Wagu

gambar oleh @tuczine
gambar oleh @tuczine

Konon pakaian orang beriman adalah malu. Selama ini, saya mengira sudah tak punya pakaian ini, ternyata masih. Berarti saya tak perlu cemas soal iman, meski cuma Senin-Kamis. Yang saya cemaskan justru kalau mati dan diinterogasi malaikat. Kata guru ngaji waktu saya kecil dulu, orang mati akan ditanya masing-masing satu pertanyaan untuk satu hal, kecuali harta. Dan tak bisa bohong. Soal tuhan cuma ada satu pertanyaan, begitu juga soal agama. Tapi harta akan ditanya dua kali: dari mana dan untuk apa. Kenapa tiba-tiba bahas iman dan mati? Saya sedang ingin religius akhir-akhir ini, biar seperti orang-orang.

Banyak teman yang dulu anti Jokowi tiba-tiba diam mak klakep sambil mengulum senyum. Sama banyak dengan yang pernah pro Jokowi, sekarang serempak teriak “PHP” padahal ekspektasinya sendiri yang lebay. Tapi yang seperti itu tetap akan berulang terus sampai kiamat kubro, namanya juga perkara perut. Selain harus kebal seperti Gatotkaca, kebal malu, stamina mereka juga layak dapat standing applause. Jenis manusia tangguh yang tak pernah lelah bersetia pada harapan, padahal terlalu sering dibombong tinggi-tinggi untuk kemudian dihempaskan lagi.

Pada mulanya Jokowi. Setelah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajaknya tempo hari, beliau membicarakan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru saja diteken (bisa dilihat di sini). Perpres ini mengatur tentang “vitamin” untuk mendorong para pegawe pajak lebih semangat kejar setoran. Tapi jauh-jauh hari sebelumnya, rumornya sudah beredar di media maupun internal pegawe pajak sendiri. Masalah timbul karena kenyataan tak sejalan dengan bombastisnya rumor yang mendahului: penghasilan setara menteri. Ada juga yang mengangkat isu kesenjangan jumlah yang diterima bawahan dengan atasan. Itu baru di internal, di eksternal lebih pelik lagi: ketimpangan penghasilan dengan pegawe negri lain, juga pertanyaan bernada skeptis dari masyarakat luas tentang kepantasan “vitamin”. Wajar, terakhir kali target pajak tercapai adalah tahun 2008, sudah tujuh tahun lampau.

Sebenarnya saya mau no comment perkara tetek-bengek “penghasilan setara menteri” ini. Toh apa perlunya bikin woro-woro kegelisahan pribadi? Apa untungnya bagi orang lain yang baca? Dengan yang penghasilannya lebih kecil, saru. Dengan yang penghasilannya lebih besar, diguyu. Segala yang pribadi biarlah tetap jadi kesunyian masing-masing. Saya selalu yakin, yang suka pamer beginian adalah golongan kaum yang tak punya hal lain yang pantas dibanggakan. Tapi makin lama dibiarkan kok ya makin banyak yang asal bunyi.

Selain itu, ada juga pertimbangan lain kenapa saya menahan diri. Ketika para buruh serempak berdemo menuntut kenaikan penghasilan, saya selalu mendukung, kenapa sekarang malah menghambat rejeki buruh (baca: pegawe) pajak ketika mereka punya kesempatan? Tidak baik menolak rejeki, apalagi rejeki orang. Harus istiqomah, adil sejak dalam pikiran. Saya berlindung kepada tuhan dari godaan standar ganda yang terkutuk.

Di sisi lain, penghasilan buruh pajak yang pegawe negri itu, dibayari APBN yang berasal dari uang masyarakat. Uang kelas pekerja lain juga. Logikanya, semakin besar belanja pegawe dalam APBN, semakin besar juga rejeki orang lain yang “mencemari” saldo rekening. Lain soal andai pajak lebih fokus menggali potensi dari Wajib Pajak Badan (utamanya korporasi besar), bukannya makin buas memburu recehan dari pengusaha kecil dan karyawan, pasti saya akan senang hati ikut merayakan.

Maksudnya begini, terus terang saya terganggu dengan mereka yang melulu menghubung-hubungkan antara target dengan kompetensi, integritas, profesionalisme, dan hal klise lainnya. Bahkan sekaliber “bekas” Dirjend Pajak dan Menteri Keuangan terakhir Orde Baru (meski cuma tiga bulan sebelum Pak Harto digoyang reformasi), merasa perlu caper ke media dengan terus mengulang perihal target yang tak pernah tercapai, bukan bodoh sih, cuma kok tak ada satu pun argumen yang menyentuh dasar permasalahan. Ahelah, Pak.

Kompetensi macam mana lagi yang mau diharapkan dari para Fungsional Pemeriksa? Integritas seperti apa lagi yang dibutuhkan dari para AR? Profesionalisme bagaimana yang para pelaksana tak punya? Apakah setelah semuanya itu, serta-merta target tercapai? Preque! Rasional sedikit lah, seprofesional apapun pegawe, mereka cuma pion. Memparafrase Cita Citata, “dah pion mah apa atuh.” Kalau target terus naik sementara tak ada langkah revolusioner yang berani ditempuh, ya tetap tak akan tercapai. Ini bukan cuma urusan remeh-temeh profesionalisme lagi, tapi sudah urusan nyali para decision maker.

Saya sering membayangkan begini: para pengemplang pajak serius dikejar terlepas dia politisi Parpol besar atau tidak, PPh Badan kembali menggunakan tarif progresif, Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dicabut, tak lupa Dirjend juga membuat konverensi pers di stasiun-stasiun televisi nasional bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan menjadi enampuluh juta rupiah, sehingga karyawan yang semula menggunakan SPT 1770 SS tak perlu lagi bayar pajak, pelaporan SPT bebas mau off atau on line (sekarang kalau sudah on line, tak bisa lagi secara off line), rantai birokrasi dipangkas, pelayanan dibuat luwes, dan tak perlu membebani KPP dengan target (seperti target e-filing secara kuantitatif) yang sebenarnya tak penting-penting amat.

Andai bisa begitu, saya yakin seluruh rakyat Indonesia punya sense of belonging pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), akan dicintai sama besar seperti KPK, banyak yang akan datang berduyun membela jika institusi ini digoyang, saling bergandengan membentuk pagar manusia di depan gedung DJP, tangan kanan pegang megaphone dan tangan kiri dikepal ke udara, baliho-baliho dibentangkan, Sabang sampai Merauke padu dalam simpati bertagar #SaveDJP sampai menjadi trending topic dunia, dan seluruh pegawe pajak bisa bangga dengan institusinya. Selama Bapak dan Ibu punya nyali, pion-pion ini siap maju. Raja boleh mundur kalau diperlukan, begitu juga ratu, menteri, benteng dan kuda. Tapi tak ada ceritanya pion mundur. Jadi kapan revolusi ini bisa dimulai, Pak? Bu? Kapan para pion bisa bangga?

Ada juga pertanyaannya model begini, “kamu sendiri merasa layak gak, dibayar segitu?” Lho kalau pertanyaannya sekadar layak-tak-layak, haqqul yaqin saya layak! Premis awal yang saya yakini: semua orang layak hidup sejahtera. Saya tak mau membeda-bedakan siapa yang kerja otak atau kerja otot, karena jatuhnya akan terperosok pada teori supply-demand a la ekonomi pasar, baik klasik maupun neo-klasik, juga eksklusivisme golongan terpelajar. Semua manusia sama di hadapan tuhan, harusnya di hadapan mesin ATM juga.

Kalau ada variabel yang pantas digunakan untuk membedakan, adalah risiko dan hasil kerja. Tentu tak cuma menteri (atau bahkan presiden) yang layak sejahtera, semua orang juga. Tapi ya itu tadi, ada variabel lain ketika berhadapan dengan masyarakat: penghasilan itu berasal dari beban orang banyak. Sebagai kelas pekerja, kesejahteraan kita berbanding terbalik dengan kesejahteraan kelas pekerja lain. Mereka konsumen, kita produsen. Mereka kelas pekerja, kita pekerjanya kelas pekerja.

Pun untuk nasehat-nasehat moralis “disyukuri aja“, tentu saya syukuri. Tidak naik penghasilan saja tetap syukur, bisa bernafas gratis saja syukur, masih punya iman saja syukur. Dibanding makhluk tuhan lain, berani taruhan sebulan Tukin, saya ini salah satu makhluk tuhan paling bersyukur. Sudah semacam hobby lah, jadi jangan coba-coba ajari saya tentang syukur! Tapi jangankan cuma syukur, shodaqoh saja tetap terasa basi untuk me-ruqyah saldo rekening dari bahaya laten rejeki orang banyak. Ribet ya? Iya. Itulah kenapa isme-isme kiri salah, harus dibasmi dari bumi tuhan ini. (mulai)

Jika ada yang bilang ini soal duniawi semata, perlu ditanya di mana dia belajar ngaji. Saya justru malu kalau nanti ditanya malaikat di alam kubur, “dari mana hartamu?” Dari kurang bayar dalam SPT suami-istri yang kena jebakan MT, dari PPh 1% yang harus dibayar pengusaha kecil padahal sedang rugi, dari PPN atas rokok para buruh yang rencananya mau dinaikkan tarifnya di tengah dolar yang terus meninggi dan BBM yang tak lagi disubsidi. “Digunakan untuk apa?” Untuk ngamal jariyah dan naik haji.

Saya yakin mereka tak akan menyiksa saya dengan gada seperti dongeng para kiyai, penghasilan saya tidak harom secara fiqih. Barangkali harom-halal, dosa-pahala, surga-neraka, juga tak selalu mampu dijadikan ukuran segala hal kok. Barangkali juga sepasang malaikat itu cuma akan tertawa terpingkal-pingkal bersama ahli kubur lainnya. Dan ditertawai oleh makhluk yang derajat kemuliaannya di bawah saya, sebagai orang beriman, saya cuma bisa menundukkan muka. Merasa wagu.

***

Post scriptum: kata wagu berasal dari bahasa Jawa, sampai tulisan ini dibuat, penulis belum menemukan padanan yang cukup akurat dalam bahasa Indonesia. Bagi yang bingung, boleh minta penjelasan dari teman, sanak famili, atau handai taulan. Dan sebesar-besar terimakasih untuk Dedehate (@tuczine) telah repot-repot dibuatkan ilustrasinya, bisa juga dilihat di blog beliau. Demikian, semoga menjadi maklum. *sun kening*

  • http://- Janchuk Soro

    Maknyus Bro…
    ‘Memparafrase’ lagu Geisha “Lumpuhkanlah Ingatanku, hapuskan PHPmu” sekalian….

    sebenarnya ‘Wagu’ diambil dari bahasa orang Sumatera, tapi sampai sekarang ini masih belum ketemu kamus yang bakunya )*