika jawabannya belum, barangkali karena itu rakyat tak akan pernah peduli pada kewajibannya.

Melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dewasa ini, kita harus sadar bahwa Indonesia bukan lagi negeri yang dapat mandiri cuma dengan bergantung pada hasil alam yang melimpah. Kebanggan akan kejayaan masa lalu dimana alam memberi semua kepada leluhur, sudah saatnya ditinggalkan. Kekayaan alam kita memang besar, namun meningkatknya populasi penduduk, alam tak lagi mampu memenuhi kebutuhan. Indonesia hanya bisa berjalan menuju masa depan dengan kontribusi penuh dari seluruh rakyat, kendaraan besar ini tak akan meluncur di lintasan yang benar tanpa 70 persen komponen penting yang menjadi bahan bakar penggeraknya: pajak. Sudah saatnya pemerintah, rakyat, dan DJP seharusnya berseru dengan lantang, “Kita bisa!”