Keberdunguan

Anggap saja ini sebuah surat terbuka. Tapi maaf, karena saya ndak suka judul panjang-pajang semacam “Surat Terbuka untuk Anaknya Dokter Bayu Setia, Profesor Fahmi Amhar, Para Dokter, dan Pegawai Pajak Kebanyakan”. Maka izinkan saya menjuduli seperti di atas. Kenapa “Keberdunguan”? Karena gaduh-gaduh ini lama-lama cuma menjadi ajang pamer kedunguan masing-masing. Ndak mutu.

Minggu pertama November lalu, Tempo mengangkat banyak sekali berita tentang kecurangan antara ‘oknum’ dokter dengan industri farmasi yang menyebabkan biaya pengobatan semakin ndak terjangkau. Dua diantaranya berjudul bombastis: EKSKLUSIF: 2.125 Dokter Diduga Terima Suap Obat Rp 131 M dan EKSKLUSIF: Terkuak, 40 Persen dari Harga Obat buat Menyuap Dokter. Keduanya terbit tanggal 2 November 2015.

8 November 2015, Dokter Bayu Setia menulis status di Facebook untuk anaknya (tentu status itu sebenarnya untuk semua orang). Bayu menulis anaknya kelak ndak usah jadi dokter, jadi pegawai pajak saja yang penghasilannya sampai ratusan juta. Banyak comment dan like, share dan reshare. Baik oleh kalangan dokter maupun pegawai pajak. Terakhir saya lihat (14 November 2015), seratus tujuhpuluh delapan jempol dan tujuhpuluhan comment nangkring di sana.

12 November 2015, ada artikel di Kompas berjudul “Tak Ada Biaya Evakuasi, Dokter Muda Ini Dikabarkan Meninggal Saat Bekerja di Kepulauan Aru”. Dokter yang sedang magang di Dobo, Kepulauan Aru, itu bernama Dionisius Giri Samudra. Keterbatasan fasilitas medis di tempatnya bertugas, sulitnya transportasi dari Dobo ke Makassar, dan ndak adanya dana pribadi untuk evakuasi, membuat dr. Dionisius terlambat memperoleh penanganan.

14 November 2015, tiba-tiba muncul Fahmi Amhar yang memposting daftar gaji pegawai pajak dengan caption berjudul “Antara Gaji Dokter dan Petugas Pajak” melalui akun Facebooknya. Fahmi menghubungkan kematian dr. Dionisius dengan penghasilan pegawai pajak. Entah terinspirasi dari statusnya dr. Bayu, atau memang sedang musimnya mengadili pegawai pajak untuk semua masalah umat manusia. Argumentasi Fahmi yang jaka sembung bawa golok, dijawab oleh para pegawai pajak bersumbu pendek dengan ndak kalah wagu. Pegawai pajak dan dokter sudah seperti Jokower dan Prabower, Fahmi jadi Jonrunya.

Untuk Anaknya Dokter Bayu Setia

Apa kabar, Nak? Om doakan kalian selalu sehat, sukses, dan menjadi pribadi yang bijaksana. Kalau kalian membaca tulisan ini, barangkali kalian sudah besar. Cukup besar untuk menentukan sendiri jalan hidup yang kalian suka. Cukup besar untuk berani menghadapi semua resiko atas langkah yang kalian pilih sendiri. Cukup besar untuk memaklumi kenyataan bahwa menjadi apapun kalian hari ini, hidup selalu punya cara untuk membuat kalian marah, sedih, bahkan menangis. Yah, karena hidup adalah life.

Sudah membaca status papah kalian? Kalau sudah, harusnya kalian tahu bahwa papah kalian orang baik. Katanya status itu ditulis untuk kalian, padahal untuk menyuarakan amanat teman-temannya, para dokter yang kehidupannya ndak serba mewah seperti stereotype dalam tempurung kepala banyak orang. Tapi ada sedikit yang perlu diluruskan, Nak. Ketika papah kalian ingin menolak stereotype tentang dokter, dia malah terjebak pada stereotype yang lain: bahwa orang pajak serba megah. Nasib itu kesunyian masing-masing, Nak, kata Chairil Anwar. Kalau kata pepatah Jawa, urip iku sawang-sinawang, hidup itu saling memandang. Papah kalian memandang orang pajak yang (menurutnya) berpenghasilan lebih besar dari dokter, padahal banyak orang pajak justru sebaliknya, mau anaknya jadi dokter karena dokter kaya-kaya. Yang mereka lupa, itu cuma stereotype.

Yang membuat Om bingung, coba nanti tanyakan ke papah, kalau kuliah kedokteran lama dan mahal sementara orang pajak kuliahnya ndak lama, maka orang pajak jadi salah? Kalau penghasilan orang pajak jauh sekali di atas gaji papah kalian, salah orang pajak juga? Kalau dokter setiap hari menghadapi pasien dan berisiko tertular penyakit sementara orang pajak cuma menghadapi kertas dan angka, orang pajak salah lagi? Kalau semua pertanyaan itu jawabannya ‘ya’, Nak, jangan jadi orang pajak. Banyak dosanya. Saran om, jadi Menteri Kesehatan saja biar bisa memperjuangkan dokter-dokter yang ngenes hidupnya seperti cerita papah kalian, juga membasmi dokter-dokter ngehe yang merusak citra profesi kedokteran. Yang berkuasa soal enak-ndaknya dokter kan Menteri Kesehatan, bukan orang pajak.

Dan lagi, papah kalian juga menggunakan frasa ‘buruh berijazah’ untuk menunjuk dokter internship. Di mana letak salahnya? Begini, Nak, semua yang menjual tenaganya untuk memperoleh uang adalah buruh. Tidak terkecuali dokter, orang pajak, guru, tentara, polisi, pekerja kantoran, buruh tani, atau buruh pabrik. Tentu definisi itu debatable, kalian bisa ambil kuliah sosiolohi kalau mau lebih paham lagi. Masalahnya, frasa ‘buruh berijazah’ yang digunakan papah kalian mengandung keangkuhan: papah kalian baru mengakui dokter sebagai buruh asal masih internship, dan itu haruslah dengan embel-embel berijazah.

Sarkasme yang dipakai dengan setengah hati cuma demi mengejar efek peyoratif seperti ini, adalah keangkuhan klise yang sering dilakukan oleh buruh kerah putih (biasanya juga terdidik) karena tidak sadar kelas. Seolah dengan bekerja di ruang ber-AC, tidak menggunakan otot, tidak berhadapan dengan mesin, tidak bau keringat, dan sebagainya, telah membuat mereka satu kasta di atas buruh. Lantas merasa berhak atas penghormatan, pemakluman, fasilitas, insentif, dan kelebihan lain yang tak boleh didapatkan buruh kerah biru. Tak ada bedanya dengan sistem kasta yang masih berlaku di abad pertengahan, ketika orang bisa disalib cuma karena bilang bumi itu bulat.

Terakhir, Nak, om minta maaf kalau ada kata-kata dalam tulisan ini yang membuat kalian tersinggung. Soal kalian mau jadi dokter, pegawai pajak, Menteri Kesehatan, atau apapun itu ndak masalah. Asal jangan jadi dungu.

Untuk Mas Fahmi Amhar, PhD. yang Baik

“… Saya insinyur lulusan Eropa, juga PhD, dan kadang dapat penghasilan dengan US$ …”

Apa kabar, Prof? Sehat? Bagaimana pekerjaan? Saya harap Prof beserta keluarga sehat-sehat selalu dan semakin banyak job yang dibayar dengan dolar. Saya sengaja melampirkan gelar PhD di subjudul karena menurut saya sangat relevan. Saya panggil ‘Prof’ ndak apa-apa ya, selain lebih intim seperti teman-teman Prof di Facebook, saya suka panggilan ini. Enak sekali diucapkan, sarkastiknya dapet.

Seseorang berkomentar pada status Prof (saya selalu ingin tertawa karena panggilan ini), katanya Prof menulis status itu karena kecewa, gagal menjadi dokter maupun pegawai pajak. Tentu ini argumentum ad hominem. Tapi Prof terpancing ikut-ikutan menjawab dengan fallacy yang sama ndak nyambungnya: argumentum ad verecundiam. Memamerkan gelar PhD lah, lulusan luar negeri lah, penghasilan dolar lah, biar apa, Prof? Biar apa? Begini ya, dengan memamerkan PhD, lulusan luar negeri, penghasilan US$, ndak bisa mengubah kualitas argumen Prof yang ndak mutu-mutu amat itu menjadi valid. Saya sendiri sih cuma A.Md. lulusan Diploma III sebuah sekolah tinggi di pojokan Provinsi Banten yang seluruh penghasilannya ‘cuma’ Rupiah, belum pantas peduli dengan fallacy-fallacyan begitu.

Itu dosa Prof yang pertama, dosa kedua: membandingkan penghasilan dokter magang dengan penghasilan pegawai pajak yang sudah eselon. Membandingkan dokter dengan pegawai pajak yang sama-sama masih magang, itu baru apple to apple. Sekadar info, Prof, pegawai pajak magang itu cuma dibayar Rp850.000,00 perbulan. Itu terjadi sekarang, 2015, jadi Prof ndak perlu tanya lagi tahun berapa. Dan lagi, baik yang diterima oleh dokter magang maupun pegawai pajak magang, itu bukan jumlah sebenarnya. Cuma DP. Kalau sudah diangkat pegawai negeri, sisa penghasilannya dirapel. Jumlahnya? Bisa puluhan atau ratusankali lipat dari itu.

Kalau penghasilan pegawai pajak terlalu besar, kritik saja tanpa perlu dihubung-hubungkan dengan meninggalnya dr. Dionisius. Dan asal Prof tahu, ndak semua pegawai pajak suka dengan daftar penghasilan yang Prof upload di Facebook. Banyak yang bilang daftar itu ndak adil. Di daftar itu cuma ada penghasilan para eselon, kesenjangannya jauh sekali dengan yang pelaksana. Saya juga bagian yang ndak setuju, bukan penghasilan saya kurang banyak, tapi karena ndak enak dengan pekerja lain. Atau Prof maunya bagaimana? Karena penghasilan dokter magang kecil, maka penghasilan pegawai pajak harus dikurangi? Kalau saya kok malah sebaliknya, karena penghasilan pegawai pajak besar, harusnya penghasilan yang lain juga dinaikkan. Sejahtera sama-sama, Prof, bukannya kere sama-sama. Karena semua orang berhak hidup enak.

Dosa ketiga: Prof juga hypocrite. Di postingan yang berjudul “Antara Gaji Dokter dan Petugas Pajak” (semoga belum Prof hapus), banyak komentar dari pegawai pajak yang ndak mutu, tapi banyak juga yang bagus. Komentar yang ndak mutu silakan diabaikan, tapi yang bagus? Alih-alih memberi jawaban memadai sebagai wujud pertanggungjawaban atas argumen yang Prof buat, Prof malah cenderung menghindar dan membuat status pretensius berjudul “Sosiolohi Kritik”.

Dalam Sosiolohi Kritik yang ndak seberapa itu, Prof menggeneralisir seolah semua reaksi pegawai pajak jelek semua (atau menggiring agar orang berpendapat begitu). Tak cukup dengan Sosiolohi Kritik, Prof memperkuatnya dengan postingan baru berjudul “Saya Juga Pernah Meriset “Perut” Ditjen Pajak”. Biar apa, Prof? Biar apa? Biar orang-orang menganggap Prof tahu luar-dalam tentang Ditjen Pajak sehingga semua yang Prof katakan tentang pegawai pajak juga otomatis betul? Lagi-lagi fallacy, Prof, post hoc ergo propter hoc. Ini dosa Prof yang keempat.

Terakhir, ini dosa Prof yang kelima. Di Indonesia, orang jadi antikritik itu lumrah, Prof. Tapi kalau orang antikritik mengatai pengkritiknya sebagai antikritik, wah itu epic sekali. Tapi itu tetap lumrah kalau yang melakukan orang biasa, tapi ini dilakukan oleh orang dengan PhD yang lulusan luar negeri! Ndak perlu minta maaf kepada para dokter maupun pegawai pajak yang sudah Prof adu domba, minta maaflah kepada almamater di luar negeri yang memberi gelar PhD. Tapi sebelum itu, ada yang jauh lebih penting: minta maaflah dulu kepada diri sendiri sebagai pihak yang paling Prof permalukan.

Untuk Teman-Teman Dokter yang Baik

Pertama-tama, saya ikut berbela sungkawa atas meninggalnya dr. Dionisius. Ini adalah ironi bagi dunia kedokteran, sekaligus tragedi yang bisa (dan biasa) terjadi pada siapa saja. Ketika citra dokter tercoreng karena kelakuan beberapa dokter ngehe yang bermain dengan industri farmasi untuk memperkaya diri, di seberang lautan yang jauh sana, seorang dokter muda meninggal karena keterbatasan dana dan fasilitas.

Tak terlalu masalah kalau berita meninggalnya dr. Dionisius digunakan untuk meluruskan stereotype di masyarakat bahwa dokter tak senyaman yang mereka kira. Tapi kalau digunakan sebagai pledoi untuk membela profesi dokter setelah ramainya pemberitaan suap dari industri farmasi, tentu menyedihkan. Meluruskan pandangan yang keliru itu perlu, apalagi kalau berpotensi menjadi stereotype. Tapi ya itu, sebaiknya mbok jangan cuma setelah ramai berita negatif saja. Bukan apa-apa, takutnya dibilang playing victim.

Lagian yang ngehe kan oknum, kok malah dokter-dokter baik yang reaktif? Selama dokter-dokter baik tetap bersumbu pendek, over-defensif pada kritik, percayalah selamanya yang baik ini cuma berakhir sebagai bumper bagi dokter-dokter ngehe. Kalau dokter-dokter baik memang sepeduli itu pada lembaganya, justru harusnya aktif mencegah penyelewengan, sembari tetap menyuarakan kesejahteraan para dokter. Itu bukan dua hal yang saling bertentangan kok, Dok. Dan saya yakin dokter-dokter baik seperti ini jumlahnya masih lebih banyak ketimbang yang ngehe.

Ada tulisan yang bagus sekali berkaitan dengan meninggalnya dr. Dionisius, penulisnya dokter juga, dr. Muhammad Agi Ramadhani Gustisiya. Judul tulisan itu “Sebotol Aqua untuk Menteri Kesehatan Kita”, diangkat oleh Mojok, 14 November 2015.

Untuk Teman-Teman Pegawai Pajak yang Baik

Apa kabar, teman-teman? Sudah berapa persen realisasi penerimaan hari ini? Tukin tahun depan aman? Tapi sudahlah, lupakan sejenak soal target dan realisasi. Saya ingin mengajak teman-teman mengingat ketika media beramai-ramai memberitakan Gayus. Saat itu, pegawai pajak banyak yang playing victim di media sosial: pegawai pajak merasa menjadi korban atas eksploitasi media yang berlebihan pada kasus Gayus, sehingga muncul stereotype semua pegawai pajak begitu. Kalian susah-payah menjelaskan banyak pegawai pajak yang tetap jujur meski jauh dari homebase, minim fasilitas, biaya hidup mahal, dan jarang bertemu sanak keluarga. Bahkan ada yang mengarahkan telunjuk ke lembaga lain yang ‘lebih enak’: Bank Indonesia, dokter, dan lain-lain. Cuma untuk mengatakan Gayus adalah oknum, jangan jadi generalisir.

Sekarang posisinya berbalik, giliran dr. Bayu yang menunjuk lembaga kalian ‘lebih enak’ dari dokter. Ndak perlu ikut-ikutan reaktif lah. Norak! Maklumi saja, namanya juga emosi sesaat, seluruh kesedihan akan dipajang berjejer-berderet layaknya pameran, sama rapinya dengan mainan anak-anak di etalase mall ibukota. Seperti yang pegawai pajak pernah lakukan semasa kasus Gayus, kan? Lagian apa ndak capek? Apa ndak malu dilihat teman-teman yang lain?

Tentara itu remunerasinya sudah bertahun-tahun belum beres, polisi juga sama, guru honorer malah harus demo ke Istana biar diangkat, para petani Urut Sewu juga berjuang melawan korporasi tambang pasir besi, ibu-ibu petani Kendeng harus demo ke istana menolak pendirian korporasi semen di tempatnya, teman-teman buruh juga rencananya akan melakukan mogok nasional tanggal 24 sampai 27 bulan ini untuk melawan RUU Pengupahan. Ndak tahu kan kalian? Itulah kalian, ndak pernah mau tahu kesusahan orang lain, tahunya kesusahan diri sendiri. Giliran kena masalah, teriak-teriak minta dikasihani, biar orang lain tahu kesusahan kalian. Taek!

Kalau cuma adu cengeng, siapa yang lebih malang nasibnya, lalu cuma berakhir dengan eyel-eyelan, dan menghabiskan kuota, biar apa? Ngapain? Kalau mau eyel-eyelan, coba cari isu yang kedengarannya lebih berguna untuk peradaban. Dampak negatif Trans-Pacific Partnership terhadap ekonomi makro, urgensi International People’s Tribunal 1965, tuhan itu transenden atau imanen, Alquran itu makhluk atau ghairu-makhluk, hukum fiqih zina tangan bagi astronot yang sedang berada di bulan, budidaya caplak sebagai sumber pangan alternatif, misalnya.

  • Heru Setyana

    mantap kali bang tulisannya,

  • Jamal Broelluck

    Mantap