Hikayat Bapak Reformasi Birokrasi Negeri Dongeng

“Kapan remun kita turun?”

Akhir-akhir ini, banyak sekali pegawai dari berbagai Satker menanyakan pertanyaan itu kepadaku. Mereka tahu aku bertugas di Biro Keaparaturan dan anggota Tim Reformasi Birokrasi (RB) pada Kementerian kami tercinta, Kementerian Urusan Kaum Melarat (Kemenurumrat) Negeri Dongeng.

“Masa dari tahun 2006, kita udah isi-isi itu Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK), sampai sekarang sudah tahun 2011, itu remun tak cair juga! Sekarang, kalian suruh pula lagi kami isi-isi itu Anjab dan ABK untuk yang kedua kalinya. Tapi remun belum cair jua. Sementara Kementerian Urusan Duit sudah cair dari tahun 2006 padahal kerjaan kita tak kalah penting dari mereka. Kita ini ngurus orang miskin, orang cacat, dan orang terkena bencana. Kerjaan kita termasuk paling penting di Negeri Dongeng ini,” begitu keluh kesah yang kuterima ketika ngobrol-ngobrol dengan beberapa pegawai sepuh di toilet lantai tiga gedung Kementerian ini.

“Sebenarnya urusan dokumen RB ini sudah selesai jika Pak Doktor masih di sini bersama kita. Cuma beliau dibuang ke unit lain karena melawan perintah Yang Mulia Sri Paduka Panglima Besar Reformasi Birokrasi Kemenurumrat, Bapak Keparat!” Aku teringat atasanku pernah berkata demikian.

Bapak Doktor yang disebut atasanku adalah seorang Kepala Bagian yang menangani Anjab dan ABK sebelum kemudian dimutasi ke unit lain. Konon karena berani melawan perintah Bapak Kepala Biro Aparatur, sering disingkat menjadi “Bapak Keparat”. Sedangkan istilah “Yang Mulia Sri Paduka Panglima Besar Reformasi Birokrasi Kemenurumrat” diberikan oleh para staf Bapak Keparat yang paham betul tingkah polah bos mereka: menuntut sikap penghormatan setinggi-tingginya dan tidak membutuhkan masukan dari para staf. Karena beliau percaya, beliau adalah manusia yang Maha Tahu dan tidak pernah salah.

Aku membuka-buka kembali berkas-berkas lama Anjab dan ABK yang telah dikerjakan oleh Pak Doktor dan tim supernya—aku menyebut tim Pak Doktor sebagai “Tim Super” karena tim itu dibentuk dengan lulusan-lulusan terbaik universitas negeri dongeng dengan tingkat intelejensi di atas rata-rata pegawai Kemenurumrat. Jujur kuakui, pekerjaan Pak Doktor dengan timnya, jauh melebihi kualitas pekerjaan yang sedang aku dan Tim RB saat ini.

Bersamaan dengan itu pula, aku merasa miris. Karena bukan saja Pak Doktor yang digusur dari jabatannya tapi Sub Bagian yang menangani Anjab dan Evaluasi Jabatan (Evajab) juga dihilangkan atas perintah Bapak Keparat pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang berada pada kontrol penuh Sang Bapak, penghilangan total anasir-anasir Anjab yang dianggap sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) di Biro Keaparaturan.

Tapi satu tahun setelah “deanjabisasi” itu, Presiden memerintahkan seluruh Kementerian untuk segera menyelesaikan seluruh tuntutan RB dalam waktu satu tahun. Sehingga Kemenurumrat harus mengulang kembali semua pekerjaan dengan hasil—yang menurutku—lebih buruk dari hasil kerja sebelumnya. Sungguh cemerlang sekali Bapak Keparat ini.

Beberapa minggu berlalu.

Hari ini aku mendapatkan undangan rapat dengan perihal surat: Koordinasi Tim Reformasi Birokrasi Biro Keaparaturan. Rapat akan dipimpin oleh Bapak Keparat selaku moderator dan narasumber. Ya, moderator dan narasumber. Bapak Keparat dalam setiap rapat dengan bawahannya selalu memposisikan diri pada kedua peran ini, meskipun para Kabag pada jajaran beliau sangat mampu untuk sekedar menjadi moderator pada rapat-rapat basa-basi seperti ini.

Kenapa pula basa-basi? Ya karena rapat-rapat seperti ini tidak perlu dilakukan. Rapat ini semata-mata terlaksana demi mencairkan anggaran rapat yang telah direncanakan (sengaja atau tidak) secara ceroboh oleh perencana-perencana handal, sesuai pesanan Bapak Keparat demi tercapainya tujuan paling utama: serapan anggaran.

Satu persatu anggota tim RB Biro Keaparaturan masuk ke ruangan rapat dengan membawa buku dan pena, meskipun buku dan pena itu hanya untuk corat-coret tulisan dan gambar, sekadar menghilangkan rasa bosan mendengarkan Bapak Keparat yang sedang “komedi omong”.

Sebagaimana biasanya, pembukaan rapat-rapat di seluruh Kementerian Negeri Dongeng dilaksanakan dengan stereotype, puja-puji syukur kepada Tuhan atas berhasilnya “mengerjai anggaran” dengan “merayu regulasi”, hormat-hormatan kepada seluruh anggota tim sembari memuji khusus kepada anggota yang diakui “kuat secara administrasi” karena pandai mengimplementasikan prinsip “mengerjai anggaran” dengan “merayu regulasi” tadi, diakhiri dengan kalimat dari Bapak Keparat, “tidak ada pertanyaan ya dalam rapat ini, saya cuma mau menyampaikan pesan-pesan dan informasi yang harus dijadikan patokan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini.”

Demikianlah, sesi pembukaan diakhiri oleh Yang Mulia Bapak Keparat. Lalu dilanjutkan oleh pesan dan informasi dari beliau yang seluruhnya sudah ada pada buku pedoman dan regulasi, sembari sedikit “mengingatkan” kepada seluruh anggota tim untuk loyal seratus persen pada seluruh ucapan beliau.

“Kalian jangan merasa pandai tapi harus pandai merasa!” Kata beliau, kalimat yang saya ingat berasal dari ucapan Bapak Orde Baru negara tetangga yang terkenal akan kediktatoran dan korupsinya–Bapak Keparat ini mirip-mirip dengan Presiden Orba dalam hal kecemerlangan kebijakan dan kegemilangan nama. Isi rapat selanjutnya tak perlulah kuceritakan, apa yang beliau sampaikan seperti firman Tuhan, tak boleh diganggu gugat karena kebenerannya absolut.

Beberapa bulan setelah rapat koordinasi dilakukan, kami–Tim RB–dikejutkan dengan undangan presentasi para konsultan yang akan mengerjakan seluruh dokumen RB di Kementerian ini. Tampaknya Bapak Keparat mulai menyadari, kami mengerjakan mission impossible, tidak mungkin selesai sesuai target Kementerian Pemaksimalan Aparatur Negara (Kemenpan) di akhir tahun anggaran.

Kami mengamati satu-persatu presentasi para konsultan dan memberi rekomendasi, konsultan mana yang paling menjanjikan dan paling tidak direkomendasikan. Dan berkat Bapak Keparat, konsultan yang paling tidak kami rekomendasikan justru yang dipilih.

Apa lacur, berkat kebijakan Sang Bapak, pekerjaan kami yang sudah sedikit rapi malah jadi semakin berantakan berkat konsultan yang sangat kompeten itu. Hasil anjab menjadi lebih tidak jelas dari hasil pekerjaan kami, nilai ABK masing-masing jabatan tidak ada, dan banyak nama jabatan yang tidak sesuai dengan realitas lapangan pada unit-unit di Kemenurumrat.

Mengingat sudah semakin sempitnya batas waktu untuk memasukkan dokumen RB ke Kemenpan, lagi-lagi Bapak Keparat membuat keputusan cemerlang: tetap menggunakan nama-nama jabatan yang dibuat oleh Konsultan, sedangkan ABK-nya kami tentukan dengan cara menembak diatas kuda! Ya, menembak dari atas kuda. Kami mengira-ngira beban kerja psikolog pada panti anak yatim berdasarkan angan-angan kami, tanpa pernah verifikasi lapangan bagaimana sebenarnya pekerjaan psikolog tersebut. Bagaimana dengan jabatan lain? Sama persis dengan Psikolog, menembak dari atas kuda.

Dengan selesainya seluruh dokumen persyaratan RB dan diserahkannya secara resmi kepada Kemenpan, berakhirlah seluruh rangkaian proyek prestisius RB di Kemenurumrat. Hanya berkat pemikiran out of the box Sang Bapak lah, pekerjaan berat ini selesai dengan sempurna.

Tiba waktunya tim Kemenpan dan Akademisi Universitas Negeri Dongeng—Universitas Negeri paling terkemuka di pinggiran ibukota—melakukan verifikasi lapangan ke Kemenurumrat, memeriksa kebenaran seluruh dokumen RB yang kami berikan kepada Kemenpan sebelumnya. Aku khawatir tim verifikasi tidak dapat memahami hasil pekerjaan kami.

Satu hari sebelumnya, Bapak Keparat mengumpulkan seluruh Pejabat Eselon I dalam rapat yang disebut “pemantapan”, untuk menghadapi verifikasi hari ini. Dengan pemikirannya yang gemilang, Bapak Keparat bukannya mengingatkan substansi penting dari implementasi RB masing-masing unit, malah melakukan simulasi bagaimana bertindak cepat memenuhi keinginan tim verifikator: memberi dokumen apapun yang mereka minta. Jadilah seperti adu cepat dalam cerdas cermat siswa SD dalam memencet bel. Prinsipnya PALUGADA, Apa Lu Mau Gue Ada.

Tapi proses verifikasi ternyata persis dengan prediksi Bapak Keparat. Verifikator Kemenpan dan Tim Ahli seolah hilang skill-nya dalam meneliti dokumen dan implementasi lapangan sesuai kaidah ilmiah pemeriksaan. Verifikator benar-benar dibikin tak berdaya dengan kebijakan Bapak Keparat.

Pada akhirnya, seluruh proses tersebut selesai dengan hasil: Kemenurumrat telah memenuhi seluruh persyaratan Reformasi Birokrasi, berhak menerima Tunjangan Kinerja/Remunerasi. Sejak itu, Bapak Keparat dikenal sebagai Bapak Reformasi Birokrasi Kemenurumrat dan segera dipromosikan ke Jabatan yang lebih strategis dan lebih tinggi.

Sementara aku, atas perintah Sang Bapak, melakukan evaluasi ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) atas implementasi program RB, mendapat maki-maki dari banyak pegawai. Mereka yang kerja berat sebagai pendamping penerima manfaat panti siang-malam, malah diberi jabatan “pengadministrasi umum” dengan deskripsi jabatan antar-antar surat dan pembukuan. Masih banyak lagi pegawai dengan lain-lain jabatan yang memakiku karena isu yang sama.