Muncrat!

ilustrasi oleh @nobodycorp

Saya sedang penasaran, kira-kira apa yang ada dalam benak Amien Rais saat ini? Setelah berhasil mengerjai 251 juta jiwa rakyat Indonesia dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), tersenyumkah dia di sana? Ini cuma pertanyaan iseng untuk diri sendiri, karena untuk orang golput seperti saya, orang bilang tak punya hak lagi untuk ikut urun rembug urusan seperti ini.

Berapa kali sih saya ikut pilkada? Sekali pun tak pernah, sejak pertama kali punya hak pilih sampai saat ini, eksekutif maupun legislatif, pusat atau daerah. Sederhana saja, selagi calon yang saya angkat tak bisa saya turunkan, saya akan tetap golput. Barangkali ini naif, berharap para pembuat kebijakan berani membuat kebijakan yang justru bisa menganulir eksistensi mereka sendiri.

Saya golput karena merasa demokrasi yang dipraktikkan selama ini adalah demokrasi setengah hati, pemilih cuma diberi hak untuk mengangkat, setelah terangkat tidak bisa menurunkan. Kepala Daerah era Orde Baru, ditunjuk oleh Pak Harto selaku presiden. Awal-awal era reformasi, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Adalah sebuah lompatan besar ketika dibuat aturan baru yang memungkinkan rakyat memilih langsung, ini adalah praktik politik yang menurut saya paling progresif selama ini.

Barangkali saya saja yang kelewat melankolis, tapi melihat gairah politik di masyarakat tahun-tahun terakhir ini, masih ada harapan untuk Indonesia. Masa Orde Baru menurut cerita bapak saya yang cuma PNS guru Sekolah Dasar, politik adalah barang terlarang bagi rakyat kasta rendahan seperti keluarga kami. Tapi sekarang saya bisa melihat penjual nasi di warteg berbincang dengan pembelinya soal jagoan masing-masing, abang tukang becak bisa ngrasani pemerintah tanpa takut diciduk ke Koramil. Menyenangkan sekali rasanya, memang beginilah seharusnya.

Politik yang dulu dijadikan komodifikasi eksklusif kasta priyayi dan cerdik pandai, berhasil digeser sampai ke titik yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Rakyat jelata yang dulu terlarang cawe-cawe, sekarang bisa turut serta merayakan perdebatan. Demokrasi kembali memperoleh kesempatan sekali lagi untuk tumbuh dan berkembang setelah dormansi yang kelewat panjang.

Pemilihan secara langsung, saya akui, telah mengembalikan sebagian hak rakyat sebagai pemilik sah negeri ini. Lihatlah deretan nama Kepala Daerah hasil pemilihan langsung ini, Ahok di Jakarta, Risma di Surabaya, Ridwan Kamil di Bandung, Nurdin Abdullah di Bantaeng, dan banyak lagi. Memang tidak selalu berbuah manis, pemilihan langsung kadang-kadang juga menghasilkan buah yang masam, sepet, bahkan busuk. Tapi setidaknya, negeri ini sedang melangkah dengan mantap, dan maju ke depan.

Demokrasi tahap demi tahap, tumbuh pesat, sampai ke akarnya yang terdalam dan tidak tampak dari permukaan. Dan ini harusnya menjadi proses yang terus berkelanjutan sampai kapanpun, karena tak ada sistem yang mutlak ideal tanpa perlu koreksi ulang. Dulu saya sering membayangkan seperti apa wajah Indonesia lima puluh tahun lagi? Bisa sejauh mana demokrasi tumbuh di negeri yang orang bilang tanah surga ini? Yang begitu suburnya hingga tongkat kayu dan batu saja tumbuh jadi tanaman.

Dulu, saya berani membayangkan demokrasi Indonesia akan sampai pada titik di mana setiap pemilihan, seseorang bisa nyalon sendiri tanpa perlu bawa-bawa bendera partai. Tidak cuma diangkat oleh rakyat secara langsung, tapi juga sewaktu-waktu bisa diturunkan langsung oleh rakyat sendiri. Politik telah begitu membumi, kebijakan dibuat benar-benar melibatkan rakyat.

Tak ada lagi partai-partai elitis yang petentang-petenteng, berganti dengan dewan-dewan rakyat. Dari komunitas di tingkat Rukun Tetangga (RT), dewan dibentuk dengan lentur dan terbuka, anggotanya diangkat bersama mewakili komunitasnya. Dewan tingkat RT lantas memilih wakil untuk duduk di dewan tingkat Rukun Warga (RW). Begitu seterusnya sampai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, bahkan nasional.

DPR/DPRD diganti dengan dewan rakyat, partai-partai tak perlu dibubarkan, biar bubar sendiri karena tidak laku. Tidak hanya untuk legislatif, berlaku juga untuk eksekutif. Nyalon tidak perlu partai, dipilih langsung oleh rakyat, dan di-recall sendiri oleh rakyat. Gerak politik yang melulu dari atas ke bawah, dipaksa berbalik arah. Demokrasi muncrat, bukan demokrasi mancur.

Hingga pada akhirnya saya yang saat itu telah jadi sangat renta, akan memaksa cucu saya mengantar ke bilik suara, saya tidak ingin golput lagi kali ini. Dengan sepenuh sukacita dan rasa haru, seorang kakek-kakek jompo berjalan tertatih-tatih, bersikeras memaksa tubuh lapuknya untuk ikut memilih. Pun jika itu jadi kesempatan terakhir saya sebelum dipanggil yang Mahakuasa, saya sudah bisa mati dengan tenang, meski mungkin tidak sambil tersenyum.

Tapi sekarang saya harus melupakan harapan itu, demokrasi yang tumbuh begitu rimbun dan teduh mengayomi, politik yang ramah dan akrab, sekarang terpangkas oleh kenyataan. Saya harus realistis bahwa partai-partai tentunya ingin tetap eksis. Layaknya tanaman, proses demokrasi yang sedang tumbuh, ternyata juga tak luput dari hama dan penyakit.

Kepala Daerah yang selama ini dipilih oleh rakyat, sekarang dipilihkan oleh gerombolan elit di DPRD. Politik yang sedikit demi sedikit partisipatoris, berjalan mundur dan kembali oligarkis. Pemilihan Kepala Daerah yang semula meriah, sekarang cukup transaksi di hotel atau panti pijat, dengan gadis-gadis muda nan sintal.

Barangkali saya saja yang kelewat utopis, terlalu berani bermimpi dan banyak berharap. Barangkali benar rakyat memang masih bodoh, kelewat bodohnya hingga tidak tahu apa yang mereka butuhkan sendiri, cuma orang-orang partai yang paling pintar dan mahatahu. Entah bagaimana cara mereka tahu, tentang pertanian, kebutuhan nelayan, bahkan buruh.

Barangkali benar rakyat memang cukup tahu beres, rajin bekerja dan beribadah agar rejeki berlimpah, agar negara bisa seenaknya meminta-minta uang pajak untuk mengongkosi gaji Kepala Daerah yang meloloskan proyek anggota partai. Barangkali benar kata mereka, kita memang belum siap untuk demokrasi, demokrasi cuma untuk mereka-mereka yang siap.

Barangkali benar, alih-alih membuat rakyat jadi siap, mereka justru merenggut kesempatan agar tak akan pernah siap sampai kapanpun. Seperti anak kecil yang tengah senang-senangnya belajar naik sepeda, berulang kali jatuh dan terluka lututnya, tapi tetap belajar dengan riang, hingga tiba-tiba seseorang datang merampas sepeda barunya.

Barangkali memang dalih tetaplah dalih. Apapun itu, rakyat tidak siap, efisiensi biaya, sila keempat, permusyawaratan perwakilan, demokrasi pancasila, atau politik elegan. Semua semata rasionalisasi yang tak rasional-rasional amat. Agar partai tetap punya kendali pada pemerintah, agar proyek-proyek tetap bisa diakses, menjadi bancakan para pengusaha di partai, dan lebih leluasa menimbun kekayaan.

Barangkali tidak tepat mengatakan ini semata perang antara koalisi Prabowo melawan koalisi Jokowi. Apapun partainya, yang menolak atau mendukung Pilkada langsung, sebenarnya hanya pragmatisme basa-basi. Dari kubu yang sekarang menolak, dulunya pernah mendukung Pilkada langsung (baca: PKS tolak Pilkada langsung). Sedangkan dari kubu yang sekarang mendukung, dulunya getol menolak Pilkada langsung (baca: JK dukung Pilgub langsung dihapus; Muhaimin: sebaiknya Gubernur dipilih Presiden saja; Surya Paloh serukan hapus Pilkada langsung).

Barangkali selalu lumrah kalau partai bersikap mencla-mencle, selalu wajar kalau esuk dele sore tempe. Itulah kenapa perdebatan Pilkada langsung bukanlah tentang Prabowo melawan Jokowi, bukan koalisi melawan koalisi, tapi DPR melawan rakyat, partai melawan Indonesia. Apapun partainya, apapun koalisinya. Karena partai anggota koalisi manapun, pada dasarnya akan tetap diuntungkan jika Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, diakui atau tidak. Karena demokrasi representatif adalah demokrasi untuk partai, tak ada rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

Barangkali begitulah kira-kira, “pembenaran” saya kenapa tak pernah percaya. Toh siapalah saya ini yang cuma seorang golput, terlarang bicara banyak meskipun berhak, tak layak didengar sekalipun ikut bayar pajak. Setidaknya begitu kata mereka yang merasa sudah paling paham sendiri tentang demokrasi, seolah seluruh negeri ini sudah mereka beli dan balik-namakan dengan ikut memilih.

Barangkali atas nama akal sehat, saya tak akan lagi berani berharap. Kemunduran ini semakin meyakinkan saya untuk golput kembali dengan sepenuh hati. Dan seperti apa demokrasi di Indonesia lima puluh tahun lagi, saya tak lagi berani bermimpi apa-apa, saya benar-benar terlanjur dibuat kecewa lalu jera. Entahlah. Semua harapan dan mimpi, harus ditunda dulu sekali lagi, hingga batas waktu yang tak diketahui. Barangkali.