Netral?

ilustrasi oleh @nobodycorp

Senin, 20 Oktober 2014, Joko Widodo akhirnya resmi dilantik sebagai Presiden. Suhu politik di akar rumput yang sempat memanas berangsur mulai sejuk kembali. Pembicaraan-pembicaraan yang didominasi tema seputar Koalisi Merah Putih (KMP) melawan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sementara berakhir 2-1. KIH memang menang di pemilihan Presiden, tapi KMP menang di Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3) dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Seumur-umur baru kali ini terjadi, koalisi yang memenangkan eksekutif tidak dominan di legislatif. Dengan parlemen yang didominasi kubu oposisi, banyak spekulasi yang berkembang, terutama setelah kalahnya KIH terkait UU Pilkada. Konon pertandingan babak selanjutnya akan semakin seru, banyak hal menarik yang bisa dilihat lima tahun ke depan. Tapi spekulasi tetaplah spekulasi, ramalan yang bisa terjadi, bisa juga tidak.

Yang sudah jelas adalah gubernur dan bupati/walikota dipilih oleh DPRD. Jika disebut pengkhianatan atas hak rakyat, setuju. Jika dikatakan demokrasi berjalan mundur, sepakat. Jika dibilang posisi eksekutif dan legislatif tidak lagi sejajar, pasti. Dan khusus untuk yang terakhir ini, mengingatkan pada masa Indonesia awal kemerdekaan yang menganut sistem parlementer, Perdana Menteri dan kabinetnya diangkat dan diberhentikan oleh parlemen.

Masa Orde Lama adalah masa ketika politik menjadi santapan masyarakat sehari-hari, termasuk aparatur negara. Banyak PNS yang menjadi simpatisan partai politik, atau menjadi anggota organisasi seperti Istri Sedar, Lekra, Manikebu, dan sebagainya. Pun jabatan strategis di kantor-kantor pemerintah, diisi berdasarkan kecocokan partai. Setiap kali ganti kabinet, konfigurasi PNS-nya juga harus siap digeser. Masalahnya, kabinet masa itu tidak pernah berumur panjang.

Kecarut-marutan sistem parlementer memaksa Bung Karno mengambil alih kabinet, pemerintahan berganti presidensial yang lantas dikenal sebagai masa Demokrasi Terpimpin. Di masa inilah wacana netralitas PNS pertama kali muncul, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No.2 tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik Bagi Pejabat Negara Republik Indonesia, ditambah dengan Surat Edaran Presiden Republik Indonesia No.2 tahun 1959.

Orde Lama berganti Orde Baru, Bung Karno dilengserkan oleh Pak Harto. Pak Harto benar-benar memosisikan dirinya sebagai anti-tesis Bung Karno. Jika Bung Karno adalah kemandirian nasional, Pak Harto memilih utang luar negeri. Jika Bung Karno adalah nasionalisasi sektor ekonomi, Pak Harto memilih privatisasi dan investasi asing. Jika Bung Karno revolusioner, maka Pak Harto kontra-revolusioner. Jika Bung Karno adalah “bung”, Pak Harto memilih “pak”.

Termasuk perkara PNS, jika Bung Karno menginginkan netralitas PNS, Pak Harto justru mengundangkan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1970. Peraturan ini menyebutkan PNS tidak dilarang menjadi anggota partai politik asalkan mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Masalahnya, dalam praktek, “tidak dilarang” ternyata berarti harus memilih Golkar. PNS yang tidak memilih Golkar siap-siap saja dipersulit karirnya.

Setelah Orde Baru tumbang, reformasi membawa semangat untuk mengoreksi kesalahan sistem-sistem sebelumnya, termasuk isu netralitas PNS kembali diangkat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 yang diganti tiga hari kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999. Kedua PP ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang di Pasal 3 menyebut PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Yang lebih tegas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004, bahwa PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai PNS. Tapi peraturan-peraturan itu tak cukup mampu membendung praktik kolusi berdasarkan kesamaan partai, terlebih setelah Kepala Daerah dipilih langsung. Sudah rahasia umum, setelah Kepala Daerah ganti, Kepala Dinas juga ikut ganti dengan pejabat yang separtai dengan Kepala Daerah baru.

Tapi alih-alih mengoreksi, UU Pilkada baru justru membuat posisi eksekutif tidak seimbang lagi di depan legislatif, sangat mungkin terjadi model parlementer terselubung di pemerintah daerah. Pada akhirnya memperbesar peluang kolusi jabatan berdasarkan partai politik, dan lebih jauh, birokrasi yang semakin korup! Memang tidak akan se-vulgar sistem parlementer era Orde Lama, tapi tetap saja semakin menjauhkan kita dari harapan akan netralitas yang selama ini telah diupayakan.